Category: Uncategorized

Kelompok ini mengklaim sebanyak 3.150 perguruan tinggi swasta (PTS) dari Sabang sampai Merauke menolak melaksanakan surat edaran tersebut. Ketua Aptisi Edy Suandi Hamid mengatakan, kebijakan itu secara filosofi bertujuan baik namun tidak logis.Rektor Universitas Islam Negeri Indonesia ini menilai jumlah jurnal ilmiah yang dapat menampung karya ilmiah para sarjana tidak cukup.

”Kami tetap menuntut kebijakan ini dikaji ulang,” kata dia. Rektor Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka (Uhamka) Suyatno mengatakan, aturan mewajibkan menulis karya ilmiah di jurnal ilmiah sebagai syarat mendapatkan gelar sarjana bisa berujung pada penyusunan jurnal asal-asalan. Dia juga mengeluhkan masih belum meratanya kualitas infrastruktur pendidikan antara daerah satu dan daerah lain. ”Bagi kampus swasta di Papua, komputer itu masih sangat terbatas,” kata dia.

Apa pun itu, yang jelas Kemendikbud jalan terus dengan kebijakan ini. Dirjen Dikti Kemendikbud Djoko Santoso menegaskan bahwa pihaknya tidak akan membatalkan ketentuan tersebut. Mantan rektor ITB itu mengatakan, sejatinya ketentuan calon sarjana wajib menulis jurnal tidak perlu sampai diatur dalam sebuah surat edaran. ”Menulis karya ilmiah itu sudah kewajiban mahasiswa calon sarjana,” tegas dia.

Terlepas dari polemik tersebut, kita tidak bisa menutup mata bahwa kondisi kultur riset yang berujung pada budaya menulis di jurnal ilmiah sangat kompleks. Persoalan itu meliputi rendahnya kuantitas, tingkat rujukan publikasi ilmiah (citation),hingga masalah kualitas dan tidak meratanya infrastruktur pendidikan di daerah. Yang paling utama ialah masalah publikasi ilmiah.

Jika dibandingkan dengan universitas negara tetangga, jurnal dan publikasi ilmiah bereputasi internasional karya perguruan tinggi di Indonesia sangat tertinggal (lihat grafis). Total karya ilmiah dari gabungan empat perguruan tinggi negeri (PTN) top di Indonesia meliputi Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, Universitas Gadjah Mada, dan Institut Pertanian Bogor tahun 2011 hanya sebanyak 4.784 judul.

Total judul karya ilmiah yang dihasilkan para center of excellences ini masih kalah jauh dari judul karya ilmiah yang dihasilkan Universiti Sains Malaysia sebanyak 9.649 judul. Apalagi jika dibandingkan dengan National University of Singapore, yang mencapai 59.290 judul pada tahun yang sama.

Padahal,publikasi ilmiah yang dapat dijadikan acuan komunitas akademik internasional merupakan satu indikator utama dalam perumusan ranking perguruan tinggi di dunia versi THES-QS World University maupun Webometric. Setali tiga uang, pertumbuhan jurnal ilmiah yang dihasilkan lembaga pendidikan tinggi dan institusi riset di Indonesia selama kurun 2009–2011 tak kalah mandeknya.

Pertumbuhannya dari tahun ke tahun tidak sampai positif 10%, bahkan pertumbuhannya cenderung negatif. Belum sampai berbicara mutu, tren pertumbuhan jurnal dari tahun ke tahun ini sudah menunjukkan betapa lemahnya kultur riset di pendidikan tinggi.

Puncak Gunung Es

Rendahnya kuantitas karya ilmiah yang dihasilkan pendidikan tinggi, sejatinya merupakan puncak gunung es dari masih rendahnya kultur riset di pendidikan tinggi, bahkan di dunia pendidikan pada umumnya. Budaya menulis secara ilmiah seperti belum menyatu dengan sistem pendidikan kita.

Kuantitas karya ilmiah tidak dapat dipisahkan dari budaya riset, suatu proses membuktikan suatu tesis dan antitesis untuk menemukan sintesis baru. Adapun untuk membuktikan suatu tesis tersebut tentu diperlukan daya nalar dan sikap kritis dari sivitas akademik. Banyak pengamat mengatakan bahwa budaya riset di Indonesia masih kurang dibandingkan dengan budaya riset di negara-negara lain.

Hal ini disebabkan sistem pendidikan tinggi di Indonesia yang lebih berorientasi pada kegiatan pengajaran ketimbang riset. Model tersebut secara langsung membentuk budaya akademik yang cenderung pasif dan satu arah. Jika budaya ini terus menggerus budaya riset dan penulisan ilmiah, dunia pendidikan tinggi lama-kelamaan akan kehilangan daya nalarnya.

Karena itu, ketentuan yang dirumuskan Kemendikbud jangan dilihat sebagai upaya yang sifatnya membebani perguruan tinggi. Tidak hanya PTS, PTN pun akan kesulitan jika mewajibkan setiap mahasiswanya untuk menulis di jurnal ilmiah. Selain masalah dana, kualitas hasil tulisan juga diragukan apabila karya tersebut dibuat sebagai prasyarat kelulusan saja.

Hal ini sebaiknya dijadikan momentum bersama untuk bangkit dan membangun reputasi pendidikan tinggi Indonesia di mata dunia. Memang, untuk mendorong budaya riset dan tulisan ilmiah tidak semudah membalikkan telapak tangan.Kultur akademik yang semakin terkikis harus digiatkan kembali secara perlahan mulai dari sekarang, mengingat Indonesia sudah jauh tertinggal.

Perubahan status perguruan tinggi negeri menjadi badan hukum milik negara (BHMN) sejak tahun 2003 sebenarnya membuka peluang bagi universitas-universitas untuk mendapatkan dana riset ilmiah.Perguruan tinggi yang telah menjadi BHMN bisa mendapatkan dana melalui pembukaan unit-unit usaha ataupun kerja sama strategis dengan suatu badan usaha.

Kemudian, perlu ada upaya pancingan (trigger) baik dari pemerintah ataupun kerja sama di antara perguruan tinggi agar budaya ilmiah tetap tumbuh dan berkembang. Hal ini bisa dilakukan misalnya melalui kegiatan- kegiatan seperti seminar, lomba penelitian,ataupun call for paper, dan hasilnya diterbitkan dalam bentuk jurnal.

Pemerintah perlu memfasilitasi terbentuknya budaya riset tersebut dan tidak boleh menutup mata bahwa anggaran riset di dalam sektor pendidikan masih rendah. Selain itu, peran yang juga harus dijalankan pemerintah ialah memperluas akses terhadap sumber pengetahuan, misalnya memberikan akses gratis untuk koleksi jurnal online (e-jurnal) sebagai referensi, atau memberikan subsidi bagi jurnaljurnal ilmiah terakreditasi. ●

Apa latar belakangnya adanya surat edaran yang Anda buat?

Budaya akademik di Indonesia itu harus diubah dari budaya tutur menjadi budaya menulis. Budaya tutur itu berdasarkan sejarah dimulai dari Socrates.Namun,dia tidak menulis karena yang menulis itu Plato dan Aristoteles.Tapi itu kan dulu, masa Indonesia sampai sekarang masih ingin mempertahankan budaya tutur.

Maka kita harus mulai dengan budaya menulis yang ada standarnya secara baku tidak boleh dilanggar. Itu namanya menulis karya ilmiah. Jadi, karya ilmiah itu harus bisa dibuktikan sumbernya berdasarkan dalil-dalil ilmiah. Nanti kalau ada yang tidak tepat akan diketahui mana yang salah.

Namun, sekarang menjadi polemik di kalangan kampus?

Sekarang ini menjadi tanggung jawab kami untuk memberikan pemahaman yang baik tentang karya ilmiah itu apa dan membuatnya seperti apa. Untuk para akademisi, itu tidak sulit dan pasti bisa melakukannya. Sarjana ini sebetulnya adalah suatu proses pengalaman akademik pada jenjang pendidikan perguruan tinggi untuk bisa melakukan seperti itu. Kunci sukses sarjana, magister, dan doktor itu adalah di karya ilmiah.Tidak ada yang lain dan karya ilmiah itu bukti yang abadi.

Tapi mengapa sarjana ikut diwajibkan?

Untuk tingkat sarjana sebaiknya pernah menulis, satu saja juga sudah cukup. Yang ditulis itu yakni penelitian asli, meskipun levelnya masih sederhana, misalnya praktikum di laboratorium, kerja lapangan, mencari data sederhana, dan lainnya.

Kalau yang magister dan doktor?

Itu kan cukup jurnal nasional dan terakreditasi. Memang yang terakreditasi hingga saat ini baru ada 201. Tapi yang belum terakreditasi kan siapa saja bisa membuatnya di jurnal nasional, dan itu tidak sulit dibuat dan kriteria utama jurnal nasional itu reviewer- nya secara nasional.

Banyak kampus swasta yang terkesan seram dengan kewajiban membuat karya ilmiah ini?

Itu artinya saya harus mawas diri.Tanggung jawab yang harus saya kerjakan masih besar. Kalau kita mengacu pada pernyataan mendikbud di Lumajang, memang diketahui mereka belum paham.Menteri pun memerintahkan ke saya harus bisa membuat mereka paham karya ilmiah itu bukan dedemit. Arti lain ialah kita belum bisa memberikan pemahaman yang baik. Khususnya saya yang akan bertanggung jawab dalam hal ini.

Bagaimana peringkat Indonesia dengan negara lain?

Berdasarkan data Scimagojr, Journal and Country Rank 2011 Indonesia berada di rangking 65 dengan jumlah 12.871 publikasi.Posisi kita di bawah Kenya dengan 12.884 publikasi. Di peringkat pertama itu Amerika dengan 5.285.514,bahkan Singapura yang negerinya kecil saja ada di posisi 32 dengan 108.522 publikasi.

Apa kendalanya sehingga kita kalah dengan mereka?

Kita memang tidak terbiasa mengekspresikan inovasi, karya,dan budi daya kita di dalam bentuk tulisan ilmiah sehingga bisa diurut kebenarannya tadi. Buktinya sekarang kan saya keluarkan cuma edaran sepele, tapi kebanyakan banyak yang kontra. Padahal, menulis di kalangan akademik itu merupakan hal yang biasa.

Untuk menerbitkannya,banyak pihak bilang tidak mudah?

Mereka mungkin masih dalam era ’70-an kalau kita menulis perlu bergudang-gudang jurnal dan buku.Itu tidak perlu karena zaman sekarang itu kan era digital. Mengirim data bisa lewat online dan bisa juga ditautkan dengan portal Garuda yang ada di Kemendikbud.Kalau nanti ada perguruan tinggi punya server sendiri dapat dia simpan di situ,tapi bisa di link ke jurnal portal Garuda sehingga dapat diakses di mana-mana. Cara membuatnya sendiri sudah kami edarkan di website Dikti.

Supaya tidak ada kebohongan dalam pembuatannya?

Itu gampang saja. Nanti kan ada search engine. Ada software yang bisa memeriksa mana yang sama dengan karya lain, dan software itu akan bekerja mencari semua data yang ada di dalam web. ●

Kebebasan kita melampaui guru-guru kita di Barat katakanlah Amerika sebagai guru liberalisme. Kegagalan para pengusung demokrasi sejak reformasi adalah membiarkan demokrasi tanpa batas dalam waktu yang lama—12 tahun—membuat rakyat tidak sabar. Demokrasi semacam ini tak ditemukan bahkan di negara asalnya. Lihatlah dalam bidang politik di mana ikatan koalisi diliputi saling tikam,oposisi yang tidak objektif, serta tidak terdapatnya kepemimpinan yang efektif.

Tujuan politik luhur untuk menyejahterakan rakyat yang sebetulnya bisa melanggengkan kekuasaan dikalahkan oleh tujuan melestarikan kekuasaan belaka sebagaimana dapat dikaitkannya kasus Nazaruddin,Angie,dan kaitankaitannya. Pola atau fenomena ini sebenarnya tidak khusus, tapi merupakan pola umum.

Kebebasan yang sangat hedonistis dalam bidang lifestyle yang umumnya terjadi di negara bebas meresahkan masyarakat yang ingin mempertahankan jati diri bangsa dan kelompok agama. Pengusung demokrasi tidak pernah menentang ini semua. Padahal masalah ini menakutkan mayoritas komunitas bangsa yang memandang anarkisme dan fundamentalis demokrasi sebagai dua ekstrem, pada satu titik anarkisme dan liberalisme tanpa batas adalah sama.

Arah demokrasi seperti ini sudah benar-benar menyimpang dari impian para founding fathers sebagaimana dibayangkan bentuknya dalam UUD 1945 sebelum amendemen. Para penyeru untuk kembali ke UUD 45 bukan tidak beralasan, kebebasan kita belum pernah ditemukan dalam sejarah negara bebas sampaisampai tanpa arah.

Para penyeru itu mungkin dapat dikaitkan dengan politisi PDIP dan sekelompok independen yang kini aktif di kampus-kampus. Menyebut salah satunya walaupun tidak saling berkaitan adalah Prof Sofyan Effendy,mantan rektor UGM, sebagai ilmuwan, Jenderal Saurip Kadi dari militer, sebarisan budayawan seperti Pong Harjatmo,sekelompok ekonom yang paling keras almarhum Mubyarto,serta murid pelanjutnya, Dr Revrisond Baswir.

Para ekonom oposan diwakili oleh yang paling konsisten mantan menteri keuangan Dr Rizal Ramli dan Dr Hendri Saparini. Para ekonom yang tergabung dalam Ikatan Ahli Ekonomi Syariah, di UI Prof Mustofa Edwin,di BI Muliaman Hadad, di Universitas Trisakti almarhum Prof Sofyan Safri Hararap, di UIN Jakarta Dr Agustianto, di UGM Prof Bambang Sudibyo dan Dr Anggito Abimanyu.

Kesemuanya secara pribadi dan intelektual mendukung ekonomi dan perbankan syariah. Hal tersebut merupakan titik-titik pencarian perbatasan dari negara superbebas khususnya yang terwujud dalam demokrasi politik dan ekonomi dewasa ini.

Kebablasan

Begitu banyak contoh bahwa liberalisme kita yang kebablasan. Dalam bidang keuangan negara misalnya, ciri dari penganut fundamentalisme pasar adalah terlihat dari pembagian kue APBN dengan diutamakannya sektor bisnis besar. Sektor yang terkait politisi dan sektor yang menguntungkan birokrasi itu sendiri serta tentu saja kebalikannya, diabaikannya kebutuhan rakyat.

Pada saat anggaran negara menyentuh Rp1.300 triliun, anggaran langsung untuk rakyat belum dapat diandalkan. Di negara-negara yang mapan demokrasinya bahkan anggaran pensiun, kesehatan, sekolah, dan program sosial justru sudah terlalu besar sehingga membuat persoalan tersendiri yaitu membengkaknya utang. Namun, utang mereka sangat legitimate karena bertujuan untuk kebaikan kepada rakyat.

UUD 1945 sebenarnya tidak didesain sebagai negara sangat bebas seperti ditemukan sekarang. Kebebasan ini juga disalahartikan oleh sekelompok orang, LSM yang mungkin dibantu asing.Karena demokrasi, kebebasan ekonomi, ratifikasi hukum perlindungan modal, dan hak cipta dari berbagai temuan negara maju disertai keterbukaan terhadap modal asing sangat menguntungkan pihak asing untuk menguasai bisnis-bisnis utama.

Melalui kolaborasi bisnis,budaya hedonis, dan politik kebebasan arah Indonesia menjadi bumper yang sangat penting untuk kemakmuran negara inti. Kebebasan dan aparat yang lemah juga ditunggangi kelompok bisnis bawah tanah yang bergerak di bidang bisnis hiburan dan yang menyerempet bisnis bawah tanah.

Sebabnya adalah negara menjadi terlalu bebas dan menjadi sangat dekat dengan anarkisme itu sendiri. Negara menjadi kehilangan legitimasi untuk menghalangi anarkisme yang lahir pada awal reformasi sebagai keseimbangan antarkelompok yaitu lahirnya berbagai laskar baik yang on ground maupun under ground.

Bagaimanapun biaya reformasi ini bagaimanapun lebih murah dibanding misalnya kemelut di Timur Tengah. Kendati demikian, tidak berarti bahwa pembelokan kepada negara super bebas legitimate, seperti anarkisme juga tidak legitimate, karena mengganggu proses pembentukan masyarakat sipil. Juga perlu dicatat bahwa jati diri sangat penting dari sekadar kemajuan tanpa identitas.

Anarkisme dalam arti luas adalah dilanggarnya konsensus. Untuk negara Indonesia konsensus pada awal kemerdekaan adalah dibentuknya negara bebas terbatas di mana Tuhan dan agama menjadi pengarah negara sebagaimana konsensus antara negara Islam dan negara nasional. Sementara itu terdapat konsensus ekonomi liberal dan program kesejahteraan, peran swasta dan negara, antara federalisme dan kekuasaan pusat, serta konsensuskonsensus lain.

Upaya menunggangi kebebasan dan demokrasi keluar dari konsensus sungguh tidak menguntungkan misalnya munculnya wacana kembali kepada UUD 45 sebelum amendemen karena kesalahan pengusung demokratisasi yang salah arah. ●

Meski demikian,acara yang digelar PPP kali ini bisa bersifat lebih dari sekadar peristiwa biasa. Banyak yang berharap musyawarah nasional kali ini menjadi sesuatu yang melampaui rutinitas agenda tahunan partai. Harapan itu didorong oleh realitas tantangan yang dihadapi PPP, yang memerlukan perhatian ekstraserius dan segera.

Sekaranglah saatnya partai ini berbenah diri secara lebih bermakna, melakukan konsolidasi serius agar mampu menyongsong Pemilu 2014 dengan sedikit lebih percaya diri. Para pemimpin dan aktivis PPP hendaknya bisa lebih memahami dan bertanggung jawab atas jati diri dan identitas partai mereka beserta kenyataan sosial-politik yang melingkunginya.

Pertemuan nasional PPP kali ini menjadi lebih urgen ketika partai-partai politik dihadapkan pada kenyataan bahwa kepercayaan publik terhadap mereka menurun, popularitas melorot, dan secara keseluruhan kondisi politik memburuk. Dalam konteks ini, tidak mudah langkah yang harus diambil PPP. Untuk dapat bertahan, memperkuat,dan memperluas basis dukungan, para pengurusnya memerlukan kerja keras yang sungguhsungguh.

Dengan demikian, para pendukung dan masyarakat luas bakal (kembali) percaya bahwa memberikan dukungan kepada PPP merupakan langkah awal untuk mewujudkan agregasi dan artikulasi kepentingan sosial,ekonomi, dan politik mereka. Tantangan riil yang dihadapi PPP pada dasarnya bersifat klasik. Ini dalam artian bahwa tidak ada hal yang bisa dibilang baru yang menghalangi partai ini untuk memperoleh dukungan elektoral yang lebih luas.

Sejak partai ini didirikan pada Januari 1973, tantangan yang dihadapinya berkisar pada tiga hal utama: Islam sebagai asas partai; penerjemahan Islam dalam agenda dan program partai; dan kepemimpinan yang bersedia dan mampu membawa partai ke arus utama atau tengah politik Indonesia. Tiga tantangan pokok ini sampai kini belum terselesaikan dengan baik. Dalam perjalanannya yang hampir empat puluh tahun itu, PPP masih berkutat untuk menuntaskannya.

Representasi Islam

Bagaimanapun harus diakui bahwa Islam merupakan faktor yang teramat penting bagi PPP. Tanpa Islam,PPP tidak bakal ada. Berbeda dengan PKS, misalnya, yang juga menjadikan Islam sebagai asas gerakannya,PPP mewarisi Islam sebagai asas politik bukan hanya dalam konteks politik, melainkan juga dalam konteks sejarah panjang yang menyertai—atau bahkan menyebabkan—kelahirannya.

Secara historis, PPP merupakan representasi kekuatan politik Islam.Partai ini adalah gabungan dari kekuatankekuatan politik Islam Indonesia seperti Masyumi,NU, PSII, dan Perti. Inilah empat partai Islam yang di tahun-tahun pertama kemerdekaan Indonesia bersatu dalam Masyumi.

Partai-partai inilah yang menorehkan garis dan warna politik Islam sampai mereka dibatasi geraknya oleh penguasa Orde Baru, dan dalam banyak hal menyisakan pengaruh dan inspirasi pada baik partai Islam (PKS, PBB, PBR) maupun partai berbasis massa Muslim (PKB, PAN) pascareformasi 1998.

Dengan warisan kesejarahan yang panjang itu, PPP-lah yang senantiasa dipersepsikan sebagai partai Islam sehingga paling dituntut untuk menjelaskan arti penting Islam sebagai asas atau ideologi partai. Di tengah rasa waswas yang naik-turun pada sebagian komunitas politik Indonesia mengenai hubungan antara Islam dan politik, partai berlambang Kakbah inilah yang paling disorot untuk memberikan kepastian bahwa keislaman pemimpin dan anggotanya tidak bersifat diskordan terhadap mainstream politik Nusantara.

Meskipun ada saja kekuatankekuatan yang ingin membawa politik Indonesia ke kanan atau ke kiri,garis utama politik kita berada di tengah. Hal ini pernah terwacanakan dengan amat baik dalam frase “Indonesia bukan negara agama, melainkan juga bukan negara sekuler.” Dalam perspektif seperti ini, secara ideologis asas Islam dalam politik yang dianut PPP semestinya diletakkan dalam konteks keterkaitan antara agama dan politik sebagaimana diutarakan di atas.

Sudah sewajarnya jika asas Islam PPP diorientasikan dalam kerangka politik tengah yang menjadi arus utama dinamika politik Indonesia. Dengan kata lain, ideologi Islam PPP, menurut istilah Don Emmerson, “tidak diarahkan ke Mekkah.” Jika pandangan ideologis ini telah terselesaikan, tantangan kedua partai dengan sendirinya juga akan teratasi. Dengan pemahaman ideologis seperti itu, agenda keislaman partai pastinya tidak bersifat diskordan dan/atau partisan.

Benar bahwa sebagai partai Islam,PPP mempunyai kewajiban untuk mengagregasikan dan mengartikulasikan kepentingan pendukungnya yang semuanya beragama Islam.Akan tetapi, perwujudan dan artikulasi tersebut sudah semestinya bersifat inklusif.

Kepemimpinan

Tinggallah sekarang soal kepemimpinan.Dalam sejarah politik Indonesia,kepemimpinan (politik) Islam senantiasa beberapa langkah di belakang kepemimpinan non-Islam. Soekarno dan Hatta,dibanding Mohammad Natsir dan Wahid Hasyim, lebih berhasil memenangkan hati dan jiwa sebagian besar masyarakat Indonesia.

Kenyataan inilah yang antara lain menjelaskan mengapa kekuatan politik Islam pada Pemilu 1955 hanya mampu memperoleh dukungan 43,5%. Selebihnya, suara diberikan kepada kekuatan politik non- Islam. Pada masa Orde Baru,dapat dikatakan, tidak ada lagi pemimpin politik Islam. PPP sebagai satu-satu wakil politik Islam senantiasa mengalami intervensi dari pemerintah ketika menentukan siapa pemimpin yang akan mereka pilih.

Pasca 1998 kebebasan untuk menentukan pilihan tersedia. Akan tetapi, lagi-lagi, para pemimpin Islam tidak mampu berfungsi sebagai magnet kepemimpinan nasional. Ketika transisi demokrasi di Indonesia telah terkonsolidasikan, baik pada Pemilu Presiden 2004 maupun pada 2009,Susilo Bambang Yudhoyono-lah yang tampil sebagai magnet kepemimpinan nasional.

Bagaikan de javu, sejarah politik kepemimpinan Indonesia berulang lagi! Dalam konteks seperti ini, PPP membutuhkan kepemimpinan, baik pada tingkat pusat maupun daerah, yang mampu berfungsi sebagai magnet.Kepemimpinan yang ada hendaknya ditransformasikan sebagai institusi untuk mengisi kebutuhan yang diperlukan. Persoalannya, hal seperti ini tidak bisa diwujudkan seketika.

Berbeda dengan kekuatan politik lain yang tidak memiliki pengalaman ideologis dan politis sebanding, bagi PPP—atau PDI Perjuangan— outsourcing jelas bukan pilihan yang tepat untuk mewujudkan magnet kepemimpinan partai Islam. Jika soal magnet kepemimpinan politik Islam ini tidak bisa diwujudkan dalam waktu dekat, yang diperlukan adalah sebuah kepemimpinan yang bersifat tidak personal.

Dalam hal ini PPP dituntut untuk mengekspresikan kepemimpinan yang bersedia membawa partai pada garis politik yang menjadi arus utama atau tengah masyarakat. Intinya adalah kepemimpinan yang meletakkan Islam dalam konteks kebutuhan masyarakat Indonesia. Apakah tiga preskripsi di atas cukup untuk menjadikan PPP sebagai tenda besar bagi masyarakat (politik) Indonesia? Jawabannya barangkali tidak!

Akan tetapi, tiga hal di atas merupakan prasyarat yang diperlukan—meskipun tidak cukup. Faktor kecukupan hendaknya dicari dalam kerangka partai sebagai kekuatan politik. Dengan kata lain, ketiga persyaratan yang diperlukan di atas sewajarnya dilengkapi dengan langkah-langkah politik sesuai real politic yang dihadapi PPP.

Seringkali dunia politik memiliki logika tersendiri— yang sampai tingkat tertentu berbeda dengan nilainilai keagamaan yang dipahami PPP sendiri. Karena itu, kepemimpinan yang terampil menjadi sangat diperlukan.Terampil di dalam mengelola situasi politik yang dihadapi, tanpa harus mengganggu jati diri dan identitas partai sebagai kekuatan politik Islam. Dalam konteks inilah sebenarnya masa depan politik Islam diperlukan.

Mukernas kali ini tidak cukup hanya diselenggarakan dengan agenda yang biasa. Diberitakan, forum ini juga akan membicarakan soal yang berkaitan sirkulasi elite nasional 2014. Mukernas juga bakal menuntaskan masalah pembentukan kader partai yang jutaan jumlahnya. Saya tidak tahu apakah halhal di atas menjawab persoalan esensial yang dihadapi PPP— dan partai-partai lain.

Satu hal yang jelas adalah bahwa peneguhan kembali akan jati diri dan watak partai mulai menguat. Demikian juga keinginan untuk menarik kembali pendukung dan simpatisan partai yang sejak 1998 bernaung di tenda (politik) yang lain. Dengan memilih pesantren sebagai tempat penyelenggaraan mukernas, PPP ingin membawa kembali pendukung lama dan utamanya.

Ketua Umum PPP Suryadharma Ali sudah melakukan hal ini untuk beberapa lama. Kita tinggal menunggu apakah langkah-langkah ini dapat dipelihara dengan baik sehingga membuahkan dukungan yang nyata bagi PPP pada 2014. ●

Perkembangan lain yang terjadi adalah perubahan mekanisme pembahasan RUU Kamnas di DPR. Selama ini RUU Kamnas dibahas di Komisi I yang membawahi bidang pertahanan, intelijen, luar negeri, dan komunikasi-informatika. Selanjutnya Badan Musyawarah DPR memutuskan bahwa RUU akan dibahas oleh panitia khusus (pansus) lintas fraksi dari tiga komisi yaitu Komisi I,II, serta III.

Perubahan ini didasari oleh substansi Kamnas yang multisektoral, di dalamnya tidak hanya menyangkut sektor (pertahanan) keamanan nasional, tapi juga ruang lingkup pemerintahan dalam negeri (pusat dan daerah) serta penegakan hukum (kepolisian), yang notabene wilayah kerja Komisi II serta III.

Konsekuensi

Dua perkembangan tersebut memiliki dua konsekuensi.Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pertahanan, mesti ‘menulis ulang’ RUU Kamnas.Penolakan dari parlemen dan organisasi nonpemerintah (ornop) merupakan sinyal kuat atas pertanyaan yang lebih mendasar tentang urgensi RUU Kamnas: apakah pemerintah dan aktor keamanan benar-benar membutuhkan keamanan nasional.

Bagaimanapun pemerintah pada dasarnya tengah ditantang agar berpikir lebih terbuka. Dalam satu kesempatan lokakarya tentang Kamnas yang pernah diikuti penulis, seorang petinggi Kemhan yang menjadi narasumber menyatakan bahwa semangat RUU Kamnas adalah pembentukan Dewan Keamanan Nasional (DKN).

Padahal jika dicermati, pemerintah justru telah melalaikan amanat UU 3/2002 (Pertahanan Negara) mengenai pembentukan Dewan Pertahanan Nasional. Dari sisi komposisi personel dan tugas, kedua lembaga tersebut tidak jauh berbeda.Kalaupun wewenang DPN dirasa kurang,pemerintah bisa menambahkannya melalui keputusan presiden.

Konsekuensi selanjutnya adalah parlemen mesti membahas RUU Kamnas sedari awal. Pertama, asumsinya, anggota pansus dari Komisi II serta III tidak terlalu mafhum. Kedua, sambil menunggu rancangan terbaru dari pemerintah, Komisi II dan III mengejar ketertinggalannya dari Komisi I dalam memahami isu penting yang dibahas RUU Kamnas.

Jika yang terjadi adalah kondisi pertama, pihak yang akan lebih dominan adalah anggota pansus dari Komisi I. Pansus akan didominasi pendapat atau kritik yang lebih menyoroti aspek pertahanan. Alhasil, polemik ‘dikebirinya kewenangan Polri’ serta konsolidasi ‘aktor keamanan daerah’ tidak akan terlalu banyak disoroti.

Namun jika anggota pansus dari Komnas II serta III bisa mengejar ketertinggalannya, situasi yang mungkin terjadi adalah pertarungan kepentingan di antara anggota pansus, yang berhubungan dengan ruang lingkup kerja mereka di level komisi.

Pertarungan

Bagaimanapun simpangsiur RUU Kamnas ini muncul karena ketidakmulusan proses perumusan kebijakan.Pada satu sisi hal tersebut merupakan konsekuensi demokratisasi yang sedang terjadi di Indonesia. Keamanan nasional tidak lagi menjadi urusan aktor keamanan negara per se, tapi masyarakat sipil pun menuntut kesempatan mengemukakan pandangan.

Usaha itu telah tampak sejak reformasi sektor keamanan pertama kali dilakukan misalnya dalam keterlibatan kelompok kerja Propatria dalam pembahasan RUU Pertahanan Negara pada era Menteri Pertahanan Mahfud MD. Namun pada sisi lain,demokratisasi pun tidak dapat menafikan pertarungan kekuasaan antar elite politik.Terlebih, pengelolaan sektor keamanan nasional (tentara, polisi, intelijen, dan aktor terkait) merupakan permainan besar dengan banyak pertaruhan kepentingan.

Problem yang dihadapi pemerintah adalah pencarian titik ekuilibrium yang menempatkan setiap aktor dalam posisi yang tepat serta proporsional. Dengan dilibatkannya Komisi II dan III,aktor yang terlibat bertambah dan semakin kompleks permainan yang akan berlangsung. Sebelum peluit pembahasan draf baru dimulai pun,gejala ketatnya persaingan telah terasa.

Seperti diungkapkan Wakil Ketua DPR Pramono Anung, pelibatan Komisi II dan III merupakan buah dari aspirasi Kapolri. Polemik ‘pemeretelan wewenang Polri’ mencuat karena Dewan Keamanan Nasional dinilai akan mengambil alih wewenang Polri dalam menilai situasi strategik keamanan dalam negeri (strategic assessment).

Menanggapi permintaan tersebut, anggota Komisi I menyarankan Kapolri untuk mengungkap kegelisahannya langsung kepada Presiden.Namun, dibanding menyarankan hal demikian, Komisi I semestinya mempertanyakan kenapa dalam forum di parlemen,Polri berani menyampaikan keinginan agar Komisi III terlibat dalam pembahasan RUU Kamnas.

Bagaimana sebetulnya proses perumusan RUU Kamnas di tubuh Kemhan, apakah telah mengikutsertakan para pemangku kepentingan di sektor keamanan atau sekadar ajang ‘perebutan kembali kendali teritori serta operasi’ yang dahulu didominasi Angkatan Darat? Pembentukan pansus RUU Kamnas—jika nanti berhasil— merupakan preseden penting dalam pengelolaan sektor keamanan Indonesia.

Publik, khususnya, dapat melihat konstelasi kepentingan yang eksis di sektor keamanan. Namun, hal yang patut digarisbawahi adalah publik membutuhkan diskusi keamanan nasional yang sehat.Dengan dikembalikannya RUU, pemerintah mesti berusaha lebih keras lagi menyaring berbagai aspirasi masyarakat.

Selain itu, parlemen pun memiliki banyak pekerjaan rumah untuk mengikuti dinamika opini yang berkembang di tengah masyarakat. Bagaimanapun tersendat-sendatnya pembahasan RUU Kamnas tak terlepas dari peran parlemen itu sendiri (Komisi I) yang sejauh ini hanya berhasil sebagai ‘wadah penampungan aspirasi,’ namun masih sangat lemah dalam hal ‘motor terciptanya solusi.’ ●

SUDAH menjadi tersangka, dimusuhi kawan-kawan pula. Begitulah nasib Angelina Sondakh, tersangka korupsi proyek wisma atlet SEA Games 2011. Seperti halnya M Nazaruddin, sebelum KPK menetapkan Angie sebagai tersangka, banyak elite Partai Demokrat (PD) membelanya. Namun begitu KPK menetapkannya sebagai tersangka, elite partai balik badan, menyerang Putri Indonesia 2001 itu. Sebut saja Ruhut Sitompul dan Sutan Bhatoegana. Sebelum Nazar menjadi tersangka pun, Ruhut dan Sutan mati-matian membelanya.

Nasib yang menimpa Angie dan Nazar merupakan pembenaran atas premis Thomas Hobbes bahwa manusia adalah serigala bagi manusia lain, homo homini lupus. Juga membuktikan di dunia politik tak ada kawan atau lawan abadi, yang abadi adalah kepentingan.

Ruhut, Sutan, dan elite Demokrat lainnya barangkali berkepentingan menjaga citra partai yang diklaim sebagai partai bersih. Dengan menyerang Angie, seakan mereka menunaikan misi suci membela partai, karena Angie dianggap nila setitik yang merusakkan susu sebelanga. Maka, sebagaimana Nazar, wanita itu pun harus disingkirkan.

Atau barangkali ada kawan Angie punya vested interest dan hidden agenda, dalam arti bila wanita itu tersingkir dari Badan Anggaran DPR, mereka bisa menggantikannya duduk di lahan basah?

Angie pun seakan dipingpong. Semula anggota Komisi X DPR itu dipindahkan ke Komisi III. Namun dengan dalih Ketua Dewan Pembina Susilo Bambang Yudhoyono marah, menilai pemindahan itu tidak cerdas, dan banyak anggota komisi yang membidangi hukum itu resisten, termasuk Ketua KPK Abraham Samad, partai pun memindahkannya ke Komisi VIII.

Belum juga masuk ke komisi itu, bahkan ada wacana dipindahkan lagi ke Komisi VI, ia sudah dikembalikan ke Komisi X. Seakan-akan merasa lebih suci, anggota Komisi III ramai-ramai menolak kehadiran Angie. Wakil Ketua Komisi III Nasir Djamil bahkan mengaku malu bila Angie duduk di komisinya. Lagi-lagi premis Hobbes dan adagium tak ada kawan atau lawan abadi di dunia politik menemukan kebenarannya.

Kekayaan Melonjak

Sikap resisten kawan Angie di DPR juga mengingatkan kita kisah pezina pada zaman Nabi Isa. Alkisah, warga yang marah mengadu kepada Isa dan memintanya merajamnya. Setelah pezina itu dipendam hingga sebatas leher, Isa yang lembut hati itu bertanya kepada warga yang hadir. Bagi yang merasa dosanya paling sedikit, dimintanya pertama melempar batu. Namun semua diam, tak seorang pun berani melempari wanita itu dengan batu yang disiapkan.

Dalam hal Angie, seandainya anggota DPR itu dibekali batu, jangan-jangan tak ada seorang pun mau melemparinya karena merasa pernah korupsi, sekecil apa pun. Banyaknya anggota DPR yang melonjak kekayaannya membuktikan hal itu. Bahwa kemudian KPK belum mencokok mereka, itu hanya soal peruntungan atau masalah waktu saja.

Bila riwayat Angie ini ditulis, bukan dimaksudkan pembelaan. Dia tak pantas dibela, dan siapa pun yang membelanya dianggap melawan arus, bahkan melawan akal sehat. Apalagi sejak menjadi anggota DPR tahun 2004, kini kekayaan Angie melonjak 1.000%. Ditambah berita ia bisa menghabiskan miliaran rupiah dalam sekejap belanja online. Tapi proporsionalitas harus ditegakkan. Sebagai manusia, martabatnya perlu dijaga.

Dunia selalu berputar ibarat roda pedati, kadang kita di atas kadang di bawah. Kemarin Angie disanjung para sahabat sehingga membuatnya lupa daratan. Kini giliran terpuruk, satu per satu sahabat menjauhinya. Ingatlah kata Hobbes, dan ingatlah adagium tak ada kawan atau lawan abadi. Angie harus bertanggung jawab. Termasuk semua kader partai, mengingat kini dukungan untuk Demokrat anjlok ke angka 13,7%, paling rendah sejak Pemilu 2009 (SM, 20/02/12). Dukungan tertinggi diberikan kepada Partai Golkar dengan 15,5% suara, dan PDIP menempati urutan ke-3 dengan 13,6%. ●