Category: Uncategorized

Pandangan ini benar jika putusan bebas terdakwa korupsi adalah hasil rekayasa seperti penyuapan terhadap hakim atau jaksa penuntut umum. Apakah makna kedua pandangan tersebut? Kedua pandangan tersebut mengisyaratkan kepada kita bahwa pemeriksaan perkara pidana termasuk perkara korupsi harus didasarkan pada ketentuan UU Hukum Acara Pidana yang berlaku.

Lalu harus diperkuat oleh fakta persidangan dan putusan pengadilan harus diambil berdasarkan keyakinan hakim dan minimal dua alat bukti yang terbukti di muka persidangan. Jika terbukti dan hakim yakin, putusan pengadilan menjadi bebas. Jika perbuatan yang dituduhkan terdakwa terbukti, tetapi ada unsur pembenar atau penghapus pidana, putusan pengadilan adalah dilepaskan dari segala tuntutan pidana.

Jika perbuatan terdakwa terbukti dan hakim berdasarkan dua alat bukti di persidangan berkeyakinan terdakwa bersalah,putusan pengadilan adalah menghukum terdakwa.Sistem hukum acara pidana Indonesia secara objektif telah memuat ketentuan tentang jenis putusan pengadilan yang dipandang adil dan sesuai dengan nilai-nilai keadilan yang berkembang dalam masyarakat Indonesia.

Multitafsir

UU Korupsi tahun 1999 yang diubah dengan tahun 2001 memang diakui memuat ketentuan-ketentuan yang rentan multitafsir seperti unsur melawan hukum. Sekalipun telah ada putusan MKRI mengenai penafsiran hukum yang dibenarkan dari sudut UUD 1945, tetapi tetap saja masih ada putusan pengadilan yang menafsirkan unsur melawan hukum dengan fungsi yang positif yaitu apriori harus menghukum, bukan sebaliknya menafsirkan unsur melawan hukum yang negatif, yang dapat membebaskan terdakwa.

Perbedaan penafsiran hukum itu merupakan hal yang lazim terjadi. Namun, jika hakim majelis memiliki satu pendapat yaitu harus menghukum dalam perkara korupsi, sikap hakim tersebut tergolong “abuse of power” karena sikap tersebut tidak mencerminkan imparsialitas dan integritas seorang hakim.

Putusan bebas atau menghukum atau dilepas dari segala tuntutan pidana harus dihormati oleh siapa pun, termasuk penuntut umum karena masih ada upaya hukum yang disediakan di dalam KUHAP kecuali untuk putusan bebas. Namun, praktik pengadilan sampai saat ini masih terdapat yurisprudensi yang membolehkan penuntut umum mengajukan perlawanan terhadap putusan bebas melalui upaya banding atau kasasi dengan alasan teknis yuridis semata-mata.

Hal ini sulit dipahami sebagian besar orang awam termasuk terdakwa yang diputus bebas karena bagi mereka hukum adalah hukum, harus dibaca dan ditafsirkan sebagaimana tertulis di dalam UU-nya. Pandangan ini sesungguhnya sejalan dengan asas lex certa yaitu bunyi ketentuan tidak boleh di multitafsirkan dan harus dibaca sebagaimana bunyi ketentuannya.

Mengapa demikian,karena hukum pidana merupakan “pisau bermata dua”yaitu di satu sisi berfungsi menghukum terdakwa dan sekaligus melindungi orang lain dari kejahatan. Dengan dua fungsi tersebut, penggunaan hukum pidana tidak boleh berada dalam keragu-raguan. Jika hal ini terjadi, pilihan hakim satu-satunya hanyalah membebaskan terdakwa, bukan malahan menghukumnya; inilah salah asas fundamental hukum pidana yang telah dianut dan berkembang sejak abad ke 18.

Praduga

Pisau hukum pidana yang tajam itu sejak diundangkannya selalu dikawal oleh asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) dan di sinilah letak perbedaannya dengan pisau hukum perdata atau hukum administrasi negara. Namun dalam praktik,pengawalan asas praduga tak bersalah sering disubstitusi sebagai asas praduga bersalah (presumption of guilt).

Meski demikian, penegak hukum seperti itu melupakan satu hal yang fundamental yaitu bahwa seseorang yang diduga melakukan kejahatan adalah seorang sosok manusia bukan “hewan peliharaan” yang setiap saat dapat dicampakkan begitu saja. Di sinilah titik persoalan sesungguhnya dari judul tulisan ini bahwa terdakwa adalah tetap seorang homo sapiens termasuk salah satu makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.

Menjadi jelas kiranya mengapa putusan pengadilan di Indonesia menggunakan irahirah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Seorang hakim harus diakui sebagai “wakil Tuhan YME”di dunia yang fana ini. Ketiga jenis putusan tetap harus dihormati oleh semua pihak termasuk oleh negara sendiri yang diwakili penuntut umum.

Adapun upaya hukum yang masih diperbolehkan menurut hukum acara merupakan cara untuk mencapai kepastian hukum dan keadilan dengan cara menemukan kebenaran materil dari suatu perkara pidana. Jika upaya hukum tersebut telah dilaksanakan dan tiba pada putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, kewajiban jaksa sebagai wakil negara untuk melakukan eksekusinya tanpa ditunda-tunda dengan alasan apa pun.

Dalam hal putusan bebas yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, eksekusi harus segera dilaksanakan karena penundaan eksekusi satu hari pun adalah pelanggaran terhadap hak dan kemerdekaan terdakwa yang bersangkutan.

Di sinilah kekuatan moral spiritual sila perikemanusiaan yang adil dan beradab sebagai nilai luhur bangsa Indonesia yang telah menempatkan Pancasila sebagai landasan ideologi bangsa Indonesia. ●

Kedua, Sondang Hutagalung, mahasiswa Universitas Bung Karno (UBK) yang membakar diri di depan Istana Negara beberapa waktu lalu, meninggal dunia. Meninggalnya Sondang menjadi berita duka yang mengiris hati para penggiat demokrasi dan hak asasi manusia. Kedua kejadian ini memang paradoks. Tertangkapnya Nunun merupakan bukti bahwa upaya pemberantasan korupsi mulai menemukan titik terang.

Mulai terlihat ada upaya dari aparatur penegak hukum, terutama KPK, untuk menyelesaikan kasus-kasus korupsi yang saat ini mendapat sorotan masyarakat luas. Kita tentu mengapresiasi upaya-upaya seperti ini. Karena bagaimanapun korupsi adalah ancaman serius. Jika ada, dugaan itu harus diproses secara hukum demi kepastian bagi masyarakat.

Semakin tinggi kepastian,semakin tinggi pula tingkat kepercayaan masyarakat kepada institusi penegak hukum. Namun, meninggalnya Sondang menyisakan sebuah tanda tanya tentang keadilan yang sesungguhnya. Sondang merelakan nyawanya demi menyuarakan keadilan dan hak asasi manusia di depan Istana Negara tanpa pamrih.

Sondang adalah tubuh yang menjadi api suci,membakar jiwanya dalam lautan keputusasaan yang mendalam.Sondang adalah sebuah pengorbanan tanpa menghitung untung-rugi. Di mana rasa keadilan itu? Inilah yang dipertanyakan Sondang ketika melakukan aksi bakar diri.

Negara dan Keadilan Masyarakat

Dalam Pembukaan UUD 1945 disebutkan bahwa negara dibentuk untuk empat tujuan yakni melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Empat tujuan bernegara tersebut sesungguhnya sangat bertautan dengan keadilan.

Bahkan dalam Pancasila, sila terakhir yang menjadi penutup dari falsafah dasar negara adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya, keadilan merupakan tujuan utama yang penting. Kita semua sepakat bahwa kesejahteraan itu tidak hanya diukur dari statistik ekonomi (pendapatan per kapita, pertumbuhan ekonomi,dan investasi), tetapi juga dari keadilan bagi semua orang, yang mencakup keadilan hukum, politik, ekonomi, dan sosial-budaya.

Dalam hal ekonomi misalnya, dari tahun ke tahun ekonomi kita memang terus tumbuh dengan baik.Namun,pertumbuhan itu belum dirasakan dampaknya secara merata oleh masyarakat, karena pertumbuhan tersebut masih berpusat di kota-kota besar, didominasi oleh sektor modern,belum meratanya kualitas pendidikan masyarakat, serta berbagai faktor lainnya.

Pun dari sisi demokrasi, seringkali kita terlalu terlena dengan status kita sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia.Dalam hal proses,masyarakat dunia memang memberi apresiasi yang besar atas proses transisi demokrasi yang terjadi.Namun, jika kita jujur melihat, nyatanya demokrasi, otonomi, dan desentralisasi belum serta-merta berjalan lurus dengan berkurangnya korupsi, meningkatnya kesejahteraan dan pelayanan publik (kesehatan dan pendidikan), rasa keamanan, ketertiban, dan jaminan sosial.

Demokrasi tidak sekadar bertujuan untuk sirkulasi kekuasaan lima tahunan secara demokratis. Bukan sekadar urusan siapa menjadi presiden, wakil presiden, anggota DPR dan DPD, menteri, gubernur, bupati, dan wali kota, melainkan bagaimana negara menciptakan keadilan hukum, ekonomi, politik, sosial-budaya, meningkatkan kesejahteraan, keamanan, ketertiban, dan kenyamanan bagi semua warga negara.

Ada fenomena akhir-akhir ini yang membutuhkan sebuah analisis sosiologis yang mendalam. Bagaimana menjelaskan pembunuhan yang dilakukan para pelajar yang bermula dari sebuah perkelahian biasa, peraih medali emas olimpiade matematika yang dibunuh dengan motif pencurian BB, seorang TKW Tuti Tursilawati yang sedang menunggu eksekusi hukuman mati, dan tentu masih banyak lagi kejadiankejadian seperti ini di daerah.

Masyarakat kebanyakan sedang berhadapan dengan kenyataan sulitnya mendapatkan akses ekonomi, kesejahteraan yang masih jauh dari harapan, ketidakadilan yang makin melebar, korupsi yang makin merajalela, hukum yang tidak berpihak pada rakyat kecil, rasa aman yang terusik, serta berbagai fenomena sosial lainnya. Barangkali kondisi-kondisi inilah yang memicu rasa frustrasi masyarakat.

Mari coba kita tengok sebuah fakta tentang penegakan hukum dan keadilan di Indonesia. The World Justice Project dalam Rule of Law Index 2010 memberi sebuah penilaian yang sangat memprihatinkan. Dari 35 negara yang disurvei seperti Amerika Serikat,Swedia, Prancis, Jepang,Korea Selatan, Spanyol, Australia, Afrika Selatan,Meksiko,Argentina, Turki,Thailand, Peru, Bolivia, Maroko, dan sebagainya, Indonesia mendapatkan nilai rendah untuk keadilan (access to justice) dengan peringkat ke-32 dari 35 negara.

Sementara untuk kategori pemenuhan hak-hak dasar masyarakat,kita berada di posisi tengah-bawah di peringkat ke-25 dari 35 negara. Data ini menunjukkan betapa masih rendahnya komitmen terhadap hukum dan keadilan. Sistem demokrasi yang kita adopsi ternyata belum mampu memberi perlindungan hukum kepada warga negara, keadilan bagi semua orang, karena masih ada diskriminasi serta rendahnya kesadaran akan pentingnya penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia.

Padahal keadilan itu sangat penting. Ada sebuah ungkapan yang sangat populer, yang seringkali menginspirasi saya,hukum dan keadilan harus tetap ditegakkan meski langit runtuh. Ungkapan ini menggambarkan betapa pentingnya penegakan hukum yang dilandasi nilai kejujuran, moral, etika, dan tanggung jawab. Sebagai negara hukum yang demokratis, hukum harus memayungi hak-hak semua orang.

Sangat menyedihkan dan miris manakala hukum dipermainkan dan keadilan diperjualbelikan. Inilah saatnya untuk menegakkan hukum dan mewujudkan keadilan. Jangan ada lagi pertanyaan yang muncul, di mana rasa keadilan itu kini berada? ●

Tembakau bahkan bisa membunuh kutu rambut dan telurnya,dan tumbukan daunnya yang masih hijau bisa menyembuhkan luka, bisa dibikin sirup untuk aneka penyakit, dan bisa dijadikan asap untuk sakit tuberkolusis, batuk paru-paru dan rematik, dan semua penyakit akibat hawa dingin yang lembab. Selama berabad-abad, suku Indian,yang memiliki peradaban canggih,menggunakan tembakau untuk obat sebagaimana disebutkan di atas.

Tradisi pengobatan itu terpelihara dalam lintas abad yang panjang. Namun,kepentingan bisnis farmasi Amerika,dengan dukungan dokter-dokter ahli yang meyakinkan, menyatakan tembakau berbahaya.Orang harus berhenti merokok. Obat yang dipakai menghentikan merokok dibuat pabrik farmasi. Dan pabrik farmasi bisa membikin rokok sintetis tanpa tembakau.

Di halaman 111 buku Hamilton, Nicotine War tadi, kita temukan kesangsian: argumen untuk membangun kesehatan publik, yang ditempuh Amerika Serikat, lama-lama menimbulkan pertanyaan: ini program menyelamatkan nyawa manusia apa memaksakan obat dan agenda? Setelah para ahli mempelajari kekuatan tembakau sebagai obat, orang bisa membuat obat lain—yang bukan tembakau—dan menjadikan obatnya sebagai satu-satunya rujukan obat bagi penyakitpenyakit tertentu.

Sekali lagi, temuannya bisa diracik dari kandungan tembakau,tapi untuk memusuhi dan membunuh tembakau. Perhitungan daganglah— dan kepentingan politik dagang— yang menjadi penyebab gencarnya ‘perang melawan tembakau’. Argumen kesehatan publik diutamakan.Faktor ekonomi—bahwa orang miskin bisa makin miskin karena merokok— menjadi argumen tambahan.

Agar lebih dramatis, disebutlah ‘baby smokers’, dan banyak labeling yang membunuh harkat tembakau yang pada hakikatnya—seperti dipertahankan berabad-abad di masyarakat suku Indian—merupakan obat, disebut sumber penyakit. Dengan membaca uruturutan logis argumen Hamilton di dalam Nicotine War tadi,kita menjadi tahu bahwa tradisi hebat suku Indian itu bukan mati dalam perjalanan melintasi abad ilmu pengetahuan, melainkan dibunuh secara semena- mena,dengan kebohongan ilmiah, untuk kepentingan dagang.

Sekali lagi, tradisi hebat itu bukan mati, melainkan dibunuh. Apa yang sampai di negeri kita, usaha membunuh tembakau— artinya membunuh kebenaran ilmiah juga—dibantu dengan kekuatan rohaniah. Karena argumen kesehatan tak terlalu meyakinkan,dan argumen ekonomi tak membikin guncangan yang diharapkan, berikutnya digunakan argumen moral untuk mengharamkan tembakau—di sini bahasa teknisnya mengharamkan merokok—dan perang total melawan tembakau pun meluas ke seluruh dunia.

Pedagang itu jenis manusia yang menempatkan kata hemat pada urutan nomor satu bagi prioritas nilai hidupnya. Tapi pedagang besar, berskala besar, memperlihatkan pada kita semangat murah hati, mengucurkan dana besar seolah tanpa memikirkan untungrugi. Siapa saja yang memiliki potensi untuk membantunya membunuh tembakau dibantu. Semua pihak yang menguntungkan diperlakukan sebagai sahabat.

Dan sahabat lebih penting daripada keuntungan. Sikap kapitalis tulen kelihatan lebih manusiawi daripada sikap pedagang biasa. Rangkul sana rangkul sini, pesta sana pesta sini,anggur, kemabukan, makanan mewah, dan bau parfum yang lembut, menandai “persahabatan” dengan semua pihak. Betul mereka tak menghitung untung-rugi? Semua dihitung. Sudah pasti dengan sangat cermat agar jangan sampai rugi.

Sikap menyebar dana ke seluruh dunia bukan sikap orang mabuk, melainkan sikap kapitalis yang sangat waras. Di seluruh dunia ada lembaga-lembaga yang didanai untuk membantunya membunuh tembakau. Di seluruh dunia ada tokoh-tokoh— ilmuwan, aktivis, rohaniwan, atau yang agak kelihatan seperti rohaniwan dan para pejabat negara maupun para anggota DPR—yang sukarela menjadi sahabat “orang kaya” ini.

Dan kelihatannya mereka inilah yang mabuk karena bantuan tersebut.Mereka sedemikian mabuk, sampai lupa bahwa “persahabatan”mereka dengan “orang kaya” itu menghancurkan kepentingan negerinya, bangsanya, dan rakyat, yang semula. Rakyat, baik petani tembakau, buruh-buruh tani tembakau, buruh pabrik kretek, pengecer kretek, dan berjutajuta warga yang bergantung pada mereka,dirugikan oleh sikap bersahabat dari “orangorang kaya” tadi, dan kita dirugikan oleh orang mabuk, hanya karena merasa bersahabat dengan orang kaya.

Bagaimanapun, kelihatannya ini cerminan mentalitas kuli.Watak kuli—maaf—biarpun kelihatan agak terpelajar, dan pernah menikmati pendidikan tinggi, termasuk di luar negeri, tetap minder biarpun diam-diam. Jiwanya mudah terpukul oleh pihak yang lebih kaya.Mereka tunduk pada pemilik uang yang menjamin kehidupan mereka menjadi lebih baik.

Mentalitas kuli itu juga tampak pada semangat hidupnya untuk “menelan tanpa mengunyah”, argumen para pemilik pabrik farmasi bahwa rokok berbahaya, dan produk pabriknya yang sehat.Mereka menerima tanpa “reserve” argumen para pedagang besar yang mencelakai kita itu sebagai kebenaran. Selebihnya, sikap rendahan juga tampak pada mereka. Melawan “orang kaya”—apalagi bule yang memberi uang—tidak mungkin.

Maka, mereka gigih melawan bangsanya sendiri. Mereka gencar mengancam petani. Mereka sebarkan perda, dan ancaman kriminal kepada bangsanya sendiri. Kepatuhan sudah tumpah seutuhnya pada bos Amerika. Maka, tembakau sebagai obat, tak boleh disebut, tak boleh diingat, tak boleh hidup dalam kesadaran. Yang dipompakan ialah kebohongan: tembakau sebagai sumber penyakit. Dan “koeli-koeli”itu pun patuh. ●

Wanita sosialita itu menjadi buron Interpol terkait dengan dugaan suap menggunakan 480 cek perjalanan (traveller’s cheque) senilai tak kurang dari Rp 24 miliar. Cek itu diberikan kepada sejumlah anggota DPR untuk memenangkan Miranda Swaray Goeltom menjadi Deputi Senior Gubernur BI.

Seperti diketahui bersama, dalam perspektif hukum sebagaimana artikel penulis berjudul ”Misteri Tas Hitam Nazaruddin” (SM, 15/08/11), proses pemulangan mantan Bendahara Umum DPP Partai Demokrat itu dari persembunyiannya di Kolombia,  juga menorehkan prestasi luar biasa bagi pemerintah, termasuk Polri, jajaran Ditjen Keimigrasian, dan KPK yang bekerja keras memburu dan memulangkannya.

Kembali perlu dicatat bahwa pemulangan Nazaruddin dan Nunun, selain menorehkan prestasi, juga melahirkan kejutan (presedensi) fenomenal bagi hukum acara perburuan koruptor yang melarikan diri dari Tanah Air setelah merampok harta publik atau uang rakyat untuk memperkaya diri dan keluarga atau kelompoknya.

Terobosan itu tidak ada dalam text book hukum, meskipun diskresi dapat ditemukan dalam UU tentang Polri. Terobosan hukum fenomenal yang dapat memberi andil bagi kepustakaan hukum dunia adalah,” meskipun negara tempat buron korupsi itu singgah dan bersembunyi tidak memiliki perjanjian ekstradisi (extradition treaty) dengan kita, buron dapat dikembalikan dengan mulus.” (Lihat  ”Wacana Nasional” , SM, 15/08/11).

Apa di balik semua prestasi luar biasa dan terobosan hukum yang signifikan bagi kepustakaan hukum dunia itersebut? Dalam perspektif hukum, kuncinya adalah pada kemauan politik (political will) pemerintah dalam memberantas korupsi dengan cara-cara luar biasa (extraordinary). Hal ini sejalan dengan pengertian korupsi yang oleh berbagai peraturan perundang-undangan, terutama KUHPidana, dinyatakan sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime).

Mematuhi Hukum

Jangan sampai kemauan politik memberantas korupsi yang telah ditunjukkan secara meyakinkan oleh pemerintah ternyata sekadar didorong oleh kesadaran yang mengandung kepalsuan. Artinya, kesadaran yang muncul secara tiba-tiba karena hanya mengejar tujuan atau agenda politik sempit golongan politik dalam pemerintahan atau yang ingin berkuasa, bersifat temporer dan dangkal.

Pandangan itu penting dikemukakan mengingat masih banyak pengamat antikorupsi yang menyinyalir bahwa yang dilakukan pemerintah dalam konteks pemberantasan korupsi hanya adegan sandiwara.

Ditambah lagi, citra politik sangat mahal; manakala sejumlah partai mulai menyusun strategi menghadapi pemilu, suksesi kepemimpinan nasional 2014 dengan cara mulai mengelus-elus capres dan wapres yang sudah pasti akan menggantikan SBY.

Perspektif hukum mendikte, bahwa kemauan politik pemberantasan korupsi wajib dimulai dari kepatuhan terhadap hukum, tanpa syarat, atau tanpa bermaksud untuk tawar-menawar (political bargaining). Selain itu, perlu mewaspadai politisasi dari penguasa dalam upaya menyandera atau menyumbat suara kritis yang ingin membongkar korupsi, yang senyatanya telah menyandera prinsip konstitusional bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat. ●

Jika korupsi selama ini biasa terjadi pada level elite, baru-baru ini Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan rekening gendut milik PNS yang usia pengabdiannya masih sangat muda. Secara kalkulasi, perbandingan gaji dan usia pengabdiannya, tidak memungkinkan mreka memiliki nilai rekening sebesar itu. Semuanya menjadi mungkin manakala menggunakan jalan pintas: korupsi. Karena itu, korupsi akan terus jadi model bagi upaya percepatan pengerukan keuangan negara untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain.

Maka benar kiranya ketika mantan ketua KPK Busyro Muqoddas menyentil bahwa pejabat publik kita terasuki hedonisme komunal yang mempertontonkan kemegahan dan kemewahan di atas keterbatasan ekonomi rakyat. Hedonisme ini merupakan penyakit birokrasi paling berbahaya sebab merangsang seseorang mengeruk kekayaan untuk melayani nafsu keserakahan yang tidak terbatas. Ukurannya bukan lagi kebutuhan melainkan kesenangan; mobil mewah, fasilitas berlebih, kenyamanan, dan menuntut dilayani.

Merujuk Satjipto Rahardjo (2010), hedonisme mengakumulasi korupsi dalam dua bentuk yang berjalan bersamaan. Pertama; terjadinya korupsi konvensional, berupa pengerukan kekayaan negara secara membabi-buta untuk melayani kesenangan diri. Jenis ini mudah dipahami dan dipantau publik. Kedua; korupsi kekuasaan dengan menempatkan sistem otoritas yang dimiliki bertentangan dengan keinginan rakyat, yaitu penyelewengan kekuasaan, tidak peduli pada rakyat.

Jika jenis pertama hanya berkaitan dengan aset, jenis kedua lebih mengarah pada penggunaan otoritas tidak pada tempatnya. Sistem otoritas ini cenderung menjadi alat negosiasi yang memiliki potensi ekonomi sangat besar. Fakta ini bisa dibaca dalam jual-beli perizinan, kebijakan impor garam saat petani panen garam, atau impor beras saat panen raya gabah. Tindakan atau kebijakan semacam ini merupakan bentuk korupsi kekuasaan yang mengingkari keinginan dan kebutuhan rakyat.

Sesungguhnya, secara formal kita memiliki regulasi yang tegas melarang korupsi. Ada UU mengatur mengenai hal itu sebagaimana tertuang dalam UU Antikorupsi (UU Nomor 31 Tahun1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001). Kita juga memiliki Satgas Pemberantasan Mafia Hukum dan lembaga yang angker yakni KPK. Namun, perangkat hukum dan keangkeran lembaga itu masih kurang efektif mencegah korupsi. Bahkan korupsi kian merajalela sehingga menimbulkan pesimisme terhadap masa depan pemberantasannya.

Alat Legitimasi

Jika hukum hanya dianggap kumpulan pasal demi pasal maka korupsi kekuasaan tidak akan pernah tersentuh oleh tajamnya pisau hukum. Pasalnya UU Antikorupsi hanya menyebut kerugian keuangan negara. Padahal ada kerugian lain dari korupsi kekuasaan, yaitu terjadinya kesengsaraan pada lapis masyarakat karena mereka dikorbankan melalui kebijakan negara atau kebijakan yang dibuat oleh pemangku otoritas negara.

Kelemahan sistem seperti ini, mengutip Nonet Selznick, menyebabkan hukum terisolasi dari kepentingan sosial. Seolah hukum tidak memiliki daya respons terhadap basis dasar kebutuhan masyarakat dan hukum semacam ini tidak dapat dijadikan alat untuk mencapai keadilan substantif. Karena itu, perilaku pejabat yang hedonis, memperjualbelikan kebijakan, atau komersialisasi perizinan, tidak akan pernah tersentuh oleh formula hukum konvensional.

Sebagai upaya penyempurnaan sistem hukum demi terberangusnya korupsi maka Nonet-Selznick menawarkan beberapa formula,  yakni keadilan substantif sebagai dasar legitimasi hukum; peraturan sebagai subordinasi keadilan dan kebijakan; pertimbangan hukum harus berorientasi pada tujuan dan kemaslahatan masyarakat; memupuk sistem kewajiban sebagai ganti dari sistem paksa; kekuasaan untuk mendukung vitalitas hukum dalam melayani masyarakat; serta keterbukaan dan akomodasi aspirasi publik untuk menjaga integrasi advokasi hukum dan cita sosial.

Jika prinsip-prinsip ini bisa diterapkan maka korupsi dalam berbagai bentuknya mudah dijinakkan melalui instrumen hukum sehingga hukum benar-benar dapat diandalkan sebagai alat legitimasi bagi kebaikan dan keadilan substantif secara komunal. ●