Blog

Meskipun Venezuela masih menghadapi pengadilan ICSID beberapa bulan ke depan dan sejumlah gugatan lain, keputusan ICC ini patut disambut baik oleh negara pemilik sumber daya alam (SDA) yang banyak mengalami ketidakadilan. Proyek Cerro Negro ditandatangani 28 Oktober 1997 untuk masa kontrak 35 tahun dan target produksi 120.000 barel per hari.

Cerro Negro merupakan satu dari sekian banyak wilayah kerja eksploitasi minyak yang berlokasi di Orinoco Oil Belt (OOB, Sabuk Minyak Orinoco).Potensi yang terkandung di OOB, cekungan seluas 50.000 km2 di Venezuela timur, diperkirakan sekitar 1 triliun barel minyak dengan kandungan cadangan sekitar 500 hingga 600 miliar barel. Berdasarkan informasi OPEC Juli 2011, cadangan terbukti minyak OOB Venezuela adalah 296,5 miliar barel, terbesar (20%) di dunia.

Cadangan Venezuela ini melampaui cadangan Arab Saudi yang selama ini dikenal sebagai pemilik cadangan terbesar dunia, 264,5 miliar barel (18%). Hugo Chavez menasionalisasi puluhan perusahaan asing berbagai sektor pada tahun 2000-an dalam rangka mendapatkan kontrol dan peningkatan pendapatan negara untuk kepentingan publik dan menyejahterakan rakyat miskin.

Sektor-sektor utama yang dinasionalisasi adalah migas, pertanian, keuangan, industri berat, tambang mineral, baja, telekomunikasi, listrik, transportasi, pariwisata, dll. Untuk mewujudkan niatnya Chavez memulai dengan mengubah konstitusi Venezuela pada 1999, setahun setelah terpilih.

Setelah itu dilanjutkan dengan penetapan berbagai peraturan operasional yang relevan. Dengan dua landasan hukum itu, Chavez memimpin langsung program nasionalisasi secara konsisten dan mendapat dukungan mayoritas rakyat, bahkan dukungan atau rasa simpati dari rakyat negara-negara berkembang di seluruh dunia.

Mengalahkan Gugatan

Exxon menggugat Chavez ke arbitrase ICC pada akhir 2007 dengan klaim ganti rugi sebesar USD12 miliar. Belakangan klaim turun menjadi USD7 miliar. Pada saat pengambilalihan aset produksi tersebut, cadangan terbukti Cerro Negro adalah 425 juta barel dengan nilai pasar USD38 miliar.

Klaim Exxon sebesar USD7 miliar didasarkan pada potensi pendapatan yang akan diperoleh sesuai nilai pasar jika minyak dijual.Adapun Pemerintah Venezuela (PDVSA) bersedia memberikan ganti rugi sesuai nilai buku (book value) aset, yakni total dana yang telah dikeluarkan Exxon sampai saat nasionalisasi dilakukan. Gugatan Exxon ini dianggap sangat berlebihan, arogan,dan di luar akal sehat. Selama pertarungan berlangsung, Exxon berhasil mengupayakan pembekukan dana milik PDVSA sebesar USD305 juta di sebuah bank di New York.

Di sisi lain, PDVSA pun mengklaim-balik Exxon sebesar USD161 juta. Ternyata ICC mendukung sikap Venezuela, bahwa perusahaan yang bisnisnya dinasionalisasi hanya dibayar ganti rugi sesuai nilai buku. Berdasarkan nilai buku, Venezuela hanya wajib membayar sekitar USD 908 juta atau hanya 11% dari klaim Exxon. Keputusan mahkamah ICC disambut gembira oleh Chavez dan rakyat Venezuela sebagai kemenangan nasional.

Ternyata ICC juga mengabulkan counter-claimUSD161 juta yang diajukan PDVSA. Selain itu Exxon mempunyai kewajiban utang kepada PDVSA sebesar USD191 juta. Dengan demikian, secara keseluruhan, PDVSA hanya perlu membayar kepada Exxon sebesar USD 251 juta dolar AS. Dengan hanya membayar USD 251 juta, bangsa Venezuela pantas bergembira.

Langkah nasionalisasi—hak legal melakukan expropriation, mengambil alih aset demi kepentingan publik—ternyata berhasil mengalahkan argumentasi keharusan “penghormatan kesucian kontrak”, contract sanctity, yang sering diusung dan diancamkan oleh para investor/ MNC.

Selain itu, Chavez juga cukup yakin mempertahankan kebijakannya karena ternyata investor seperti BP, Total, dan Statoil yang asetnya dinasionalisasi tetap bertahan. Chevron dan Repsol justru melakukan kontrak dengan PDVSA tahun 2010. Sejumlah perusahaan China dan Rusia semakin aktif berpartner dengan PDVSA.Ternyata investor asing tidak lari seperti yang sering diancamkan kepada negara berkembang.

Ironi Indonesia

Sebagai bangsa pemilik SDA yang sudah berkontrak dengan asing puluhan tahun, kita pantas bergembira sekaligus berintrospeksi atas kemenangan Chavez. Selama ini Indonesia tidak menerima porsi yang adil atas SDA yang dimiliki sehingga kemiskinan tetap tinggi.Padahal konstitusi Pasal 33 mengamanatkan hak rakyat untuk memperoleh kesejahteraan dari SDA.

Sejumlah peraturan pun telah diubah agar hak publik tersebut dapat diraih, misalnya UU No 4/2009 tentang Minerba atau PP No. 45/2003 tentang Penerimaan Negara dan Royalti. Ternyata Indonesia hanya jalan di tempat. Meskipun konstitusi dan UU menjamin, perbaikan kontrak tak kunjung terwujud. Renegosiasi kontrak, walau sudah berlangsung lebih 2 tahun, belum juga berhasil.

Pemerintah selalu tunduk kepada investor yang kerap mengancam mencabut investasi dan menggugat ke arbitrase. Padahal investor justru membutuhkan eksploitasi SDA, seperti terjadi di OOB, sehingga investor bukan lari, tetapi berganti. Tampaknya kegagalan kita terutama terletak pada lemahnya sikap pemimpin, tidak adanya persatuan nasional, serta kuatnya pengaruh asing dan pemburu rente.

Jika di Venezuela Chavez memimpin langsung nasionalisasi, di Indonesia tampaknya SBY hanya beretorika dan tidak konsisten ketika berhadapan dengan penolakan asing dan perusahaan swasta yang besar. Sebagai bangsa, kita pun tidak bersatu dan berkomitmen menjaga martabat, harga diri dan kemandirian bangsa.

Sebagian elite bangsa telah kehilangan moralitas dan bersedia berkolaborasi dan berkonspirasi dengan asing menggagalkan renegosiasi kontrak. Chavez membuktikan nyali pemimpin, landasan legal, persatuan bangsa, dan perjuangan untuk kepentingan publik mampu mengalahkan arogansi investor. Semoga SBY sebagai pemimpin bersama para elite negeri ini bersedia dan berani melakukan hal yang sama untuk rakyat. ●

Pertanyaannya, mengapa kegalauan dan skeptisisme itu nyata-nyata ada dan malah terdengar semakin santer saja akhir-akhir ini? Kegalauan ini akhirnya bisa dipahami oleh karena ternyata ujung-ujungnya muncul dari fakta konstitusional bahwa satu-satunya institusi demokrasi yang berhak mengajukan calon presiden dan calon wakil presiden adalah dan hanyalah partai politik atau gabungan partaipartai politik.

Walhasil kegalauan dan skeptisisme ini kemungkinan tidak akan pernah terjadi dan muncul manakala ada banyak jalan untuk pengajuan dan pengusulan calon presiden. Fakta konstitusi justru menegaskan sebaliknya: parpol adalah satusatunya pintu masuk bagi bakal calon presiden. Konstitusi, UUD 1945, bukanlah teks untuk diperdebatkan,melainkan untuk ditaati dan diamalkan.

Inilah pangkal dari kegalauan dan skeptisisme tersebut! Adalah sulit untuk dibantah bahwa kepercayaan rakyat terhadap institusi politik yang mendapatkan keistimewaan politik (political privilege) yang sangat besar dalam UUD 1945, yaitu parpol, apa boleh buat sekarang ini sangatlah rendah, kalau bukan terendah.

Saking rendahnya institusi-institusi politik yang merupakan perpanjangan tangan parpol seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), kementerian negara (kabinet), dan kepala daerah juga mengalami kemerosotan kepercayaan yang luar biasa. Hampir semua survei menyimpulkan hal ini. Lantas bagaimana rakyat akan percaya kepada institusi yang sedang mengalami kemerosotan legitimasi tersebut untuk menggodok kader-kadernya menjadi pemimpin nasional?

Rakyat bertanya-tanya, jangan- jangan yang muncul sebagai capres dari partai-partai itu nanti hanyalah capres-capres hasil transaksional belaka dari sistem yang oligarkis dan plutokratis. Kemerosotan kepercayaan terhadap parpol ini setidaknya karena faktor internal dan eksternal. Yang internal adalah perilaku korup orang-orang parpol sendiri. Perpolitikan mereka sangatlah transaksional: sedikit-sedikit duit.

Jangankan parpol-parpol besar, partai-partai politik gurem pun transaksional. Sebagian besar pelaku korupsi yang diangkat (blow up) media masa kita adalah mereka yang berlatar belakang atau setidaknya terkait parpol. Anggota-anggota DPR/DPRD dan gubernur/bupati/wali kota akan hampir semuanya orang-orang parpol atau diusung oleh parpol.

Tak heran jika respek kepada pimpinan parpol juga tidak ada lagi karena publik tahu bahwa—benar atau salah— kenaikan seorang menjadi pimpinan parpol bukanlah karena keunggulan kepolitikan, ketokohan, dan kepemimpinannya, melainkan hanya karena keunggulannya dalam bertransaksi belaka.

Adapun faktor eksternal pertama adalah akibat dari kritik-kritik para pengamat dan cendekiawan yang luar biasa keras dan terbuka kepada parpol/ DPR. Kritik-kritik tersebut mempercepat kehancuran legitimasi parpol karena sifatnya yang tidak pernah analitis. Yang koruptif hanyalah beberapa anggota DPR tertentu, tapi yang dihantam DPR secara in toto! Proses pembusukan DPR berlanjut ke parpol.

Kedua, kritik-kritik terhadap parpol tersebut cenderung berlebihan alias overdosis! Ibarat obat yang diberikan kepada seseorang kalau overdosis pastilah akan mematikan! Parpol/DPR sekarang sudah ada tanda-tanda menuju ke arah itu karena kritik yang overdosis tersebut! MemangmengkritikDPRitusangatlah menarik dan tidak menakutkankarenanyaristidakadarisiko apa pun. Berbeda sama sekali dengan mengkritik pemerintah, apalagi lembaga kepresidenan, TNI, atau Polri. Jarang ada kritik pengamat kepada lembaga-lembaga negara tersebut terakhir ini sekeras mereka menghantam parpol/DPR.

Lantas Bagaimana?

Jika faktanya memang parpol dan memang hanya parpol yang berhak mengusulkan pasangan capres dan cawapres (UUD 1945 Pasal 6A), betapapun sedang begitu mengecewakannya kelakuannya, lantas apa yang harus dilakukan parpol-parpol?

Singkatnya, tidak pernah terlibat korupsi baik aktif maupun cuma pasif. Korupsi adalah musuh terbesar negara. Korupsilah yang membuat kemiskinan masih merajalela di negeri ini! Korupsilah yang mengakibatkan cita-cita kemerdekaan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat justru malah semakin jauh dari gapaian. Ketiga, parpol-parpol harus membaca UUD 1945 Pasal 6A dalam semangat inklusivisme.

Cara parpol membaca Pasal 6A selama ini dengan semangat eksklusivisme. Ini harus diubah. Pasal 6A UUD 1945 pada sejatinya bersemangat inklusivisme. Dengan ketiga langkah tersebut, insya Allah kekecewaan masyarakat terhadap parpol akan terobati. Parpol harus menjawab kegalauan dan skeptisis memasyarakat dengan langkah-langkah konkret tersebut. Sebagai pilar demokrasi, parpol harus memiliki mekanisme untuk memperbaiki diri. ●

Di sejumlah daerah daftar antrean haji bahkan telah mencapai 10 tahun. Kalau ada orang mendaftar tahun ini, 10 tahun mendatang baru bisa menunaikan ibadah haji. Karena pendaftar haji semakin meningkat, tantangan Kemenag adalah memberikan laporan yang well auditeddalam mengelola dana haji yang kian menggunung. Ini penting agar label “agama”yang melekat dalam Kemenag benar-benar menjadi spirit. Dengan memberikan laporan yang transparan terhadap pengelolaan dana haji, Kemenag benar-benar akan menjadi de-partemen berwajah agama, bukan agama yang berwajah departemen.

Transparansi

Persoalan transparansi tampaknya harus menjadi perhatian karena menurut survei integritas yang dilakukan KPK pada November 2011, Kemenag diposisikan pada peringkat paling buncit. Survei integritas yang dilakukan KPK itu dilakukan di 88 instansi; 22 instansi pusat, 7 instansi vertikal, dan 69 instansi pemerintah daerah. Hasilnya, nilai indeks integritas Kemenag hanya 5,37, jauh di bawah integritas pusat yang mencapai 7,07.

Dengan nilai integritas yang sangat rendah, budaya suap berarti masih banyak terjadi. Tidak hanya tingkat pusat, di level kecamatan pun praktik gratifikasi dengan mudah dapat dijumpai. Di antara indikatornya dapat diamati dari besaran biaya administrasi pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) yang seringkali tidak menentu. Dana jamaah haji yang melimpah sejauh ini telah menjadikan Kemenag sebagai sorotan publik.

Apalagi jika menengok biaya haji yang ditetapkan pemerintah ternyata paling tinggi jika dibandingkan negara lain. Padahal pelayanan yang diberikan masih sangat standar sehingga banyak dikeluhkan jamaah. Jika melihat jumlah biaya haji dan pelayanan yang diberikan,berarti ada yang salah dengan pengelolaan dana haji. Bermula dari sinilah dugaan penyelewengan dana haji terus menggelinding.

Pemanfaatan DAU

Dugaan penyelewengan dana haji dan hasil survei integritas KPK itu tentu saja telah mencoreng institusi Kemenag. Sebagai institusi yang menekankan motto “Ikhlas Beramal”, Kemenag sesungguhnya diharapkan banyak pihak dapat menjadi benteng dari kebobrokan moral bangsa.Tetapi, fakta malah menunjukkan terjadi beberapa kasus korupsi di lingkungan Kemenag.

Akibat itu, perspektif publik pada Kemenag pun turut berubah. Orang-orang di Kemenag yang setiap hari mengurusi agama ternyata tidak mampu menjadi agen pemberantasan korupsi. Mereka justru terlibat dalam banyak kasus suap dan korupsi. Menurut catatan almarhum Rosihan Anwar, mantan menteri yang pertama kali berstatus terpidana dalam kasus korupsi adalah Wahib Wahab.

Pada Oktober 1962, mantan menteri agama dan putra sulung Abdul Wahab Hasbullah ini dituntut hukuman 10 tahun penjara dan denda Rp15 juta. Publik juga masih ingat kasus penyelewengan Dana Abadi Umat (DAU) yang menyeret mantan Menteri Agama Said Agil Hussein al-Munawar.Menteri di era Presiden Megawati Soekarnoputri ini pun dinyatakan bersalah di depan pengadilan sehingga dijatuhi hukuman lima tahun penjara dan denda Rp200 juta.

Sejauh ini keberadaan DAU yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2001 telah menjadi kontroversi. Bagi yang setuju menyatakan bahwa DAU dapat menjadi sumber dana yang sewaktu-waktu bisa dimanfaatkan untuk perbaikan kesejahteraan umat.Tetapi, justru di sinilah sumber persoalannya karena pemanfaatan DAU seringkali tidak disertai pertanggungjawaban yang memadai.

Karena itulah, pihak-pihak yang tidak setuju menuntut agar keppres yang mengatur keberadaan DAU dicabut. Lebih dari itu, DAU dianggap tidak produktif. Selama menjadi dana abadi, akan sulit dimanfaatkan sebagai dana bergulir untuk kepentingan pengembangan usaha dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umat.

Dana triliunan rupiah DAU yang dihimpun dari efisiensi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) itu pun sangat rawan disalahgunakan.Apalagi mekanisme pertanggung jawaban penggunaan DAU belum jelas. Sebagai dana umat, pertanggungjawaban DAU juga seharusnya kepada umat. Namun, hal itu tidak pernah dilakukan Kemenag. DAU juga seharusnya lebih banyak dimaksimalkan pemanfaatannya untuk perbaikan pelayanan ibadah haji.

Tetapi, fakta menunjukkan pelayanan ibadah haji dari tahun ke tahun terus menjadi sorotan jamaah. Pertanyaan nya,mengapa di Kemenag yang sejatinya dihuni oleh orang-orang yang berlatar belakang pendidikan agama masih muncul budaya korup sehingga integritasnya dianggap rendah? Salah satu jawaban yang sangat mungkin relevan adalah karena mereka belum sepenuhnya memahami kriteria tindakan yang dapat dikategorikan korupsi. Apalagi modus operandi korupsi sangat bervariasi.

Di tengahtengah masyarakat praktik korupsi telah disamarkan dengan banyak istilah seperti uang administrasi, uang tip,angpau, uang diam, uang bensin, uang pelicin, uang ketok, uang kopi, uang makan, uang pangkal, uang rokok, uang damai, uang di bawah meja,tahu sama tahu, dan uang lelah. Karena itu, Mochtar Lubis dalam Bunga Rampai Korupsi (1988) menyebut fenomena korupsi sebagai perilaku yang berwajah banyak (multi faces).

Untuk itulah,Kemenag harus terus berkaca sehingga budaya integritas dapat melekat dalam diri setiap pegawai dan pejabatnya. Jika budaya integritas ini telah tumbuh, pada saatnya kita akan menyaksikan Kemenag benar-benar menjadi departemen “suci”. Kemenag bahkan bisa menjadi pelopor dalam gerakan pemberantasan korupsi dan perwujudan nilai-nilai integritas di negeri ini. Karena itu, jangan menunggu KPK untuk menjadikan Kemenag sebagai institusi yang berintegritas. ●