Blog

Dalang kandha—dalang yang merangkap ilustrasi gamelan dengan suara mulut di daerah Banyumas, Jawa Tengah, yang biasa ngamen di pasar, kini menjadi penjual burung merpati yang dipasarkan melalui sepeda tua. Perkumpulan pencak silat di Madiun yang pernah tenar, kini berlatih diam-diam, tanpa promosi,karena dituduh melatih remaja yang nantinya akan tawuran.

Seorang penggiat seni di daerah Borobudur Magelang sudah lama berganti profesi menyewakan kain bagi pengunjung yang masuk candi kesohor.Wayang orang RRI Solo, setiap kali pentas, menyediakan kotak sumbangan suka rela yang pastilah tidak mencukupi untuk 80 pemain dan musisi— penabuh gamelan.

Grup lenong di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta memilih kerja lain yang sama sulitnya: mencari rumput untuk makanan kuda delman. Semua daerah budaya mempunyai kisah sedih,walau tak membuat senimannya patah hati. Diperlukan pendekatan strategis agar kekayaan budaya— yang di dalamnya ada tata nilai dan tata krama,ajaran, dan petuah—tidak makin tersingkir dan hilang.

Dua Kreativitas

Keterpinggiran seni tradisi menurut saya karena gagap dan gugup menerima perubahan media yang dihadapi. Baik dari unsur tokoh, pemahaman lokasi—baik lokasi tempat maupun lokasi waktu, serta konflik yang disajikan.Terutama sekali jika dikaitkan dengan generasi muda yang mempunyai pilihan lain begitu banyak, begitu mudah, dan begitu instan. Persoalan ini adalah wilayah seniman tradisi untuk menga k – tualkan kembali. Pergulatan kreativitas adalah bagiannya yang mutlak untuk tetap hadir.

Dalang wayang kulit Ki Nartosabdho yang kampiun itu membawa drum—dan bukan hanya satu,di antara alat musik kendang.Almarhum menciptakan gending atau partitur baru yang lagunya sampai sekarang masih dinyanyikan seperti Prau Layar, misalnya.Atau para dalang yang memainkan wayang kulit dengan pakeliran padhet, pertunjukan padat, hanya selama empat jam dan bukan semalam suntuk.

Atau jenis banjaran,penuturan secara biografis tokoh wayang,yang tak dijumpai sebelumnya. Atau beberapa sanggit—nama lain dari kreativitas unggul, yang membuat masyarakat tetap mengikuti dan terpesona. Dan sesungguhnya para empu, bahkan yang masih muda usia, mempunyai kemampuan untuk ini, karena bergelut setiap harinya. Kreativitas kedua adalah bagaimana proses kreativitas pertama bisa dipersembahkan ke masyarakat.

Apakah tempat pertunjukkan yang tetap, apakah kemudahan mendapatkan informasi kegiatan dan kontinuitasnya, dan atau sarana lain yang mendukung. Peran ini bisa diambil pemerintah yang mengetahui proses kreatif yang ada—dan bukan mengemas untuk kepentingan pariwisata semata,atau juga yang dikenal sebagai Maecenas, atau pelindung dan sekaligus penyandang dana. Peran ini yang dulu dimainkan oleh raja dan para bangsawan dan atau j u g a k e l a s m e n e – ngah.Tak akan lahir balet, orkes simfoni, pertunjukan teater, di negeri mana pun tanpa adanya pem e r a n kedua setelah proses kreatif berlangsung.

Duet Sanggar

Dalam bahasa kerja, perwujudannya bisa dimulai dengan adanya sanggar seni— bisa sanggar tari, sanggar keroncong, sanggar sastra, sanggar pencak silat, sanggar ukir, sanggar kriya—pada komunitas tertentu. Menghidupkan sanggar-sanggar sebagai pusat kegiatan kesenian menjadi tak terhindarkan. Karena di sinilah lokasi kegiatan, juga informasi, yang memetakan kegiatan yang ada.

Sekaligus mengundang dan menawarkan alternatif pilihan bagi para pemula.Dari sini diandaikan akan muncul seniman-seniman tradisi. Kalaupun tidak menjadi pemain aktif, paling tidak apresiasi budaya tradisi terkomunikasikan. Dan kalau saja sanggarsanggar ini bisa hidup dan saling duet atau kerja sama,yang terhimpun di dalamnya bukan hanya mereka yang tertarik dengan seni tradisi belaka, melainkan suatu komunitas budaya yang bisa berinteraksi dengan sendirinya.

Bukan tidak mungkin, atau ini sasaran lain, komunitas budaya ini juga mampu mencegah terjadinya konflik-konflik yang bisa mengganas. Rasa-rasanya komunitas budaya ini mampu mencegah terjadi salah paham, salah pengertian, salah perbedaan, dan jalan budaya adalah jalan pencegahan dini akan bentuk-bentuk anarki. Karena jalan budaya selalu mengedepankan dialog dibandingkan kekerasan, mendahulukan berkarya dan bukan hanya berwacana, serta tidak menganggap seninya yang paling benar dengan meniadakan yang lain.

Dengan bahasa yang lebih besar, kita bukan prihatin dan menangisi nasib pemeran pocong, juga bukan sekadar iba dan ingin menolong bentuk seni tradisi semata, melainkan dan yang terutama adalah bagaimana mengembangkan proses budaya yang sesungguhnya. Bagaimana kebersamaan itu menemukan bentuknya yang dinamis. Bagaimana menanamkan karakter, menanamkan pemahaman berkeluarga, bertetangga, bernegara, berbangsa, bahkan beriman.

Bagaimana mengembangkan sikap moral, bagaimana membedakan perbuatan jahat dengan baik.Kesenian, terlebih seni tradisi, bukan tidak mungkin justru lahir dari keinginan luhur ini. Saya bahkan kadang terpikir kegagalan berbangsa dan bernegara dengan maraknya tawuran antarkampung, antarmahasiswa,karena kita mengabaikan pendekatan budaya. Juga terjadinya kekerasan di Mesuji, Bima, Papua— untuk menyebut beberapa nama panas, karena budaya kekerasan dinomorsatukan, karena kuasa dan pendekatan materi menjadi tolok ukur keberhasilan.

Jalan budaya tidak meniadakan kuasa atau harta, tetapi memberi makna lebih manusiawi atas kekuasaan dan materi. Dengan cara kreatif, bukan pemaksaan dan peniadaan. Jalan budaya adalah jalan atau pendekatan manusia,dan barang kali itu yang membedakan dengan binatang yang hanya mengenal memangsa makhluk lain. ●

Di Cibubur misalnya, ada jenderal bintang dua mantan Kapuspen TNI AU, artis, dan cendekiawan muslim menyumbang sandal ungkapan keprihatinan atas kasus ini. Pembentukan posko seribu sandal menyebar di ber­bagai daerah.

”Sandal ini untuk Kapolri” de­mikian tulisan di salah satu sandal sumbangan masyarakat. Ada pula yang bertuliskan ”sandal untuk para centeng”, seperti hendak menyindir sikap Polri selama ini yang cenderung propemodal dalam beberapa kasus sengketa di Tanah Air. Gerakan moral seribu sandal seolah makin menampar wajah Polri yang terus disorot, terkait dengan kinerjanya, juga pelanggaran dalam tragedi di Mesuji Lampung dan Sumsel, serta Pelabuh­an Sape Bima NTB.

Kisah AAL bermula November 2010 ketika ia bersama temannya lewat Jalan Zebra Palu di depan rumah kos Briptu Ahmad Rusdi. Melihat ada sandal, ia mengambilnya. Mei 2011 polisi itu memanggil dia dan temannya. Selain menginterogasi, polisi itu memukulnya dengan tangan kosong dan benda tumpul hingga korban melapor ke provos.

Arogan dan Berlebihan

Atas laporan itu Polda Sulteng menjatuhkan sanksi tahanan 7 hari kepada Ahmad Rusdi, dan rekannya yang ikut menganiaya, Briptu Simson J Sipayung ditahan 21 hari. Diduga dendam, polisi itu memejahijaukan AAL. Dalam persidangan siswa SMK itu divonis bersalah. Namun hakim Romel Tampubolon tidak menjatuhkan hukuman kurungan penjara tapi mengembalikan AAL kepada orang tuanya untuk dibina.

Dalam persidangan hakim itu menyatakan barang bukti sandal jepit bukan milik Briptu Ahmad Rusdi. Sandal itu selanjutnya dirampas untuk negara dan dimusnahkan karena tidak diketahui siapa pemiliknya (SM, 05/01/12).

Penulis sebagai anak anggota Polri, yang mengikuti perkembangan kinerja Polri merasa prihatin. Aktivis Forum Umat Islam Munarman SH bahkan menilai pemidanaan terhadap AAL merupakan sikap atau tindakan yang lebay (berlebihan). Istilah lebay dan arogan sepertinya tepat untuk menggambarkan kasus ini.

Arogansi aparat Polri terlihat dalam penganiayaan yang dilakukan Briptu Ahmad ketika menginterogasi. Adapun penilaian bahwa pemidanaan itu lebay, cukup beralasan. Pertama; AAL anak di bawah umur yang mestinya cukup diberi pembinaan. Kedua; kasusnya tergolong sepele, pencurian sandal jepit senilai Rp 30 ribu.

Terasa kontradiktif dibandingkan dengan pembiaran atas kasus besar misalnya rekening gendut perwira Polri, keterlibatan polisi dalam kasus Gayus Tambunan yang dilokalisasi hanya sampai Kompol Arafat Enanie hingga berbagai tindak pelanggaran HAM yang hingga kini belum jelas penanganannya.

Ketiga; AAL sudah mendapatkan ”hadiah setimpal” saat dianiaya dua anggota Polri tersebut, dan yang lebih berat adalah stigma sebagai pencuri. Keempat; saat ini Polri melalui SK Kapolri Nomor 737 Tahun 2005 menggalakkan program Polmas, yang mewajibkan tiap anggota polisi memperlakukan anggota masyarakat sebagai mitra setara untuk memecahkan persoalan di masyarakat.

Jika untuk kasus sandal jepit saja ada penganiayaan dan pemidanaan, publik pantas bertanya apa manfaat program Polmas? Kelima; tuntutan hukuman 5 tahun penjara bagi AAL kian terasa kontradiktif jika dibandingkan dengan tuntutan terhadap koruptor yang banyak dituntut dengan hukuman di bawah 5 tahun penjara.

Sangat pantas jika masyarakat melakukan perlawanan secara moral terhadap diskriminasi hukum yang terus terjadi, melalui pengumpulan seribu sandal. Gerakan itu mencerminkan sikap kritis atas terus terjadinya ketidakadilan. Bukan berarti hendak menjustifikasi pencurian sandal melainkan lebih sebagai tuntutan agar polisi bertindak adil dan proporsional tiap menangani perkara. ●

SEJAK DPR bersama pemerintah mengesahkan UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyebutkan tembakau sebagai zat adiktif dan berbahaya bagi kesehatan, sejak itu pula kontroversi produk tembakau menjadi perdebatan panas. Begitu pula ketika petani tembakau dari Temanggung mengajukan judicial review UU Kesehatan dalam pertimbangan amar putusannya Mahkamah Konstitusi (MK) menyebutkan dasar pengaturan terhadap narkotika sama dengan tembakau. Akibatnya, putusan itu bisa menimbulkan konsekuensi besar, yakni hancurnya produk tembakau.

Padahal tembakau bukan zat adiktif yang berbahaya bagi kesehatan seperti ditekankan kalangan farmasi dan ahli kesehatan. Begitu pula peringatan dalam bungkus rokok, ”merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, serta gangguan kehamilan dan janin” lebih bersifat potensial, bukan faktual. Faktanya ada jutaan perokok dalam waktu lama, mereka tetap sehat.

Saya tidak berpihak pada pabrik rokok dan tidak ada kaitannya. Tetapi saya melihat bahwa sulit menghindari isu produk tembakau telah masuk menjadi bagian dari isu ekonomi, politik, sosial budaya, kesehatan, dan hubungan antarnegara. Banyaknya kepentingan yang berperan, menjadikan produk tembakau menimbulkan kontroversial.

Lihat UU Nomor 36 Tahun 2009, Pasal 113, Ayat (1); Ayat (2); dan Ayat (3) secara eksplisit menyebutkan tembakau mengandung zat adiktif, yang dapat mengganggu kesehatan sehingga peredarannya harus menurut standar yang ditetapkan. Adapun zat adiktif lain seperti kopi, teh, anggur, dan alkohol tidak disebutkan. Sulit dihindari kesan terjadi perang dagang antara pabrik rokok dan pabrik farmasi/ obat-obatan.

Juga terlihat kasat mata upaya pihak asing mematikan industri rokok dalam negeri me­lalui berbagai regulasi hingga UU yang mengatur produk tembakau. Saat ini pemerintah pu­sat atau daerah me­nyu­sun rancangan peraturan pemerintah (RPP) atau perda yang mengatur ketat peredaran rokok, iklan rokok, dan larangan merokok di ruang publik. Jika itu tidak disikapi hati-hati nasib produk tembakau bisa sama seperti minuman limun Saparela, yang bangkrut dan gu­lung tikar, setelah Coca-Cola masuk Indonesia.

Selain debat panas itu, kini muncul hal lain yang menimbulkan multiefek, hingga perlu dibahas seluruh komponen terkait. Rokok kretek sebagai produk warisan asli bangsa Indonesia punya arti penting bagi jutaan petani tembakau, petani cengkeh, buruh rokok, pedagang rokok, industri rokok, dunia olah raga dan hiburan, hingga iklan media.

Jangan Gegabah

Karena itu, jangan gegabah membuat kebijakan soal tembakau ini. Belum lagi bicara cukai tembakau Rp 63 triliun setahun, yang pasti bermanfaat untuk menambah pundi-pundi keuangan negara.

Selain itu, secara ekonomis rokok juga terkait erat dengan buruh pabrik kertas, lem, saus, filter, pekerja restoran, hotel, dan pariwisata. Sebagai warisan asli bangsa, rokok kretek dapat menjadi  kebanggaan nasional, seperti halnya cerutu dari Kuba, vodka dari Rusia, sake dari Jepang, wine dari Prancis/ Italia. Apalagi rokok kretek sudah menjadi aroma jiwa bangsa kita seperti; batik, keris, angklung, gamelan, dan wayang kulit.

Terlebih lagi, bangsa ini dalam sejarahnya, memandang produk tembakau sebagai konteks kultural. Meminjam ungkapan Sobary (2010), rokok dan tembakau telah menjadi tali peneguh silahturahmi dan solidaritas sosial. Dengan begitu produk tembakau telah menjadi bagian ritus kolektif budaya masyarakat. ●

“Agama sudah semestinya ditinggalkan manusia bukan karena alasan teologis, tetapi -masih kata Harris dalam The End of Faith: Religion: Terror and the Future of Reason – “karena agama telah menjadi sumber kekerasan sekarang ini dan pada setiap zaman di masa yang lalu”.

Romo Magnis pernah mengatakan kepadaku bahwa orang menjadi ateis lebih banyak bukan karena pemikiran filsafat atau sains. Mereka menjadi ateis karena tindakan kekerasan yang dilakukan oleh para pengikut agama. Mereka melihat kontradiksi antara apa yang dikhotbahkan dengan apa yang dilakukan.

Alkisah, ada seorang Inggris yang sangat religius. Kalau bukan orang yang tekun ibadat, ia orang yang rajin ‘mencoba’ berbagai agama. Ia dibesarkan sebagai Anglikan, dididik sebagai Methodist, berpindah kepada Greek Orthodoxy karena perkawinan, dan dikawinkan kembali oleh seorang rabbi Yahudi.

Sebagai wartawan, ia mengembara secara geografis dan intelektual. Ia mengumpulkan setumpuk data tentang keterlibatan semua agama dalam berbagai peperangan dalam sejarah. Hasil pengembaraan ‘spiritualnya’ membuahkan buku: god (dengan huruf kecil) is not Great. Ia menuliskan namanya dengan setiap huruf pertamanya huruf besar: Christopher Hitchens. Ia membagi bab-bab dalam bukunya berdasarkan kontribusi setiap agama pada pembunuhan, peperangan, dan kekejaman. Seumur hidupnya, ia menjadi pendakwah ateis yang efektif, terutama terhadap orang-orang yang menjadi korban kekejaman agama.

Setelah Hitchens, Dan Baker menulis buku dengan judul yang ditulis dengan huruf kecil dan subjudul dengan huruf besar semua: godless, How an Evangelical Preacher Became One of America’s Leading Atheists. Jawab: Karena tindakan kekerasan umat beragama.

Ayaan Hirsi Ali untuk Islam sama dengan Hitch dan Dan Baker untuk Kristen. Ia lahir di Somalia, dari keluarga bangsawan Muslim. Waktu remaja, ia masuk sekolah muslimah yang berbahasa Inggris dan didanai Saudi. Guru-gurunya keluaran Saudi. Dengan semangat ia berpindah dari mazhab Syafii yang toleran kepada mazhab baru yang sangat keras. Hidup dengan aliran keras ini tidak membahagiakannya. Ia menyaksikan berbagai tindakan kekerasan, terutama kepada perempuan, atas nama agama.

Ia mengungsi ke negeri Belanda. Di sini, ia mendapat perlakuan yang tidak enak dari sesama Muslim. Setelah kecewa dengan peristiwa 11 September, setelah membaca Manifesto Atheis dari Herman Philipse, secara resmi ia meninggalkan Islam dan menyatakan diri Atheis.

Pada 2004, Ayaan, yang kini menjadi anggota Parlemen Belanda, menulis naskah dan menyediakan suara untuk film pendek Submission. Seorang aktris, berpakaian chador yang tembus pandang, mengisahkan penderitaan empat tokoh perempuan yang ditindas atas nama Islam.

Melalui chador yang transparan, penonton melihat tubuh telanjang yang bertuliskan ayat-ayat Al-Quran. Film ini tentu saja menimbulkan kemarahan hatta di negeri Belanda sekalipun. Produsernya, Theo van Gogh, dibunuh di jalan di Amsterdam. Di atas jenazahnya diselipkan surat dan pisau yang berisi ancaman kepada Ayaan. Ia ditunjuk Time sebagai 100 most influential people in the world. “This woman is a major hero of our time,” kata Richard Dawkins, anggota trinitas Atheis. Hirsi Ali menjadi dewi ateis sedunia.

Walhasil, kenapa orang menjadi atheis? Karena mereka menyaksikan atau mengalami sendiri tindakan kekerasan yang dilakukan atas nama agama. Agamanya sendiri sebetulnya hanya menjadi kambing hitam. Bisa saja orang menyulut konflik karena motif-motif sekular –misalnya, ekonomi, politik, rasialisme – tetapi mereka menyelimuti nya dengan jubah agama.

Jika kita belajar sejarah, kita akan segera tahu bahwa konflik Palestina adalah konflik etnis (Yahudi yang terdiri dari 22,9 persen ateis, 21 persen sekular dan sisanya menganut agama Yahudi dan etnis Arab yang terdiri dari Islam dan Kristen); bahwa konflik di Irlandia Utara disebabkan karena masalah etnis-politis, setelah Inggris mendirikan Perkebunan Ulster tahun 1609; bahwa konflik bersenjata antara Pakistan dan India tentang Kashmir ditimbulkan oleh kebijakan pemerintah kolonial Inggris, dan bukan karena anjuran Kitab Suci; bahwa perang Irak dan Iran dimulai dari perebutan wilayah, bukan karena perbedaan mazhab (terbukti setelah perang diketahui bahwa Syiah juga mayoritas di Irak).

Bagaimana dengan konflik Sunnah dan Syiah di berbagai tempat di Jawa Timur, termasuk Sampang? “Bukan karena perbedaan pendapat, tetapi karena perbedaan pendapatan,” kata petinggi NU masih dari daerah yang sama. Rois dan Tajul, kakak-beradik, dilantik sebagai pengurus Ijabi (Ikatan Jamaah Ahlil Bait Indonesia) pada 2007. Pada 2009, mereka terlibat konflik keluarga, antara lain karena masalah santri perempuan di pesantren Tajul.

Karena persoalan pendapatan, Rois meninggalkan paham Syiah dan beralih pendapat. Katanya, “Saya kembali ke Nahdhiyin, karena banyaknya penyimpangan dalam ajaran Syiah”. Pada pengujung 2011, Rois –menurut pengakuannya sendiri- membiarkan orang-orang yang sependapat dengan dia menghancurkan teritori dan massa pengikut saudaranya. Media melaporkan, “Roisul Hukama memimpin massa Ahli Sunnah untuk menyerang perkampungan dan pesantren Tajul Muluk, yang berpaham Syiah”. Para tokoh Islam, dengan pendapatan yang lebih besar, kemudian menabuh genderang perang. Atas nama agama!

Siapakah yang beruntung? Tidak satu pihak pun. Tidak Rois dan tidak Tajul. Siapakah yang menang? Kaum ateis. Mereka punya amunisi baru. Mereka akan menisbahkan tindakan kekerasan dan kekejian kepada agama. Tidak jadi soal apakah penyebab yang sebenarnya itu berasal dari masalah ekonomis, politis, ideologis, ethnis, atau sekedar pertikaian di antara keluarga miskin di kampung yang miskin!  ●

Ini tentu saja dalam arti bahwa tidak akan ada perkembangan politik yang cukup bermakna yang bergulir untuk mengartikulasikan dan mengagregasikan kepentingan publik. Jika kewenangan membuat undang-undang, menjalankan pemerintahan,atau menentukan siapa-siapa yang layak menduduki jabatan-jabatan publik sekarang ini pada dasarnya berada di tangan praktisi dan elite partai politik, bukankah tanggung jawab utama mereka (partai politik) adalah memperjuangkan apa yang dikehendaki atau diperlukan masyarakat?

Dalam konteks inilah pandangan mengenai tidak adanya perkembangan politik baru, resolusi politik baru, sesuatu yang lebih bermakna bagi masyarakat dimaksudkan. Tentu akan ada perkembangan atau isu politik lain, yang berbeda jenis dan bentuknya dari yang pernah ada pada tahun sebelumnya. Tapi hal itu bukan dalam konteks yang lebih bermakna— politik agregasi dan artikulasi kepentingan publik.

Bahkan mungkin juga bukan dalam kaitannya dengan menjalankan tugas dan fungsi yang paling utama dari cabang-cabang pemerintahan yang ada—legislatif, yudikatif,dan eksekutif. Meskipun pada dasarnya lembaga-lembaga tersebut bersifat kenegaraan—beyond partisan politics––, siapa pun tahu bahwa yang paling menentukan dalam penempatan personel-personel pada lembaga- lembaga tersebut adalah proses-proses politik. Dan kita semua tahu, proses-proses politik, sejak Reformasi 1998, berada di tangan aktivis atau pengelola partai politik.

Dalam kerangka itulah perkembangan politik pada 2012 akan berlangsung. Seperti biasa, politik akan dipenuhi dengan hal-hal yang menyangkut kepentingan mikropolitik. Hanya partai politik yang memiliki panggilan menjalankan fungsi yang semestinyalah yang akan bergerak melampaui politik kekuasaan atau politik partisan. Malangnya, sampai kini kita belum memiliki kekuatan politik jenis ini.

Karenanya, di sepanjang 2012 ini politik Indonesia masih akan dipenuhi hal-hal yang hanya berkaitan dengan kepentingan partai politik. Termasuk dalam hal ini adalah perdebatan dan transaksi antarpemegang kekuasaan mengenai undang-undang pemilu, partai politik, dan ambang batas parlemen. Kasus Bank Century masih akan dimainkan jika hal itu akan memengaruhi perimbangan kekuasaan—langsung maupun tidak. Demikian pula soal korupsi Nazaruddin, mantan Bendahara Partai Demokrat.

Kasus-kasus hukum yang lain akan diperlakukan sama,lebihlebih jika hal itu berkaitan dengan pemangku kekuasaan, baik di parlemen ataupun lembaga- lembaga negara lainnya. Pendeknya, politik Indonesia pada 2012 masih akan kental warna politik kekuasaannya. Dan di atas itu semua, hal tersebut dimaksudkan sebagai persiapan menuju Pemilu 2014. Menjengkelkan memang, tetapi itulah kenyataan politik Indonesia. Realitas politik seperti itu sebenarnya tidak otomatis jelek.

Konsentrasi politik menuju Pemilu 2014 tidak serta-merta bersifat negatif. Hal yang terakhir ini bisa menjadi kenyataan jika persiapan itu tidak hanya menjadi perhatian atau monopoli partai politik.Sebagai pemberi suara, masyarakat luas sebaiknya juga terlibat di dalam persiapan menuju 2014.Yang paling utama dalam hal ini adalah mempersiapkan calon penguasa lembaga-lembaga negara yang memiliki kemampuan politik,intelektual,dan moral.

Di sepanjang sejarahnya, Indonesia belum memiliki negarawan yang dalam proses kepemimpinannya menghasilkan sesuatu yang benar-benar baik. Pertimbangkan nasib para mantan presiden kita yang seakan tidak memiliki kompetensi politik, intelektual, dan moral kepemimpinan. Sampai tingkat tertentu,mereka semua dihadapkan pada masalah politik, hukum, dan sosial yang sebenarnya tidak perlu. Hanya dengan cara mempersiapkan secara sungguhsungguh calon-calon pemimpin republik, kita bisa memutus siklus mistis mengenai nasib buruk hampir semua kepala negara dan pemerintahan kita. ●

Caranya ialah dengan meningkatkan ambang batas parlemen menjadi 10%. Sebelum DPR mengambil keputusan penyederhanaan jumlah parpol lewat peningkatan ambang batas parlemen, para penguasa politik dalam pembahasan RUU Pemilu perlu terlebih dahulu memahami kenapa setiap pemilu di era reformasi ini selalu menghasilkan banyak parpol yang kecilkecil?

Kenapa rakyat pemilik kedaulatan tidak memilih hanya tiga parpol misalnya? Penyebabnya berakar pada dua kelemahan utama parpol, yakni berperilaku mengutamakan kepentingan sendiri serta tidak memiliki kematangan dan sportivitas dalam berpolitik.

Berkualitas Buruk

Fakta-fakta berikut ini menunjukkan ketidakmatangan dan ketidaksportifan penguasa politik kita. Dalam penyelenggaraan pilpres dan pilkada di era reformasi ini,nyaris tidak ada parpol yang kalah rela mengaku kalah dan menyampaikan kesiapan parpolnya membantu pemenang pemilihan, tetapi mereka justru siap untuk menggoyang.

Ketidakmatangan dan ketidaksportifan parpol juga tampak dari perilaku parpol yang sudah tidak mendapat dukungan rakyat masih juga ngotot untuk ikut pemilu berikutnya.Tidak mengherankan, rakyat mengharapkan penyederhanaan jumlah parpol, tapi parpol ingin lebih banyak.Pada 2004, peserta pemilu 24 parpol,pada 2009 meningkat menjadi 38.

Pemimpin tertinggi pun tidak memberi keteladanan tentang kematangan dan sportivitas— kualitas yang menjadi syarat keberhasilan demokrasi substantif.Ketika mantan Presiden Soeharto meninggal dan berbaring di RS Pertamina Jakarta, mantan Presiden Habibie ditolak untuk menjenguk. Sampai sekarang,rakyat masih menunggu kapan mantan Presiden Megawati dan Presiden SBY berbaikan berkomunikasi secara akrab,paling tidak di layar kaca TV.

Bagaimana tingkat kepedulian parpol terhadap kepentingan rakyat? Adagium bernegara menurut John F Kennedy: “Jangan tanya apa yang dapat negerimu berikan kepadamu, tetapi tanya apa yang dapat kau berikan kepada negerimu.”Sikap parpol kita justru sebaliknya: “Apa yang parpol dan oknum- oknumnya bisa ambil dari negeri ini.” Kualitas buruk parpol telah menjadi sorotan media massa selama ini.

Mencermati masalah buruknya kualitas itu, penyederhanaan jumlah parpol lewat perbaikan kualitas sangat mendesak. Membiarkan pemilu hanya menghasilkan banyak parpol kecil berakibat presiden—meskipun telah memperoleh legitimasi dari rakyat lewat pilpres—hanya mungkin mendapat legitimasi dari DPR dengan dukungan koalisi parpol.Namun, karena performa parpol berkualitas buruk, koalisi yang dapat dibentuk hanyalah koalisi parpol sontoloyo.

Syamsir Siregar,mantan Kepala Badan Intelijen Negara/- BIN, mengatakan (26/6/2008): “Di rapat kabinet semua menteri mengiyakan kebijakan Presiden, di luar ngomongnya lain. Sontoloyo. Kalau saya presiden sudah saya ciao(pecat) menteri begitu.”Biaya yang harus dibayar dengan model koalisi parpol sontoloyo,penyelenggaraan pemerintahan tidak mungkin efektif.

Langkah Penyederhanaan

Bagaimana caranya menyederhanakan jumlah parpol? Cara pertama, dengan pendekatan top down yang berorientasi kekuasaan. Penguasa rezim Orde Baru membuat UU yang hanya membolehkan tiga parpol, yaitu Golkar, PPP, dan PDI. Seperti yang berlaku dengan negara-negara otoriter, penyelenggaraan negara diawali dengan sepertinya efektif, tetapi kemudian berakhir gagal.Tiga puluh dua tahun kemudian, rezim Orde Baru dengan sistem tiga parpol yang dipaksakan akhirnya gagal total.

Sekarang ini, parpol yang merasa diri besar seperti Partai Golkar,PDIP,dan Partai Demokrat bisa saja memutuskan ambang batas parlemen 5% atau 10%.Namun, putusan seperti itu dinilai sebagai hasil pendekatan top down yang berorientasi kekuasaan. Sikap politik seperti itu akan menambah jumlah kelompok minoritas yang dizalimi oleh kelompok mayoritas.

Dampaknya penyelenggaraan negara tidak dapat dijamin akan sukses. Cara kedua, berorientasi kepentingan rakyat.Dalam hal ini parpol tidak salah berguru ke industri media cetak nasional.Di industri surat kabar,persaingan bisnis adalah persaingan merebut kepercayaan masyarakat. Pemenangnya adalah yang terunggul dalam penyampaian informasi yang faktual dan benar, pemberitaan yang mencerahkan dan mencerdaskan, liputan fungsi kontrol yang berpihak kepada kemaslahatan rakyat banyak, dan ketaatan pada kode etik jurnalistik.

Para politikus dengan mudah dapat mengenali surat kabar terunggul di setiap provinsi. Di AS, Inggris, Jerman, dan India, mendirikan parpol bebas. Namun, rakyat AS hanya memberi kepercayaan kepada dua partai, Partai Demokrat dan Partai Republik. Inggris, Jerman, dan India memiliki multipartai.Tapi selalu hanya dua parpol peraih suara terbesar, masing-masing sekitar 35%––di Inggris Partai Buruh dan Partai Konservatif, di Jerman Partai Kristen Demokrat (CDU) dan Partai Sosialis Demokrat (SPD), di India Partai Kongres dan Partai Janata.

Di tiga negara tersebut,koalisi parpol cukup pemenang pertama dengan pemenang kedua atau ketiga,tidak seperti di Indonesia,“Koalisi 6 Parpol”. Kenapa di AS hanya ada dua parpol? Kenapa di Inggris,Jerman, dan India selalu kedua parpol itu peraih suara terbanyak sehingga koalisi peringkat satu dengan parpol ketiga dapat membentuk a strong government? Jawabannya, selain tingkat maturity dan fairnessnya sudah tinggi, parpol tersebut di ketiga negara terunggul dalam upaya memajukan, menyejahterakan, dan memakmurkan rakyat banyak.

Tantangan

Pilihan sekarang ini, melakukan pembiaran atau perubahan yang menantang? Apakah keadaan sekarang ini korupsi dibiarkan menggerogoti nurani manusia Indonesia sehingga terjadi “bestialisasi korupsi” (pembinatangan manusia oleh korupsi—Romo Sindhunata SJ)? Atau parpol tertantang untuk menyederhanakan jumlah parpol, bukan dengan meningkatkan ambang batas parlemen untuk memenuhi berahi parpol yang merasa besar, tapi dengan memperbaiki kualitasnya.

Hanya dengan cara itu dapat dihasilkan dua parpol yang mampu meraih kepercayaan publik dengan perolehan suara masingmasing sekitar 35–40%. Dengan posisi seperti itu terbuka peluang membentuk a strong government cukup dengan koalisi parpol pemenang pertama dengan kedua atau ketiga. Capaian seperti itu hanya mungkin terwujud jika parpol selain mampu meningkatkan sportivitas dan kematangan berpolitik, juga mau mengubah laku buruknya.

Mengadopsi demokrasi yang berkedaulatan rakyat, bersih dari tindak korupsi, kolusi dan nepotisme, tidak lagi memperdagangkan wewenang politiknya, siap menerbitkan UU Antikorupsi dengan Pembuktian Terbalik, berorientasi sistem dengan menaati konstitusi, serta memaknai DPR sebagai dewan perwakilan yang mendahulukan kepentingan rakyat. Karena penerimaan anggota DPR yang juga merangkap anggota MPR sudah sekitar Rp100 juta per bulan, mestinya tidak ada alasan lagi untuk malas menghadiri sidang-sidang DPR. ●