Blog

Jamaah berjejal—mirip suasana Masjidil Haram—penuh dengan kaum muslimin dan muslimat, dari berbagai penjuru, untuk berziarah ke makam para wali, di tanah Jawa.Harus diakui, waliullah banyak jumlahnya, bukan hanya sembilan, tersebar di mana-mana,bukan hanya di Jawa. Di Jawa banyak wali tersembunyi,yang hampir tak pernah diketahui, kecuali oleh sesama para wali.

Mereka disembunyikan Allah, untuk suatu tujuan rohaniah tertentu. Sebagian menyembunyikan diri mereka sendiri dengan nyaman agar kesalehan mereka tak diketahui. Mereka hidup hanya karena Allah, dan semata untuk Allah. Jadi apa gunanya manusia lain mengetahuinya? Tugas setiap wali berbeda. Alasan kewalian mereka pun berbeda. Maka, hanya wali-wali yang kita kenal yang kita ziarahi. Yang tak kita kenal, biarlah Allah sendiri yang mengatur, siapa yang harus menziarahi mereka.

Dengan memohon rahmat dan berkah Gusti Allah yang Maha Pemurah dan Maha Pengasih, ziarah kebudayaan dimulai. Sesudah salat zuhur itu saya melangkah di belakang Mas Imam,di depan Mas Rudy, di samping Mas Boni.Mas Rudy dan Mas Boni orang Katolik yang saleh, dan bergabung dalam kelompok empat orang ini. Mas Rudy mendorong sejak gagasan saya untuk melaksanakan ziarah ini.

Pendeknya dia ikut terlibat sejak awal perencanaan. Bismillah,ziarah dimulai. Para peziarah lain, yang berbondong-bondong itu, motivasinya berbeda. Ada motif ekonomi, ada motif rohaniah, ada juga motif sejarah. Saya membawa motivasi kebudayaan. Maka, saya menyebutnya ziarah kebudayaan.Di belakang Masjid Demak tadi, terdapat makam Raden Patah, Sultan Demak pertama,makam Sultan Trenggono, pengganti Raden Patah, dan makam Pangeran Sabrang Lor.

Tapi jelas bukan hanya itu. Di bagian lain ada makam Arya Penangsang, Adipati Jipang Panolang. Juga makam Syech Maulana Magribi, yang terkesan khas, dengan gapura, simbol senjata besi kuning dan pahatan namanya di batu nisan. Ada yang mengatakan, makam Syech Siti Jenar terletak di dalam Masjid Agung Demak tersebut, tanpa tulisan, tanpa tanda, di bawah mihrab masjid.

Saya termangumangu memandang mihrab masjid itu dari luar, di bagian belakang, yang tak memberi isyarat apa pun. Dari sana yang tampak hanya suasana hampa. Untuk roh-roh mereka semua, saya membacakan Al- Fatihah.Sambil menundukkan hati, mengingat sang Maha Pencita,yang pada suatu masa, niscaya akan memanggil semua peziarah itu. Sejenak timbul kegelisahan dalam hati saya, apakah kuburan saya akan diziarahi.

Saya tak tahu jawabnya. Maka kegelisahan menjengkelkan ini tak saya biarkan merajalela. Segera saya melupakannya, dan tibatiba mobil yang dikendalikan Mas Imam sudah tiba di Kadilangu, di makam Kanjeng Sunan Kalijaga. Inilah makam seorang budayawan besar, yang memiliki strategi dakwah istimewa, yang berhasil “merebut” hati orang Jawa. Ziarah kebudayaan, bukan ziarah spiritual, bukan ziarah lain-lain,menemukan relevansinya.

Di pusara orang suci ini saya mendoakannya agak lebih lama. Makin lama saya ragu, apakah saya berdoa atau mengenang perjuangan kebudayaan beliau. Masa itu sudah lama lewat. Beliau berjuang di abad lima belasan,menjelang abad enam belas. Sikap terbuka, toleran, serta dengan tenteram dan damai menerima perbedaan sebagai kekayaan budaya, beliau menata hidup.

Rumusannya: hidup ini kerelaan yang tulus, untuk berbagi ruang budaya dengan orang lain,dan kelompok-kelompok lain,yang juga berhak atas ruang “sempit” yang harus dihuni bersama tanpa memilah bahwa ada yang disebut itu. Semangat berbagi dalam hidup, yang kini dibingkai menjadi renungan teoretik mengenai multikulturalisme, yang menjunjung tinggi kenyataan kebudayaan untuk diterima dengan damai—tanpa memilah posisi minoritas-mayhan hidup juga beruboritas—sebagai kenyataan politik yang ramah.

Inilah tradisi kehidupan yang kita warisi dari generasi yang sudah lama lewat, yang kita butuhkan, tapi kita lupakan. Buat sebagian orang mungkin bahkan dianggap tak ada lagi gunanya. “Tak ada gunanya?” “Ya, karena tak relevan lagi.” Dalam zaman yang berubah, kebutuhan manusia memang berubah,tapi kebutuhan untuk hidup tenteram, rukun, dan damai di antara sesama warga negara mungkin abadi.

Kebutuhan itu tetap relevan sampai hari ini. Jadi apa alasannya orang mengatakan tak relevan? Kaum minoritas yang sering ketakutan, mudah terancam dan mungkin karena memang ada saja yang mengancam, jelas butuh rasa damai dan ketenteraman. Kaum mayoritas butuh ketenteraman dan rasa damai, setidaknya ketika merasa gelisah,janganjangan kaum minoritas berkembang pesat dan kedudukan berganti: kini yang dulu minoritas berubah menjadi mayoritas.

Kegelisahan “jubah”setiap manusia, tak peduli adakah ia golongan minoritas atau mayoritas. Maka untuk kedamaian bersama,orang atau kelompok tak boleh dilihat dari segi minoritas atau mayoritas. Orang wajib dilihat secara adil sejak pemetaan politik paling primordial: kita samasama warga negara, kita sama-sama orang Indonesia. Kita sama-sama dilahirkan di Bumi Pertiwi ini. Kedudukan kita sama.Kewajiban kita sama.

Minoritas-mayoritas enak dipandang selama keduanya tak dimanipulasi demi suatu kepentingan politik yang tak adil. Tradisi yang diwariskan Kanjeng Sunan Kalijaga, yang jenazahnya dimakamkan di depanku ini, tak mewariskan kepicikan cara pandang khas hari ini.Maka saya pun belajar menghidupkan kembali tradisi luhur yang adil itu. Kanjeng Sunan, selamat beristirahat di sini.

Saya akan meneruskan perjalanan ziarah kebudayaan ini ke tempattempat lain.Terima kasih,Kanjeng Sunan mewarisi kearifan hidup untuk menata keindonesiaan hari ini, dan hari-hari esok, yang saya tak tahu, sampai kapan. ●

MENULIS untuk jurnal ilmiah, haruskah menunggu teladan dari guru besar? Pertanyaan ini mengusik saya untuk menanggapi tulisan Laksmi Widajanti di halaman ’’Wacana’’ Suara Merdeka, Jumat, 24 Februari 2012. Membaca judulnya, ”Teladan Jurnal Guru Besar”, saya berpikir, ”Mau menulis di jurnal ilmiah saja, mengapa harus menunggu teladan guru besar?” Bukankah menulis publikasi karya ilmiah sudah menjadi kewajiban tiap insan akademik, dan apalagi dosen?

Bahkan, mengutip Dirjen Pendidikan Tinggi Depdikbud Prof Djoko Santoso di Universitas Negeri Semarang beberapa waktu lalu, sarjana ”ora nulis, ora ilok…” Ungkapan itu diangkat sebagai ’’Tajuk Rencana’’ Suara Merdeka 17 Februari, yang kemudian menjadi bahasan interaktif tajuk harian itu di TVKU, 23 Februari petang.

Apakah kalau para profesor tidak memberi teladan menulis di jurnal ilmiah, lalu dosen yunior dan mahasiswa tidak mau menulis? Menulis tentu tidak harus menunggu ”dipaksa”. Andai pikiran liar itu saya suburkan maka pertanyaan berikutnya, ”Bukankah menulis tidak harus di jurnal ilmiah? Bukankah berbagi ilmu dari para profesor tidak harus berupa artikel di jurnal, tetapi bisa melalui artikel ilmiah populer untuk koran atau majalah, karena yang penting adalah substansi tulisan itu?”

Bukankah para profesor juga sudah memberikan keteladanan lewat berbagai forum, misalnya seminar, pelatihan, atau pengajaran? Semua itu tentu butuh tulisan. Ada beberapa profesor —yang juga guru saya— meskipun sudah emeritus, tetap aktif menulis, seperti Prof Retmono, Prof Abu Su’ud, Prof Eko Budihardjo, bahkan Prof Suhanjati Sukri yang berbagi ilmu di rubrik konsultasi ’’Suara Perempuan’’ di Suara Merdeka.

Kebiasaan Menulis

Esensinya adalah kemauan dan kebiasaan menulis. Bagi akademisi yang terbiasa meneliti dan menulis, tentulah bukan perkara sulit. Namun bagi yang hanya mengajar, dan melakukan kegiatan tri darma perguruan tingggi menunggu ”dibuatkan” oleh yuniornya, barang tentu menulis menjadi persoalan tersendiri. Bahkan menulis tidak di jurnal ilmiah pun bisa dianggap sebagai pekerjaan berat.

Saya bukan tidak setuju dengan tulisan Laksmi Widajanti. Persoalannya, yang diklaim ”selama ini ada kecenderungan bila sudah meraih jabatan fungsional akademik, seorang profesor menganggap dirinya pensiun, tidak ada upaya meng-up date ilmu apalagi meneliti”, guru besar yang manakah itu?

Sekarang terdapat kecenderungan gelar akademik tertinggi ini diraih oleh dosen berusia relatif lebih muda. Jangan-jangan kecenderungan ini juga diklaim lagi, ”Karena tunjangan fungsional profesor tinggi, maka dosen berlomba-lomba menjadi profesor”. Tentu sah-sah saja selama secara akademis memenuhi syarat. Dan, begitu seseorang menjadi profesor, menusiawi jika mereka ”berjeda sejenak untuk tidak menulis di jurnal ilmiah”, karena untuk menjadi profesor mereka sudah berjibaku menulis di jurnal nasional dan internasional.

Juga tidak semua profesor merasa harus ”berjeda” mengambil napas refreshing. Banyak yang makin produktif, meskipun energi kreatif itu tidak selalu tercurah ke jurnal ilmiah. Tidak sedikit yang menjadi narasumber seminar, membimbing penelitian dosen muda, dan menulis ilmiah populer di media massa. Ketika mau naik pangkat atau golongan, dari IVD ke IVE juga harus membuat karya ilmiah, termasuk guru besar perpanjangan yang harus menulis di jurnal internasional, atau menulis buku ilmiah yang dipakai di tiga perguruan tinggi.

Sekarang para guru besar juga menjadi editor ahli atau mitra bebestari jurnal ilmiah. Tidak cukupkah itu menjadi teladan?

Saya setuju tidak semua guru besar meneliti terus, dan menulis di jurnal ilmiah terus, tetapi harus dikemukakan fakta masih jauh lebih banyak yang produktif ketimbang yang ”beristirahat”.

Saya juga khawatir masyarakat masih memberikan standar ganda. Seolah-olah profesor adalah jabatan yang “harus selalu benar”, “tidak boleh sembarangan”, juga penilaian-penilaian yang bersifat image. Nanti ada profesor makan nasi kucing dibilang “profesor kok makan nasi kucing”, mencuci mobil dibilang “profesor kok nyuci mobil sendiri”. Padahal contoh-contoh itu, bagi sang profesor boleh jadi juga merupakan sebuah “kegembiraan ilmiah” karena ia menyikapi pilihan makanan yang tidak berkolesterol, dan mencuci mobil dianggap olahraga.

“Kegembiraan ilmiah” bagi seorang guru besar antara lain ketika berbagi ilmu dan mengamalkan ilmunya. Prof Satjipto Rahardjo (alm) pernah menulis tentang “amal ilmiah, ilmu amaliah”. Jadi jika seorang profesor tidak berbagi ilmu melalui medium apa pun, juga ’’ora ilok’’. Bukankah akademisi, dosen, dan mahasiswa, terlebih seorang profesor akan menjadi brand image perguruan tingginya? Disadari atau tidak, ketika seorang profesor publish melalui berbagai tulisan atau kegiatan ilmiahnya, akan menjadi public relations tersendiri bagi kampusnya.

Memang masih ada anggapan, pendapat seorang profesor adalah “wahyu” yang tidak boleh dikritik, apalagi dibantah. Tetapi kecenderungan usia profesor yang makin muda menciptakan keegaliteran, dan terbuka terhadap kritik, Bergantung bagaimana membahasakannya.

Seorang profesor mengamalkan ilmu di berbagai forum dan aneka kegiatan merupakan keniscayaan, tidak hanya menulis di jurnal ilmiah. Dan, itu merupakan “sanjungan ilmiah” tersendiri bagi para guru besar. ●

Kei ditangkap melalui penggerebekan yang konon melibatkan sedikitnya 80 polisi di Hotel C’One Pulomas Jakarta Timur. Tembakan di kakinya, membuatnya tak berkutik. Kei diduga kuat dibayar sebagai debt collector, menyusul Ayung terlibat kasus piutang. Saat Kei menjalani proses perawatan di RS Polri Kramat Jati, secara tak terduga Kapolda Metro Jaya Irjen Polisi Untung S Rajab menjenguknya, membuat banyak pihak bertanya-tanya apa kepentingan dan motif kunjungannya. Itu pula menimbulkan banyak stigma, publik menilai sebegitu besarkah pengaruh John Kei sehingga seorang kapolda harus membesuknya?  

Saat kasus John Kei masih menghiasi berbagai media massa, satu peristiwa di luar dugaan terjadi, penyerangan terhadap Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto Jakarta Pusat, dini hari Kamis 23 Februari 2012 oleh sekelompok orang. Publik bertanya, bagaimana mungkin, aset  ”berwibawa”, basis kesehatan militer, bisa kecolongan aksi premanisme?

Menurut Humas Polda Metro Jaya, penyerangan di RSPAD terjadi antara dua kelompok Ambon. Kejadian berawal saat 6 orang (ada yang menyebut 8) sedang melayat rekannya Bob Stanley Sahusilawane yang disemayamkan di ruang A eksekutif. Tiba-tiba datang puluhan orang bersenjata tajam menyerang. Mereka yang diserang tanpa persiapan apa-apa.

Dua kasus kekerasan dan aksi premanisme membuat resah masyarakat. Publik merasa takut jika sewaktu-waktu aksi premanisme menimpa mereka. Di Jakarta, premanisme dalam bentuk apa pun, mudah dijumpai, di jalanan, tempat hiburan hingga parkir kendaraan. Aparat kepolisian dituntut lebih tegas dan tak tebang pilih. Meski ada dugaan, bahwa ada elite dari aparat kepolisian atau militer terlibat dalam bisnis keamanan, terutama sebagai pengaman bisnis hiburan atau jasa penagihan (debt collector).

Terlibat Bisnis

Tengara itu sejatinya sudah lama, misalnya karya Harold Crouch, Militer dan Politik di Indonesia (1986) menyebutkan keterlibatan militer dalam berbagai bisnis di Tanah Air, terutama di Jakarta. Dalam kasus di dunia militer pada zaman Orde Baru, menurut Crouch bahkan bukan bisnis ecek-ecek seperti pengamanan tempat hiburan melainkan bisnis kakap.

Pada bisnis formal bisa dilihat ketika pada 1960-an Pertamina diambil alih pengelolaannya oleh militer (saat itu kepolisian masih di bawah militer) atas perintah KSAD. Lalu ketika Orde Baru berkuasa, militer meningkatkan ekspansi dengan mengelola Bulog yang didukung dana kredit BI.

Tentu saja keterlibatan militer dan polisi dalam bisnis formal dan informal, tak diajarkan dalam pendidikan mereka. Selain bertentangan dengan profesionalisme dan mengurangi peranan militer dan polisi sebagai alat pertahanan dan keamanan, secara ekonomi mereka bukanlah pemodal yang berkecukupan dana untuk berinvestasi. Dihubungkan dengan keterampilan dalam mengelola bisnis, militer dan juga polisi tidak dididik untuk berdagang.

Karena itulah, salah satu tuntutan reformasi pada 1998, ada istilah bahwa militer (dan juga polisi), harus kembali ke barak. Mengingat selama itu, profesionalisme mereka terbelah karena ada faktor kepentingan bisnis. Karena faktor kepentingan bisnis itu pulalah, premanisme pun ikut menyeruak, akhirnya publik yang menjadi sasaran dan korbannya. Publik mengira, pada zaman reformasi ini bisnis pengamanan oleh elite aparat keamanan negara secara sendirinya berakhir, tapi faktanya  tidak.

Kasus kerusuhan di tempat hiburan Blowfish tahun 2010, John Kei, dan kekerasan di RSPAD memperlihatkan masih ada premanisme di republik ini, bahkan makin menyeruak. Aparat keamanan dituntut bekerja profesional, jangan ada lagi beking-membeking, kasihan rakyat yang kini ketakutan akibat teror premanisme. ●

Pada 1984 Salman lulus sebagai sarjana, sedangkan Salmah tak bisa melanjutkan kuliahnya karena harus mengasuh Chasib. Celakanya, begitu selesai kuliah, Salman langsung pulang ke daerah asalnya dan oleh keluarganya dikawinkan secara resmi dengan gadis lain,Santi, yang konon sudah dipesan oleh orang tua Salman sejak gadis itu masih kecil.

Pada 1994, saya mendapati Salmah sudah sangat menderita, sekolahnya tak selesai, mau pulang tak berani dan malu pada keluarganya, pakaiannya kusut, wajahnya sudah kusam sama sekali tak meninggalkan bekas kecantikan, bahkan tampak jauh lebih tua dari usia yang sebenarnya. Salman yang sudah bekerja di kantor pemerintah tak mau lagi dihubungi oleh Salmah, tak peduli juga pada Chasib, anak kandungnya sendiri.

Salmah tak bisa bekerja karena tak punya ijazah sarjana, sedangkan ijazah SMA yang dimilikinya tak mampu menemukan formasi. Sekarang ini dia sering bekerja sebagai pencuci pakaian dari rumah ke rumah, terutama rumah beberapa eks teman kuliahnya, dan kadang kala menjadi tukang pijit amatiran untuk sekadar mendapat upah. Yang lebih memilukan adalah Chasib, anak hasil kawin siri yang kemudian diingkari itu.

Anak tersebut sulit mendapat sekolah karena selain tak punya biaya, dia hanya hidup dengan ibunya yang tidak punya pekerjaan tetap. Setiap mau bersekolah dia selalu ditanyai “akta kelahiran”. Dia tidak mempunyai akta kelahiran karena ayahnya tak mau melakukan itsbat (pengakuan) sebagaimana dipersyaratkan bagi anak yang lahir di luar perkawinan yang resmi jika ingin memiliki akta kelahiran dan mempunyai hubungan dan hak-hak keperdataan dengan ayahnya.

Akta kenal lahir yang kemudian dimilikinya hanya menyebutkan dia adalah anak dari seorang ibu bernama Salmah, tidak ada nama ayahnya. Kasihan Salmah, kasihan Chasib. Keduanya telah menjadi korban dari seorang lelaki egois yang lari dari tanggung jawab secara kejam dengan berlindung di bawah ketentuan administrasi sahnya perkawinan.

Pasal 43 ayat (1) Undang- Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan, anak yang lahir di luar pernikahan yang resmi (dicatatkan) hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Chasib, oleh UU, dinyatakan tak mempunyai hubungan perdata dengan Salman,ayah biologisnya. Itulah sebabnya Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan uji materi atas Pasal 43 (1) UU No 1/1974 yang diajukan Machicha Mochtar.

Machicha dan anaknya M Ikbal mengaku tertimpa nasib yang sama dengan Salmah dan Chasib. Diyakini bahwa banyak di Indonesia kaum hawa dan anak-anak yang bernasib seperti itu tertimpa kemalangan karena ketidakadilan dalam pengaturan hukum. Mungkin pembentuk UU No 1/1974 bermaksud baik, yakni mencegah lelaki kawin secara diam-diam dengan cara mengibuli masyarakat, juga bermaksud mencegah perempuan agar tidak mau dinikahi secara siri.

Tapi dalam faktanya masih sangat banyak orang yang melakukan kawin siri dengan mengorbankan banyak wanita dan anak-anak dengan alasan kawin siri itu sah menurut agama. Padahal yang sah menurut agama tak boleh berakibat mengorbankan anak yang dilahirkan darinya. Menurut MK, ketentuan pasal tersebut bertentangan dengan konstitusi karena tidak adil dan melanggar moralitas hukum.

Anak yang lahir dari nikah siri tidak boleh diperlakukan tidak adil dan ditelantarkan dengan seenaknya, sebab dia sendiri tak pernah minta dilahirkan oleh siapa pun dan dengan prosedur apa pun. Dia dilahirkan sebagai akibat alamiah dari hubungan badan antara ayah dan ibunya.Kalau dalam agama Islam, Nabi Muhammad mengatakan,“Setiap bayi itu lahir dalam keadaan suci,” sehingga tak boleh dilanggar hak-hak dan martabatnya, tak ada anak haram atau anak kotor.

Dengan vonis MK itu,setiap anak yang dilahirkan dari seorang ibu dinyatakan mempunyai hubungan perdata dengan ayah biologisnya asalkan bisa dibuktikan berdasar ilmu pengetahuan dan teknologi serta berdasar alat bukti lain yang sah menurut hukum. Ketentuan ini berlaku bukan hanya bagi mereka yang kawin siri, melainkan berlaku juga bagi mereka yang kawin kontrak, kawin mut’ah, bahkan bagi mereka yang berzina.

Pokoknya, siapa pun yang menggauli perempuan dan melahirkan anak darinya, maka dia punya hubungan perdata dengan anak yang dilahirkannya. Maka menjadi tidak benar kalau dikatakan bahwa vonis MK itu melegalkan perzinaan. Justru vonis tersebut dimaksudkan untuk mencegah perzinaan, terutama mencegah kaum lelaki agar tak sembarang main tembak. ●