lautanopini.com

Blog

  • Mesuji dan Pelanggaran HAM

    Mesuji dan Pelanggaran HAM
    Irman Gusman, KETUA DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA (DPD RI)
    Sumber : SINDO, 20 Desember 2011
    Menjelang akhir 2011 ini kita semua digemparkan oleh berita tentang dugaan pembantaian terhadap warga di Kecamatan Mesuji, Sumatera Selatan dan Kabupaten Mesuji, Lampung yang disinyalir dilakukan oleh sebuah perusahaan perkebunan dengan menyewa beberapa preman dan melibatkan oknum polisi.
    Memang tragis kalau melihat video dan foto-foto pembantaian yang tersebar luas di internet.Ada unsur kejahatan kemanusiaan yang secara kasatmata mengiris nurani kita. Kok bisa ada sekelompok orang yang tega melakukan pembantaian seperti itu, yang dalam perspektif hukum dan agama tidak bisa dibenarkan dengan alasan apa pun? Beberapa hari lalu saya menerima kiriman video dan foto via Black Berry Messenger (BBM) dari seorang sahabat.Sangat tidak manusiawi. Begitu yang bisa kita katakan jika melihat video dan foto-foto pembantaian yang saat ini juga ramai dibicarakan di media sosial Twitter.

    Meskipun dugaan pembantaian tersebut belum mendapatkan kepastian, ini menjadi berita yang perlu diproses melalui investigasi fakta-fakta di lapangan dan harus mendapatkan kepastian hukum.Para korban yang saat ini sedang mengadukan kasus ini ke parlemen memerlukan kepastian.Tentu saja institusi penegak hukum harus mengambil tindakan untuk menindaklanjuti laporan warga karena dugaan pembantaian itu telah melanggar norma- norma hukum yang merugikan hak-hak warga secara material dan moril.

    Dalam banyak kasus konflik lahan antara warga dan perusahaan di beberapa daerah selalu tidak ada kepastian penyelesaian karena kurang tegasnya pendekatan hukum yang dilakukan institusi penegak hukum. Kerap kali persoalan diselesaikan dengan sekadar ganti rugi atau transaksi. Jarang ada penyelesaian hukum. Toh kalaupun ada pendekatan hukum, selalu pendekatannya tidak adil untuk membela para korban.

    Konflik Lahan

    Sebenarnya kita harus melihat konflik lahan antara warga dan perusahaan secara komprehensif. Ada tiga persoalan pokok yang merupakan sumber dari pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan perusahaan kepada masyarakat. Pertama, dalam pengembangan lahan yang dilakukan perusahaan, seringkali terjadi pelanggaran terhadap kepentingan ekonomi masyarakat. Bagi kebanyakan masyarakat di daerah, lahan merupakan sumber ekonomi sekaligus sumber kehidupan.

    Persoalannya, pengembangan lahan yang dilakukan perusahaan selalu bertabrakan dengan kepentingan ekonomi masyarakat. Kedua, metode komunikasi yang dilakukan dengan warga kebanyakan bersifat represif, memaksa, kurang dialogis.Pola komunikasi dua arah tidak terbangun sehingga tidak terjalin saling pengertian dan saling sepakat.Malah yang justru timbul kekerasan ketika tidak ada kata deal antara warga dan pemilik modal. Ketiga, penggunaan pihak ketiga oleh pemilik modal untuk menekan masyarakat melalui preman,oknum polisi,dan tentara.

    Pelibatan pihak ketiga merupakan cara pemilik modal menghindar dari tekanan masyarakat yang memperjuangkan hak-haknya. Tak ayal, kekerasan dan pembantaian pun terjadi manakala proses negosiasi buntu. Layakkah perusahaan melakukan itu kepada warga? Tentu saja tidak. Sebagai negara hukum, perusahaan memikul tanggung jawab hukum dan tanggung jawab sosial untuk melakukan aktivitas ekonomi dengan menghargai hak-hak masyarakat: hak ekonomi dan hak adat.

    Dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948,setiap orang atau badan atau institusi, termasuk negara, harus menghargai hak-hak setiap orang, meliputi hak untuk hidup, hak ekonomi, hak sosial budaya, hak pendidikan, hak politik, hak hukum, dan sebagainya. Pembantaian atas nama kepentingan modal jelas merupakan pelanggaran HAM berat. Dalam konteks inilah, sangat tidak dibenarkan dan tidak terpuji tindakan pembantaian warga Mesuji.

    Mempertanyakan Peran Negara

    Lalu di mana peran negara sehingga pembantaian seperti itu bisa terjadi? Di mana polisi? Di mana tentara? Bukankah tugas negara adalah melindungi masyarakat? Ini yang menjadi pertanyaan kita semua. Bagaimana mungkin negara tidak memainkan perannya untuk melindungi masyarakat.

    Dalam kasus seperti ini, negara tentu selalu dipersalahkan karena dianggap absen atau membiarkan pembantaian seperti itu terjadi.Negara tidak hadir untuk menyelesaikan konflik warga dan perusahaan melalui pendekatan hukum. Negara tidak menjalankan fungsi untuk menjembatani proses negosiasi warga dengan pemilik modal dalam konflik lahan. Justru yang terjadi adalah oknum aparatur negara memberikan beking kepada perusahaan. Ini memang ironis.Tapi, itulah kenyataan yang ada.

    Warga begitu lemah menghadapi raksasa- raksasa kapitalisme, para pemilik modal,yang justru bersekutu dengan aparatur negara untuk melakukan kejahatan kemanusiaan. Masyarakat menjadi korban dari praktik mafia kapitalisme yang menggunakan tangan oknum aparatur negara untuk menarik keuntungan dari tindakan pemaksaan kepentingan perusahaan. Padahal salah satu tujuan bernegara adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Ini jelas ditegaskan dalam Pembukaan UUD 1945.

    Untuk itu,tidak ada pilihan lain kecuali membongkar kasus ini sejelas-jelasnya agar menjadi terang benderang. Jangan ada lagi korban yang tidak mendapatkan keadilan hukum. Dan negara harus mengambil hikmah dan pelajaran agar pembantaian seperti ini tidak lagi terulang karena ini jelas kejahatan HAM berat. Semoga kasus ini cepat selesai dengan pendekatan hukum agar para korban mendapatkan keadilan. ●  

  • Pro-Kontra Interpelasi Moratorium Remisi

    Pro-Kontra Interpelasi Moratorium Remisi
    Rusmin Effendi, TENAGA AHLI DPR RI
    Sumber : SUARA KARYA, 20 Desember 2011
    Pro kontra pengajuan hak interpelasi yang digulirkan tujuh fraksi di DPR (Golkar, PDIP, PKS, PAN, PPP, Gerindra, dan Hanura) tentang kebijakan moratorium remisi, pembebasan bersyarat dan asimilasi terhadap narapidana korupsi dan terorisme mendapat perlawanan serius, khususnya Partai Demokrat dan ICW, LSM pegiat anti korupsi. Bahkan, penentang hak interpelasi pun berhasil menggiring opini publik dengan cara mempersepsikan lembaga wakil rakyat sebagai “pembela” para koruptor. Dalam konteks ini, semua pihak harus bersikap dewasa dan memahami hakikat pengajuan hak interpelasi yang merupakan hak konstitusional setiap anggota DPR dengan tujuan meminta keterangan pemerintah mengenai kebijakan yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Apalagi, argumentasi fraksi-fraksi yang menjadi inisiator interpelasi hanya mempertanyakan bagaimana perintah lisan dari Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana bisa menjadi dasar hukum dari sebuah kebijakan negara untuk melakukan moratorium remisi.
    Sekalipun kata moratorium kemudian dianulir dengan istilah “pengetatan,” tentu saja apa yang dilontarkan Denny Indrayana bukan sekedar slip of the tongue, tapi membuktikan kepada publik seorang pakar hukum tidak memahami persoalan secara komprehensif.
    Tidaklah mengherankan dalam rapat kerja Komisi III DPR dengan Menkum HAM, beberapa waktu lalu telah memancing emosional para wakil rakyat yang mempersoalkan kebijakan tersebut, apalagi sikap dan perilaku kurang santun dan nyeleneh Deny Indrayana berbuntut pada “pengusiran.” Bahkan, tanpa perasaan bersalah, Menkum HAM tetap keukeh mempertahankan kebijakan pengetatan remisi yang tidak memiliki landasan hukum yang jelas. Karena itu, dapat dipahami kebijakan moratorium remisi atas dasar perintah lisan pejabat negera merupakan bukti betapa bobroknya birokrasi dan administrasi pemerintahan, apalagi kebijakan itu dapat dikatagorikan pelanggaran HAM berat.
    Selain itu, kebijakan moratorium remisi dapat ditafsirkan sudah menjadi by design yang sengaja dilakukan pemerintah, seperti perintah penangkapan 26 para mantan anggota DPR yang terlibat suap pemilihan Deputi Gubernur BI.
    Berdasarkan fenomena tersebut, dapat dipahami fakta-fakta kebobrokan yang dilakukan Menkum HAM terhadap moratorium remisi antara lain. Pertama, pengakuan Menkum HAM bahwa surat edaran Dirjen Pemasyarakatan No. PAS-HM.01.02-42 tertanggal 31 Oktober 2011 tentang Moratorium Pemberian Hak Narapidana Tindak Pidana Korupsi dan Terorisme dibuat tanpa melalui Keputusan Menteri (Kepmen) sebagai dasar hukum. 
    Kebijakan tersebut justru membatalkan SK Menkum HAM Patrialis Akbar tertanggal 23 Oktober yang berisi pemberian remisi dan pembebasan bersyarat terhadap 102 narapidana. Baru kemudian kebijakan moratorium diberlakukan melalui SK Menkum HAM pada 16 November 2011.
    Kedua, poin ketiga surat edaran memerintahkan kepada Kepala UPT Pemasyarakatan untuk tidak melanjutkan usulan atau memberikan remisi khusus Natal tahun 2011 bagi narapidana tindak pidana korupsi dan terorisme.
    Kebijakan ini bukan saja terkesan diskriminatif terhadap salah satu agama, tapi juga melanggar Konvesi Anti Korupsi PBB Pasal 30 butir 5 UN CAC 2003 (dirativikasi Indonesia melalui UU No.7/2006) yang mewajibkan Indonesia melaksanakan remisi dan pembebasan bersyarat.
    Ketiga, terjadi politisasi hukum yang dilakukan Presiden SBY untuk memberlakukan kebijakan itu tanpa melalui prosedur sebagaimana lazimnya hierarki perundang-undangan. Bahkan, pemerintahan SBY seringkali menabrak peraturan perundang-undangan seperti dalam kasus “kursi haram” pengangkatan Denny Indrayana yang tidak memenuhi persyaratan administrasi dengan menerbitkan Peraturan Presiden No. 76 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara yang diterbitkan pada 13 Oktober 2011 lalu.
    Untuk mengakhiri debat kusir kebijakan moratorium remisi, ada baiknya Kementerian Hukum dan HAM melakukan kajian dan usulan revisi UU No. 12/1995 tentang Pemasyarakatan serta PP 28/2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 32/1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Paling tidak, ada payung hukum yang jelas untuk melaksanakan kebijakan, bukan sekedar perintah lisan dan beretorika tanpa dasar hukum yang jelas. Kasus moratorium ini semakin membuktikan kepada publik betapa lebay-nya peraturan yang dibuat pemerintah serta melakukan kriminalisasi hukum dan pelanggaran HAM terhadap hak-hak warga negara.
    UU No.12/1995 tentang Pemasyarakatan, Pasal 14 menyebutkan; salah satu hak terpidana adalah mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi). Bagi terpidana korupsi berlaku ketentuan khusus. Kemudian secara teknis dalam Pasal 34 ayat 3 PP 28/2006 mengatur bahwa remisi baru dapat diberikan setelah menjalani 1/3 (satu per tiga) masa hukuman pidana. Ketentuan ini juga berlaku bagi terpidana kasus teroris, narkotik, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat dan kejahatan transnasional terorganisir lainnya.
    Berdasarkan ketentuan diatas, PP 28/2006 telah merinci secara ketat persyaratan yang diperlukan, sehingga tidak perlu lagi ada pengetatan. Secara otomatis pemerintah tetap memiliki kewenangan apakah akan memberikan remisi atau tidak. Apalagi mereka yang terkena kasus korupsi tidaklah dapat disamakan dengan terpidana kriminal. Perbuatan korupsi dianggap sebagai kejahatan kriminal luar biasa (extraordinary crime). ●  

  • Dunia Milik Kita, tetapi dengan Syarat

    LAPORAN AKHIR TAHUN 2011 INTERNASIONAL
    Dunia Milik Kita, tetapi dengan Syarat
    Sumber : KOMPAS, 19 Desember 2011
    Masih ingat betapa keadaan Indonesia kacau menjelang tahun 1998 dan setelahnya? Demonstrasi ala Arab Springs yang fatal hingga kejatuhan rezim atau dinasti telah kita alami. Aksi protes ala warga Yunani karena krisis ekonomi juga sudah kita jalani lebih dari 10 tahun lalu.
    Banggalah menjadi Indonesia yang melewati semua itu. Kita relatif berhasil melewati annus horribilis seperti diingatkan Prof Dr Anwar Nasution jauh-jauh hari sebelum 1998.
    Kesalahan dan pelajaran masa lalu Indonesia ternyata tidak ditangkap sejumlah rezim atau dinasti di dunia. Dana Moneter Internasional dengan pimpinan yang didominasi think tank Eropa tak juga berhasil menyehatkan zona euro dan kini menjadi penyebab kemerosotan ekonomi global.
    Muncullah aksi protes dan kesengsaraan yang tampaknya belum berakhir hingga tahun 2012 dan membuat kantor berita Reuters menyebutkan bahwa 2011 sebagai annus horribilis. Hampir tidak ada berita menyenangkan selain perkawinan aristokrat Pangeran William dan Kate Middleton dari Inggris.
    Hiburan lain adalah dukungan warga yang menginginkan dan mendoakan Presiden Argentina Cristina Fernandez agar terus berkuasa. Sang janda pemimpin ini begitu memesona warga, kontras dengan dunia Arab.
    Selebihnya, keadaan sepanjang tahun 2011 adalah annus horribilis global yang lain. Gempa yang menyebabkan tsunami di Jepang pada Maret 2011 menambah kesesakan global karena mengganggu produksi otomotif global. Banjir selama tiga bulan di Thailand juga melumpuhkan sektor ekonomi.
    Ledakan bom di Pakistan dan Afganistan, meski Osama bin Laden telah dapat ”diamankan”, juga menambah mosaik-mosaik hitam dunia. Kepergian Amerika Serikat (AS) dari Irak tidak menjamin Irak nyaman. Bahkan, kepergian AS dikhawatirkan akan membuat Iran ingin unjuk gigi menjadi salah satu pemain paling disegani di kawasan. Ini jelas tidak didiamkan para pemikir geopolitik Barat, yang tidak ingin Iran mendominasi.
    Kegamangan
    Apakah annus horribilis lain juga akan muncul pada tahun 2012? Dari segi ekonomi, tidak ada jaminan. Kanselir Jerman Angela Merkel memperingatkan, dibutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menyehatkan zona euro jika benar-benar bisa disehatkan.
    Ekonom Harvard, Martin Feldstein, bahkan meramalkan dengan pasti kejatuhan zona euro. Feldstein dengan yakin mengatakan, zona euro tak akan bertahan dengan bentuknya sekarang walaupun euro ingin dipertahankan.
    Arab dengan aksi protes yang terus berlanjut di Suriah, dan selanjutnya mungkin di Iran, rasanya tidak bisa dijamin untuk selesai.
    Kewaspadaan harus menjadi dasar pemikiran elite dan rakyat Indonesia agar tahun 2012 tidak menjadi ajang utama annus horribilis.
    Ada potensi besar untuk menghindari itu. Ada faktor eksternal yang memungkinkan Indonesia tampil sebagai negara harapan dunia, bahkan pilar dunia, setidaknya secara ekonomi.
    Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia Julian Wilson dan Duta Besar Jerman untuk Indonesia Dr Norbert Baas melihat potensi Indonesia sebagai penyangga kekuatan ekonomi global. Pasar yang berkembang dan generasi baby boomers Asia menjadi dasar penggerak ekonomi dunia.
    Ini menjadi faktor eksternal kondusif bagi Indonesia. Hal ini juga terlihat dari kejayaan BRIC, yang kini menjadi BRICS, simbol kejayaan baru dunia secara ekonomi dan juga ke depan mungkin secara geopolitik yang melibatkan Brasil, Rusia, India, China, serta Afrika Selatan.
    Perkiraan National Intelligence Council, AS, belum mencabut Indonesia dalam ramalannya sebagai salah satu superpower pada masa depan. Faktor demografi dengan keberadaan penduduk berusia muda menjadi penguat perekonomian.
    Kebangkitan Asia, yang disebutkan langsung oleh Direktur Utama Bank Pembangunan Asia Haruhiko Kuroda, memperkuat gelindingan bola salju perekonomian Asia dan Indonesia.
    ASEAN, dengan kasus Myanmar yang menjadi faktor pengganggu, tampaknya memperkuat faktor eksternal. Keberadaan Aung San Suu Kyi yang didukung Barat dan kesediaan Suu Kyi mendorong kemajuan Myanmar dengan menghindari kekerasan semakin memperkuat ASEAN.
    Profesor Dr Kishore Mahbubani dari National University of Singapore juga menuliskan itu dalam bukunya, The New Asian Hemisphere.
    Relatif paripurna faktor eksternal yang bisa memajukan Indonesia dan menghindari Indonesia menjadi salah satu ajang annus horribilis 2012.
    Kepemimpinan
    Tidak semua itu otomatis menjadi faktor eksternal positif bagi Indonesia ke depan. Ada syarat-syarat yang harus dilakukan. Salah satunya adalah memenuhi program MDGs (Tujuan-tujuan Pembangunan Milenium) dari PBB, yang jauh dari target.
    Good governance menjadi syarat lain yang harus diperbaiki, bukan malah menghasilkan lagi fenomena Gayus, Nazaruddin, dan kasus Bank Century.
    Bagaimana mencegah itu semua? Faktor kualitas kepemimpinan menjadi penentu. General Electric, yang bertumbuh baik di bawah Jack Welch, menunjukkan peran dahsyat kepemimpinan. Kepemimpinan ala Mahathir Mohamad, yang sejak kecil bermimpi menjadikan Malaysia maju, layak ditiru.
    Terlalu sayang jika semua potensi ini tidak dimanfaatkan. Terlalu sayang jika Indonesia tidak berhasil mengangkat dirinya. Terlalu sayang jika Indonesia tetap menjadi ajang eksploitasi perusahaan-perusahaan tambang AS. Adalah hal menyakitkan jika Indonesia tidak beranjak dan menjadi bulan-bulanan kapal patroli Malaysia, yang berani menangkap aparat Indonesia di perairan sendiri.
    Dengan Indonesia yang kuat dan segala beban bencana yang tampaknya akan muncul di Indonesia, derita ratusan juta warga masih miskin relatif bisa diringankan.●                 (simon saragih)
     
     

  • Bahaya Terorisme Pasca-Osama

    LAPORAN AKHIR TAHUN 2011 INTERNASIONAL
    Bahaya Terorisme Pasca-Osama
    Sumber : KOMPAS, 19 Desember 2011
    Tokoh teroris paling dicari, Osama bin Laden, tewas dalam sebuah operasi militer AS di kota Abbottabad, Pakistan, awal Mei 2011, tapi tidak berarti ancaman teroris melemah. Banyak pakar mengatakan, jaringan teroris sedang menyusun strategi baru sehingga masih menjadi ancaman yang berbahaya bagi dunia, tidak terkecuali di Indonesia.
    Aksi-aksi teror, atau terorisme, bukanlah hal baru. Serangan terkoordinasi yang bertujuan membangkitkan perasaan teror, suasana panik, terhadap masyarakat sudah terjadi sejak lama. Meski demikian, terorisme menjadi lebih aktual sejak muncul serangan ke World Trade Center di New York, AS, pada 11 September 2001.
    Nama Osama bin Laden semakin populer pascatragedi nine eleven yang menewaskan lebih dari 3.000 orang tersebut. Sejak itu, semua negara di dunia berada dalam posisi siaga tinggi, termasuk negara-negara yang mayoritas penduduknya mungkin diam-diam ”mensyukuri” serangan yang menyasar ke ”negeri adidaya” itu.
    Sejak itu pula, perburuan terhadap Osama dan upaya memberangus basis-basis jaringan teroris Al Qaeda pimpinan Osama diproklamasikan oleh AS. Bekerja sama dengan para sekutunya, AS mengerahkan pasukan dan seluruh logistik perangnya ke Afganistan, lalu merambat ke Irak, Iran, dan Pakistan pun dijadikan basisnya.
    Hampir 10 tahun kemudian, tepatnya 1 Mei 2011 waktu AS, Presiden Barack Obama mengumumkan bahwa pemimpin jaringan teroris Al Qaeda itu sudah tewas. Osama tewas dalam sebuah operasi khusus pasukan elite Navy SEAL, AS, di Abbottabad. Sebagian besar tentara AS berpesta pora setelah mengetahui Osama tewas.
    Kita tidak perlu mempersoalkan bagaimana Osama tewas. Bagaimana Osama muncul, apakah jaringannya sudah mati dan sudah amankah kita dari terorisme, adalah gugatan yang lebih aktual untuk disikapi. Mungkinkah dunia bisa aman dari terorisme, jaringan internasional yang tertata itu?
    Osama, bernama lengkap Usamah bin Muhammad bin Awwad bin Ladin, berasal dari keluarga petani miskin Yaman, negeri paling miskin di Arab, yang kini masih bergolak. Dia mulai membangun jaringan komunikasinya pada 1979 ketika ia tiba di Afganistan dari Arab Saudi, negeri keduanya.
    Di Afganistan dia bergabung dalam milisi perang kaum mujahidin yang berperang melawan invasi Uni Soviet. Menurut analis Timur Tengah, Hazhir Teimourian, jihad melawan Uni Soviet ini didukung dana AS, mendapat restu Arab Saudi dan Pakistan, dan dia pun mendapat pelatihan keamanan dari CIA.
    Osama pun mendirikan Maktab al-Khidimat yang merekrut pejuang dari seluruh dunia dan mengimpor peralatan untuk membantu perlawanan Afganistan melawan Soviet. Setelah penarikan Soviet, ”the Arab Afghans”, sebutan terhadap faksi Osama, berbalik menyerang AS dan sekutunya di Timur Tengah. Tahun 1988-1989 Osama mendirikan Al Qaeda yang berarti fondasi.
    Osama kembali ke Arab Saudi untuk bekerja di bisnis konstruksi keluarga, namun diusir pada 1991 karena kegiatan antipemerintah di sana. Osama lalu menghabiskan lima tahun berikutnya di Sudan hingga tekanan AS mendorong Sudan untuk mengusirnya, dan dia akhirnya kembali ke Afganistan.
    Jauh sebelum serangan 11 September 2001, Osama terlibat dalam tiga rangkaian serangan mematikan, yakni bom WTC tahun 1993, pembunuhan terhadap 19 tentara AS di Arab Saudi tahun 1996, dan bom di Kenya dan Tanzania pada 1998.
    Perburuan terhadap Osama pun dilakukan sejak September 2001, pasca-serangan di WTC dan Pentagon, AS, yang menewaskan lebih dari 3.000 orang. AS menegaskan, Osama adalah ”sponsor paling signifikan bagi aktivis ekstremis di dunia”.
    Apakah jaringan terorisme yang dibangun Osama telah melemah? Tidak ada bukti kuat yang menunjukkan bahwa jaringan terorisme telah mati. Salah satu sayap Al Qaeda paling kuat saat ini berada di Tanduk Afrika, yakni Al Shabaab.
    Boko Haram yang berbasis di Nigeria, Afrika Barat, terkait dengan Maghreb Islam, cabang Al Qaeda di Afrika Utara dan Al Shabaab. Boko Haram: The Emerging Jihadist Threat in West Africa-Ideology, Anti-Defamation League, December 12 2011 menyebutkan, petinggi Boko Haram mengindikasikan secara terbuka: mereka menganut ideologi Al Qaeda.
    Jemaah Islamiah (JI) yang bergerak di Asia Tenggara masih perlu diwaspadai. Indonesia belakangan ini beberapa kali menangkap dan memenjarakan tersangka teroris JI. Sama seperti di aktivis Al Shabaab dan Boko Haram, aktivis JI pun telah mengubah target serangan ke simbol-simbol pemerintah. Mungkin juga kini mereka ”surut” untuk merancang strategi baru. ● (PASCAL S BIN SAJU)
     
     

  • Dari Tunisia ke Mesir

    LAPORAN AKHIR TAHUN 2011 INTERNASIONAL
    Dari Tunisia ke Mesir
    Sumber : KOMPAS, 19 Desember 2011
    Siang itu, 23 Januari 2011, Kompas menginjakkan kaki di Bandar Udara Internasional Carthage di Tunisia.
    Sebuah negeri Arab yang kira-kira baru sepekan sebelumnya gerakan aksi unjuk rasa rakyatnya berhasil menumbangkan salah satu rezim diktator di dunia Arab, yaitu Presiden Zine al-Abidine Ben Ali. Tunisia, negara Arab kecil di Afrika Utara dengan penduduk hanya sekitar 10 juta jiwa, di luar dugaan menggores sejarah besar. Dari sanalah mata rantai aksi unjuk rasa rakyat Arab, yang kemudian dikenal dengan sebutan ”musim semi Arab”, terangkai dan segera ibarat sambung-menyambung dari Tunisia ke Mesir, lalu Libya, Yaman, dan Suriah.
    Satu per satu pemimpin Arab yang memiliki nama besar bertumbangan: Presiden Tunisia Ben Ali, Presiden Mesir Hosni Mubarak, pemimpin Libya, Moammar Khadafy, dan Presiden Yaman Ali Abdullah Saleh. Presiden Suriah Bashar al-Assad hanya menunggu waktu. Sebagian negara Arab monarki, seperti Maroko dan Bahrain, juga tak luput dari terjangan angin musim semi Arab itu. Raja Maroko Mohammed VI terpaksa melakukan amandemen konstitusi yang memberi kekuasaan lebih besar ke pemerintah sipil.
    Musim semi Arab itu tak hanya mengubah kepemimpinan di sejumlah negara Arab saat ini, tetapi juga menggeser pola hubungan dan persepsi Barat terhadap dunia Arab. Dunia Barat, yang semula penuh prasangka terhadap kekuatan politik islamis, kini mulai bersedia berkomunikasi dengan berbagai kekuatan politik islamis di dunia Arab. Barat menyambut baik pula hasil pemilu pascarevolusi di Tunisia, Maroko, dan Mesir yang dimenangi kubu islamis.
    Kajian bersama Kementerian Luar Negeri AS, Komisi Hubungan Luar Negeri Kongres, dan Dewan Keamanan Nasional AS pada Juli lalu menegaskan, kemaslahatan AS adalah membuka dialog dengan kubu islamis di dunia Arab, khususnya Ikhwanul Muslimin di Mesir, seiring dengan gelombang revolusi saat ini.
    Penasihat presiden AS urusan teroris, Bruce Riedel, kepada harian terbesar Mesir, Al Ahram, juga menegaskan, tak mungkin AS kini mengabaikan Ikhwanul. Berbagai kajian Barat menyimpulkan, musim semi Arab yang berhasil menumbangkan sejumlah rezim nasionalis diktator tak lebih dari semacam peralihan kekuasaan di dunia Arab dari kubu nasionalis sekuler yang berbaju militer ke gerakan Islam politik. Musim semi Arab yang menggegerkan dunia itu dipicu sebuah peristiwa kecil yang sangat bernuansa lokal, yaitu kasus pedagang asongan Mohamed Bouazizi yang bunuh diri dengan membakar diri, 17 Desember 2010, di Provinsi Sidi Bouzid (265 km arah selatan kota Tunis).
    Bouazizi nekat bunuh diri ketika polisi menyita dagangannya berupa buah-buahan dan sayur-sayuran yang menjadi satu-satunya gantungan hidupnya. Kasus itu tampak sederhana di permukaan, tetapi hakikatnya mengusung pesan permasalahan inti dunia Arab, yaitu sebuah fenomena penindasan rakyat kecil oleh rezim tirani. Kasus itu pun langsung menggerakkan hati nurani rakyat untuk segera bangkit melawan rezim, tidak hanya di seantero Tunisia, tetapi cepat menjalar ke negara-negara Arab lain.
    Rakyat Tunisia ternyata berhasil merontokkan rezim Ben Ali dalam tempo kurang dari sebulan atau persisnya 28 hari dari peristiwa bunuh diri itu. Jalan Habib Bourguiba di jantung kota Tunis segera pula menjadi saksi rakyat Tunisia bebas berteriak, mengeluarkan pendapat, dan bahkan mencaci maki pemerintah. Rakyat Tunisia seperti keluar dari penjara.
    Menginspirasi Mesir
    Belum lagi rakyat Tunisia selesai menikmati euforia kebebasan yang baru mereka peroleh, rakyat Mesir segera seperti terinspirasi rakyat Tunisia. Mereka langsung bangkit pula melawan rezim otoriter Mubarak yang dimulai 25 Januari 2011. Gerakan itu kemudian dikenal dengan revolusi 25 Januari. Ketika tiba di Kairo dari Tunisia, 28 Januari 2011, Kompas langsung melihat pemandangan sangat mengejutkan di Alun-alun Tahrir di jantung kota Kairo. Alun-alun ini berubah jadi mimbar bebas bagi rakyat Mesir, tak ubahnya Jalan Habib Bourguiba di Tunis.
    Asumsi yang segera terpetik dalam benak, rezim Mubarak secara de facto sudah jatuh dan kejatuhannya secara resmi tinggal menunggu waktu. Para pemuda Mesir saat itu sudah menguasai kota Kairo, khususnya Alun-alun Tahrir. Mubarak pun mulai merasa terjepit dan kehilangan kendali. Ia lalu meminta bantuan militer mengembalikan keamanan. Namun, militer secara mengejutkan akhirnya juga memihak rakyat melalui pernyataan-pernyataan pers yang menyatakan memahami tuntutan rakyat saat itu.
    Rezim Mubarak tampak makin lunglai karena telah kehilangan sandaran utamanya, yaitu militer. Akhirnya Wakil Presiden Mesir Omar Sulaiman pada 11 Februari 2011 mengumumkan, Mubarak menyerahkan kekuasaan kepada Dewan Agung Militer. Perjuangan para pemuda Mesir pun berhasil menumbangkan rezim Mubarak dalam kurun waktu hanya 18 hari.
    Hanya berselang beberapa hari dari kejatuhan Mubarak, aksi gerakan menumbangkan pemimpin Libya, Moammar Khadafy, segera dimulai pula. Gerakan anti-Khadafy bermula dari kota Benghazi, Libya timur, 15 Februari 2011. Berselang dua hari setelah itu, 17 Februari 2011, kota Benghazi jatuh ke tangan kaum pemuda revolusioner Libya secara penuh. Ini kemudian disebut revolusi 17 Februari.
    Jatuhnya Benghazi ibarat kekuatan magnet yang segera memengaruhi kota-kota lain di Libya. Satu per satu kota jatuh ke tangan kaum pemuda revolusioner, seperti Tobruk, Derna, Ajdabiya, dan Bayda di Libya timur. Menyusul kemudian kota-kota di Libya barat seperti Misrata, Zawiya, dan kawasan gunung Nafusa yang dihuni mayoritas etnis Berber.
    Revolusi Libya kemudian segera beralih dari gerakan damai ke konflik bersenjata antara kaum revolusioner dan loyalis Khadafy. Ini mendorong campur tangan NATO lewat resolusi Dewan Keamanan PBB No 1973 yang turun 17 Maret 2011. Resolusi ini menegaskan diterapkannya zona larangan terbang di atas teritorial udara Libya untuk misi perlindungan warga sipil. Campur tangan ini lambat laun mengubah perimbangan kekuatan militer di Libya. Loyalis Khadafy yang semula di atas angin secara militer mulai terdesak dan akhirnya kota Tripoli jatuh ke tangan pasukan oposisi, akhir Agustus. 
    Puncak keberhasilan revolusi Libya adalah tatkala mereka berhasil menangkap Khadafy di Sirte, akhir Oktober lalu, dan lalu membunuhnya.
    Yaman dan Suriah
    Presiden Yaman Ali Abdullah Saleh akhirnya juga bersedia menandatangani proposal damai GCC (negara-negara Arab Teluk) di Riyadh, Arab Saudi, akhir November, setelah mendapat tekanan gelombang rakyatnya dan masyarakat internasional. Proposal damai itu menegaskan, Abdullah Saleh harus menyerahkan kekuasaan kepada wakil presiden.
    Adapun gelombang revolusi Suriah untuk menumbangkan rezim Bashar al-Assad dimulai dari Masjid Umawi, pusat kota Damaskus, 15 Maret 2011. Saat itu, ratusan pengunjuk rasa keluar dari masjid bersejarah ini dengan berteriak-teriak menuntut kebebasan. Pada jejaring sosial Facebook milik aktivis Suriah yang beredar tertulis status ”revolusi Suriah melawan rezim Bashar Assad tahun 2011”. Para aktivis mengklaim memiliki 40.000 anggota dalam jejaring sosial itu. Gerakan anti-Assad juga cepat menjalar ke kota lain, seperti Daraa, Hama, Homs, Latikia, Aleppo, dan wilayah pedesaan di Suriah. Revolusi Suriah hingga kini terus berlanjut dan bahkan semakin berdarah. ●  (Musthafa Abd Rahman)
     

  • Teguran Keras Pemanasan Global

    LAPORAN AKHIR TAHUN 2011 INTERNASIONAL
    Teguran Keras Pemanasan Global
    Sumber : KOMPAS, 19 Desember 2011
    Tahun ini alam memberikan peringatan yang sangat keras kepada dunia. Rentetan bencana dengan skala luar biasa terjadi di berbagai penjuru dunia hampir sepanjang tahun.
    Tiga gempa besar mengguncang sejumlah negara tahun ini. Gempa berkekuatan 6,3 skala Richter mengusik ketenangan hidup di Christchurch, Selandia Baru, pada 22 Februari. Tak kurang dari 176 orang tewas dalam bencana tersebut.
    Lalu, pada 11 Maret, gempa 9,0 skala Richter mengguncang pantai timur laut Jepang, menimbulkan tsunami raksasa yang memorakporandakan kota-kota di pesisir. Data terakhir hingga September 2011 menyebutkan, bencana itu menyebabkan 15.841 orang tewas, 5.890 orang terluka, dan 3.490 orang masih hilang.
    Selain itu, gempa juga memicu bencana nuklir terburuk setelah Chernobyl setelah tiga dari enam reaktor nuklir di PLTN Fukushima Daiichi meleleh. Belum lagi dampak terhadap ekonomi setelah rantai produksi industri otomotif, elektronik, dan beberapa industri berat terputus.
    Menjelang musim dingin di belahan bumi utara, gempa 7,1 skala Richter mengguncang Provinsi Van di Turki timur. Selain menewaskan 604 orang dan melukai 4.152 orang, gempa itu meluluhlantakkan tak kurang dari 6.000 bangunan, membuat sekitar 60.000 warga harus menghabiskan musim dingin tahun ini di tenda-tenda darurat.
    Dampak Bencana
    Di luar bencana yang sifatnya tektonik dan vulkanik itu, tahun 2011 juga dipenuhi dengan bencana besar yang terkait dengan cuaca ekstrem. Dimulai dari banjir besar di Australia pada Januari, gelombang tornado di AS pada akhir April, kekeringan dan kelaparan di Afrika Timur pada Juli, taifun di Filipina pada awal Oktober, badai salju ”salah musim” di AS pada akhir Oktober, hingga banjir besar Thailand yang melanda sejak Juli hingga November.
    Bencana-bencana ini menimbulkan korban dan kerugian yang tak sedikit dan mencatat sejumlah ”rekor” baru. Banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Rio de Janeiro, Brasil, pertengahan Januari lalu, merenggut nyawa sedikitnya 903 orang. Bencana ini disebut-sebut sebagai bencana cuaca terburuk dalam sejarah Brasil.
    Banjir di Queensland, Australia, yang menewaskan 35 orang dan menimbulkan kerugian hingga 1 miliar dollar Australia (Rp 8,9 triliun), dinyatakan sebagai banjir terburuk dalam 50 tahun terakhir. Demikian juga banjir di Thailand, yang menghilangkan nyawa lebih dari 600 orang dan menelan kerugian sekitar 45 miliar dollar AS.
    Dampak bencana pun tak berhenti sampai saat air sudah surut atau gempa susulan sudah berlalu. Di dunia yang telah menyatu saat ini, satu kejadian di negara tertentu bisa seketika berpengaruh terhadap negara yang jauh dari pusat bencana.
    Gempa di Jepang, misalnya, membuat industri mobil di hampir seluruh dunia terganggu karena pabrik pembuat beberapa komponen vital otomotif ikut rusak atau tutup akibat gempa dan tsunami. Beberapa negara pun mulai memikirkan sumber pasokan komponen alternatif di luar Jepang.
    Demikian juga banjir besar di Thailand, yang menghentikan produksi pabrik-pabrik otomotif dan elektronik dari Jepang, seperti Honda, Toyota, dan Nikon. Menyadari fakta bahwa investasi mereka di negara itu bisa terancam sewaktu-waktu, beberapa perusahaan Jepang dikabarkan mulai berpikir mencari negara lain untuk membangun pabrik.
    Banjir di Australia memaksa beberapa raksasa pertambangan batubara berhenti berproduksi dan jalur ekspor terputus. Australia adalah negara pengekspor terbesar batubara kokas dan terbesar kedua batubara termal sehingga penghentian produksi dan ekspor ini membuat beberapa negara mulai mencari alternatif sumber batubara baru.
    Dinamika hubungan internasional dan relasi antarnegara pun berubah. Jika berlangsung terus-menerus, bencana-bencana berskala sebesar ini bukan tak mungkin akan mengubah peta geopolitik dunia.
    Dampak Perubahan Iklim
    Apa penyebab berbagai bencana alam yang jumlahnya makin banyak, makin merata, dengan skala yang makin besar, dan kedatangannya makin sukar diprediksi itu?
    Para ilmuwan berpendapat, semua bencana akibat cuaca ekstrem adalah dampak tak terbantahkan dari perubahan iklim akibat pemanasan global. ”(Cuaca) ekstrem ini adalah aspek paling kentara dari perubahan iklim. Saya pikir masyarakat menyadari itu,” tutur Jerry Meehl, ilmuwan senior dari Pusat Riset Atmosfer Nasional AS, seperti dikutip Associated Press.
    Kenaikan suhu udara memicu penguapan air yang tinggi yang menyebabkan jumlah uap air di udara makin banyak. Suhu panas juga menambah jumlah energi pada sistem cuaca sehingga meningkatkan kemungkinan curah hujan yang tinggi dan dinamika pembentukan badai dan topan. ●  (dahono fitrianto)

  • Ketika ASEAN Menyelesaikan PR-nya

    Kiprah organisasi negara kawasan Asia Tenggara, ASEAN, sepanjang tahun 2011—bersamaan ketika giliran Indonesia mengetuainya—boleh dibilang lumayan ”oke punya”.

    Sejumlah ”pekerjaan rumah”, yang dalam beberapa tahun terakhir sempat dibiarkan menumpuk dan terabaikan, bisa dibilang beres dikerjakan walau belum bisa sepenuhnya disebut kelar.

    Sebut saja kebuntuan seputar pembahasan tata cara berperilaku dan kode etik antarnegara anggota ASEAN dan China di kawasan perairan Laut China Selatan. Selain itu, juga terkait upaya ASEAN mengegolkan penerimaan traktat kawasan bebas senjata nuklir Asia Tenggara (SEANWFZ) dalam bentuk protokol untuk ditandatangani negara-negara pemilik senjata nuklir (P5).

    Belum lagi persoalan urgen dan mendasar lain, sebutlah masalah yang terkait upaya penuntasan konflik akibat sengketa wilayah perbatasan, yang memang kerap terjadi antarnegara anggota ASEAN sendiri. Belakangan konflik perbatasan memang sempat seru terjadi antara Thailand dan Kamboja.

    Insiden tembak-menembak antarmiliter kedua negara terjadi di sekitar kawasan situs bersejarah Candi Preah Vihear. Sejumlah korban jiwa berjatuhan dari kedua belah pihak.
    Salah satu pihak bertikai, Kamboja, beberapa kali mencoba membawa isu sengketa itu ke tingkat internasional. Namun, beberapa kali pula, baik Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) maupun Mahkamah Internasional (ICJ), mengembalikan masalah itu agar cukup diselesaikan di level ASEAN.

    Hal itu kemudian dianggap menjadi semacam peneguhan dan pengakuan terhadap peran dan keberadaan ASEAN, termasuk dalam menangani konflik yang terjadi antarnegara anggotanya sendiri.

    Sementara itu, terkait pencapaian ASEAN seputar isu Laut China Selatan, dalam pertemuan antarmenteri luar negeri ke-44 ASEAN di Nusa Dua, Bali, pertengahan Juli 2011, baik China maupun ASEAN akhirnya menyepakati garis panduan (guidelines) deklarasi berperilaku (DOC) di perairan itu,

    Kesepakatan dicapai setelah sekitar enam tahun terakhir pembahasan tentang garis panduan itu menggantung dan hampir menemui jalan buntu. Kebuntuan itu juga berpengaruh pada kepastian untuk memulai pembahasan kode etik berperilaku (COC) Laut China Selatan.

    Akibat ketiadaan DOC dan COC, semua pihak yang terlibat tidak punya aturan jelas yang bisa dijadikan pegangan bersama, terutama jika antarnegara terkait ingin menggelar kerja sama di wilayah perairan itu.

    Sengketa Perbatasan

    Insiden akibat sengketa perbatasan memang kerap dan rentan terjadi antarnegara pengklaim (claimant states). Sengketa terjadi dan beberapa kali memanas pasca-klaim sepihak China atas seluruh wilayah Laut China Selatan. Selain berbenturan dengan Taiwan, klaim China juga memicu ketegangan dengan empat negara anggota ASEAN: Malaysia, Brunei, Filipina, dan Vietnam.

    Situasi bahkan semakin bertambah rumit ketika sang ”polisi dunia”, Amerika Serikat, seperti biasa ikut campur ”menceburkan diri” dalam sengketa itu. Pihak AS mengklaim juga punya kepentingan besar dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan rezim kebebasan bernavigasi di perairan itu.

    Lebih lanjut, begitu ASEAN dan China menyepakati garis panduan DOC Laut China Selatan, ASEAN dalam Konferensi Tingkat Tinggi Ke-19 ASEAN, pertengahan November lalu, langsung melangkah ke tahap selanjutnya: mulai membahas soal kode etik.
    Sukses serupa juga dicapai ASEAN terkait upaya penerimaan protokol traktat SEANWFZ oleh negara-negara P5. Dalam KTT Ke-19 ASEAN, pihak ASEAN dan P5 berkompromi atas satu butir yang hingga menit terakhir masih menjadi ganjalan, terkait zona penerapan.

    Beberapa negara anggota ASEAN ingin kawasan penerapan itu meliputi zona ekonomi eksklusif, sesuai Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) tahun 1982.

    Saat ditemui seusai menutup pertemuan rutin Forum Demokrasi Bali (BDF) IV di Nusa Dua, Menteri Luar Negeri RI Marty Natalegawa menyatakan, Indonesia sebagai ketua sengaja sejak awal memilih menuntaskan sejumlah persoalan yang terus dan masih mengganjal.

    ”Kami sengaja memilih terlibat dalam upaya memengaruhi suatu perubahan yang tengah berlangsung. Seperti saat ASEAN berupaya mendorong Myanmar untuk berubah. Tanpa upaya proaktif seperti itu, kita hanya pasif dan sekadar terkena dampak dari perubahan tanpa mampu ikut memengaruhi jalannya perubahan tersebut,” kata Marty.

    Dalam kesempatan terpisah, Deputi Sekretariat Wakil Presiden Bidang Politik Dewi Fortuna Anwar mengingatkan ASEAN untuk bisa mempertahankan kemampuannya dalam menjaga stabilitas, terutama di kawasan.

    ”Untuk itu ASEAN harus proaktif berupaya menyelesaikan berbagai persoalan di level internal. Tidak bisa lagi pura-pura tidak tahu atau tidak peduli seperti pada masa lalu,” ujar Dewi Fortuna Anwar. ● (Wisnu Dewabrata)

    LAPORAN AKHIR TAHUN 2011 INTERNASIONAL
    Ketika ASEAN Menyelesaikan PR-nya
    Sumber : KOMPAS, 19 Desember 2011

  • Utang Masih Hantui UE

    LAPORAN AKHIR TAHUN 2011 INTERNASIONAL
    Utang Masih Hantui UE
    Sumber : KOMPAS, 19 Desember 2011
    Masalah utang yang menyelimuti kawasan Eropa masih akan menjadi topik dan momok menakutkan pada tahun 2012. Dua tahun terlewati, hingga kini belum ada penyelesaian serta tanda krisis akan berakhir.
    Para pemimpin Eropa dua pekan lalu sepakat untuk memperbaiki diri. Ada 26 negara, kecuali Inggris, bertekad kembali akan menertibkan diri dan lebih disiplin dalam anggaran.
    Dalam traktat baru tersebut direncanakan defisit maksimal 0,5 persen dari produk domestik bruto, dari sebelumnya 3 persen, dan mensyaratkan adanya mekanisme koreksi otomatis pada setiap negara ketika anggaran melenceng dari target bersama ini. Selain itu, jika ada negara yang melanggar pagu defisit, akan mendapatkan kontrol ketat dari Uni Eropa (UE) atas perpajakan dan belanjanya.
    Tidak disiplin anggaran inilah salah satu faktor yang membuat mereka terjebak dalam pusaran utang seperti sekarang. Sejak awal pembentukan zona euro, 10 tahun lalu, ternyata memang banyak yang tidak menaati aturan.
    Seharusnya Jerman terdiskualifikasi karena utangnya 60,9 persen dari pendapatan domestik bruto (PDB) tahun 1999. Jerman juga melanggar pagu defisit di atas 3 persen setiap tahun pada 2002 hingga 2005. Spanyol setali tiga uang. Rasio utangnya 62,3 persen pada 1999.
    Utang Jatuh Tempo
    Tantangan pada tahun 2012, semakin banyak utang yang jatuh tempo. Artinya, akan semakin banyak pula persediaan cadangan dana talangan yang diperlukan untuk menjaga agar jangan ada negara mengalami gagal bayar.
    Negara-negara di zona euro harus membayar utang jangka pendek dan jangka panjang lebih dari 1,1 triliun euro pada tahun 2012. Dari total utang tersebut, 519 miliar euro milik Italia, Perancis, dan Jerman yang akan jatuh tempo pada semester pertama 2012. Menurut perhitungan Barclays, sekitar 40 persen jatuh tempo pada empat bulan pertama 2012. Perbankan Eropa memiliki utang akan jatuh tempo sebesar 665 miliar euro.
    Dana cadangan saat ini hanya 440 miliar euro yang ada pada Fasilitas Stabilitas Finansial Eropa (EFSF), ditambah dengan kesepakatan sebesar 220 miliar euro lagi dari hasil pertemuan tingkat tinggi dua pekan lalu. Salah satu bank besar Eropa, UBS, menyatakan, jika dana tersebut tidak mencukupi, EFSF akan cepat mengering dan tidak dapat membatasi dampak domino krisis ini.
    Bahkan, menurut perhitungan UBS, kalaupun EFSF berhasil meningkatkan dananya jadi 1 triliun euro, itu belum akan cukup mengatasi ledakan utang di Spanyol dan Italia. Bank Sentral Eropa (ECB) akan dipaksa melakukan langkah untuk menyelamatkan diri dan menyelamatkan euro, seperti memborong obligasi dari negara tertekan utang.
    Guncangan lain akan timbul dari lembaga pemeringkat Standard & Poor’s dan Moody’s. Keduanya mengancam akan menurunkan peringkat secara massal di Eropa. Dampak penurunan peringkat ini di Eropa akan lebih luas karena juga akan memengaruhi pasar obligasi yang sedang terpuruk.
    Tahun Pemilu
    Beberapa pemerintahan di Eropa sudah terjatuh karena krisis. Tahun 2012 merupakan tahun pemilu bagi Perancis, Rusia, dan AS. Selain itu, Presiden China Hu Jintao juga akan berakhir masa jabatannya. Duet Presiden Perancis Nicolas Sarkozy dan Kanselir Jerman Angela Merkel—kemudian sering disebut Merkozy—banyak membantu keluarnya keputusan-keputusan penting di zona euro.
    Pesaing terdekat Sarkozy yang difavoritkan adalah Francois Holande. Belum terpilih, Holande sudah menyatakan akan melakukan negosiasi ulang atas kesepakatan traktat baru Uni Eropa. Jika kelak memang Sarkozy tidak lagi terpilih, kemungkinan terjadi pula perubahan kebijakan pada tataran Uni Eropa. Penggantinya belum tentu kompak dengan Merkel.
    Kekisruhan di Uni Eropa juga memberatkan Presiden AS Barack Obama. Tahun depan, Obama harus berjuang untuk memenangi lagi pemilu. Selama ini, situasi perekonomian AS merupakan salah satu pekerjaan rumah terberat Obama. Obama tak hanya berkepentingan membuat perekonomian AS membaik, tetapi juga sangat berharap perekonomian Eropa membaik.
    Eropa sangat penting bagi AS. Jika Eropa terkontraksi, ini berarti ekspor AS senilai 400 miliar dollar AS terganggu. Akibat penurunan order, AS sulit membuka lapangan kerja. AS memiliki investasi langsung sebesar 1 triliun dollar AS di Eropa dan pinjaman sebesar 2 triliun dollar AS dalam kredit serta surat utang perusahaan dan pemerintahan Eropa.
    Pergantian pemerintahan pada negara yang selama ini berperan dalam mengatasi persoalan ekonomi juga akan membawa perubahan kebijakan.
    Penyelesaian Krisis
    Merkel mengakui, penyelesaian krisis di zona euro tak dapat terjadi dalam jangka pendek. Keparahan dan kerusakan sudah menyebar, tak banyak pilihan dalam mengakhiri krisis utang ini.
    Perbaikan komitmen melalui pembuatan traktat baru merupakan solusi jangka panjang. Solusi jangka pendeknya masih tetap bergantung pada tindakan ECB yang membeli obligasi negara tertimbun utang.
    Upaya pencarian dana keluar Eropa juga belum terealisasi. Pemerintah China dan Jepang, yang sudah disambangi, masih belum memastikan apakah bersedia meminjamkan uang ke Uni Eropa. China, bersama negara berkembang lain seperti Brasil, India, Rusia, dan Afrika Selatan, lebih senang meminjamkan dananya melalui Dana Moneter Internasional (IMF) ketimbang langsung ke Uni Eropa melalui mekanisme EFSF. Negara berkembang mengambil kesempatan ini untuk meminta hak suara lebih besar di IMF.
    Daripada meminjam dana dari luar, ada juga yang mengusulkan agar ECB mencetak uang. Konsekuensinya, hal ini akan membuat laju inflasi meninggi.
    Dampak Ikutannya
    Krisis Eropa sudah terasa di Asia, terutama pada negara pengekspor. Aktivitas manufaktur China melemah karena kurangnya order dari Eropa dan AS. Pebisnis Jepang pesimistis.
    Di Indonesia, dampaknya juga terasa pada pasar modal. Investor dari Eropa dan AS dengan cepat menarik diri dan menanamkan dana mereka di pasar saham. Ekspor barang mentah ke China dan India juga akan menurun karena penurunan permintaan dari Eropa. Rupiah dapat tertekan jika investor asing beramai-ramai keluar dari pasar surat utang negara. ●
      

  • INDONESIA 2012

    MENYAMBUT INDONESIA 2012
    INDONESIA 2012
    Sumber : SINDO, 19 Desember 2011
    Menyambut momentum tahun baru Harian Seputar Indonesia menerbitkan EDISI SPESIAL 104 HALAMAN. Ini tidak biasa karena setiap harinya koran ini terbit dengan edisi yang variatif, mulai 40 sampai 60 halaman.

    Keputusan menerbitkan edisi 104 halaman ini, selain koran Seputar Indonesia ingin membuat sejarah di tengah kompetisi media yang sangat ketat, gagasan ini diinspirasi oleh banyak hal. Yang paling mendasar adalah berbagai persoalan yang ada di sekitar kita memerlukan perhatian lebih serius.

    Mulai dari gaya hidup, sport, persoalan ekonomi, politik, hukum dan berbagai masalah sosial yang kini benar-benar ada di depan mata. Sebagai media yang sejak awal berdiri terus memegang komitmen menumbuhkan inspirasi, dalam menyikapi tahun baru ingin memberikan sesuatu yang bersifat inspiring kepada pembaca. Agar cara pandang masyarakat lebih positif dan konstruktif sehingga dalam menapaki tahun depan tidak dengan kegelapan.

    Karena itu, dalam edisi 104 halaman ini,kami menghadirkan banyak tulisan yang memberi inspirasi bagi masyarakat. Baik kolom dari penulis berbobot, artikel yang mengulas gaya hidup, analisis dari kalangan praktisi dan pebisnis, maupun pengalaman negara-negara lain yang mengalami kemajuan pesat dalam pembangunan dijadikan sebagai bagian terpenting dalam edisi spesial ini.

    Benar bahwa melihat situasi bangsa saat ini di satu sisi banyak kemajuan. Termasuk laju pertumbuhan kelas menengah kita yang diukur dari penyerapan sektor konsumsi, mengalami pertumbuhan hingga 120 juta. Dalam berbagai indeks yang dilaporkan banyak lembaga asing,juga mempertegas bahwa posisi Indonesia dinyatakan membaik.

    Apakah indeks daya saing Indonesia, indeks pembangunan manusia,dan yang terbaru Indonesia masuk investment grade setelah sejak 1997 Indonesia kehilangan rating itu. Pun, indeks korupsi, dilaporkan mengalami perbaikan meski kadarnya masih tipis.Apa pun,itu sebuah sisi positif dari bangsa ini.

    Namun di sisi lainnya, untuk melihat ke depan kita tidak bisa menafikan bahwa masih banyak persoalan yang dihadapi bangsa ini untuk mendapat perhatian di tahun depan. Mulai pengaruh krisis Eropa,persoalan budaya, persaingan pasar domestik oleh produk asing, masih rumitnya memerangi korupsi, persoalan pendidikan yang sangat kompleks.

    Sebab, di tengah anggaran yang besar berkisar Rp266,9 triliun, ternyata dunia pendidikan masih banyak persoalan. Problem serius lainnya adalah transportasi, di mana bangsa ini sangat lambat dalam pembangunan infrastruktur, terutama di sektor jalan tol. Sejak era reformasi ditargetkan proyek pembangunan jalan tol mencapai 1.900 km, namun sampai sekarang realisasi dari proyek ini hanya mencapai 150 km.

    Dibandingkan Malaysia yang baru belajar dari pembangunan proyek jalan tol di Jagorawi, ternyata sudah memiliki jalan tol yang panjangnya 1.900 km. Bahkan Malaysia kini menangani proyek jalan tol Cikampek-Palimanan. Ironis bukan? Padahal kita memiliki 140 BUMN yang sebenarnya bisa membantu menopang akselerasi pembangunan infrastruktur,baik untuk kategori materialnya, sumber daya manusia, maupun sistem pendanaannya.

    Sebenarnya, akselerasi proyek infrastruktur itu salah satunya bisa dipecahkan dengan kepemimpinan atau leadership.Ketika unsur-unsur pemimpin memiliki strong leadership, setiap yang menjadi penghambat akan bisa dipecahkan dengan cepat. Karenanya, masyarakat tidak bisa pasif dalam menentukan proses kepemimpinan di masa mendatang.

    Indonesia sangat serius membutuhkan kepemimpinan yang kuat, kreatif dan berani. Posisi Indonesia untuk bisa naik kelas tinggal memerlukan sedikit sentuhan karena secara fundamental kita memiliki banyak kekuatan di berbagai sektor. Praktisnya, dalam menghadapi tahun depan, agar lebih baik, masyarakat kita tidak bisa lagi sekadar berpangku tangan sambil bekerja ala kadarnya.

    Namun menyongsong tahun depan perlu dengan optimisme, kerja keras,dan disertai dengan jiwa kemandirian yang tinggi. Kesadaran ini yang ingin disentuh melalui edisi 104 halaman koran Seputar Indonesia agar masyarakat terbuka, sadar, dan akhirnya mau berubah untuk sebuah perubahan yang lebih baik. ●

  • Indonesia Memainkan Peran Strategis, Wawancara dengan Menteri Koordinator Perekonomian

    MENYAMBUT INDONESIA 2012
    Indonesia Memainkan Peran Strategis
    Wawancara dengan Menteri Koordinator Perekonomian
    Sumber : SINDO, 19 Desember 2011
    Stabilitas ekonomi yang kuat pada tahun ini menjadi modal bagi Indonesia untuk tetap mempertahankan kinerja perekonomian yang positif pada 2012. Pengaruh krisis ekonomi di Eropa dan Amerika Serikat (AS) diakui tetap akan memberi dampak pada kinerja ekonomi Indonesia tahun depan. “Kalau dibilang tidak ada pengaruh ya gegabah. Tapi kalau dibilang pengaruhnya besar ya terlalu pesimistis,” ujar Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa.

    Dalam wawancara dengan SINDO, Hatta optimistis di tengah krisis global, Indonesia justru memiliki harapan besar untuk mewujudkan cita-cita menjadi negara maju. Berikut ini petikan wawancaranya.

    Saat ini Eropa masih bermasalah, AS juga. Dari kondisi ini, Anda melihat ekonomi Indonesia pada 2012 akan seperti apa?

    Kalau bicara ekonomi kita di 2012, kita perlu lihat apa yang terjadi di 2011 dan ekonomi global yang memengaruhinya sambil kita bersyukur ekonomi kita 2011 tumbuh 6,5%. Namun saya setuju, kita harus waspada pada tahun 2012 tanpa harus nervous atau cemas berlebihan. Mewaspadai dalam rangka antisipasi segala sesuatu yang mungkin terjadi. Saya mulai dengan kinerja ekonomi kita di 2011.

    Kalau kita lihat dari sisi makro sangat stabil karena Bank Indonesia (BI) menjaga stabilitas rupiah dengan melakukan intervensi agar rupiah tetap stabil. Stabilitas rupiah penting karena itu membuat market confidence. Kedua, kita punya devisa cukup dan tetap menjaga inflasi yang relatif rendah.Ini adalah kondisi yang cukup baik di akhir 2011.

    Kesimpulannya seperti apa?

    Secara keseluruhan, saya ingin katakan market confidence baik ditopang oleh policy fiskal yang baik. Makro ekonomi baik, inflasi terjaga.Ada empat hal yang ingin saya tekankan sebagai mesin ekonomi kita. Pertama, investasi kalau dihitung penanaman modal tetap bruto (PMTB),sekitar 30% ke atas.Ini menunjukkan investasi kita kuat, market confidence tinggi. Kedua, kita bisa lihat ekspor akan mencapai USD200 miliar.

    Saya kok feelingakan ke sana angkanya dan ini baru pertama terjadi dalam sejarah kita. Ketiga, walau bagaimanapun APBN kita cukup ekspansif. Rp1.200 triliun bukan angka kecil walaupun saya tidak begitu puas dengan performance spending-nya, terutama belanja modal. Kemarin, kita rekomendasikan perubahan Perpres 54/2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa karena dinilai sebagai salah satu faktor penghambat. Ini dilakukan tanpa kehilangan transparansi dan akuntabilitas. Keempat, konsumsi masyarakat terjaga, tidak tergerus purchasing powernya karena ditopang inflasi rendah.

    Bagaimana gambaran di tahun 2012?

    Kita lihat seberapa besar krisis Eropa berdampak terhadap ekonomi kita tahun depan. Kalau dibilang tidak ada pengaruh ya gegabah. Tapi kalau dibilang pengaruhnya besar ya terlalu pesimistis.Saya kok optimistis menatap 2012 dengan data yang ada. Pertama, harus diakui Indonesia tidak terlalu terkoneksi (disconnect) terhadap ekspor Eropa, kurang dari 9–10%.

    Kedua, memang kita memiliki komoditas ekspor yang kadang tidak mudah untuk negara lain menyubstitusi itu. Ketiga, share ekspor kita terhadap produk domestik bruto (PDB) hanya 26% dibandingkan Singapura yang 200% atau Malaysia 90%. Jadi kalau ada gangguan terhadap ekspor, kita bisa convert perluas pasar domestik kita.

    Apa yang harus dicermati?

    Diperkirakan ada tiga hal yang harus dicermati dan akan kita lakukan terhadap kemungkinan itu.Pertama, penurunan ekspor karena ekonomi China menurun dari 9,5% pada kuartal II/2011 menjadi 9,1% pada kuartal III/2011 dan menurun lagi pada kuartal terakhir jadi 8%. Kedua, dengan kondisi Eropa,orang mengatakan mungkin kita tidak jadi landingkarena kekurangan likuiditas, mungkin ada capital outflow.

    Tapi saya yakin kapital (arus modal) akan flight ke yang berkualitas dan Indonesia berkualitas. Kalau kita siap mereka akan stay. Kalau kita tidak punya pertahanan, orang akan serang kita. Analoginya, kalau kita siap senjata, orang tidak akan serang kita. Kalau terjadi gangguan atau penarikan dana, kita mitigasi fiskal. Kita miliki Crisis Management Protocol (CMP), yaitu telah tersedia Bond Stabilitation Framework (BSF), ada frame untuk stabilkan bond.

    Sisi optimistis itu apakah target pertumbuhan ekonomi 6,7% seperti dalam APBN 2012 tetap menjadi pegangan pemerintah?

    Saya tetap optimistis 6,7% walaupun saya punya hitungan, kalau terjadi pukulan ekspor kita, (pertumbuhan ekonomi) kita hitung terkoreksi 0,2%. Saya optimistis bisa kejar itu.

    Ada yang bilang,2012 momentum kita berkiprah di kancah global. Pendapat Anda?

    Saya setuju. Indonesia mulai memainkan peran strategis. Di forum G-20, suara kita didengar, APEC juga kita didengar. Apalagi di ASEAN, kita menjadi negara ekonomi terkuat. Ini membuktikan bahwa apa yang dikatakan pembuat BRIC (Brasil, Rusia, India, China) bahwa Indonesia dan empat negara BRIC adalah negara dalam satu dekade ke depan, jika digabungkan, maka size PDB-nya dua kali lipat dan akan menjadi pemain dengan PDB sama besar seperti AS dan Eropa.

    Apa yang saya sampaikan adalah, banyak pengamat yang mengatakan Indonesia negara emerging new tiger.Dalam ASEAN dan Asia, kita bisa memainkan peranan tinggi. Kita mampu turunkan rasio utang terhadap PDB (debt to GDP) walaupun harus diperhatikan salah satu persoalan yang terjadi adalah di fiskal kita. Itulah mengapa Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) di 2012 menjadi signifikan perannya. Saya optimistis karena punya MP3EI.

    Anda yakin suatu saat kita bisa seperti China?

    Saya yakin. Tahun 2014 GDP kita bisa Rp1.200 triliun dengan pendapatan per kapita USD5.500, sekarang sudah mencapai USD3.500.Tidak ada satu pun pengamat internasional yang tidak optimistis dengan kita.

    Sebagai kesimpulan, tahun 2012 kalau digambarkan dengan katakata, itu tahun apa?

    Tahun yang penuh tantangan, tetapi sangat memberi harapan besar. Jadi di situlah perlu kita kerja, kerja, dan kerja. ●