lautanopini.com

Blog

  • Tesis Islam Lunak Lebih Laku

    Tesis Islam Lunak Lebih Laku
    Novriantoni Kahar, PENGAMAT SOSIAL-KEAGAMAAN, 
    DOSEN UNIVERSITAS PARAMADINA
    Sumber : KORAN TEMPO, 2 Maret 2012
    Bagi generasi tua yang sudah melihat dinamika Islam sejak era Orde Baru, mungkin tak sulit membuktikan bahwa Islam Indonesia dalam satu dekade terakhir sudah jauh berubah. Tidak perlu menggunakan mikroskop, perubahan itu secara kasatmata dapat dilihat dengan mudah. Secara umum, umat Islam Indonesia kini tampak lebih religius. 
    Pengajian-pengajian keagamaan tampak semarak di mana-mana. Program-program keagamaan di televisi ataupun radio seperti bukan lagi pelengkap-penderita, melainkan telah mampu menarik iklan miliaran rupiah. Produk-produk keagamaan, seperti buku agama, pakaian, obat-obatan, bahkan jasa perbankan, laris juga di pasar. Pendek kata, Islam tampak makin merasuki dan membentuk kehidupan sehari-hari orang Indonesia.
    Namun perkembangan itu juga disertai beberapa kegalauan dan kekhawatiran. Terutama soal gelombang pasang konservatisme dan ekstremismenya. Dalam satu dekade terakhir, beberapa ketegangan dan bahkan konflik bernuansa agama juga menjadi pemandangan Indonesia. Kebebasan sipil pelan-pelan makin dibatasi lewat berbagai cara. Preman, yang di masa Orba bertindak dengan motif sekuler belaka, kini lihai menggunakan motif agama. Syiar-syiar kebencian dan mobilisasi massa untuk pengganyangan atas nama agama ramai juga. Jangan pula lupa, terorisme pun ikut menarik minat anak-anak bangsa. Perda bernuansa agama, alamak…, dia pun tak ingin ketinggalan kereta.
    Akibatnya, potret Islam Indonesia yang tersenyum (smiling Islam) kini pun tampak berubah dan berulah. Ini memicu antropolog Amerika, Robert Hefner, untuk menulis soal uncivil Islam, “Islam yang tidak berkebudayaan”, setelah sebelumnya melukiskan indahnya civil Islam. Impian Sukarno tentang “ketuhanan yang berkebudayaan” pelan-pelan menjadi “ketuhanan yang bermusuhan dengan kebudayaan”. Kekhususan Islam Indonesia, yang konon mengalami pribumisasi dengan kultur lokal, kini semakin ke Timur Tengah. Di dalam negeri, aparatur negara, seperti Menteri Agama, tampak tak mempunyai visi tentang toleransi beragama. Di luar negeri, Islam Indonesia mengisi bab studi terorisme dan keamanan negara. Semakin kentara aspek lahiriah Islam, seperti makin dangkal pula aspek batinnya.
    Kabar Baik dari Fealy
    Kesan di atas dapat dimaklumi mengingat sedikitnya studi yang menyeluruh dan mendalam tentang potret Islam Indonesia dari berbagai aspeknya. Namun kini, suatu upaya untuk memotret Islam Indonesia secara utuh mulai dirintis beberapa sarjana. Di antaranya lewat buku yang disunting Greg Fealy dan Sally White, Expressing Islam: Religious Life and Politics in Indonesia (2008). Dalam peluncuran edisi Indonesia buku itu, di Freedom Institute, Kamis (16 Februari) lalu, Fealy Indonesianis asal Australia itu membawa kabar baik. Menurut dia, sekalipun banyak ekspresi Islam yang garang dan galak-galak, Islam yang lebih lunak tetaplah yang paling laku di Indonesia. “Soft Islam sales,” katanya.
    Tesis Fealy itu didasarkan pada studi beberapa sarjana yang menyumbang dalam buku yang disuntingnya itu. Di dalamnya, beragam eksepsi Islam Indonesia, mulai upaya untuk menunjukkan kesalehan personal sampai ekspresi sosial, politik, dan hukum agama, dievaluasi menyeluruh. Tidak ketinggalan pula soal perkembangan ekonomi Islam, layanan jasa keuangan mikro-Islam, dan upaya komodifikasi Islam secara luas. Intinya, Fealy dan kawan-kawan ingin menunjukkan bahwa Islam Indonesia, sekalipun mengalami fase-fase ketegangan, kekerasan, konflik, dan terorisme, tak bisa direduksi hanya sekadar itu saja.
    Ada bentuk-bentuk ekspresi keislaman yang lebih lunak–seperti dakwah-tainment, ziarah kubur, sufisme perkotaan, semarak wacana gender, maraknya pencarian fatwa syekh Google–yang jauh lebih laku di pasar Islam Indonesia. Dalam proses memperdagangkan dan memasarkan berbagai bentuk ekspresi Islam di atas, kaidah yang berlaku tetaplah hukum pasar pada galibnya. Para agen-agen agama mau tak mau harus melunakkan dan memoles produk yang mereka tawarkan agar memikat di hati konsumen. Saking sengitnya persaingan pemasaran di sektor ini, aspek kemasan tampak menjadi sangat penting, bahkan lebih penting dari isinya. Karena itu, tidak mengherankan jika para dai televisi berorasi seperti penjual obat jalanan, tiada lebih. Bahkan sebagian, ya, mirip pelawak dengan nilai tambah kutipan ayat, hadis, atau hikmah-hikmah kehidupan.
    Dalam pandangan yang kritis, gejala ini menyerupai proses banalisasi dan pendangkalan agama. Namun, dalam kompetisi ini, yang berkuasa sesungguhnya bukanlah agen-agen agama itu, melainkan jemaah dan pemirsa mereka. Dan jika berpegang pada tesis Fealy, kita terpaksa mafhum belaka. Fenomena komodifikasi agama umumnya, Islam khususnya, tak hanya berhasil menjadikan religiositas sebagai bagian dari budaya popular, tapi juga ikut menyukseskan upaya pelunakan agama. Konversi seorang ustad–umpamanya dari aktivis Islam keras menjadi selebritas yang aduhai lunak–dalam konteks ini harus disyukuri, tinimbang hijrahnya seorang selebritas ke ranah sokongan premanisme berjubah agama.
    Arus Balik
    Selain “tesis Islam lunak itu lebih laku”, kabar baik potret Islam Indonesia lainnya yang digambarkan Fealy dan kawan-kawan adalah wujudnya semacam “proses normalisasi” kehidupan beragama yang juga terjadi dalam masyarakat Indonesia. Ini tampak jelas di dalam studi Robin Bush tentang perkembangan perda-perda bernuansa agama yang sempat naik pamor dan menjamur dalam sepuluh tahun terakhir. Kabar baiknya, fenomena ini kini mungkin telah mencapai puncaknya, karena dalam lima tahun terakhir sudah tak ada lagi inovasi dan produksi baru yang disebut perda syariah itu.
    Studi Bush dalam hal ini menunjukkan bahwa, di banyak tempat, terbitnya perda-perda keagamaan lebih didorong kepentingan politik, upaya menutupi korupsi, dan performa pemerintahan yang buruk. Kini, masyarakat yang mungkin sudah melewati masa pubertas beragamanya mulai tercerahkan. Mereka sadar, jauh lebih sulit bagi pemerintah daerah untuk mengeluarkan perda larangan keluar malam tanpa mahram bagi perempuan, ketimbang mencarikan solusi sosial-ekonomi bagi munculnya pelacuran. Demikianlah tesis Fealy dan kawan-kawan.
    Meski demikian, validitas tesis ini mungkin masih harus diverifikasi dengan tiga hal ini. Pertama, efektifnya proses deradikalisasi para jihadis Indonesia. Kedua, semakin berkurangnya syiar kebencian dan mobilisasi massa yang memicu ketegangan antar dan intra-agama. Ketiga, semakin sempitnya ruang ekspresi dan ekspansi industri kekerasan yang digerakkan premanisme berbensin agama.
    Jika ketiga hal di atas tunai dalam waktu dekat ini, kita baru dapat mengatakan bahwa Fealy telah kafah dan sempurna dengan tesisnya. Selagi itu masih jauh, “tesis Islam lunak” sepertinya baru mewakili dua pertiga, atau malah setengah saja, dari potret Islam Indonesia. ●

  • Integrasi Kebijakan Pendidikan

    Integrasi Kebijakan Pendidikan
    Darmaningtyas, PENULIS BUKU MANIPULASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN
    Sumber : KORAN TEMPO, 2 Maret 2012
    Rembuk Nasional, yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (26-28 Februari 2012), membahas sejumlah isu dan melahirkan beberapa rekomendasi. 
    Setidaknya ada delapan isu besar yang dibahas, antara lain Pengembangan PAUD dan Pendidikan Non-Formal; Peningkatan Layanan Pendidikan Dasar Bermutu; Percepatan Pelaksanaan Pendidikan Menengah Universal; Sistem Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan; Integrasi Pendidikan Menengah dan Tinggi; Desentralisasi Pendidikan Tinggi dan Penguatan RSBI; Optimalisasi Pengembangan, Pembinaan, dan Perlindungan Bahasa; serta Integrasi Kebudayaan dalam Pendidikan. Berikut ini adalah kutipan hasil Rembuk Nasional dan catatan dari penulis atas beberapa isu penting.
    Pertama, masalah pendidikan anak usia dini (PAUD) ini merupakan isu baru yang muncul sejak pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) karena masuk dalam Rencana Strategis (Renstra) Pembangunan Pendidikan Nasional 2005-2014. Pemerintah mendorong berkembangnya PAUD dengan cara memberikan insentif untuk pendirian sejumlah PAUD di seluruh wilayah Indonesia. Lembaga PAUD pun menjamur di mana-mana karena menawarkan dua hal: kesempatan berusaha (bagi penyelenggaranya) dan kesempatan kerja (bagi gurunya).
    Tanpa regulasi yang jelas dalam penyelenggaraan PAUD, akan timbul masalah baru di masa depan ketika semua PAUD meminta disubsidi oleh pemerintah dan semua gurunya meminta diangkat menjadi guru pegawai negeri. Karena itulah, sebelum persoalan meluas dan rumit, ada baiknya pemerintah segera membuat aturan yang jelas tentang mekanisme penyelenggaraan PAUD, serta menjelaskan peran pemerintah sejauh mana.
    Kedua, masalah peningkatan pendidikan dasar bermutu. Pendidikan dasar sekarang terdiri atas SD-SMP. Secara kuantitatif, untuk tingkat SD tidak ada masalah, mayoritas daerah memiliki angka partisipasi pendidikan dasar yang telah mencapai 100 persen, hanya daerah-daerah terisolasi saja yang tingkat partisipasi SD-nya masih di bawah 100 persen. Di tingkat SD, persoalan yang menonjol adalah banyaknya gedung SD yang roboh, serta kualitas pendidikan yang tidak merata. Mutu SD di perkotaan di Jawa selalu lebih baik dibandingkan dengan mutu SD di pelosok daerah, karena SD-SD di Jawa kelebihan guru, sedangkan SD-SD di luar Jawa kekurangan guru.
    Tapi, pada tingkat SMP, masih ada masalah kuantitas. Banyak daerah pedesaan yang belum mampu mencapai angka partisipasi sampai 80 persen. Bukan semata-mata karena ketiadaan sekolah di daerah tersebut, tapi karena sekolah sulit dijangkau lantaran infrastruktur transportasinya buruk. Dalam konteks tersebut, pendirian sekolah satu atap (SD-SMP jadi satu) menjadi relevan. Rembuk Nasional juga merekomendasikan perlunya komitmen antarpemangku kepentingan untuk memenuhi standar layanan pendidikan yang bermutu, serta menjamin tersedianya tempat melanjutkan sekolah, antara lain dengan membangun SD-SMP satu atap, SMP tipe kecil, SMP terbuka, dan Paket B.
    Pada isu ini juga menarik ketika Rembuk Nasional memberi perhatian khusus terhadap pendidikan di tanah Papua. Program pembangunan Papua dan Papua Barat diharapkan berpihak kepada pendidikan. Bahkan diharapkan ada peraturan khusus dari pemerintah yang mampu mendorong percepatan pembangunan pendidikan di Papua dengan otonomi khusus dan Papua Barat.
    Ketiga, pada tingkat sekolah menengah dirasa penting melakukan percepatan pelaksanaan pendidikan menengah universal. Berbeda dengan pendidikan dasar wajib, dalam hal pendidikan menengah universal ini peran pemerintah adalah sebagai fasilitator karena dalam pendidikan menengah universal tersebut pembiayaan ditanggung bersama oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Hal itu berbeda dengan pendidikan dasar yang sifatnya wajib, harus dibiayai oleh negara.
    Keempat, terkait dengan sistem pengelolaan guru dan tenaga kependidikan, perlu ada kuota nasional yang sesuai dengan kohortkebutuhan provinsi/kabupaten/kota untuk mendukung pendidikan universal 12 tahun; pemenuhan guru melalui kewenangan (horizontal) atau alih kewenangan antarjenjang sekolah (vertikal). Sedangkan untuk mencukupi kebutuhan guru kejuruan dapat dilakukan kerja sama dengan politeknik, institut teknologi, PTK, universitas, sekolah tinggi, Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P4TK Kejuruan), dan lain sebagainya. Sedangkan dalam upaya meningkatkan kualitas guru diperlukan peningkatan kualitas pelaksanaan uji kompetensi, sertifikasi, penilaian kinerja, pelaksanaan pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi guru (CPD), pemberdayaan kelompok kerja guru (KKG), serta musyawarah guru mata pelajaran (MGMP).
    Kelima, isu integrasi pendidikan menengah dan tinggi dirasakan penting, terutama untuk mengoptimalkan fungsi ujian nasional (UN). Dirasakan penting, koordinasi intensif antara perguruan tinggi negeri dan penyelenggara UN serta menjadikan UN sebagai ukuran kemampuan untuk kuliah di perguruan tinggi. Ini adalah salah satu langkah yang terus diperjuangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M. Nuh untuk mengoptimalkan peran UN dan sekaligus mengurangi tingkat resistansi terhadap UN. Dengan dijadikannya UN sebagai kriteria kemampuan lulusan sekolah menengah yang masuk ke PTN, secara otomatis tingkat resistansi masyarakat terhadap UN dapat dikurangi. Yang terpenting adalah bagaimana menjamin kredibilitas UN itu sendiri, sehingga penyelenggara PTN pun menerima penuh.
    Keenam, desentralisasi pendidikan tinggi dan penguatan RSBI. Keduanya merupakan isu yang menarik. Desentralisasi pendidikan tinggi itu terkait dengan adanya pembahasan RUU PT (Rancangan Undang-Undang Pendidikan Tinggi), yang mendorong PT(N) menjadi otonom untuk mencapai kualitas pendidikan yang baik. Sedangkan penguatan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) lantaran posisi RSBI saat ini terus digugat oleh masyarakat, termasuk sampai ke Mahkamah Konstitusi (MK). Upaya penguatan RSBI itu dalam hal pembiayaan dengan tetap melaksanakan Pasal 143 PP No. 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, yaitu memberi kebebasan kepada RSBI untuk memungut biaya dari murid. Hanya, yang ironis dari program penguatan RSBI ini adalah di satu sisi didorong berorientasi internasional, tapi di sisi lain kurikulumnya menerapkan KTSP yang sifatnya lokal sekolah.
    Ketujuh, isu yang menarik adalah optimalisasi pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa Indonesia. Isu ini dilatarbelakangi oleh kegemaran bangsa ini, termasuk sekolah-sekolah, memakai bahasa bahasa Inggris sebagai bahasa sehari-hari dalam kehidupan, sehingga melupakan keberadaan bahasa Indonesia. Para peserta Rembuk Nasional sepakat perlu adanya sikap positif masyarakat terhadap bahasa Indonesia yang saat ini rendah. Dirasa perlu adanya regulasi untuk mengindonesiakan bahasa asing.
    Kedelapan, persoalan lain yang dapat disebut sebagai perkembangan baru adalah masalah integrasi kebudayaan dalam pendidikan. Isu ini praktis hilang selama lebih dari satu dekade dan baru muncul setelah kebudayaan dikembalikan lagi ke dalam pendidikan sejak Oktober 2011. Ini jelas langkah positif karena pendiri pendidikan nasional, Ki Hadjar Dewantara, selalu mengingatkan bahwa pendidikan itu merupakan proses kebudayaan. 
    Karena itu, pendidikan tidak boleh dipisahkan dari kebudayaan. Logis bila Rembuk Nasional merekomendasikan perlunya nilai-nilai budaya diintegrasikan ke dalam proses pembelajaran untuk membentuk generasi muda yang lebih kokoh. Tidak ada cara untuk membentuk karakter bangsa itu selain melalui kebudayaannya. Di sinilah pentingnya integrasi kebijakan pendidikan dengan kebudayaan mutlak diperlukan. ●

  • Angie dan Anas Dihukum Pers?

    Angie dan Anas Dihukum Pers?
    S Sinansari Ecip, PERNAH MEMIMPIN KPIP
    Sumber : KOMPAS, 2 Maret 2012
    Beberapa minggu Angelina Sondakh (Angie) dan Anas Urbaningrum bulan-bulanan pers, terutama oleh siaran televisi. Ada yang bertepuk tangan, ada pula yang mengelus dada.
    Bertepuk karena keinginannya diwakili pers: Angie dan Anas ditelanjangi. Mengelus dada karena mereka cemas sembari bertanya, demikiankah pemberitaan pers? Bukankah ini pengadilan oleh pers?
    Angie dan Anas memang sasaran empuk untuk berita berkelanjutan. Keduanya berkedudukan tinggi di partainya dan di- kenal luas. Angie belum ditahan, Anas belum dimintai keterangan. Itu saja pers sudah menganggapnya layak berita. Belum lagi kasus-kasus yang ada di dalam media berkaitan dengan mereka memang sedang panas.
    Partainya pemenang pemilu dan pendirinya jadi presiden. Sebagian partai tentu ingin menang pada Pemilu 2014. Perlu persiapan. Pemanasan penting.
    Secara teori, dalam jurnalisme ada yang disebut pengadilan oleh pers atau pengadilan oleh media. Pengadilan oleh pers, kata Wikipedia pada 22/2/2012 pukul 15.35 WIB, digambarkan sebagai the impact of TV coverage on a person’s reputation by creating a widespread perception of guilt or innocence before, after, verdict in a court of law.
    Umum dan Khusus
    Pernyataan tentang komunikasi tercantum jelas dalam Pasal 28 UUD 1945 mengenai kebebasan menyatakan pendapat dan berkomunikasi. Khusus tentang kegiatan jurnalisme ditambahkan dalam Pasal 28F. Kehadiran komunikasi dan jurnalisme dilindungi secara sah dan kuat.
    Kegiatan jurnalisme dirinci ke dalam UU No 40/1999 tentang Pers dan UU No 32/2002 tentang Penyiaran. UU Pers antara lain melahirkan Kode Etik Jurnalistik dan UU Penyiaran melahirkan Pedoman Perilaku Penyiaran serta Standar Program Siaran. Kedua aturan yang belakangan disebut bersanksi moral. Ada yang bersanksi pidana menyangkut isi media massa.
    Keabsahan pernyataan pendapat dan kehadiran tatanan jurnalisme berikut kode etiknya adalah aturan bersifat umum, universal. Keberadaannya secara internasional: aturan itu diakui dan dilaksanakan. Namun, tatanan universal itu di dalam praktik dapat dikalahkan tatanan yang lingkup berlakunya lebih sempit. Itulah tatanan internal yang disebut politik pemberitaan.
    Politik pemberitaan adalah jabaran visi dan misi perusahaan pers atau media di bidang penampilan informasi yang harus dijalankan jajaran redaksi. Setiap lembaga pers punya politik pemberitaan yang berbeda dengan pers atau media yang lain.
    Apakah pers punya kepentingan? Dari sudut teori, pers sebaiknya tak berkepentingan alias pemihakan. Dari sudut praktik, kenyataan pemihakan pers banyak ditemukan. Secara praktik dapat dikatakan bahwa pers memang sering punya kepentingan. Setiap orang punya kepentingan, apalagi lembaga pers. Namun, pers umum yang baik harus mendekati titik ”tak punya kepentingan”. Penempatan kemasan informasi saja sudah menunjukkan adanya pemihakan, belum lagi muatan di dalam isinya. Media partai (bukan pers umum) tentu saja sah berpihak.
    Gambaran tentang aturan yang berlaku umum dan berlaku khusus tadi boleh dianggap sebagai modifikasi atas gambar bagaimana ideologi memengaruhi media (Mediating the Message oleh PJ Shoemaker dan SD Reese). Secara model hierarkis, lingkup paling kecil disebut level individual, diteruskan ke level yang lebih besar berupa level rutinitas media, level organisasi, level ekstramedia, dan level ideologi.
    TV Kita
    Hampir semua stasiun TV punya tayangan informasi yang dikemas secara jurnalistis. Dengan hadirnya Metro TV dan TVOne, stasiun TV lain tertinggal jauh dalam sajian jurnalismenya: kecepatan ataupun volumenya. Kedua stasiun TV itu berspesialisasi sebagai TV berita. Namun, tampilan umumnya dan secara formal keduanya bukanlah media partai yang sah berpihak.
    Para host dan hostess TV itu tampil menarik meski sebagian kurang menguasai persoalan. Namun, pilihan informasinya cukup memenuhi keingintahuan khalayak. Sudut pandangnya menukik. Ada kepentingan? Tentu: agak tersamar, bagian dari permainan awal pemilu nanti.
    Dalam buka-bukaan informasi, tayangan Indonesia Lawyers Club lebih telanjang. Meski pemandunya berusaha tampil berimbang, kesan agak memihak masih tampak. Proses peradilan dan materinya sering dibuka dengan menghadirkan beberapa narasumber. Memunculkan orang-orang Demokrat bermasalah dianggap menarik perhatian. Akhir-akhir ini yang dimunculkan ialah Angie dan Anas.
    Buka-bukaan tayangan Sarasehan Anak Bangsa, meski baru lahir, mengesankan. Beberapa informasinya mengejutkan karena sebelumnya penyebarannya masih terbatas. Karena pembicaranya sangat banyak dalam waktu terbatas, terkesan tayangan ini kurang fokus. Sayang, simpulannya kurang berani dan tak ada tindak lanjut dari aparat dan masyarakat.
    Kocak tajam mengiris ditunjukkan Sentilan Sentilun. Slamet Rahardjo tenang dan arif mewakili kehadiran seorang priyayi. Tamunya acap membawa informasi dan pendapat yang baru dan nyelekit. Jongosnya, Butet Kartaredjasa, kocak sinis.
    Ketiga contoh itu umumnya menyasar kepada kekuasaan. Kekuasaan jangan dipakai secara berlebihan untuk kepentingannya sendiri, tetapi untuk menyejahterakan masyarakat.
    Dalam berbagai bincang-bincang TV, Angie dan Anas jadi obyek berita ataupun sindiran. Pesan tersembunyinya lebih kurang seperti kedua orang ini nanti harus dinyatakan bersalah. Proses peradilan kurang ditonjolkan, mungkin karena hakim kurang arif dan kurang menggali, jaksa dan pembela kurang tangkas dan cerdik. Yang terjadi: Angie dan Anas seperti telah dihukum oleh pers. Bolehkah?
    Tentu saja penghukuman oleh pers tak boleh, apalagi peradilan sedang berproses. Apakah membuka bagian persidangan pengadilan bisa bertujuan memengaruhi proses pengadilan yang sedang berlangsung? Memengaruhi peradilan tidaklah boleh. Karena itu, ada praduga tak bersalah yang harus kita taati bersama bahwa seseorang tak boleh dianggap bersalah manakala belum diputuskan oleh pengadilan.
    Menghadapi berbagai serangan, Partai Demokrat mengadukan Metro TV dan TVOne kepada Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (KPIP) pada 23 Februari lalu. Demokrat merasa disudutkan berita kedua stasiun TV itu. Lebih dari itu, kedua stasiun TV diadukan telah melakukan pembingkaian (istilah lain untuk karya jurnalismenya yang tak berimbang atau berkepentingan).
    Seyogianya KPIP bekerja sama dengan Dewan Pers menyikapinya. Dalam Pasal 42 UU No 32/2002 tentang Penyiaran tercantum, ”Wartawan penyiaran dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik media elektronik tunduk kepada Kode Etik Jurnalistik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”
    Ditinjau dari kepemilikannya, Metro TV selama ini dikenal sebagai milik Surya Paloh, pendiri Partai Nasdem. Aburizal Bakrie memiliki TVOne sekaligus bos Partai Golkar. Dikhawatirkan, kedua kelompok media itu akan menjadi corong partainya. ●

  • Hakim dan Kacamata Kuda

    Hakim dan Kacamata Kuda
    Sudjito, GURU BESAR DAN KETUA PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM UGM
    Sumber : KOMPAS, 2 Maret 2012
    Diwartakan dalam sejumlah media edisi Kamis, 2 Februari 2012, bahwa Harifin Andi Tumpa sebelum pensiun sebagai ketua Mahkamah Agung membuat pernyataan bahwa seorang hakim harus melihat suatu peristiwa dari nilai-nilai yang harus ditegakkan.
    Jadi, ”Hakim itu bukan hanya melihat dengan kacamata kuda atas suatu peristiwa hukum. Kritik dari masyarakat sangat penting untuk membuka mata para hakim,” katanya. 
    Pernyataan itu disampaikan terkait dengan putusan kasasi perkara Rasminah yang dihukum 130 hari karena bersalah mencuri bumbu dapur dan barang milik majikannya.
    Awam bertanya-tanya. Sindiran macam apa yang dimaksud dengan ”kacamata kuda” itu? Kalangan pengkaji hukum mudah mencernanya. Itu tak lain hukum formal yang tekstual tertulis di dalam perundang-undangan.
    Dengan kata lain, hakim berkacamata kuda adalah hakim yang senantiasa tekstual dalam memutus perkara. Bak teknisi komputer, hakim tipe ini sekadar pencet tombol untuk mencocokkan antara perkara dan program yang ada di dalamnya sehingga keluarlah hasilnya berupa vonis. Mudah dan sederhana.
    Mereka tak lagi berpikir bahwa tersangka yang dihadapi adalah manusia yang punya jiwa, perasaan, dan hidupnya kontekstual dengan berbagai keadaan yang mengimpitnya. Tersangka tak beda dengan barang yang boleh dan bisa diolah sesuai dengan program komputer. Manusiawikah hakim ini? Masyarakat berhak menilainya.
    Terlepas dari benar tidaknya bahwa pada umumnya hakim di negeri ini berkacamata kuda, dapat dipastikan bahwa ada motivasi tertentu di balik munculnya sebuah vonis. Motivasi itu bermacam-macam.
    Pertama, ada yang memutus perkara atas dasar pertimbangan untung rugi yang dihitung secara material. Inilah tipe hakim ”pedagang”. Hakim tipe ini secara terselubung sering terlibat suap-menyuap. Cepat kaya, tetapi kalau malang, cepat pula masuk hotel prodeo. Pada gilirannya, hanya tersangka yang kaya yang bisa menang. The have always come out the head, but the poor must pay more, kata Marc Galanter.
    Kedua, memutus perkara karena takut sehingga tak mandiri. Ada desakan dan campur tangan kekuasaan politik serta kekhawatiran bahwa kariernya dikebiri. Vonis berkiblat demi keamanan serta kenyamanan diri sendiri dan keluarga tanpa peduli apa pun nasib tersangka. Inilah tipe hakim ”budak” majikan.
    Ketiga, hakim memutus perkara atas dasar pertimbangan sosial kemasyarakatan. Suara dan kritik serta budaya hukum yang dihadapi tersangka menjadi unsur penting untuk diperhitungkan. Inilah tipe hakim sosiologis kultural.
    Populer dan Disegani
    Bisanya hakim tipe ini populer dan disegani masyarakat meski sering harus menanggung risiko dibenci sesama teman sejawat. Hakim nirkarier di Mahkamah Agung umumnya peka terhadap suara hati masyarakat itu. Hakim Artidjio Alkostar, yang di dalam perkara Rasminah berbeda pendapat dengan anggota majelis hakim lain, boleh jadi termasuk ke dalam tipe ini.
    Keempat, hakim memutus didorong kekuatan spiritual dari dalam kalbu sehingga hati nurani memegang peran. Vonis tak lain merupakan pengejawantahan isi hati nurani. Tak ada bohong, dusta, dan kezaliman tebersit di dalamnya. Pasal-pasal dari perundang-undangan hanyalah alat pelengkap dan bukan penentu kadar berat ringannya vonis. Sikap, perilaku, dan vonis hakim diabdikan kepada Sang Pencipta. Dia tipe hakim spiritual-religius.
    Tak jarang mereka bersemadi atau menegakkan shalat tahajud sebelum memutus perkara. Bisikan rabbaniah menjadi faktor penting untuk diperhatikan dan mewarnai vonisnya. Bagi hakim tipe ini, irah-irah vonis yang berbunyi ”Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” mendapatkan makna yang sebenarnya dan bukan sekadar slogan kosong.
    Kacamata kuda memang pantas dan indah untuk kuda. Kuda itu binatang. Alangkah naif jika sindiran itu ternyata mengena pada hakim-hakim di negeri ini.
    Hakim adalah jabatan terhormat yang diberikan kepada manusia yang memiliki kualifikasi tertentu. Jangan sampai amanah ini dipelesetkan sehingga martabat hakim jatuh: tak ubahnya seekor kuda. ●

  • Tindak Lanjuti Laporan PPATK

    Tindak Lanjuti Laporan PPATK
    Riduan Syahrani, DOSEN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT DAN SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM SULTAN ADAM, BANJARMASIN
    Sumber : KOMPAS, 2 Maret 2012
    Dalam sebuah berita disebutkan bahwa Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan menemukan transaksi pegawai pajak, yang baru-baru ini diduga cuci uang di bisnis mobil, Dhana Widyatmika, mencurigakan dan tersebar di 21 bank. Kita jadi ingat refleksi akhir 2011 harian ini menyangkut analisis PPATK kepada penyidik.
    Dalam refleksi itu diungkapkan 294 terlapor dicurigai melakukan pencucian uang. Sebanyak 174 di antaranya terindikasi korupsi. Berdasarkan pekerjaannya, 148 orang berstatus pegawai negeri sipil, ya, seperti Dhana Widyatmika. Terlapor yang menjabat bupati, wali kota, dan gubernur 18 orang; polisi dan tentara 29 orang; serta anggota badan legislatif 20 orang (Kompas, 24/12/2011).
    Namun, menurut refleksi itu, PPATK tak pernah mendapat laporan mengenai tindak lanjut atau penyidikan terhadap hasil analisis pidana pencucian uang yang disampaikannya kepada penyidik Kepolisian, Kejaksaan, KPK, dan Direktorat Jenderal Pajak sebagai aparat penegak hukum yang berkompeten.
    Padahal, ketika PPATK menyampaikan hal yang sama beberapa bulan lalu, Kementerian Dalam Negeri berjanji akan menelusuri rekening tak wajar milik kepala daerah dan pejabat lain. KPK juga berjanji akan menindaklanjuti laporan transaksi keuangan mencurigakan itu. Namun, janji itu rupanya hanya reaksi spontan, bukan untuk dilaksanakan.
    Sangat Praktis
    Mengapa laporan PPATK tidak ditindaklajuti sama sekali oleh institusi penegak hukum yang berwenang tadi? Padahal, pembuktiannya dapat dikatakan sangat praktis karena hasil pemeriksaan PPATK atas transaksi keuangan mencurigakan sudah dapat dijadikan bukti permulaan untuk mengajukannya ke pengadilan.
    Untuk pemeriksaan di depan sidang pengadilan atas tindak pidana pencucian uang, tindak pidana asalnya tidak wajib dibuktikan karena UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang menganut ”sistem pembuktian terbalik”. Terdakwalah yang wajib membuktikan harta kekayaannya, bukan merupakan hasil tindak pidana dengan cara mengajukan alat bukti yang cukup (Pasal 77 dan 78).
    Sistem pembuktian terbalik dapat dipandang sebagai pranata hukum progresif untuk memulihkan keuangan negara yang dijarah para koruptor, juga pelaku tindak pidana lain, dengan merampas, kemudian dimasukkan ke kas negara semua atau sebagian uang dalam rekening tak wajar.
    Sekarang tinggal kesungguhan dari aparat penegak hukum memberantas tindak pidana pencucian uang sebagai lanjutan dari korupsi dan tindak pidana lain yang kemudian ditransaksikan.
    Tindak pidana pencucian uang tidak hanya mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan keuangan negara, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi, tindak pidana ini sangat berbahaya. Pantas ancaman hukumannya sangat berat, maksimum 20 tahun penjara dan sejumlah uang denda.
    Karena itu, begitu ada laporan PPATK tentang transaksi keuangan mencurigakan yang terindikasi pidana, aparat penegak hukum yang kompeten mesti segera menindaklanjuti dengan melakukan penyidikan. Itulah bagian dari tugas dan kewajiban aparat penegak hukum. Namun, kenyataannya, laporan PPATK itu diabaikan sampai kini sehingga menimbulkan banyak dampak negatif, antara lain terungkapnya ”Gayus baru” seperti Dhana yang diduga itu.
    Sikap aparat penegak hukum yang tidak menindaklanjuti laporan PPATK sesungguhnya merupakan pelanggaran hukum. Ini jelas sangat memalukan dan mencoreng citra aparat penegak hukum sendiri. Aparat penegak hukum terkesan impotensi, tidak punya nyali. Mengapa ini bisa terjadi? Karena keanehan ini, tidak heran jika timbul prasangka bahwa jangan-jangan aparat penegak hukum sudah mendapat bagian juga.
    Menimbulkan Kesangsian
    Karena laporan PPATK sebagian besar terkait korupsi, sikap aparat penegak hukum yang pasif itu menimbulkan kesangsian akan keseriusan pemerintah memberantas korupsi. Apakah genderang perang terhadap korupsi yang sudah ditabuh dan pedang yang sudah dihunus melawan korupsi hanya jargon politik pencitraan untuk mendapatkan pujian dari masyarakat?
    Jika para pelaku tindak pidana pencucian uang yang dilaporkan PPATK itu tidak terusik sama sekali oleh tindakan aparat penegak hukum, ke depan mereka pasti akan mengulang perbuatan yang sama, bahkan dengan skala lebih besar. Hal yang sama akan ditiru pula oleh orang-orang lain sehingga tidak mustahil tindak pidana korupsi semakin marak.
    Tentu hal buruk itu tidak boleh terjadi. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang pernah mengatakan akan memimpin langsung pemberantasan korupsi di Tanah Air—dengan mengiklankan ”katakan ’tidak’ pada korupsi”—harus turun tangan dan secepatnya bertindak menginstruksikan semua aparat penegak hukum yang terkait menindaklanjuti laporan PPATK. Siapa pun terlapornya! ●

  • Cegah-Tangkal Defisit Migas

    Cegah-Tangkal Defisit Migas
    Eddy Purwanto, MANTAN DEPUTI BP MIGAS
    Sumber : KOMPAS, 2 Maret 2012
    Akhirnya datang juga! Indonesia tak sanggup membendung datangnya era defisit neraca perdagangan minyak dan gas bumi yang diperkirakan tiba mulai tahun 2012.
    Siaran pers Bank Indonesia menyebutkan, surplus neraca perdagangan energi sudah sangat tipis. Pada 2011, neraca perdagangan migas hanya surplus 7 juta dollar AS, merosot jauh dibandingkan 2010 yang 3 miliar dollar AS. Mulai 2012, neraca perdagangan migas diperkirakan memasuki era defisit.
    Pada 2004, Indonesia jadi negara importir neto minyak. Namun, jika digabung gas, neraca perdagangan masih surplus. Tahun ini, Indonesia dikhawatirkan sudah importir neto untuk minyak ataupun gas. Ini sinyal buruk bagi ketahanan migas Indonesia, baik dari sisi hulu (ditandai produksi yang cenderung menurun) maupun hilir (ditandai impor yang semakin membengkak). Tak ada pilihan lain, pemerintah harus melakukan percepatan program-program sektor hulu dan hilir migas.
    Sudah banyak program yang digagas para pemangku kebijakan, tetapi cenderung kurang terpadu, sehingga pelaksanaannya tersendat oleh berbagai hambatan lintas sektoral, teknis dan nonteknis, baik di pusat maupun daerah. Program migas perlu ditangani secara lintas sektor, tak cukup oleh satu atau dua instansi, tetapi harus mengajak seluruh pemangku kebijakan terkait dengan menanggalkan ego sektor.
    Belum lama ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akhirnya menerbitkan Inpres No 2 Tahun 2012 yang menginstruksikan agar seluruh pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan, baik di pusat maupun daerah, melakukan koordinasi untuk meningkatkan produksi minyak minimal 1,01 juta barrel per hari pada 2014.
    Untuk mengejar target 1,01 juta barrel per hari pada 2014 dan membalikkan neraca defisit menjadi surplus, perlu strategi dan kerja keras.
    Sektor Hulu
    Strategi pertama, merevisi UU Migas No 22/2001. Sudah banyak kajian akademis dan pembahasan terkait hal ini, baik di ranah legislatif maupun eksekutif. Sebaiknya DPR tak menunda lagi, segera tuntaskan sehingga ada kepastian bagi pemangku kebijakan dan calon investor. UU migas yang baru diharapkan menghilangkan tumpang-tindih kewenangan antarinstansi terkait serta memacu program eksplorasi dan eksploitasi di seluruh Indonesia, terutama Indonesia timur dan wilayah perbatasan.
    Strategi kedua, menyempurnakan kontrak kerja sama bagi hasil (PSC), terutama kontrak baru, disesuaikan dengan kondisi sosial ekonomi Indonesia yang lebih aktual, termasuk lajunya pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk, jumlah kendaraan dan lainnya yang bermuara pada membengkaknya volume impor minyak dan BBM.
    Penyempurnaan kontrak diarahkan pada peningkatan penguasaan volume di dalam negeri oleh negara tanpa merugikan investor, termasuk tata cara pengembalian biaya operasi (cost recovery) tak lagi dibayar oleh volume migas (natura), tetapi dibayar dengan uang tunai. Investor dijamin tetap mendapatkan hak ”bagi hasil” dalam bentuk volume migas (natura).
    Melalui strategi ini volume minyak dalam negeri akan bertambah sekitar sepertiga volume lifting sebagai tambahan bahan baku kilang domestik sehingga kebutuhan impor berkurang sekitar 300.000 barrel per hari. Pemerintah dapat menawarkan insentif ke investor sebagai bentuk kompensasi sehingga tak mengurangi keuntungan dan hak investor.
    Strategi ketiga, segera bentuk dan kembangkan lembaga Dana Abadi Migas (Petroleum Fund) yang salah satu tujuannya adalah menyiapkan sumber dana abadi untuk menggali selengkap mungkin informasi dan data kebumian. Dengan lengkapnya data bawah tanah, diharapkan setiap penawaran lahan eksplorasi akan menarik minat perusahaan kelas dunia sehingga segera meningkatkan angka cadangan minyak Indonesia, dari cadangan terbukti 3,7 miliar barrel menjadi sedikitnya 10 miliar barrel dalam waktu lima tahun kedepan.
    Strategi keempat, membesarkan kemampuan dan kapasitas perusahaan minyak nasional (national oil company/NOC). Saat negara mengalami krisis ekonomi, terbukti NOC sering jadi penyelamat. NOC harus diberi peran lebih strategis tanpa mengabaikan peran investor dalam dan luar negeri. Melalui UU seyogianya negara memfasilitasi kerja sama saling menguntungkan antara NOC dan investor sehingga kedaulatan energi nasional lebih terjamin.
    Strategi kelima, mempercepat perkembangan energi alternatif, baru, dan terbarukan yang selama tiga dasawarsa belum memberikan kontribusi menggembirakan bahkan cenderung jalan di tempat. Penggunaan energi di Indonesia masih tergantung energi fosil (minyak, gas bumi, dan batubara), yaitu 95,21 persen. Penggunaan energi terbarukan hanya 4,79 persen. Pemerintah harus lebih realistis menargetkan perkembangan energi nonfosil agar tak terjebak dalam krisis energi karena terlena oleh program yang kurang membumi.
    Sektor Hilir
    Strategi pertama di ranah hilir adalah penghematan energi, terutama di sektor industri sebagai penyerap energi terbesar, yaitu 51,86 persen dari total penggunaan energi nasional. Pengguna terbesar berikutnya sektor transportasi 30,77 persen, diikuti rumah tangga 13,08 persen. Penghematan energi di sektor industri dan transportasi sangat mendesak untuk menghemat cadangan energi fosil, terutama minyak yang kian terbatas. Pemerintah harus membangun program penghematan di seluruh tingkatan pengguna yang lebih terukur.
    Strategi kedua, segera tambah kilang domestik. Wacana sudah dimulai 1998, tetapi hingga kini belum ada realisasi. Apabila Indonesia tak sanggup menambah kapasitas kilang, impor BBM 2030 minimal akan mencapai 72 persen dari total kebutuhan atau sekitar 2,5 kali lipat produksi BBM nasional. Guna meraih margin dari investasi satu kilang baru sekitar 9 miliar dollar AS, investor perlu insentif, baik fiskal maupun nonfiskal, sepanjang insentif yang diminta wajar.
    Strategi ketiga, konversi BBM ke gas secara bertahap. Perlu strategi yang lebih terstruktur dan terukur, terutama kelengkapan infrastruktur dan alokasi gas bumi yang konsisten. Strategi ini harus dibarengi keberanian memangkas subsidi BBM secara bertahap dan berkeadilan.
    Terakhir, sektor migas Indonesia masih membutuhkan masuknya modal asing sehingga seluruh strategi—baik hulu maupun hilir—perlu dukungan perbaikan iklim investasi—baik di pusat maupun daerah—terutama terkait masalah tata ruang, perizinan, otonomi daerah, perpajakan, birokrasi, sentimen anti-asing, dan lainnya. ●

  • Konflik dan Keadilan Sosial

    Konflik dan Keadilan Sosial
    Iwan Gardono Sujatmiko, SOSIOLOG FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK, UNIVERSITAS INDONESIA
    Sumber : KOMPAS, 2 Maret 2012
    Berbagai konflik dengan kekerasan terjadi di sejumlah daerah Indonesia, seperti yang baru saja terjadi di Bima. Realitas sosial seperti ini dapat dianalisis dengan berbagai teori konflik. Intinya adalah menjelaskan bahwa masyarakat bersaing dan berkonflik demi sumber daya ataupun identitas.
    Salah satunya adalah dengan pendekatan Realisme Kritis (Danermark dkk, 2002, Roy Bhaskar, 1978), di mana realitas sosial dibagi dalam tiga lapis. Pada lapis teratas terdapat peristiwa yang terlihat seperti konflik, sementara ”akar-akar” konflik terjadi pada lapis kedua berupa pembuatan kebijakan (perda, UU, UUD) dan lapis ketiga berupa penafsiran ideologi (Pancasila).
    Konflik terjadi karena dipicu mekanisme kekuasaan dan kebijakan yang kurang prorakyat dan penyimpangan penafsiran ideologi. Maka, untuk mengatasi kondisi ini diperlukan mekanisme tandingan yang korektif berupa pemikiran dan aksi kolektif untuk merumuskan kembali kebijakan (perda, UU, UUD) ataupun dalam menafsirkan ideologi Pancasila.
    Konflik Kebijakan
    Menurut berbagai berita dari media massa, konflik kekerasan yang terjadi di Bima disebabkan ancaman pencemaran lingkungan, polisi yang bertindak berlebihan, adanya mobilisasi massa, dan sakralnya tanah di daerah tambang.
    Keadaan serupa terjadi di sejumlah daerah, sementara aparat keamanan terpaksa menjaga kestabilan yang tidak adil. Konflik pada lapisan teratas ini sebenarnya merupakan konflik transformatif, di mana masyarakat menolak reproduksi ketidakadilan dan berupaya mengubah struktur agar mereka memperoleh akses ke sumber daya alam. Mereka berkonflik untuk memperoleh keadilan dari bawah karena tiadanya keadilan dari atas Namun, berbagai penjelasan dan solusi pada lapisan belum menyentuh mekanisme di bawahnya, yakni pembuatan kebijakan.
    Di lapisan kedua atau kebijakan, banyak perda yang tidak sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi, seperti UU bahkan UUD, dan kurang inklusif bagi komunitas. Khusus untuk mineral dan batubara, saat ini menurut Menko Perekonomian, ada 6.000 (75 persen) dari 8.000 perda izin tambang yang bermasalah atau tumpang tindih. ”Bom waktu” ini telah meledak di sejumlah tempat. Selain itu, terdapat pula Undang-Undang Tambang Nomor 4 Tahun 2009 yang kurang inklusif, di mana komunitas sekitar tambang tidak disertakan dalam kepemilikan.
    Dalam UU Tambang warga diberi kesempatan untuk memperoleh izin tambang rakyat dalam skala kecil (individu 1 hektar, kelompok 5 hektar, dan koperasi 10 hektar selama lima tahun). Namun, jika ada perusahaan negara dan swasta dalam negeri dan asing yang besar, mereka tidak diberi saham. Jika pola kepemilikan tambang (hutan dan migas) adalah inklusif, komunitas sekitar akan merasa menjadi pemilik serta bersedia menjaga dan mengembangkan tambang dengan pemilik lainnya, baik negara maupun swasta.
    Pada lapisan tengah telah terjadi koreksi untuk mengatasi perda bermasalah dengan didirikannya 29 Pusat Pelayanan Hukum dan HAM di bawah Kemenkumham untuk mengevaluasi perda. Upaya lain dilakukan oleh Majelis Rakyat Kalimantan Timur Bersatu yang meminta uji materi UU No 33/2004 tentang porsi dana bagi hasil migas yang dianggap tidak sesuai dengan UUD 1945.
    Di UUD, khususnya Pasal 33, masih tercantum kata ”kemakmuran sebesar-besarnya bagi rakyat” yang masih terlalu abstrak. Rakyat yang mana? Rakyat di sekitar tambang pastilah bingung mengapa mereka lebih merasa kekayaan alam mereka dicuri dan dijarah. Seharusnya rakyat yang paling dekat dengan sumber daya alam merupakan prioritas dan pola yang penting adalah memberi mereka saham, misalnya 20 persen dalam koperasi komunitas atau badan usaha milik desa (BUMD).
    Jadi, komunitas tidak hanya menerima bantuan dari negara seperti dalam UU Minerba No 33/2004, di mana royalti diberikan kepada pusat (20 persen), provinsi (16 persen), kabupaten/kota penghasil (32 persen), dan kabupaten/kota lainnya dalam provinsi itu (32 persen). Namun, desa ataupun kecamatan penghasil tidak secara tegas dicantumkan dalam UU sehingga terlupakan. Selain itu, kepemilikan oleh BUMD tidaklah berdampak signifikan pada komunitas sekitar tambang, bahkan membuka peluang sebagai mesin politik uang bagi pilkada dan pemilu.
    Demikian pula bantuan oleh perusahaan dalam bentuk program pengembangan komunitas, nilainya lebih sedikit dibandingkan dengan jika mereka memiliki saham tambang tersebut. Saat ini, tanah rakyat telah di ”HGU (hak guna usaha)”-kan kepada perusahaan dalam negeri dan asing (Mochtar Naim, ”Nasib Tanah Adat”, Kompas, 23/2/2012). Di sini hukum jadi pedang pemegang kekuasaan politik dan ekonomi, bukan sebagai ”alat timbang” keadilan.
    Untuk mengatasi hal ini, UU Minerba perlu direvisi dan pada amandemen kelima UUD 1945 untuk Pasal 33, perlu dicantumkan saham bagi koperasi komunitas-BUMD di sekitar tambang. Jelaslah negara perlu melakukan renegosiasi dengan perusahaan tambang sekaligus dengan komunitas sekitar tambang. Inklusi komunitas akan menghasilkan keadilan dan pembangunan (social transformation through equity). Sebaliknya, eksklusi menghasilkan ketidakadilan dan konflik.
    Pemurnian Ideologi
    Dalam realitas sosial terbawah, terdapat ideologi yang berisi cita-cita dan cara mencapainya. Dalam hal ini, Pancasila perlu diperjelas dan dicantumkan dalam UUD 1945 sehingga dapat ”mengunci” perundang-undangan yang lebih rendah. Sebenarnya Pancasila yang digagas oleh Soekarno dan didukung oleh para pendiri republik dimaksudkan memberdayakan rakyat dalam mengisi kemerdekaan (”Pancasila yang Transformatif”, Kompas, 8/6/2011).
    Penerjemahan Pancasila dalam berbagai kebijakan masih kurang populis dan kurang memihak rakyat bawah. Demikian pula dalam 11 butir nilai Pedoman Penghayatan Pancasila tentang Keadilan Sosial yang dibahas adalah sikap dan perilaku warga dalam bermasyarakat. Seharusnya salah satu penafsiran sila kelima adalah ”Keadilan sumber daya alam bagi komunitas sekitarnya”.
    Kondisi diperparah dengan kebijakan yang mendukung ”persaingan bebas sekali” atau ”Darwinisme Sosial” (swastanisasi, deregulasi) yang mengabaikan rakyat. Untuk mengatasinya, perlu gugatan, revisi kebijakan, dan pemurnian Pancasila di ranah publik, baik di pusat maupun daerah. Pemurnian penafsiran ini akan membuat Pancasila menjadi ideologi yang lebih ”hidup” dan ”transformatif”, bukan hanya simbol dan retorika. ●

  • Pelari Cepat Melawan Kapitalisme Pasar

    Pelari Cepat Melawan Kapitalisme Pasar
    Rene L Pattiradjawane, WARTAWAN KOMPAS
    Sumber : KOMPAS, 2 Maret 2012
    Krisis zona euro dipicu krisis keuangan sejak kebangkrutan Lehman Brothers tahun 2008 di AS. Krisis itu menghadirkan kenyataan baru yang merisaukan banyak pihak dan mengancam eksistensi kesejahteraan, tentang kekayaan dan kemiskinan. 
    Kegagalan kapitalisme pasar dan globalisasi menjadi perbincangan yang mengarah pada ancaman yang membahayakan model demokrasi yang dianut dunia (Barat).
    Selama ini, ekonomi pasar dianggap sebagai mekanisme paling berhasil untuk menciptakan kesejahteraan sepanjang masa. Ilmu pengetahuan modern pun tidak sanggup menyaingi kecepatan ekonomi pasar dalam berbagai bentuknya yang mentransformasi perekonomian dunia.
    Ketika krisis keuangan dan moneter melanda Amerika Serikat (AS) dan zona euro, semua terperangah dan mencoba cari jawaban. Perdebatan berkembang tentang kapitalisme yang selama ini menjadi dasar pembenaran kemajuan ekonomi dan perdagangan bebas. Secara bersamaan, krisis yang bertubi-tubi dan menyengsarakan masyarakat negara kaya menyebabkan kebuntuan ketika kepemimpinan negara maju di pemerintahan dan swasta tidak mampu menghadapi krisis yang menyebabkan resesi.
    Francis Fukuyama, pengarang buku The End of History and the Last Man (1992), dalam wawancara dengan majalah Der Spiegel, Jerman, meyakinkan bahwa krisis yang sekarang terjadi merupakan proses dari salah satu bagian globalisasi.
    ”Kita mengasumsikan perlunya dunia bergerak cepat ke era pasca-industrialisasi dan pasca-manufakturisasi. Namun, dengan melakukan ini kita melupakan alasan sebenarnya di balik sosialisme yang tak pernah tinggal landas di AS, menghadirkan kenyataan baru ekonomi modern yang menghasilkan masyarakat kelas menengah di mana sebagian besar populasi menikmati status kelas menengah itu. Mereka bekerja di industri yang ditinggalkan di negara kita yang berpindah ke negara seperti China,” kata Fukuyama.
    Perusahaan negara
    Ekonom Peru ternama, Hernando de Soto, dalam tulisannya di Financial Times (29/1), menyebutkan alasan terjadinya kontraksi modal dan kredit di AS dan Eropa selama lima tahun terakhir adalah karena pengetahuan mengikuti perkembangan kapitalisme pasar selama lebih dari 200 tahun. ”Perlu mengidentifikasi persoalan untuk bisa menghubungkan dan menggabungkan bagian-bagian profitabilitas masing-masing yang tanpa disadari telah dihancurkan,” katanya tentang resesi Eropa kini.
    Majalah The Economist (21/1) melihat dalam konteks lebih luas. Resesi global yang merongrong kapitalisme liberal memunculkan potensi alternatif baru, kapitalisme negara dengan menggabungkan kekuatan negara dan kekuatan kapitalisme. Elemen-elemen itu sebenarnya sudah tampak pada masa lalu, seperti kebangkitan Jepang pada tahun 1950-an ataupun di Jerman pada era 1870-an.
    Persoalannya, kapitalisme negara abad ke-21 beroperasi dalam skala masif menggunakan peralatan yang semakin canggih yang dihadirkan pasar uang, bursa perdagangan, serta iklim globalisasi yang menghilangkan dimensi ruang dan waktu. China menjadi pelopor utama kapitalisme negara dengan cadangan devisa 3,2 triliun dollar AS.
    Dalam kurun waktu 25 tahun, China melesat bak pelari sprinter mengalahkan berbagai kemajuan ekonomi pasar di belahan dunia mana pun dan berada di urutan kedua kekuatan ekonomi global di belakang AS.
    China memiliki pertumbuhan impresif dengan laju rata-rata 9,5 persen setiap tahun dan volume perdagangan global meningkat sampai 18 persen. Selama 10 tahun terakhir, PDB China mencapai lebih dari 11 triliun dollar AS, menjadi kekuatan ekonomi terbesar kedua di dunia mengalahkan Jepang dan menjadi pasar konsumen terbesar dunia mengalahkan AS.
    China menganut asas kapitalisme negara. Dari tiga perusahaan negara, yaitu Sinopec Group, China National Petroleum Corporation, dan State Grid, semuanya tercatat sebagai perusahaan publik dengan penghasilan terbesar di dunia di belakang Walmart, Shell, Exxon, dan BP.
    Di bursa saham domestik, perusahaan negara tersebut secara nilai mencapai 80 persen di China, 62 persen di Rusia, dan 38 persen di Brasil. China pun berada pada posisi lender of the last resort dan secara bersamaan membelanjakan devisanya membeli perusahaan-perusahaan strategis di Eropa, mengejar kandungan teknologi untuk mentransformasi ekonominya menuju ke ekonomi teknologi tinggi.
    Kapitalisme Cangkokan
    Krisis kapitalisme pasar sebenarnya mengacu pada persoalan informasi asimetris di tengah kemajuan teknologi komunikasi informasi yang tak hanya melibatkan pemain utama, tetapi juga orang kebanyakan yang secara mudah dan cepat menyebarluaskan informasi (terutama ekonomi dan perdagangan) melalui medium seperti Facebookdan Twitter.
    Dalam bahasa Jürgen Habermas (82), filsuf Jerman, dalam diskusi di Goethe Institutdi Paris, Perancis, krisis zona euro terjadi karena kapitalisme cangkokan di mana ekonomi pasar dikuasai politik. Ketika politik bergerak ke arah xenophobia— seperti tercantum dalam buku Deutschland Schafft Sich Ab (Jerman Menghapuskan Diri) yang ditulis Thilo Sarrazin, mantan anggota dewan eksekutif bank sentral Deutsche Bundesbank, atau seperti diungkapkan Geert Wilders, politisi sayap kanan Belanda yang juga pemimpin Partij voor de Vrijheid— muncul kontradiksi yang menyebabkan sistem demokrasi dan politik tidak berjalan efektif.
    Persoalan lain, konsumerisme dalam model kapitalisme pasar dibayang-bayangi kerancuan obyektivitas atas berbagai produk perdagangan. Konsumen negara kaya condong berbelanja berdasarkan ilusi subyektif merek, seperti Nike, ketimbang obyektif analisis para ahli tentang sepatu. Di tingkat perusahaan, pembelian produk keuangan dilakukan berdasarkan bersama siapa mereka bermain golf. Ini terjadi pada elite ataupun orang biasa, menyebabkan perdebatan multifaset antara benar dan salah. Dan, ini terjadi di mana-mana. ●

  • Berpulangnya Kiai Penjaga Belantara

    Berpulangnya Kiai Penjaga Belantara
    Sholahuddin, WARTAWAN JAWA POS
    Sumber : JAWA POS, 2 Maret 2012
    BULAN-bulan awal 2012 ini merupakan bulan duka bagi warga nahdliyin. Bahkan, bukan hanya duka bagi jamiyah NU, tetapi bulan duka umat Islam maupun bangsa Indonesia. Betapa tidak. Dalam rentang Januari-Februari, setidaknya tiga kiai besar wafat. Pada 15 Januari lalu, pimpinan Ponpes Lirboyo, Kediri, KH Imam Yahya Mahrus berpulang. Kemudian, pada 31 Januari, pengasuh Ponpes Al Falah, Ploso, Kediri, KH Munif Djazuli juga menyusul. Dan, pada 29 Februari, pengasuh Ponpes Langitan, Tuban, KH Abdullah Faqih pun pulang ke rahmatullah.

    Tiga nama kiai tersebut masuk di antara sedikit tokoh di negeri ini yang tidak diragukan kekiaiannya. Sepanjang hidupnya, mereka banyak mengabiskan waktu untuk mendidik dan mencerdaskan ribuan santri jamaah. Tidak mengherankan, ketika beliau pergi menghadap Sang Khalik, ribuan warga menyemut berebut mendoakan dan mengantarkan ke pesarean dengan air mata duka tumpah.

    Sepanjang bekerja di Jawa Pos mulai 1999, beberapa kali saya mengikuti beberapa kegiatan yang dihadiri para kiai karismatik tersebut, baik pada pentas keagamaan, politik, maupun sosial-kemasyarakatan. Peran dan kiprah mereka sungguh luar biasa. Bukan hanya utun dalam memberikan petuah-petuah seputar hubungan vertikal manusia dengan Sang Khalik (hablum minallah). Tetapi, mereka juga sangat gigih menerbar benih semangat hubungan horizontal (hablum minannas) seperti kebersamaan, toleransi, persatuan, dan kesatuan di antara sesama.

    Saya masih teringat ketika KH Mustofa Bisri (Gus Mus) saat memberikan taushiyahdi acara musyawarah nasional (munas) alim-ulama di Asrama Haji Surabaya pada 2005. Saat itu, Gus Mus menyampaikan bahwa besar-kecil atau luas-sempitnya pengaruh kiai bergantung kepada tingkat keilmuan, amaliah, dan kedekatannya kepada Tuhan dan masyarakatnya. Arief Budiman membuat kategorisai menarik tentang kiai. Bahwa kiai itu ada tiga. Yakni, kiai produk masyarakat; kiai produk pemerintah; dan kiai produk pers.

    Kiai produk masyarakat merupakan orang yang sangat dihormati masyarakat dan memanggilnya kiai. Kiai kategori itu tak hanya menyiarkan ilmu agama, tetapi juga mengamalkan. Dia menjadi panutan perilaku saleh. Dia baik dengan Sang Khalik dan baik dengan makhluk. Setiap jengkal langkahnya untuk masyarakat. Mengawani, mendidik, membimbing, membela, dan menolong masyarakat.

    Kata Gus Mus, kiai jenis itu ada meski sangat sedikit. Nah, merekalah sebenarnya yang patut disebut pewaris nabi (waratsatil anbiyaa). Karena itu, kiai produk masyarakat itu mempunyai pengaruh luar biasa di masyarakat. Tidak mengherankan, ketika mereka berpulang, ribuan jamaah menangisinya.

    Lalu, kiai produk pemerintah. Pemerintah selalu memerlukan dukungan untuk kebijakan-kebijakan yang diambil. Untuk itu, biasanya pemerintah berusaha memanfaatkan kiai yang memiliki pengaruh.

    Selanjutnya, kiai produk pers. Pers merupakan pembentuk opini paling ampuh. Lihat saja, di TV-TV sekarang . Banyak di antara mereka itu yang mungkin secara keilmuan keagamaan pas-pasan. Tetapi, berkat sentuhan pers, ketenaran mereka jauh melebihi kiai produk masyarakat.

    Kala itu, Gus Mus menyebut ada lagi kiai produk politisi dan kiai produk sendiri. Mula-mula, seperti halnya pemerintah, politisi atau pimpinan partai berusaha mendekati kiai melalui broker-broker yang bisa saja dari orang ndalem(anak, menantu, atau santri kiai), atau orang luar yang dekat dengan sang kiai. Lama-lama mereka berusaha dan ternyata mampu.

    Sementara kiai produk sendiri, kemungkinan yang termurah. Modalnya hanya kemampuan akting, menghafal beberapa ayat dan hadis, busana kelengkapan seperti serban, baju koko, atau lebih afdol lagi jubah.

    Kiai Yahya Imam Mahrus, Kiai Munif Djazuli, dan Kiai Faqih hampir pasti tidak ada yang menyangsikan bahwa mereka masuk kategori kiai produk masyarakat. Memang, mereka juga tidak steril dari politik. Sebagian di antara kita juga mengetahui, dalam beberapa kesempatan, mereka kadang-kadang menghadiri undangan atau didatangi tokoh parpol tertentu.

    Namun, keterlibatan mereka itu bukan dimaksudkan untuk kepentingan sesaat. Kalau boleh diibaratkan, mereka hanya ingin ikut andil dalam menyiapkan kendaraan-kendaraan alternatif untuk perjuangan umat atau jamaahnya. Mereka tidak ikut menumpang kendaraan itu, tetapi tetap setia mengabdi di pesantren sebagai habitatnya. Justru sering terjadi, para penumpang kendaraan yang sudah disiapkan para kiai itu lupa diri. Kalau kendaraan sudah jalan, kiai ditinggal, bahkan kadang-kadang dimusuhi.

    KH Makruf Islamudin, asal Klaten, Jawa Tengah, dalam sebuah ceramahnya pernah menyampaikan hal menarik. Kiai atau ulama itu seperti harimau penjaga rimba belantara. Jika rimba belantara itu masih ada harimaunya, penghuni rimba itu menjadi terlindungi. Hewan atau binatang lain tidak akan berani mendekat. Sebaliknya, kalau rimba itu tidak ada harimau penjaganya, peluang penghuninya rusak itu sangat besar.

    Karena itu, sebaiknya kiai-kiai memang terus berupaya untuk tetap berada di tengah-tengah masyarakat. Kalau kemudian harimau itu keluar rimba belantara dan masuk kebun binatang, jadinya harimau itu tidak angker atau tidak disegani lagi. Tetapi, harimau itu malah lucu yang menjadi bahan tertawaan dan tontotan pengunjung kebun binatang. Demikian juga halnya ketika kiai keluar dari habitatnya, mereka akan seperti harimau yang masuk kebun binatang itu.

    Kita meyakini, masih banyak kiai yang tetap istikamah memikirkan umat dan bangsa ini. Kita berharap, akan terus muncul kiai-kiai baru yang pernah nyantri kepada Kiai Yahya Imam Mahrus, Kiai Munif Djazuli, Kiai Faqih, ataupun kiai-kiai lain. Mereka yang mampu mengawani masyarakat dengan kearifan dan doa-doanya. Semoga. ●

  • Hamba Allah dari Jawa Timur

    Hamba Allah dari Jawa Timur
    A Mustofa Bisri, PEMIMPIN PONDOK PESANTREN RAUDLATUTH THALIBIN, REMBANG
    Sumber : JAWA POS, 2 Maret 2012
    PULUHANribu orang datang melayat ke Langitan, Widang, Babat. Entah berapa ribu lagi yang ingin datang tak kesampaian. Jalan raya pantura macet 5 km karena terhambat lautan manusia. Sehari sebelumnya, Rabu 29 Februari 2012, para pelayat mulai berdatangan.
    Sementara itu, di gedung PB NU dan beberapa tempat lain, orang-orang berzikir dan berdoa. Belum lagi mereka yang menyampaikan takziahnya melalui SMS, Facebook, serta Twitter. Pada Rabu itu sekitar pukul 18.30, tokoh spiritual karismatis NU, pengasuh Pesantren Langitan: KH Abdullah Faqih, dipanggil ke hadirat Ilahi. Innaa lillaahi wainnaa Ilaihi raaji’uun.

    Bila ciri utama waliyullah, kekasih Allah, itu adalah istikamah dan dicintai orang banyak, pastilah Kiai Abdullah Faqih -seperti keyakinan saya- termasuk waliyullah. Saya kebetulan mendapat anugerah kenal secara pribadi dan sering menjadi ”penderek” kegiatan yang melibatkan kiai tawaduk berwajah manis itu. Saya termasuk yang bersaksi mengenai keistikamahan beliau, baik istikamah secara bahasa (lughatan) maupun menurut istilah (isthilaahan).

    Semua orang tahu belaka keistikamahan beliau dalam menjunjung tinggi norma-norma dan ajaran Islam. Sebab, hal itu mewujud dalam sikap dan perilaku beliau sehari-hari. Beliau adalah jenis kiai yang sebenar-benar kiai. Kiai yang berusaha semaksimal serta seoptimal mungkin mengikuti dan meniru jejak pemimpin agungnya, Nabi Muhammad SAW. Beliau lembut, penyayang, rendah hati, ikhlas, dan suka menolong. Mereka yang pernah bergaul dengan Kiai Abdullah Faqih pasti bisa bercerita banyak tentang kelembutan sikap maupun tutur kata beliau.

    Kiai Abdullah Faqih istikamah mengayomi santri dan masyarakat. Bahkan mengayomi para kiai yang ”berijtihad” berjuang melalui politik praktis. Beliau mengayomi seraya mendidik. Beliau mengayomi dan mendidik -tidak hanya mengajar- para santrinya. Beliau mengayomi dan mendidik masyarakat dengan sikap -tidak hanya dengan tutur kata. Ketika para kiai pendukung Gus Dur merasa kecewa, Kiai Faqih mengayomi mereka dengan menyediakan perhatian serta pemikiran -tidak hanya waktu dan tempatnya.

    Saya menggunakan istilah mendidik karena Kiai Abdullah Faqih memang tidak sekadar memberikan nasihat dan bila ber-amar makruf nahi mungkar hampir tidak terasa ”amar” maupun ”nahi”-nya karena kelembutannya itu. Menasihati pun, beliau tidak terasa menasihati karena beliau menyampaikan dengan ikhlas dan tidak menggurui. Saya pernah menyaksikan sendiri bagaimana beliau ”menasihati” Gus Dur, Allahu yarhamuh, dan Gus Dur menerima dengan berterima kasih.

    Kiai Abdullah Faqih dari Jawa Timur adalah satu di antara tiga hamba Allah yang sempat disebut-sebut sebagai ”Penyangga Tanah Jawa”. Beliau menyusul dua hamba Allah yang lain yang lebih dulu dipanggil ke hadirat-Nya. Yaitu, dari Jawa Tengah: Kiai Abdullah Salam Kajen Pati, wafat 11 November 2001, dan dari Jawa Barat: Kiai Abdullah Abbas Buntet Cirebon, wafat 10 Agustus 2007. Rahimahumullah.

    Tiga abadilah, hamba-hamba Allah, itulah yang dulu memelopori untuk mendukung Gus Dur agar menjadi Kiai Bangsa saja, tidak menjadi – sekadar- presiden. Namun, ketika Gus Dur berijtihad menjadi presiden, mereka itu tidak menghalang-halangi.

    Tiga tokoh Abdullah dari Jawa itu memang mempunyai banyak kemiripan. Mereka adalah kiai pengasuh pesantren dengan ilmu keislaman yang cukup dan akhlak yang mulia. ”Mewakafkan” diri mereka untuk masyarakat dan tidak pernah mementingkan diri sendiri. Mencintai dan peduli terhadap Indonesia dan rakyat Indonesia. Ikhlas berjuang untuk itu secara lahir dan batin. Beramal dan berdoa. Semoga Allah menempatkan mereka di tempat yang indah di sisi-Nya.

    Dengan wafatnya Kiai Abdullah Faqih, rahimahumullah, habislah sudah tiga Abdullah, hamba Allah, yang disebut-sebut sebagai ”Penyangga Tanah Jawa” itu. Mereka diambil oleh Kekasih mereka beserta ilmu-ilmu dan akhlak mereka. Mudah-mudahan ini bukan pertanda Allah membiarkan negeri ini menjadi semakin terpuruk dengan banyaknya umara dan ulama suu’. Tapi, semoga Allah justru akan menolong negeri dan bangsa ini dengan memunculkan lagi hamba-hamba teladan seperti tiga kiai Abdullah itu seperti pepatah harapan: Gugur satu tumbuh seribu. Semoga. ●