Blog

Padahal sudah terbukti sejak awal bahwa kebijakan pengetatan remisi yang dirancang dan diberlakukan Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin serta Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana itu sebagai kebijakan ilegal, bahkan inkonstitusional karena menabrak peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Sebagai kebijakan, pengetatan remisi itu jelas-jelas melanggar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 mengenai Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, termasuk pemberian remisi. Kalau kebijakan ini tidak dikoreksi dan ditentang,sama artinya memberi ruang kepada oknum pemerintahan untuk mempraktikkan kesewenang- wenangan.

Boleh jadi esok mereka akan seenaknya membuat kebijakan yang memungkinkan pemerintah memenjarakan seseorang hanya karena mengkritik kebijakan pemerintah. Tujuan besar reformasi Indonesia tidak akan pernah terwujud jika rakyat menerima lagi kesewenang-wenangan oknum pemerintah.Karena itu, siapa pun yang coba bertindak sewenang-wenang sekarang ini harus dilawan. Seluruh komponen rakyat tetap berambisi mewujudkan Indonesia negara hukum.

Bangsa yang mewajibkan semua instrumen negara, penyelenggara pemerintahan, penegak hukum, serta rakyat taat dan patuh pada konstitusi.Semua orang sama di muka hukum. Atas nama prinsip dan semangat itulah, puluhan anggota DPR berinisiatif menggalang penggunaan instrumen hak interpelasi DPR untuk menggugurkan kebijakan ilegal pengetatan remisi ala Amir Syamsuddin dan Denny Indrayana.

Hingga akhir Februari 2012 sudah 87 anggota DPR dari tujuh fraksi yang mendukung hak interpelasi. Tujuh fraksi yang mendukung hak interpelasi itu meliputi Fraksi PPP, Golkar, PDIP, PKS, Hanura, Gerindra, dan terakhir PKB.Hanya Fraksi Demokrat dan PAN yang belum mendukung usulan hak interpelasi. Jumlah tersebut sebenarnya sudah lebih dari cukup sebab untuk mengajukan hak interpelasi hanya dibutuhkan minimal 25 tanda tangan anggota DPR.

Ke depan pendukung usulan ini diyakini terus bertambah karena tujuh fraksi DPR melihat persoalannya secara utuh, tidak sepotong-sepotong, tidak juga karena alasan pesan sponsor. Tudingan bahwa DPR membela koruptor tidak akan menyurutkan inisiatif ini karena tujuh fraksi terpanggil melawan kesewenang-wenangan oknum pemerintah, sekaligus menjaga dan menegakan konstitusi.

Sengaja Disalahtafsirkan

Semua tampak kacau sejak perumusan dan pemberlakuannya. Judul awalnya diguyur kritik dan kecaman karena kesalahan menggunakan kata moratorium. Denny Indrayana pun bergegas mengganti kata ‘moratorium’ dengan ‘pengetatan’. Bayangkan, makna strategis kebijakan itu diubah hanya dalam hitungan jam.

Mengacu pada fakta di atas, Komisi III DPR berkesimpulan bahwa perancang kebijakan itu amatiran. Kesan lainnya adalah kebijakan tersebut dipaksakan. Demikian rapuhnya karena tidak dipersiapkan dan dipertimbangkan dengan matang. Tidak jelas benar bagaimana para pembela kebijakan ini, terutama mereka yang menuduh DPR membela koruptor, mengartikan atau memaknai proses perumusan kebijakan yang jelas kacau balau.

Proses administrasi kebijakan ini pun serbajanggal. Prosedur dan mekanisme penetapan kebijakan jelas dikangkangi. Seakan-akan tidak ada mekanisme pengambilan keputusan pada institusi Kementerian Hukum dan HAM. Sudah terungkap di ruang publik bahwa pengetatan remisi itu diputuskan melalui telepon oleh Wamenkum HAM Denny Indrayana pada 30 Oktober 2011.

Keputusan lisan per telepon itu kemudian dituangkan ke dalam surat edaran Plt Dirjen Pemasyarakatan yang diterbitkan pada 31 Oktober 2011. Padahal sebelumnya sudah diterbitkan Surat Keputusan (SK) Remisi Menkum HAM yang akan diberlakukan terhadap 102 terpidana koruptor dan narkotika untuk periode 28- 30 Oktober 2011.

Baru pada 16 November 2011 dimunculkan Keputusan Menkum HAM yang membatalkan SK remisi para terpidana itu. Namun, mungkin karena serba terburu-buru, kecerobohan tidak bisa dihindari. Terbukti bahwa kepmen ternyata merujuk pada PP No 32/1999. Padahal PP tersebut tak berlaku lagi karena telah digantikan dengan PP No 28/2006.

Sangatlah inkonstitusional sebuah SK menteri bisa dibatalkan hanya melalui telepon seorang wakil menteri ataupun menggunakan surat edaran Plt Dirjen Pemasyarakatan yang jelas kedudukannya lebih rendah. Anehnya lagi, keputusan tersebut berlaku mundur atau surut. SK pembatalan remisi ini otomatis melanggar hak asasi 102 narapidana karena mereka sudah melalui proses panjang seleksi, memenuhi persyaratan, dan sudah memperoleh SK remisi.

Maka itu, kendati difitnah membela koruptor,inisiatif DPR untuk menggugurkan kebijakan pengetatan remisi tak mungkin bisa dihentikan.Tujuh fraksi DPR meyakini bahwa inisiatif menggugurkan kebijakan tersebut sebagai sebuah kebenaran mutlak.Sebuah inisiatif yang tulus dan jauh dari niat membodohi atau menipu rakyat.

Kalau disikapi dengan jernih, kalimat ‘DPR Membela Koruptor’ itu jelas-jelas asal bunyi (asbun).Sebuah tuduhan yang tidak cerdas karena para pengecam usul hak interpelasi tidak punya lagi argumentasi yang relevan dengan esensi masalah.Itu adalah kerja kotor untuk menutup-nutupi kesalahan sekaligus membela oknum pemerintah yang begitu amatiran saat merumuskan kebijakan pengetatan remisi.

Mereka mendiskreditkan DPR untuk menghapus malu perumus kebijakan pengetatan remisi. Aspek lain yang juga cukup memprihatinkan khalayak adalah sikap tidak percaya diri perumus kebijakan pengetatan remisi.Setelah mengumumkan dan memberlakukan kebijakan itu, mereka justru minimalis menghadapi ancaman gugatan dari pihak-pihak yang dirugikan oleh kebijakan pengetatan remisi.

Menkum HAM bahkan mengaku pasrah dan tidak akan melakukan perlawanan jika kebijakan pengetatan remisi yang dibuatnya dinyatakan kalah dalam pengadilan. Secara tidak langsung Menkum HAM telah mengakui bahwa kebijakan pengetatan remisi sangat lemah dan inkonstitusional. ●

Pertanyaannya adalah apakah di Indonesia mengenal pidana penjara kumulatif? Artinya apakah semua pidana penjara yang sudah dijatuhkan kepada terdakwa perlu dijumlahkan dan dijalani semua, berapa pun lamanya.

Yang kedua, apa makna pidana denda disubsiderkan dengan pidana kurungan? Apakah pidana denda merupakan kewajiban yang harus dibayarkan terlebih dahulu? Ataukah, terdakwa bebas memilih, tidak mau membayar denda dan lebih baik menjalani pidana kurungan?

Tulisan singkat ini mencoba memberikan ulasan tentang hal tersebut. Secara singkat dapat dijelaskan di bawah ini, khususnya terkait pidana yang dijatuhkan majelis hakim terhadap Gayus.

Pada hakikatnya, kasus yang membelit Gayus merupakan apa yang dikenal dalam hukum pidana sebagai perbuatan perbarengan atau concursus. Masalah perbarengan itu diatur dalam pasal 63-70 KUHP.

Yang pertama, Indonesia, dengan mendasarkan kepada KUHP, tidak mengenal pidana kumulatif yang mutlak untuk perbarengan tindak pidana kejahatan. Artinya, KUHP tidak mengenal kumulasi pidana penjara atas masing-masing tindak pidana yang sudah dijatuhi pidana.

Yang boleh dijumlahkan adalah lama vonis yang dijatuhkan atas tindak pidana yang berdiri sendiri-sendiri. Tapi, dengan catatan, tidak boleh melebihi dari pidana yang paling berat ditambah sepertiga. Seperti kasus Gayus, memang terhadap masing-masing tindak pidana dapat dijatuhkan pidana oleh hakim. Namun, kumulasinya tidak boleh melebihi tindak pidana yang dilakukan Gayus yang paling berat ancaman pidananya ditambah sepertiga.

Yang kedua, kembali dengan berlandasan KUHP sebagai ketentuan umum aturan pidana, pidana penjara yang dapat dijatuhkan oleh hakim adalah maksimum 20 tahun. Termasuk di sini Gayus. Melihat pidana yang sudah dijatuhkan kepadanya melebihi 20 tahun, dia tetap menjalani pidana tidak boleh lebih dari 20 tahun.

Seandainya nanti Gayus juga diseret dengan kasus pidana yang lain, memang itu tetap dapat diproses. Namun, pidananya tetap harus tidak boleh melebihi pidana terberat ditambah sepertiga dan itu tidak boleh melebihi 20 tahun.

Dengan kata lain, untuk tindak pidana yang akan diproses itu, pada hakikatnya, lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh hakim tidak ada dampak atau pengaruh kepada Gayus. Mengingat, berdasar infomasi dari harian Jawa Pos,tampaknya pidana yang bakal dijalani Gayus sudah maksimal, yaitu 20 tahun.

Lain halnya jika ternyata ada tindak pidana lain dan atas perbuatan tersebut dia dijatuhi pidana seumur hidup, maka yang berlaku adalah pidana seumur hidup tersebut. Demikian juga halnya jika ternyata dia melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana mati, maka yang berlaku adalah pidana mati. Dengan perkataan lain, pidana yang sudah dijalani tersebut tidak berdampak apa pun terhadap diri terpidana. Dia tetap menjalani pidana seumur hidup atau pidana mati yang baru dijatuhkan.

Selain adanya beberapa tindak pidana yang berdiri sendiri, perlu diulas di sini bahwa KUHP juga mengenal adanya perbarengan peraturan. Artinya, manakala ada perbuatan yang melanggar aturan beberapa hukum pidana, yang akan dikenakan adalah satu aturan hukum pidana saja, yaitu aturan yang terberat pidananya.

Meski demikian, jika yang dilanggar adalah aturan umum, misalnya KUHP dan ternyata perbuatan tersebut juga melanggar aturan khusus, misalnya UU Tipikor, pelaku tindak pidana tersebut akan dikenakan aturan yang khusus, yaitu UU Tipikor.

Denda Bukan Pilihan

Perlu catatan khusus untuk pidana denda yang disubsiderkan dengan pidana kurungan. Maknanya adalah terpidana wajib membayar pidana denda yang sudah dijatuhkan majelis hakim. Baru apabila tidak membayar pidana denda, dia akan menjalani pidana kurungan sebagaimana yang sudah diputuskan majelis hakim.

Terkait hal itu, ada catatan yang perlu disampaikan di sini, yaitu yang pertamapidana denda merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh terpidana. Jadi bukan hak terpidana untuk dapat memilih antara membayar dan tidak membayar pidana denda.

Yang kedua, makna pidana denda di sini ditujukan kepada harta kekayaan terpidana yang sudah melakukan tindak pidana. Hal itu selaras dengan apa yang sudah dilakukan terpidana tindak pidana korupsi, yaitu memperkaya diri sendiri atau orang kain sehingga perlu dipidana atas perbuatannya.

Makna pidana denda akan tidak ada dampak apa-apa manakala terpidana diberi kebebasan memilih dengan tidak membayar pidana denda dan tinggal menjalani pidana kurungan.

Apa lagi terhadap tindak pidana korupsi. Dengan pidana denda yang harus dibayar oleh terpidana, akan berdampak kepada terpidana untuk mengembalikan harta kekayaan yang sudah dikorupsi, kerugian negara dapat dipulihkan. Maka, lebih dapat membuat jera pelaku korupsi.

Bagaimanapun, yang penting adalah bagaimana mengembalikan aset-aset kekayaan negara yang sudah dikorupsi oleh terpidana. Pidana denda yang sudah dijatuhkan hakim merupakan salah satu sarana untuk mengembalikan aset negara tersebut. ●

Si cantik pun seolah tahu dan paham benar bahwa dirinya menjadi pusat perhatian orang banyak. Hal inilah yang kerap dapat menjadi batu sandungan para wanita-wanita cantik dalam menjalani karier di perjalanan panjang kehidupannya. Alkisah, pada 1990-an ada seorang wanita cantik kelahiran St Louis, Missouri USA, 23 Desember pada 1970 bernama Kelly Flinn.

Dia adalah gadis primadona Angkatan Udara Amerika, lulusan USAFA, United States Air Force Academy pada 1993. Letnan Satu Penerbang Kelly Flinn lulus dan menjadi sangat menarik perhatian banyak kalangan karena kemudian berhasil menjadi pilot wanita pertama yang menerbangkan pesawat pembom raksasa B-52.

Menarik perhatian bukan saja karena kecantikannya,melainkan juga karena profesinya yang bahkan di negeri semodern Amerika pun tetap menarik perhatian khalayak ramai. Wanita cantik, pilot pembom B-52, telah menjadi kebanggaan warga St Louis Missouri—yang bahkan banyak disebut sebagai the up-coming rising star of the Air Force— ternyata tidak begitu bagus nasibnya.

Pada 1997 dia diberhentikan dari Angkatan Udara dengan tiga alasan utama yaitu false statement, adultery, dan disobeying order. Letnan Flinn ternyata terlibat affair dengan pria yang istrinya seorang bintara di salah satu Pangkalan Angkatan Udara Amerika Serikat. Pada saat dia dipanggil menghadap atasan langsungnya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya itu, dia bersumpah bahwa hubungannya dengan sang pria tidak sampai kepada hubungan seks.

Sang atasan tidak menghiraukan pengakuan Flinn, namun memerintahkan untuk segera memutuskan hubungan dengan tidak menemui lagi sang pria kekasihnya. Beberapa saat kemudian Flinn ketahuan tidak mematuhi perintah sang atasan, dia tetap bertemu sang kekasih. Tidak ada kompromi,berakhirlah karier sang primadona segera setelah itu.

Tidak aneh, karena posisi Flinn, the rising star,sang wanita cantik pilot B- 52 pertama Amerika, banyak para politikus membelanya dan bahkan menggelar “senate hearing” sejenis rapat dengar pendapat (RDP) dengan mengundang Kasau Amerika saat itu,Jenderal Ronald Fogleman.

Di depan Kongres Amerika Serikat, yang mati-matian membela Kelly Flinn, dan setelah perdebatan begitu panjang khas anggota Parlemen di mana pun berada—yang terkadang berpikir jauh dari logika—sang Kasau menutup diskusi berkepanjangan itu hanya dengan satu kalimat: “Letnan Kelly Flinn tidak dapat meneruskan kariernya di Angkatan Udara dengan satu alasan saja yang tidak mungkin bisa ditoleransi bagi anggota Angkatan Udara Amerika yaitu dia telah berbohong kepada atasan langsungnya!”

Letnan Flinn telah mengabaikan “Uniform Code of Justice” dari Angkatan Udara. RDP kemudian ditutup dengan masih banyak suara ketidakpuasan dari para politikus yang tetap membela secara membabi buta nasib Flinn untuk dapat tetap tinggal di Angkatan Udara. Pentagon, tidak lama kemudian mengesahkan keputusan yang telah diambil Angkatan Udara Amerika terhadap Letnan Kelly Flinn.

Wanita cantik itu harus membayar mahal jenjang kariernya yang gemilang hanya karena dia berbohong! Pelajaran yang sebenarnya tidak harus terjadi bila saja sang wanita cantik cukup cerdas untuk dapat menahan diri. Penyesalan memang tidak ada artinya, tapi paling tidak dari pengalaman orang akan memperoleh atau memetik pelajaran darinya.

Seperti yang pernah dikatakan seorang bintang reality show Amerika Serikat, Nicole Polizzi: “I don’t have regrets, there are only lessons.You learn from them,and you become a better person!” Itulah sekelumit kisah tentang wanita cantik yang berbohong dan harus menanggung akibat cukup fatal dari kebohongannya sendiri.

Kebohongan yang kemudian ternyata mengakhiri kariernya sebagai pilot pembom B-52 wanita pertama Amerika Serikat. Dalam bukunya yangditulissetelahdia keluar dari Angkatan Udara tercantum salah satu pernyataan Kelly Flinn yang sangat mengundang simpati: “I fell in love with the wrong man.”

Bukunya yang berjudul Proud to Be diiklankan dengan kata-kata yang tidak kalah menarik. Disebutkan bahwa Kelly Flinn an extraordinary young woman, an extraordinary controversy. This is Kelly Flinn’s story–the one she couldn’t tell when she was in uniform. Kepribadian seseorang, lebih-lebih kepribadian seorang wanita cantik, ternyata memang tidak dapat diukur hanya dari penampilan fisik belaka. ●

Dengan rutan khusus milik KPK, agenda penegakan hukum kasus korupsi diharapkan tidak akan menghadapi banyak hambatan dan rintangan. Pertanyaannya, apakah dengan rutan yang dikelola KPK sendiri agenda penindakan kasus korupsi akan lebih efektif? Atau dengan bahasa lain, mungkinkah muncul efek jera apabila KPK sudah bisa menahan para tersangka korupsi di rutannya sendiri?

Meredam Efek Negatif

Barangkali dengan rutan yang dikelola dan dikendalikan langsung oleh KPK beberapa hal yang tidak diinginkan dapat dihindari. Salah satunya menghilangkan peluang bagi tersangka korupsi untuk menghirup udara bebas selama masa penahanan di mana hal itu sudah beberapa kali terjadi dalam kasus tersangka korupsi yang ditahan di rutan milik Polri.

Kontrol atas keluar-masuk para tersangka korupsi yang kasusnya ditangani KPK akan lebih maksimal. KPK juga dapat mengeliminasi kesempatan tersangka untuk berhubungan dengan pihak lain melalui alat komunikasi canggih seperti ponsel dan sejenisnya selama proses hukum sebagaimana kerap dilakukan ketika mereka dititipkan di tahanan milik Polri.

Kemungkinan praktik suap-menyuap antara petugas penjara dan tersangka atau pihak lain yang berkepentingan juga dapat dihindari jika KPK mengelola sendiri rumah tahanan tersebut. Salah satu hal yang terpenting, KPK dapat mengendalikan situasi apabila pada beberapa kasus korupsi yang melibatkan kekuatan ekonomi politik besar terjadi ancaman pembunuhan terhadap tersangka yang juga merupakan saksi kunci.

Rosalina Manulang, terpidana kasus Wisma Atlet, adalah contoh paling anyar pihak terkait kasus korupsi yang menerima ancaman pembunuhan.Sangat mungkin dalam kasus korupsi lain juga ada tersangka atau saksi kunci yang diteror, namun tidak diketahui oleh publik.

Lemahnya Politik Penegakan Hukum

Sebagaimana kita ketahui, tujuan dari penegakan hukum atas kasus korupsi adalah timbulnya efek jera.Efek jera diperlukan untuk menekan angka korupsi pada level yang minimum. Efek jera penting untuk mengontrol kejahatan korupsi supaya tidak berkembang menjadi tindak pidana yang bersifat sistemik. Penegakan hukum tanpa efek jera akan menciptakan situasi yang kondusif bagi pelakunya untuk terus korupsi.

Demikian pula, ongkos atau biaya untuk memberantas korupsi akan menjadi lebih mahal daripada hasil yang dicapai. Salah satu faktor yang dapat membuat orang berpikir dua kali untuk melakukan korupsi adalah ketika penegakan hukum dibuat tegas dan keras. Masalahnya, integritas penegak hukumlah yang justru membuat efek jera dalam penegakan hukum kasus korupsi menjadi lemah.

Keterlibatan aparat penegak hukum dalam berbagai praktik korupsi menjadikan fungsi penindakan menjadi tidak berjalan. Karena korupnya penegak hukum, berbagai kasus korupsi yang ditangani mereka bahkan sering berujung SP3, dipetieskan, atau bahkan berakhir ‘damai’. Kehadiran KPK selama ini diharapkan dapat menjadi pemicu perbaikan pada integritas penegak hukum secara umum sehingga proses hukum akan berjalan lebih efektif.

Tetapi, penegakan hukum KPK harus diakui belum maksimal. Terutama jika dilihat dari ratarata tingkat tuntutan yang diajukan jaksa KPK terhadap para terdakwa korupsi. Berkaca pada beberapa tuntutan kasus korupsi terakhir, tingkat tuntutan kasus korupsi jaksa KPK bahkan kian menurun.

Karena itu, tidak heran jika rata-rata putusan Pengadilan Tipikor atas kasus korupsi yang diajukan KPK hanya berkisar 4,4 tahun vonis penjara pada 2009 dan 2010. Membandingkan kasus kriminal (street crimes) lain seperti pencurian sandal jepit, pencurian buah cokelat, dan berbagai kejahatan jalanan yang dipicu oleh kemiskinan dan kelaparan, tuntutan dan vonis kasus korupsi terasa menyakitkan.

Dalam kasus Aal misalnya, ia dituntut oleh JPU lima tahun penjara gara-gara hanya mencuri sandal jepit milik seorang anggota Polri. Meskipun hakim pada akhirnya memutuskan untuk mengembalikan Aal yang masih anak-anak ke orang tuanya, cara pandang jaksa dalam melihat kejahatan atau tindak pidana terasa sangat tidak adil.

Karena dalam kasus pidana lain seperti kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi,JPU hanya memberikan tuntutan yang ringan.Misalnya terdakwa Amrun Daulay, anggota DPR dari Demokrat yang terlibat kasus korupsi saat dirinya menjabat sebagai Dirjen Bantuan dan Jaminan Sosial Depsos, yang hanya dituntut dua tahun enam bulan oleh jaksa KPK.

Pendek kata, kehadiran rutan milik KPK tidak akan banyak membawa angin segar bagi timbulnya efek jera kepada pelaku korupsi sepanjang KPK tidak melakukan perbaikan atas semua tuntutan terhadap terdakwa korupsi.Memaksimalkan tuntutan kepada terdakwa korupsi sebagaimana UU Tipikor telah atur bukanlah hal yang dilarang atau tabu.

Sebaliknya, itu sangat diharapkan untuk meningkatkan efek jera bagi para pelakunya. Jika Kementerian Hukum dan HAM harus berhadapan dengan ancaman interpelasi dari DPR gara-gara mencabut pemberian remisi bagi koruptor,

KPK seharusnya menjadi garda terdepan dalam mengunci semua peluang bagi pelaku korupsi untuk menikmati hasil kejahatannya dan memastikan mereka mendekam lebih lama di penjara.  ●