Category: Uncategorized

Yang agaknya sepakat, sekarang tengah berlangsung proses pendangkalan dan bahkan pembusukan wacana publik. Ada beberapa faktor penyebabnya. Pertama, hujan dan banjir informasi yang datang setiap saat dari berbagai penjuru membuat masyarakat dihadapkan banyak pilihan. Tidak hanya diperhadapkan, bahkan diserbu ledakan berita, sehingga masyarakat sulit merenung untuk memilih lalu mendalami sebuah topik agar menjadi informasi dan kemudian menjadi ilmu pengetahuan.

Masyarakat juga semakin sulit membedakan mana berita benar dan mana palsu. Kedua,kondisi kota besar, khususnya Jakarta, yang semakin macet membuat warga secara fisik dan mental merasa lelah sehingga ketika menonton televisi atau membaca surat kabar yang dipilih yang ringanringan saja, yang dapat menghibur. Bahkan ketika menonton televisi tangannya selalu menggenggam remote control untuk ganti-ganti saluran.Artinya, kita semakin terbiasa mengikuti sajian acara itu hanya sekilas saja.

Ketiga, begitu banyaknya berita seputar kecelakaan dan korupsi membuat masyarakat lelah, pesimistis, dan bingung.Kepercayaan masyarakat terhadap pidato pejabat pemerintah dan politisi kian turun. Keempat, berbagai kasus korupsi dan pelanggaran hukum yang tidak pernah tuntas penyelesaiannya dan terkesan pilih kasih dalam menjatuhkan sanksi hukum ikut merusak wibawa wacana publik. Kata-kata kehilangan makna dan wibawa.Kelima, mimbar agama juga ikutikutan bergaya pop sehingga simbol-simbol dan wacana keagamaan lebih dipandang sebagai hiburan, menggeser substansi yang memerlukan perenungan dan kedalaman makna.

Acara keagamaan lalu tampil bagaikan religiotainment. Demikianlah,masih banyak faktor lain yang membuat wacana publik menjadi dangkal. Batas privasi dan publik semakin tipis. Agenda komunal, pribadi, dan publik tumpang tindih.Ketika seorang menteri berbicara, misalnya, kita kadang bingung, apakah itu agenda pribadi, partai atau negara? Ketika beberapa ormas mengusung simbol dan slogan keagamaan,rakyat ragu, mereka itu tengah memainkan agenda politik, mencari uang, atau benar-benar berdakwah? Orang bilang proses sosial mengarah pada individualisasi.

Namun sesungguhnya dalam waktu bersamaan komunalisme juga tambah kuat.Ormas-ormas kesukuan dan keagamaan muncul di mana-mana. Setiap ada waktusenggangorang asyikberkomunikasi melalui telepon genggamnya, entah via Twitter, Facebook atau mengobrol lewat telepon. Model komunikasi ini serbasingkat,sesaat,danmudah terlupakan.Takadaperenungan dan kedalaman. Potensi besar bangsa tidak terakumulasi dan terarahkan untuk menggerakkan dan memajukan rakyat.

Wacana publik diramaikan para politikus, ahli hukum,dan pengamat sosial yang difasilitasi televisi dengan dukungan iklan yang agresif dan menggoda. Wajah politisi,pengamat, dan ahli hukum serta tokoh-tokoh iklan tampil begitu kompak meramaikan panggung publik. Berita kecelakaan lalu lintas dan gosip selebritas juga ikut meramaikan wacana publik. Jadi, masyarakat ini bergerak maju,mundur, atau lari di tempat? Masyarakat kita ini menderita,bersukaria,berhurahura, ataukah hidup merana?

Tentu saja semuanya ada. Dalam situasi demikian sulit terjadi perubahan drastis-revolusioner karena kelas menengah dan para politikus berada dalam posisi yang menikmati putaran uang hasil penjarahan kekayaan alam Indonesia. Kekayaan alam semakin habis,lingkungan sosialdanalamrusak,danrakyat hanya bisa melihat dan mengeluh. Kelahiran parpol dengan janji untuk menerapkan prinsip- prinsip demokrasi demi menyejahterakan rakyat tak jelas arah dan hasilnya.

Yang mengemuka adalah kebebasan berwacana dan berserikat, tetapi mengabaikan penegakan hukum dan etika publik.Kita tidak mungkin kembali ke pemerintahan otoriter-represif, tetapi para politikus yang mengusung jargon-jargon demokrasi ternyata mengecewakan, bahkan banyak yang terlibat korupsi,baik yang ketahuan maupun yang tidak terungkap ke publik. ●

Rasio ini bahkan jauh lebih baik jika dibandingkan dengan Italia (120,3%), Jepang (229,1%), dan Amerika Serikat (99,5%).Indikator lainnya adalah pada besaran cadangan devisa. Data yang dikeluarkan Bank Indonesia memperlihatkan, angka cadangan devisa telah menyentuh angka USD112 miliar. Angka ini disebutkan setara dengan 6,4 bulan impor plus pembayaran utang luar negeri pemerintah. Jika angka-angka di atas dijadikan rujukan, untuk jangka pendek hampir mustahil akan terdapat guncangan krisis keuangan yang berasal dari sisi eksternal seperti yang pernah dialami Indonesia pada 1998.

Terlebih lagi terdapat kecenderungan umum yang menunjukkan nilai tukar rupiah yang terus menguat. Kepercayaan rupiah yang meningkat ini juga tampaknya telah didukung oleh peningkatan status sovereign credit rating Indonesia menjadi Baa3 (stabil) oleh lembaga pemeringkat Moody dan Fitch. Namun, jika dicermati dengan lebih jeli, tidak seluruh gambaran ekonomi makro Indonesia tampak membesarkan hati. Pertama-tama marilah kita melihat struktur ekspor dan impor kita.

Walau secara umum nilai total ekspor lebih besar daripada impor, data-data yang dipublikasi oleh Kementerian Perdagangan juga menunjukkan kecenderungan rata-rata persentase pertumbuhan ekspor Indonesia itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan peningkatan impor. Dari 2006 hingga 2010 misalnya, rata-rata peningkatan ekspor setiap tahun berada di kisaran angka 9,6%, sedangkan untuk impor berada pada angka 20,43%. Ratarata peningkatan impor terbesar terjadi pada komoditas nonminyak dan gas yaitu pada angka 25,63%.

Pertumbuhan impor yang lebih besar dua kali lipat dibandingkan dengan pertumbuhan impor ini, bahkan pada sektor nonminyak dan gas menjadi tiga kali lipat, menyampaikan pesan bahwa Indonesia menjadi pasar yang sangat menarik bagi para importir.Tidak hanya alat elektronik seperti handphone dan Blackberry, kini beberapa kebutuhan pokok produk pertanian seperti beras, bawang, gula, dan ikan juga memberikan kontribusi bagi peningkatan nilai impor ini. Kecenderungan menguatnya semangat konsumerisme untuk produk-produk luar negeri itu, dalam konsep akademis, sering dirumuskan dalam bahasa yang ”netral”.

Disebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sekitar 6% itu lebih banyak digerakkan oleh permintaan pasar domestik yang besar dibandingkan oleh permintaan pasar internasional. Semangat konsumerisme yang besar ini juga ditunjukkan oleh fakta bahwa tingkat tabungan nasional Indonesia sangat tertinggal jauh dibandingkan dengan China. Jika rasio tingkat tabungan nasional kotor China terhadap GDP-nya berada pada angka sekitar 54%, Indonesia berada pada angka 33,78%.

Angka ini tidak sekadar menyatakan bahwa sebagian besar pendapatan masyarakat Indonesia dihabiskan untuk konsumsi. Pada tataran kebijakan strategis, angka ini juga menyampaikan pesan bahwa kita belum bisa menyandarkan diri pada kapasitas tabungan nasional untuk mendanai kebutuhan investasi. Ini juga yang menjelaskan mengapa kebutuhan modal untuk investasi sebagian besar masih bersandar pada modal asing yang diperlihatkan oleh kecenderungan aliran modal dalam neraca pembayaran yang terus menerus positif.

Ditengah-tengah situasi semangat konsumerisme dan kapasitas tabungan nasional yang terbatas itu,kita juga tidak bisa berharap banyak terhadap kemampuan keuangan negara. Walau APBN terus meningkat, peningkatan itu tidak disertai dengan kemampuan penerimaan pajak yang memadai. Seperti kita ketahui,salah satu sumber utama pendanaan APBN berasal dari pajak. Namun, jika kita melihat struktur penerimaan pajak Indonesia, kita belum bisa mengangkat kepala. Lihatlah misalnya laporan country paper tentang Indonesia yang dikeluarkan IMF pada September 2011.

Lembaga yang merancang kebijakan ekonomi Indonesia pascakrisis 1998 ini bahkan mengakui bahwa rasio penerimaan pajak terhadap GDP untuk kurun waktu 2002 hingga 2010, yang berada pada angka kisaran 11,5%, termasuk yang terendah, tidak hanya di antara kelompok G-20, tetapi juga di antara negara-negara berkembang (emerging market). Laporan itu juga menyebutkan bahwa memang telah terdapat upaya-upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak ini. Misalnya pada 2008, rasio itu pernah mencapai angka 13,3%. Namun, kembali menurun menjadi 11,1% pada 2009.

Penyebabnya adalah kebijakan pemotongan pajak perusahaan untuk menarik para investor.Data yang disampaikan IMF ini juga menyebutkan hanya terdapat 5 juta pembayar pajak individual yang terdaftar di Indonesia dan pembayar pajak perusahaan yang terdaftar hanya sekitar 500.000. Itu pula sebabnya APBN masih bersandar pada utang baik melalui penjualan obligasi maupun kepada negara luar dan lembaga internasional.

Angka-angka ini menyampaikan pesan bahwa terdapat keterbatasan bagi negara untuk menjalankan fungsifungsi pelayanannya bagi publik baik itu menyangkut fungsi yang terkait dengan kesejahteraan seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur fisik maupun untuk melaksanakan fungsi keamanan. Kecenderungan apakah ini? Mengapa Indonesia dapat mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dengan ledakan konsumerisme yang luar biasa,namun disertai dengan pajak yang rendah dan terbatasnya kapasitas negara untuk memberikan pelayanan untuk kesejahteraan dan keamanan publik?

Meminjam istilah Paul Bobbit, penulis menyebut ini sebagai gejala dari kuatnya gagasan negara yang menghamba pada pasar (market-state). Ia menyampaikan pesan bahwa kita tengah meninggalkan konsep negara yang mengabdi pada bangsanya (nation-state). Jika landasan bagi bekerjanya negara-bangsa adalah konstitusi politik, dalam negarapasar, konstitusinya adalah modal yang tidak memiliki batasbatas nasional.

Akibatnya untuk menghamba pada pasar itu, fungsi negara itu harus seminimal mungkin, pajak tidak boleh besar, dan biarkan konsumerisme tumbuh sesukanya demi pertumbuhan ekonomi walaupun itu berarti mencederai nilai-nilai dan identitas konstitusi politiknya. Ringkasnya, dalam negara yang mengabdi pada pasar, konstitusi modal telah mengalahkan konstitusi politik. ●

FPI menjadi ormas yang paling banyak melakukan kekerasan. Pada 2010 FPI melakukan 29 tindak kekerasan dan 2011 ada lima aksi anarkisme. Selain FPI, Forum Betawi Rembuk (FBR) juga dicatat kepolisian sebagai ormas yang banyak melakukan kekerasan. Dalam rentang 2007–2010 keduanya mendominasi ormas yang memiliki catatan keke-rasan terbesar.

Spiral Kekerasan

Pertanyaan mendasar dari berbagai konflik adalah di mana keberadaan negara? Penulis sepakat dengan Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Dien Syamsuddin dan tokoh agama lainnya bahwa negara absen dalam berbagai konflik. Kekerasan silih berganti muncul akibat pembiaran dan pengabaian negara. Yang ironis dan menyesakkan adalah negara bagian dan pemicu dari konflik seperti yang terjadi di Mesuji dan Bima.Negara yang seharusnya menjadi regulator justru terjerembab ke dalam kubangan konflik.

Dalam konflik negara ditengarai memiliki kepentingan tersembunyi (hidden agenda) dengan eksistensi ormas anarkistis. Maka itu, apa pun wajah ormas tersebut, negara akan memproteksinya. Inilah yang disebut sebagai negara kekerasan (state of violence).Realitas ini sesuai dengan spiral kebebasan ala Dom Helder Camara. Negara berkontribusi atas ma-raknya kekerasan.

Menurutnya,kekerasan yang terjadi di masyarakat bersifat akumulatif. Kekerasan yang satu melahirkan kekerasan yang lain atau efek domino kekerasan. Sesungguhnya jika negara jujur, pembekuan atau pembubaran ormas anarkistis sangat mudah.Apalagi regulasi untuk melakukan tersebut sudah ada seperti yang tercantum dalam Pasal 13 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1985 yang menyatakan pembekuan pengurus atau pembubaran. Pembubaran setelah ormas tersebut diberi peringatan (Pasal 14).

Sedangkan tata cara pembubaran, Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 menegaskan,pembekuan dilakukan bila ormas menyebarluaskan kekerasan mengenai agama, suku, ras, atau golongan; ormas terbukti memecah belah persatuan, merongrong wibawa pemerintah, dan mengganggu kegiatan stabilitas dan keamanan. Dengan catatan dan regulasi di atas, sesungguhnya jika negara jujur dan bertindak sesuai “fitrah”-nya—sebagai pengayom semua golongan dan pengatur kehidupan di ruang publik,tidak ada alasan negara untuk tidak membekukan atau membubarkan ormas anarkistis tersebut.

Tekanan Media

Di tengah ketidakberdayaandan kesulitan berkomunikasi dengan negara tentang perilaku ormas anarkistis, satusatunya harapan masyarakat disembatkan kepada media. Dalam dunia modern, media dengan segala perangkat dan kelengkapannya bukan lagi merupakan kebutuhan ma-syarakat. Ia adalah urat nadi dan kesadaran.

Tidak ada ruang hampa yang lepas dari pengaruh media massa. Media massa bahkan merupakan sesuatu yang given. Harapan tentang pembekuan atau pembubaran ormas anarkistis melalui media sangat relevan dengan teori Akbar S Ahmed bahwa media bersifat demokratis dan mewakili masyarakat umum meski pada perkembangannya, selain menyampaikan pesan, media juga––menurut Marshall McLuhan–– menjadi pesan tersendiri (the medium is the message).

Dengan menekan negara untuk membubarkan ormas anarkistis,media menjalankan fungsi politiknya yakni fungsi pengagendaan isu dan membela kepentingan individuindividu untuk melawan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan eksekutif (Anwar Arifin, 2010).Tentu saja selain tekanan dari media massa, pressure masyarakat yang antikekerasan melalui media sosial (Facebook dan Twitter) juga berperan dalam membersihkan ormas anarkistis di negeri ini. Dengan demikian, pembubaran ormas anarkistis membutuhkan kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas individual dan kolektif.

Sebagai catatan akhir, penulis ingin menegaskan bahwa selama negara,khususnya aparat keamanan, tidak jujur, selama itu kekerasan, baik vertikal maupun horizontal, akan terus berulang. Negara tidak akan sukses memutus spiral kekerasan jika tidak berangkat dari kejujuran para pengelolanya.

Dalam negara yang serbamajemuk seperti Indonesia, aksi kekerasan mudah timbul karena banyaknya perbedaan. Namun, jika negara jujur, cerdas, dan memiliki political will, perbedaan adalah khasanah yang tak ternilai. Berbeda tidak senantiasa bertentangan. Justru perbedaan akan menjadi kekuatan yang sangat dahsyat jika negara jujur dan memiliki manajemen konflik yang cerdas, visioner, dan futuristik. ●

Perlu pula diteliti dan dikaji pokok-pokok sebab-musabab di luar penilaian terhadap pilot yang melakukan hal-hal yang menurunkan rasa nyaman para penumpang. Pertama adalah apa yang disebut kelelahannya pilot (pilot fatigue). Misalnya, banyak terjadi bahwa para pilot/awak pesawat dibebani tugas-tugas yang melebihi jam kerja yang seharusnya dan yang diatur oleh undang-undang. Belum lagi bila kita lihat dengan kemacetan yang terjadi di kota besar di Indonesia, berakibat para pilot/awak pesawat yang berada dalam perjalanan dari tempat tinggal ke tempat di mana pesawat disiapkan di bandar udara melebihi waktu pencapaian dari jam terbangnya.

Banyak pula terjadi para pilot merasakan kurang tidur karena hal-hal tertentu,terkait dengan tugasnya dan seringkali terjadi para pilot tertidur di kokpit. Padahal peraturan mengatakan bahwa pilot harus selalu berada dalam keadaan “fit for duty”. Secara ilmu kedokteran, kelelahan dan kurangnya tidur dapat menimbulkan halhal negatif, kurangnya perhatian, kurangnya kemampuan bereaksi yang dapat memengaruhi kemampuan awak melakukan tugasnya. Padahal dengan kemajuan ilmu teknologi di bidang penerbangan pesawat komersial, perhatian dan konsentrasi para pilot/ awak pesawat perlu ditingkatkan.

Kecurangan

Berikutnya, seringkali ada kebiasaan beberapa perusahaan penerbangan yang menggunakan apa yang disebut “bogus aircraft” atau juga biasa disebut “counterfeit aircraft”.Bogus aircraftadalah “aircraft is one in which the owner, maker, or seller of the aircraft intends to cause confusion or to cause mistake, or to deceive.” Bentuk penipuan semacam ini biasanya dilakukan melalui trademark,data plates, konfigurasi, atau tata cara dokumentasi. Pesawat palsu ini biasanya diaktifkan dari surplus pesawat- pesawat militer atau yang dapat diselamatkan (pernah terjadi pengaktifan 16 helikopter militer di masa lalu).

Dalam kelompok ini juga termasuk penggunaan pesawat-pesawat pengangkut kargo militer atau menggunakan helikopter yang sudah tidak layak terbang untuk operasi militer. Berikutnya adalah perdagangan suku cadang bermerek palsu “bootleg aircraft parts”. Penggunaan suku cadang ini secara potensial menempatkan pesawat dalam kondisi tidak nyaman,dan biasanya para pilot/awak pesawat tidak pernah mengerti atau mengetahui sepenuhnya (ingat kejadian pesawatAdamAir yang jatuh di Majene).

Dalam hal ini, turut bertanggung jawab pihak regulator, perusahaan penerbangan, dan organisasi seperti INACA. Masa jual beli peralatan palsu ini memang dapat berlangsung secara resmi maupun tidak resmi. Dapat saja merek suku cadang ini merupakan hasil sebuah pabrik yang resmi, yang diakui oleh misal FAA dari Amerika Serikat.Tindakan pemalsuan tersebut biasanya berlangsung melalui kerja sama sentra-sentra penjualan suku cadang internasional,dan di sinilah peran regulator sangat utama.

Dalam dunia penerbangan komersial,ada dua istilah yang sedang tren di Indonesia,yaitu “low cost fare” dan “low cost carrier”. Yang menjadi masalah di sini, apakah biaya tersebut dapat menutup biaya pemeliharaan pesawatnya sendiri. Para pengusaha penerbangan banyak yang mengabaikan beban pemeliharaan pesawat yang seharusnya dilakukan secara berkesinambungan (ingat pesawat Adam Air di Majene).

Hal yang juga sangat mengganggu pilot dan awak pesawat adalah peranan dari air traffic controller (ATC) yang mungkin saja seringkali berpihak pada perusahaan penerbangan yang lebih besar misalnya dalam masalah take off dan landing. Seringkali urutan take off dan landing ini diabaikan, pesawat yang seharusnya mendarat lebih akhir didahulukan.Atau dalam keadaan take off terjadi hal yang sama.

Hal ini tentu sangat merugikan pesawat tersebut.Inilah pokok-pokok di mana seringkali terabaikan di luar kemampuan para pilot dan awak pesawat. Hal lain yang juga perlu diperhatikan adalah “zoning” dari bandar udara yang melibatkan rakyat sekitarnya. Seringkali tanpa disadari, rakyat di sekitar bandar udara melepaskan ternaknya ke bandar udara.

Masalah ini perlu ditinjau secara teliti karena masalah tanah ini sejak ratusan tahun bagi rakyat Indonesia memiliki fungsi kehidupan dan kelanjutan kesejahteraan. Prof Vollenhoven puluhan tahun meneliti masalah tanah ini dan berkesimpulan bahwa hidup mati rakyat Indonesia dapat dikatakan 100% bergantung pada tanah milik adatnya. Dengan demikian, semua membutuhkan pemecahan yang amat bijaksana dari kita bersama.

Proporsional

Demikianlah beberapa pokok yang dapat diketengahkan sehingga masalah pilot/awak pesawat menggunakan sabu dapat saja disebabkan oleh kekhawatiran yang mendalam. Kekhawatiran ini mungkin muncul karena beberapa pokok mungkin tidak pernah diketengahkan oleh mereka yang terkait dengan penerbangan komersial.

Kekhawatiran ini secara psikologis lalu dicoba dihilangkan dengan mengonsumsi sabu, apalagi sempat terucap bahwa 60-70% awak pesawat nasional menggunakan sabu demi menghilangkan rasa khawatir tersebut. ●

Transkrip edaran itu menyebutkan untuk program S-1 harus menerbitkan di jurnal ilmiah, S-2 di jurnal ilmiah nasional terutama yang terakreditasi Dikti, dan untuk S-3 di jurnal internasional. Faktor itulah tampaknya membuat banyak pihak terlihat resisten. Mestinya mahasiswa yang berpuas diri dengan diktat dan bahan fotokopian ’’pantas’’ keberatan, namun faktanya sejumlah dosen melontarkan sikap sama dengan mengatasnamakan mahasiswa.

Adakah suara itu hanya mengatasnamakan mahasiswa mengingat faktanya banyak dosen tidak mampu menulis, termasuk yang sudah meraih jabatan fungsional profesor sekalipun. Atau mahasiswa kita tidak mampu menulis sehingga tidak bisa menyuarakan sikapnya sendiri?
Pertanyaannya adalah ketika ada reaksi terhadap upaya baik agar dari kampus lahir tak hanya calon pekerja tapi juga intelektual kritis, sesuai dengan tujuan pendidikan tinggi untuk melahirkan manusia cerdas dan bernalar, resistensi itu menjadi tanda tanya besar?

Bagaimana mau bernalar jika menulis sesuatu yang sebenarnya sudah banyak diajarkan di bangku kuliah saja tidak bisa? Seharusnya, terkait edaran itu, pengelola perguruan tinggi cepat menyosialisasikannya supaya mahasiswa lebih siap. Termasuk mengingatkan mereka bahwa kebijakan itu konsekuensi, artinya mereka yang masuk ranah akademik harus membuktikan diri melalui tulisan di jurnal atau media lain. Lewat cara itu, kita bisa menilai bahwa yang bersangkutan memang pantas menyandang gelar akademik.

Logika seturutnya, dosen memberi contoh dan mendampingi mahasiswa agar mereka tergerak untuk menulis, melalui keteladanan dosen itu dalam menulis. Semasa saya kuliah, ada profesor sering memberi contoh konkret bagaimana cara menggali ide dan menulis dengan baik. Saya kemudian sangat termotivasi menulis karena menemukan contoh keteladanan dari profesor itu.

Beri Contoh

Surat edaran Dirjen Dikti jangan dimaknai sebagai kewajiban hanya untuk mahasiswa (termasuk dosen yang menempuh S-2 atau S-3) tapi juga bagi tenaga pengajar dan institusi, sekaligus untuk introspeksi sudah melakukan hal itu atau belum. Selama ini ada kecenderungan sebagian dosen memilih numpang nampang pada publikasi mahasiswa bimbingannya, misalnya sebagai penulis II dan seterusnya.

Artinya banyak dosen merasa puas hanya dengan menjadi ’’benalu’’ mahasiswanya, sementara dia tidak berusaha menulis mendasarkan pada hasil kajian dan penelitiannya. Ini sungguh menyedihkan karena hal itu berarti dia tidak mengembangkan ilmunya selain terus menjadi ’’penumpang’’ pada karya ilmiah mahasiswanya. Semestinya dosenlah yang menjadi ’’sopir’’, minimal sesekali.

Dalam konteks itu, ketika ada kewajiban membuat karya ilmiah maka dosenlah yang harus kali pertama merasa terpanggil untuk memberi contoh, terutama yang punya jabatan fungsional profesor. Selama ini ada kecenderungan bila sudah meraih jabatan fungsional akademik itu, seorang profesor  menganggap dirinya ’’pensiun’’, tidak ada upaya meng-up date ilmu, apalagi meneliti.
Lebih parah lagi, ada sejumlah dosen meyakini bahwa pendapat seorang profesor adalah ’’wahyu’’, tidak boleh dikritik, apalagi dibantah. Sikap itu tentu jauh dari nilai-nilai akademik yang terbuka, kritis, dan egaliter mengingat dengan cara itulah sebuah ilmu bisa berkembang. ●

Sejauh pekerjaan kepolisian tidak melanggar norma hukum, rasa keadilan masyarakat, kode etik profesi, kode perilaku, dan mampu memilah-milah kepentingan penegakan hukum dari aneka intervensi kekuasaan dan politik, baik oleh pemerintah maupun kekuatan politik formal lainnya, tidak ada alasan bagi siapa pun untuk tidak menyukai pekerjaan kepolisian.

Di tengah kuatnya desakan penegakan hukum (law enforcement), pekerjaan kepolisian dimungkinkan dilaksanakan tanpa melalui proses hukum formal. Dalam kaitan dengan keberadaan organisasi kepolisian sebagai aparatur negara, maka organisasi bukanlah entitas yang mampu menjamin keberlangsungan eksistensinya sendiri.

Organisasi kepolisian di Indonesia (Polri) pun demikian halnya. Polri tak bisa bekerja sendiri, tanpa bantuan pihak lain. Model pengorganisasian Polri, merupakan bagian dari seluruh tatanan distribusi kekuasaan yang lekat kaitannya dengan bureaucratic policy atau authoritarian corporatism. Konsentrasi kekuatan pemaksa Polri, berkaitan langsung dengan memori kolektif negara di satu sisi dan memori kolektif publik di sisi lain terhadap pembenaran tindakan represifnya.

Di tengah kewenangan penggunaan tindakan represif, polisi memiliki peluang melakukan tindakan diskresi. Salah satu wujud nyatanya adalah pengambilan keputusan personal terkait dengan  tindakan hukum terhadap seorang/ sejumlah orang yang dicurigai melanggar hukum, demi alasan profesional, kepentingan umum, dan berbagai alasan subjektif pribadi, termasuk yang tidak formal diatur dalam hukum.

Arogansi Kewenangan

Sekalipun demikian, penggunaan diskresi tetap harus berbasis standar operasional prosedur (SOP). Dalam praktik, tindakan diskresi polisi senantiasa bermuka dua. Pertama; membuka peluang dan memperkuat dinamika. Artinya, polisi dapat mengambil tindakan sesuai dengan sifat darurat kejadian yang harus cepat dan tepat ditangani, tanpa harus menunggu perintah atasan, yang bukan mustahil memakan waktu sehingga menimbulkan korban manusia, atau membuat makin panasnya situasi.

Namun, penggunaan diskresi ini dilematis bagi pekerjaan individual polisi yang biasanya bermuara dari penyalahgunaan kewenangan. Terutama akibat tiadanya basis kepentingan umum, yaitu diubahnya nilai kepentingan umum menjadi kepentingan pribadi. Kasus penerapan secara keliru diskresi adalah yang terbanyak dilaporkan masyarakat ke Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).

Untuk memperkuat dinamika diskresi, tiap individu polisi perlu mendasarkan pada pertimbangan kejujuran: apakah betul-betul digunakan demi alasan kemanusiaan, profesionalisme, dan pertimbangan moral lain, ataukah karena arogansi kewenangan legal yang melekat pada kekuasaannya sebagai aparatur pemaksa negara.
Di sinilah perlunya diskresi polisi diarahkan secara dinamik untuk memberi landasan kuat bagi perwujudan polisi berbasis hak asasi manusia (toward human rights based police).
Diskresi polisi yang tidak mengisyaratkan peluang terjadinya kontrak sosial antara subjek (polisi) dengan objek pelayanannya bukan mustahil mengkooptasi diskresi itu sendiri.

Mengingat dampak positif atau negatifnya, pelaksanaan diskresi perlu pengendalian. Pertama; lebih bersifat pada pengarahan diskresi yang lebih tepat metoda, sasaran, waktu, dan tujuan. Model pengarahan ini akan memperkuat dinamika diskresi sesuai dengan harapan publik dan tatanan profesionalisme.
Kedua; untuk mencegah penggunaan ke arah yang tidak sesuai dengan tugas pokok, tanpa pertimbangan kearifan lokal, serta pengabaian atas nilai-nilai moralitas, kode etik profesi, dan code of conduct Polri. ●