Blog

Pembentukannya telah disahkan secara formal dengan Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2011. Proses perencanaan dan pematangan kelembagaan ini telah berjalan cukup lama,dari saat krisis 1997/98 dan kemudian dimandatkan secara formal dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, hingga akhirnya terbentuk dan ditetapkan secara resmi pada Oktober tahun lalu. OJK didesain sebagai sebuah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain. Ia juga memiliki kewenangan sangat luas yang meliputi pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan keseluruhan sektor keuangan dan perbankan.

Dengan kata lain,OJK akan melingkupi sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Dus, OJK bertanggung jawab mengawasi pengelolaan keseluruhan asetaset di sektor keuangan di Indonesia. Landasan pemikiran utama dari pembentukan OJK adalah menciptakan pengawasan sektorkeuangan yang terintegrasi. Dewasa ini globalisasi sistem keuangan dan pesatnya kemajuan di bidang teknologi informasi dan inovasi finansial telah menciptakan sistem keuangan yang kompleks, dinamis, dan saling terkait antarsubsektor.

Pembentukkan OJK juga untuk menciptakan lembaga pengawas sektor keuangan yang independen dan kredibel dalam melaksanakan tugasnya. Independensi ini penting untuk mencegah benturan kepentingan antara berbagai aktor yang berinteraksi di pasar. Independensi kelembagaan OJK juga meminimalisasi potensi intervensi pihakpihak tertentu, termasuk pemerintah dalam pengawasan sektor keuangan. Satu hal lain yang menarik dari reformasi keuangan dan pembentukkan OJK adalah dimasukkannya pendidikan dan perlindungan konsumen sebagai nomenklatur pengawasan pada sektor finansial.

Satu langkah positif yang patut diapresiasi mengingat masih sedikit terabaikannya aspek ini dalam supervisi lembaga keuangan. Fokus pengawasan yang ada selama ini cenderung terpusat pada aspek prudential dari lembaga keuangan yang ada. Sementara kepentingan konsumen sebagai bagian terpenting dari keberadaan sektor keuangan belum begitu diperhatikan.

Langkah Awal

Keberadaan OJK merupakan mata rantai dari proses reformasi sektor keuangan Indonesia secara menyeluruh. Dengan paripurnanya kelembagaan OJK, reformasi kelembagaan lain di sektor keuangan juga dipastikan menyusul.Keberadaan OJK meniscayakan penataan ulang fungsi dan wewenang lembaga-lembaga yang memiliki otoritas di sektor keuangan lainnya, melalui revisi berbagai peraturan dan perundang-undangan terkait. Salah satunya perubahan Undang-Undang tentang Perbankan dan Bank Indonesia.

Satu penjabaran lebih lanjut soal pembagian kewenangan dan bentuk koordinasi antara OJKdan BI diperlukan.Setelah pembentukan lembaga ini, OJK bertanggung jawab terhadap pengawasan mikro (microprudential) perbankan. Sementara BI memiliki otoritas dalam mengatur dan mengawasi aspek makro (macroprudential) perbankan seperti penetapan BI Rate,FasBI, Giro Wajib Minimum, dan kebijakan moneter lainnya. Persoalannya, kebijakan moneter dan macroprudential perbankan yang dilakukan BI membutuhkan informasi akurat tentang kondisi aktual individu bank. Ini merupakan ranah dari pengawasan microprudential yang dimiliki OJK.

Pada titik ini dibutuhkan formulasi secara detail bentuk koordinasi antara OJK dan BI melalui revisi Undang-Undang Perbankan untuk mencegah persoalan di kemudian hari. Begitu pula dengan beralihnya tanggung jawab pengawasan microprudential dari BI ke OJK,diperlukan satu redefinisi dari peran BI. Dalam hemat kami, dengan sumber daya yang dimiliki saat ini, peran dan misi BI perlu diperluas bukan hanya pada kewajiban mengawal tingkat inflasi nasional yang selama ini ditempuh melalui kebijakan inflation targeting framework (ITF).

Namun, BI juga perlu diberikan peran dan tanggung jawab terhadap misi lain seperti penciptaan lapangan kerja nasional dan percepatan tingkat pertumbuhan ekonomi. Revisi Undang-Undang BI hanya salah satu aspek reformasi sistem keuangan yang terkait dengan OJK.Beberapa revisi kelembagaan atau formulasi peraturan lain yang terkait di bidang keuangan, seperti revisi Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), juga perlu dilakukan. Demikian pula detail pengaturan hubungan antarlembaga dalam payung Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan perlu dijabarkan lebih lanjut.

Hal-hal mendasar terkait relasi kelembagaan ini memang sudah diatur dalam Undang- Undang OJK. Namun, detail aturan perlu ditetapkan lebih lanjut dengan mengantisipasi revisi terkait pada kelembagaan BI dan LPS. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa keberadaan OJK merupakan awal dari penataan ulang sistem keuangan nasional yang lebih efisien, stabil dalam arti kebal terhadap guncangan, dan berkeadilan. Muara dari penataan ini adalah perbaikkan fungsi intermediasi dan peningkatan peran lembaga keuangan nasional pada pembangunan nasional.

Dengan OJK sebagai awal penataan, berbagai lembaga jasa keuangan diharapkan memberikan kontribusi yang lebih signifikan dalam penyediaan dana untuk pembangunan ekonomi nasional. Pada akhirnya percepatan pertumbuhan ekonomi yang berujung pada peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat dapat tercapai secara lebih berkeadilan. ●

Semua reaksi itu merupakan gambaran bahwa kita semua, sebagian besar,tidak dan belum bisa menulis,kecuali mereka yang bisa,tetapi tidak mau. Dalam tulisan ini saya ingin berbagi pengalaman mengapa sebagian besar kita tidak bisa dan sebagian kecil saja yang bisa menulis.Memang betul kemampuan menulis tidak bisa dikarbit.Kemampuan menulis untuk kepentingan sebuah publikasi merupakan proses yang panjang. Ada beberapa syarat penting yang harus dimiliki penulis untuk menciptakan sebuah tulisan yang baik yaitu knowledge, courage, experience,dan inspiration.

Karena perlu ada ketiga aspek penting itulah, seseorang tidak bisa serta-merta selalu siap sedia dengan stok tulisan ilmiah. Jangankan menulis karya ilmiah kalau tidak memiliki keempat aspek penting tersebut, saya yakin yang bersangkutan juga tidak akan bisa menulis di rubrik pikiran pembaca di koran mana pun. Masih sedikit di antara kita yang bisa menulis ilmiah baik berupa buku maupun penerbitan ilmiah di berbagai jurnal ilmiah. Itulah sebabnya Dirjen Dikti Kemendikbud prihatin terhadap begitu rendahnya publikasi ilmiah di perguruan tinggi kita. Publication indexkita saat ini ketinggalan jauh dibanding perguruan tinggi di Singapura atau bahkan dengan Malaysia sekalipun.

Ada yang Bisa

Di antara kita ada yang telah sukses melahirkan tulisan monumental. Mengapa begitu? Jawabnya, mereka memang memiliki cukup banyak repertoir pengetahuan (knowledge) yang diderivasikan dari penguasaan ilmu pengetahuan tertentu.Namun, untuk melahirkan sebuah tulisan ilmiah,tak cukup hanya ada persediaan atau stok pengetahuan dalam kepalanya. Dalam proposisi ilmiah kondisi ini bisa digambarkan secara lugas: “it is necessary but not sufficient”.

Masih ada syarat berikutnya yaitu keberanian (courage). Kalau seseorang tidak berani menghadapi bayangan dan perasaan yang menakut- nakuti akan penerbitan tulisannya di media mana pun, tentu tidak akan lahir sebuah tulisan yang baik. Faktor berikut yang bisa mendorong orang bisa atau tidak bisa menulis adalah pengalaman (experience). Pengalaman akan semakin memperkaya kosakata, metafora, substansi, serta artikulasi materi sehingga yang bersangkutan bisa menulis dengan gaya dan materi yang mengalir begitu saja bagaikan mata air yang tak pernah kering.

Pengalaman bisa terkait dengan “jam terbang”. Meskipun demikian,pengalaman dapat dipercepat tidak harus sesuai dengan usia kronologis seseorang. Hal ini terjadi karena sumber informasi di era digital, global, dan virtual ini terbuka lebar tanpa batas bagi siapa saja. Informasi apa saja saat ini bisa diperoleh di situs internet yang jumlahnya miliaran, dan setiap hari berkembang ratusan juta mengikuti prinsip deret ukur. Karena itu, supaya mahasiswa dan atau dosen bisa menulis dengan baik, rajinlah browsing di bidangnya masing-masing di banyak situs yang relevan dengan substansi ilmu yang dikembangkannya.

Komponen penting terakhir yang harus dimiliki agar mahasiswa atau dosen bisa menulis karya ilmiah ialah dimilikinya inspirasi (inspiration) yang kuat. Hanya dengan inspirasi, orang akan bisa melakukan kegiatan menulis secara produktif. Inspirasi bisa lahir kalau seseorang berada pada kondisi yang bebas tanpa tekanan sehingga ia memiliki imajinasi yang “liar” yang kemudian ditata menjadi sebuah inspirasi positif untuk dituangkan dalam sebuah tulisan. Ingat, imajinasi adalah dasar utama lahirnya semua teknologi penting di dunia ini.

Sebuah mobil amat sangat mahal, dan di Indonesia masih jarang ada yang punya kecuali para hartawan, juga lahir dari imajinasi chief executive officer-nya ketika membesuk koleganya yang dirawat rumah sakit.Pada saat menunggu, dia, sang CEO itu, melihat seorang anak larilari bermain di lingkungan rumah sakit. Salah satu dari anak itu meloncat ke atas meja yang agak tinggi, dan serta merta terjun kembali karena dikejar kawan-kawannya. Apa pentingnya anak terjun dari meja bagi CEO itu?

Dia melihat anak itu terjun dari meja dengan gaya jatuh yang anggun, tanpa ada gerakan menghentak, dan tetap stabil berdirinya kembali dari posisi: merunduk, jongkok, sampai berdiri tegak sebagai akibat high impact karena tergesa dikejar kawan-kawan sepermainannya. Sejak itu CEO itu berimajinasi akan membuat suspensi mobil dengan prinsip yang memberikan kenyamanan bak anak kecil yang jatuh dengan sangat anggun dan stabilnya tadi.Singkat cerita,lahirlah teknologi suspensi, yang mewah, nyaman, dan stabil bagi sebuah mobil mewah di dunia, dan sangat mahal harganya.

Itulah imajinasi yang kemudian diolah dan diproses secara kognitif menjadi inspirasi sebuahrekayasateknologiautomotif yang memiliki unggulan kompetitif. Prinsip menulis juga seperti itu. Manakala seorang dosen atau mahasiswa telah memiliki inspirasi yang kuat disertai dengan keberanian untuk mengomunikasikan ilmu pengetahuan yang mereka miliki, berdasarkan pengalaman positif selama ini, tak satu pun kekuatan yang bisa mencegah mereka untuk selalu menulis, dan menulis lagi.

Meski dengan tulisan itu mereka bisa saja menghadapi berbagai konsekuensi psikologis, sosiologis, maupun politis kalau saja tulisan itu akhirnya mengundang pro-kontra dan polemik yang berkepanjangan. Akhirnya, bisa disimpulkan bahwa kemampuan menulis bukan persoalan apakah seseorang itu pintar atau tidak secara kognitif semata, tetapi juga menyangkutmasalahkebe-ranian, pengalaman, dan inspirasi kuat yang bisa muncul di benak para calon penulis karya ilmiah itu sendiri.

Di era global seperti saat ini memang kemampuan menulis ilmiah sangat vital bagi para mahasiswa dan dosen kita. Itulah sebabnya di kampus di mana saya pernah belajar di Amerika Serikat pada 1980-an, di semua sudut-sudut kampus itu digelorakan semangat dan visi: Publish or Perish. Semoga kita juga bisa begitu. ●

Karena manusia sendiri juga adalah sebuah paradoks. Sebagai makhluk, manusia adalah sebuah idea(l) yang luar biasa— terlebih jika mengimaninya sebagai “the creature of God”— tapi pada saat yang bersamaan manusia juga pengkhianat dan perusak idea(l) itu karena ada tabiat kodratinya yang jaiz. Tabiat itu adalah produk dari kapasitas dasar manusia dalam berpikir dan berkehendak, yang memungkinkannya menimbang, memilih, bahkan ragu sehingga membuat manusia, satu kepastian natural,menjadi selalu relatif secara nurtural. Apalagi sebuah ideal macam demokrasi.

Lantaran ia sendiri adalah produk dari manusia secara nurtural,ia bukan hanya paradoksal dalam praksisnya, melainkan juga dalam epistemologinya, dalam idea-idea di dalamnya sendiri.Realitas yang membuat demokrasi justru memproduksi kemus-tahilan justru bagi idealnya sendiri. Karena itu, saya menyebut kesadaran awal di atas sebagai “baru”disebabkan pengetahuan kita tentang para petinggi atau pengambil kebijakan negeri ini yang tak lain adalah para “pemeluk teguh” dari jargon-jargon keadaban global— yang notabene oksidental— di mana demokrasi adalah anak kandung kesayangannya.

Mereka, para elite dan petinggi itu, seolah menjadi pandir karena buta pada praktik-praktik demokrasi yang bias bahkan deviatif yang justru dilakukan oleh negara-negara oksidental dalam sejarah modernnya. Beberapa dekade belakangan memperlihatkan bagaimana elite lokal itu terus mempertebal keimanan “demokratis”- nya dengan terus memproduksi lembaga-lembaga penunjangnya, termasuk lembaga yang hampir nol fungsinya.

Kini mereka mulai menyadari betapa sebenarnya demokrasi tidak bekerja—sebagaimana di atas kertas teoritiknya— di dalam kehidupan dan kepentingan rakyat jelata,konstituen yang justru menjadi arah idealisasinya. Demokrasi menciptakan kekecewaan yang berulang dan kian represif di kalangan rakyat. Demokrasi tak lain telah menjadi alat kekuasaan, alat bagi kepentingan kaum elite untuk mempertahankan dominasinya, bukan hanya secara politis, melainkan juga ekonomis,bahkan akademis, agamais, hingga sosial dan kultural.

Korupsi, manipulasi,hingga kekerasan secara fisikal, sosial, dan kultural yang belakangan seperti menjadi identitas dalam hidup kita berbangsa dan bernegara, sebenarnya tidak lain dari praktik-praktik deviatif dari perilaku sistemik kita. Perilaku yang diproduksi oleh sistem-sistem bernegara dan berbangsa yang kita pilih sendiri melalui kekuasaan yang kita delegasikan secara serampangan pada segerombolan elite itu.Gerombolan yang telah dengan kasar membajak semua idea kebangsaan para pendiri kita hanya untuk melanggengkan kekuasaan dan dominasi mereka.

Betapapun terlalu lambatnya kesadaran itu datang,hingga praktik-praktik deviatif itu bukan lagi bersifat temporer dan kasuistik, namun telah menjadi laten bahkan meresap menjadi semacam nilai dan norma, kita harus menyambutnya secara positif. Memperlakukannya sebagai sebuah momentum untuk mendapatkan konsensus tentang perhitungan kembali secara komprehensif dan holistik tentang pilihan-pilihan sistemik kita dalam mengatur hidup berbangsa dan bernegara. Sebuah “kampanye” yang secara personal lebih dua dekade belakangan saya kerahkan semua energi untuknya.

Dalam “kampanye” itu saya pun termasuk menolak etos “demokratis” yang senantiasa bermain posisi untuk meneguhkan eksistensi, menetapkan orientasi, hingga menjalankan aksi. Dalam logika posisional ini,lawan dan kawan menjadi hasil yang tak terelakkan karena kita sebuah posisi ditetapkan maka oposisi pun dengan segera terumuskan. Konflik pun bukan hanya menjadi konsekuensi (logis), melainkan juga prakondisi.Maka siklus pun terbentuk dan berputar,berisi konflik. Konflik harus ada untuk terjadi kesepakatan.

Kesepakatan diproduksi sebagai sebuah hasil negosiasi yang keras, di mana teorinya setengah dari ide dan kepentingan kita dibagi pada pihak lain.Atau lebih parah, kelebihan satu persen, dianggap sebagai kemenangan dalam siklus konflik di atas yang memberi hak pada kita untuk mendominasi seluruh sisa persennya. The winner takes all. Salah satu jargon utama dari praktik siklik di atas, yang tidak lain adalah sebuah norma barbar dan primitif dalam sejarah adab manusia. Kini kita memahami juga mengalami bagaimana pahitnya praktik demokrasi dengan siklus konflik itu.

Korban berjatuhan dengan cara yang menyedihkan. Apa yang lebih menggiriskan, kini bukan hanya elite, melainkan juga rakyat jelata tergiring untuk menginternalisasi nilai, norma, hingga watak-watak kasar, jahat, kriminal, individual, yang melawan hampir semua ide-ide kemanusiaan luhur yang pernah dihasilkan bangsa ini. Kita sebagai manusia dan bangsa, digiring untuk menjadi biadab dan barbar.

Momentum

Ini bukan lagi sebuah fallacy atau kekeliruan peradaban, melainkan ini sudah tragedi (civilization tragedy). Sebuah azab yang membutuhkan satu milenium mungkin untuk memperbaikinya, sebagaimana sejarah abad kegelapan (Dark Age) atau tragedi Sodom dan Gomora. Sebuah keadaan yang membuat semua pencapaian menakjubkan dari akal dan kebudayaan kita bukan hanya sia-sia, mencoreng, dan menghina kita di hadapan anak cucu kita,dan lebih parahnya, menciptakan masa depan yang menggiriskan alih-alih masa nanti yang penuh janji.

Karena itulah,kita harus memanfaatkan situasi ini menjadi momentum perubahan, ketika realitas sosial dan kultural—yang walaupun kritis—masih memungkinkan, akal sehat masih ada, dan potensi-potensi luar biasa justru menampakkan kualitas dahsyatnya. Bila saya melakukan ajakan ini, bukan hanya karena perhitungan akali dan intuisi belaka,bukan hanya karena ideal sederhana tentang kejayaan negeri ini, melainkan juga karena berangkat dari pengalaman betapa negeri ini sebenarnya dibangun dan dipertahankan selama beberapa milenia justru kekuatan dan kapasitas-kapasitas internalnya.

Peduli dengan bayangan— yang ilusif, romantik, mitik, atau isapan jempol menurut sebagian ilmuwan—tentang kejayaan bangsa ini di masa ribuan tahun sebelum masehi,yang jelas fakta ribuan menunjukkan bahwa kita memiliki kejayaan itu juga di kurun masehi, yang sejarah global (oksidental sebenarnya) sejak 1.500 tahun lalu tidak mau mencatatnya. Katakanlah Sriwijaya, kerajaan besar dari abad lima hingga delapan yang membuktikan dunia telah membangun universitas pertama di muka bumi ini dengan reputasi intelektual menembus (bahkan menjadi acuan bagi) pusatpusat peradaban dunia.

Sebagaimana kerajaankerajaan Nusantara lainnya, Sriwijaya adalah negara besar, maju, dan sejahtera yang dibangun tidak berdasar permainan posisional yang menyesatkan di atas. Kecuali setelah kolonialisme hadir,termasuk menghadirkan konflik karena permainan di atas, negeri dan kerajaan di bangun beratus-ratus di kepulauan ini dalam sistem dan mekanisme hubungan yang komplementaristis, yang mutualistis, lengkap dengan norma-norma hidup kosmpolit, egaliter, arasialis, akulturatif, dan seterusnya; norma-norma yang justru mendahului dan mengilhami idea-idea terbaik dalam demokrasi awal di Yunani.

Dalam semangat itulah, siapa pun pihak, seluruh pemangku kepentingan di negeri sebaiknya memanfaatkan momentum ini untuk bekerja seoptimal mungkin untuk memberikan kontribusi terbaiknya dalam menemukan jati diri peradaban Indonesia kita itu. Enyah dan matilah semua kemungkinan dan kecenderungan deviatif,kriminal,atau jahat dalam diri kita. Kerahkan semua energi untuk menciptakan sinergi, Sinergi Indonesia, yang–percayalah—ia akan memberi kita kekuatan dan solusi terbaik dan terhebat yang bisa dihasilkan bangsa ini, bahkan dunia. Sejarah telah membuktikannya. ●

Meskipun mereka punya rencana aksi untuk 10 tahun ke depan,lembaga ini belum bisa menerima pelaporan pelanggaran HAM.Mandat komisi ini terbatas sebagai lembaga konsultasi dan pelaksana penelitian kebijakan. Karena itu kesigapan Pemerintah Indonesia dalam menanggapi kebutuhan Komisi HAM OKI dapat memberi nilai tambah lebih bagi daya tawar Indonesia dalam pergaulan internasional. Pertama, di antara negaranegara Islam ini belum ada instrumen pendukung kerja Komisi HAM. Meskipun posisi sekretariat sedang diperebutkan Arab Saudi dan Iran, kita tahu, tugas para komisioner tidak bisa hanya didukung kantor yang memadai.

Dukungan masyarakat sipil, pusat informasi, dan suasana kondusif bagi pertukaran pikiran yang nyaman sangatlah menentukan kinerja komisi ini. Citra Indonesia sebagai negara demokratis dalam pergaulan negara-negara berpenduduk muslim merupakan aset berharga untuk mendukung kerja Komisi HAM OKI. Akan sangat baik bila Indonesia dapat mengawal agar korupsi informasi itu tidak sampai menghambat kerja Komisi HAM OKI.Posisi sekretariat di negara yang relatif terbuka terhadap peranan masyarakat sipil akan sangat membantu. Langkah ini akan menambah kepercayaan dunia terhadap peranan positif Indonesia di dalam OKI.

Kedua, sebagaimana tertuang dalam 10 Program Aksi OKI, negara-negara OKI sebenarnya ingin menunjukkan kepada dunia bahwa Islam adalah agama yang toleran, moderat, dan ingin menjauhkan warga muslim dari kegiatan berbasis sudut pandang yang sempit dan ekstrem.Fanatisme jelas-jelas ditolak dalam kesepakatan antarnegara OKI.Yang ingin dikedepankan adalah nilai-nilai luhur tentang Islam serta dialog antarperadaban yang berbeda sudut pandang. Kalaupun ada perbedaan,mereka menggarisbawahi upaya mencari persamaan yang mendukung rasa saling hormat dan percaya.

Kesepakatan antarnegara OKI tersebut sesungguhnya sejalan dengan sudut pandang Indonesia selama ini.Ketika profil Indonesia dikenal sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia justru mengedepankan kesejukan, dialog,dan diplomasi. Kenyataan bahwa negaranegara OKI menekankan pada hal yang sama, setidaknya dalam dokumen resmi mereka, menunjukkan perjuangan Indonesia di antara mereka sesungguhnya membuahkan hasil juga.Bila Indonesia dapat terus menularkan sudut pandang yang sejuk ini,bukan mustahil posisi tawar Indonesia di antara negara OKI dan negaranegara lain di dunia akan meningkat pula.

Ketiga, dorongan untuk menekankan wajah Islam yang cinta damai dan dialog sangat perlu ditopang oleh Komisi HAM. Terbentuknya Komisi HAM di Astana, Kazakstan, pada akhir Juni 2011,yang anggotanya terdiri atas 60% diplomat dan 40% akademisi serta aktivis masyarakat sipil,masih memerlukan dukungan terusmenerus dari negara yang lebih berpengalaman. Kritik bahwa Indonesia pun masihperluberbenahdiridalam hal perlindungan HAM tidak perlumenyurutkanlangkahkita untuk membantu negara lain yang sedang bergulat akan pemahaman pelaksanaan perlindungan HAM.

Sampai saat ini, Komnas HAM,Komnas Perempuan, dan Komnas Anak di Indonesiasudahberadadalamtahapan yang lebih maju karena sudah melayani pengaduan masya-rakat dan melakukan advokasi aktif yang relatif sistematis.Pengalaman membangun mekanisme kerja,berjejaring sosial,dan jatuh bangun demi meyakinkan pemerintah sangatlah berharga untuk dibagikan. Fakta bahwa OKI membuka diri untuk mendorong perempuan dan masyarakat sipil ikut serta dalam Komisi HAM perlu dihargai sebagai modal dialog yang lebih intens dengan pejabat pemerintahan negara-negara OKI dan dengan anggota masyarakat.

Mandat riset dan konsultasi dapat dioptimalkan bila ada terobosan berani untuk mengajak masyarakat sipil memperkuat Komisi HAM OKI. Tercatat ada 4 negara yang punya komisioner perempuan di OKI,yakni Indonesia,Malaysia, Sudan,dan Afghanistan.Ada setidaknya 7 negara yang menempatkan penggiat masyarakat sipil dan akademisi dalam Komisi HAM OKI,yakni Indonesia, Malaysia,Turki,Arab Saudi, Maroko,Palestina,dan Uganda. Keempat,perjuangan masyarakat sipil di Indonesia perlu diinformasikan juga kepada masyarakat di negara-negara OKI.

Perlindungan terhadap HAM tidak akan terjadi secara instan. Ia membutuhkan penjiwaan terhadap solidaritas terhadap masyarakat yang kebetulan berada dalam posisi minoritas, miskin, tidak berpendidikan ataupun berada di jalur sesat. Jika ditangani dengan baik, pembahasan soal HAM di OKI berpotensi mempererat hubungan dan meningkatkan daya tawar Indonesia di mata negara OKI.

Kebuntuan yang bersumber dari tafsir ajaran agama dan kesulitan mencari cara untuk meyakinkan kelompok agama yang ekstrem untuk mau bekerja sama demi HAM dapat dicarikan solusinya bila para komisioner HAM OKI ditarik dalam kerangka dialog yang menyegarkan dan merangsang intelektualitas. Artinya, di mata kelompok-kelompok ekstrem di Indonesia, justru tak ada alasan untuk bermain lagi di tafsir agama.Kenyataannya komisioner di negara- negara Islam lain pun sepakat dengan satu tafsir.

Selain itu, jejaring yang baik dengan para diplomat dan aktivis HAM OKI dapat menjadi pintu masuk bagi perbaikan kerja sama ekonomi Indonesia dengan negara- negara Timur Tengah.Tentu kita tidak pernah tahu kapan titik balik dukungan bagi isu HAM akan terwujud. Ini bukan pekerjaan yang bisa selesai dalam satu malam. Dalam hal ini konsistensi dalam memberikan perhatian pada HAM perlu terus didorong. Semoga komitmen internasional melalui OKI ini akan mendorong pula penegakan dan perlindungan HAM yang lebih baik di Tanah Air. ●

Seriuskah ancaman ofensif terhadap fasilitas nuklir Iran, hanya gertak sambal, atau  pengalihan isu dari tumpukan persoalan yang membelitnya? Sejak beberapa tahun lalu para pemimpin Israel berulangkali melontarkan ancaman serupa terhadap Iran. Setelah Ariel Sharon, Tzipi Livni, dan Shimon Peres, salah satu ancaman sangat keras dilontarkan oleh Ehud Olmert, PM Israel yang biasanya cukup tenang. Faktanya, ancaman itu kembali tidak terbukti hingga akhir pemerintahannya.

Apakah hal itu berulang pada masa pemerintahan kedua Benjamin Netanyahu? Beberapa waktu lalu media dunia memberitakan rencana Israel menyerang Iran. Faktanya isu itu kembali tidak terbukti. Kendati dari kualitas dan intensitasnya, ketegangan saat ini tampak lebih keras dan menjurus aksi nyata. Namun yang jelas pemerintahan Israel belakangan ini menghadapi persoalan berat, tak hanya di dalam negeri dan kawasan, tapi juga di forum internasional.
Di dalam negeri, pemerintahan Netanyahu mendapat tekanan luar biasa dari gerakan rakyat yang menuntut keadilan ekonomi, terutama isu perumahan. Protes rakyat merata di seluruh negeri melibatkan lebih dari 0,5 juta orang, padahal jumlah rakyat hanya sekitar 6 juta jiwa. Jumlah pemrotes seperti itu belum pernah terjadi, termasuk protes dalam isu perdamaian dan keamanan yang biasanya menyita perhatian besar rakyat.

Pembangunan permukiman di wilayah konflik juga menjadi sorotan pengunjuk rasa. Selain terus memicu ketegangan dengan Palestina dan negara Arab, proyek itu menelan biaya sangat besar, baik untuk pemeliharaan, fasilitas khusus yang harus tersedia, maupun pengamanan ekstraketat dalam waktu lama.

Perubahan Sikap

Protes itu telah memberi tekanan luar biasa terhadap survival pemerintahan Netanyahu. Karena itu, pemerintah segera menyatakan ada kesalahan fundamental dalam kebijakan ekonominya yang terlalu liberal dan mulai mengabaikan prinsip sosialisme yang sesungguhnya merupakan pilar awal masyarakat.
Dalam pergaulan di kawasan pun Israel mengalami tekanan hebat. Jatuhnya rezim Mubarak  merupakan pukulan terberat. Israel bukan hanya kehilangan aliansi Arab yang kuat dan berpengaruh. Aspirasi dan sentimen negatif rakyat Mesir terhadap Israel ternyata sangat tinggi. Perubahan sikap resmi Mesir, jika benar-benar terwujud, adalah bencana bagi Israel. Pergantian rezim hasil pemilu konstitusi di Tunisia menggambarkan arah perubahan negara-negara Arab hasil revolusi.

Secara umum, rakyat di negara-negara Arab menolak kerja sama pemerintahnya dengan Israel selama Palestina belum merdeka. Pemerintahan negara Arab juga berupaya, setidaknya dalam pernyataan verbalnya, tidak mendekat ke Israel sebab akan membuat mereka makin tidak populis di mata rakyatnya, apalagi di tengah kuatnya gelombang gerakan rakyat.

Keberhasilan Palestina memperoleh keanggotaan di UNESCO cukup membuat Israel kelabakan. Kesediaan Israel mengalah dalam deal pertukaran tawanan dengan Hamas beberapa waktu lalu diperkirakan terkait dengan keinginan Netanyahu mengurangi tekanan internasional dan mengalihkan perhatian dari isu keanggotaan Palestina di PBB. ●