lautanopini.com

Category: Uncategorized

  • Belanja Pangkal Kaya?

    Belanja Pangkal Kaya?
    Muhammad Chatib Basri, Pendiri CReco Research Institute dan Dosen Fakultas Ekonomi UI
    Sumber : KOMPAS, 19 Desember 2011
    Ingat pepatah kuno: hemat pangkal kaya? Tak banyak yang menyadari, pepatah ini adalah salah satu sumber perdebatan antara Keynes dan neo-classical economics. Keynes punya preposisi menarik: jika semua orang menabung dalam masa resesi, konsumsi akan turun. Akibatnya, permintaan agregat dan pertumbuhan ekonomi menurun. Keynes seperti mengatakan: belanjalah pada saat resesi!
    Inilah paradox of thrift. Belanja pangkal kaya? Pertanyaan ini penting saat kita membahas ekonomi Indonesia yang bersinar karena munculnya kelas konsumen baru. Tak dapat dimungkiri, kinerja perekonomian Indonesia terus meningkat.
    Kemampuan menjaga stabilitas makroekonomi dan kesinambungan fiskal selama 10 tahun terakhir berbuah kembalinya Indonesia ke dalam investment grade. Prestasi yang luar biasa. Tak hanya itu, pengesahan RUU Pembebasan Lahan sedikit banyak akan membantu menyelesaikan masalah infrastruktur. Syaratnya: selesaikan peraturan pemerintahnya segera!
    Pendeknya, ekonomi Indonesia punya potensi luar biasa. Studi Bank Dunia (2011) menunjukkan bahwa individu yang pengeluaran per kapitanya lebih dari 4 dollar AS (sekitar Rp 36.000) per hari meningkat dari 5,7 persen (2003) menjadi 18,2 persen (2010) atau ada tambahan 30 juta orang. Tambahan ini hampir sama besar dengan populasi Singapura dan Malaysia digabung sekaligus!
    Apa implikasinya? Chennery dan Syrquin (1975) membenarkan hukum Engle: elastisitas pendapatan terhadap permintaan nonmakanan lebih besar dari 1. Kenaikan pendapatan per kapita sebesar 1 persen akan meningkatkan permintaan konsumsi nonmakanan lebih dari 1 persen.
    Mengapa? Sejalan dengan peningkatan pendapatan per kapita, konsumsi akan bergeser dari ”kebutuhan” (seperti makanan) ke ”keinginan”. Ini yang menjelaskan mengapa penjualan mobil, sepeda motor, telepon seluler, dan rumah naik tajam. Ada hal yang penting lagi: elastisitas pendapatan untuk sektor jasa amat tinggi. Kenaikan pendapatan per kapita akan meningkatkan permintaan terhadap jasa jauh lebih cepat dibandingkan dengan sektor manufaktur.
    Jangan heran jika permintaan terhadap jasa pendidikan, kesehatan, rekreasi (leisure), dan industri kreatif akan luar biasa pada masa depan. Ekonom Sjamsu Rahardja mengingatkan saya bahwa semakin modern proses industri manufaktur, semakin tinggi kebutuhan akan sektor jasa yang andal (manajemen, procurement, logistik, dan sebagainya). Jasa adalah sektor masa depan.
    Ironisnya: di sini kita amat terbelakang. Lebih ironis lagi, Singapura begitu cepat membaca ini. Lihat saja: permintaan jasa dari Indonesia ke Singapura untuk kesehatan, rekreasi, dan pendidikan terus mengalir. Jika kita tak berubah, pasar domestik ini akan dibanjiri impor. Atau untuk memenuhi kebutuhan jasa, kelas konsumen baru Indonesia akan pergi ke luar negeri.
    Lalu dengan semangat berapi-api dan kecurigaan yang tinggi kita berteriak, ”Awas asing!” Saya ingin kita berhati-hati di sini. Proporsi impor konsumsi dalam total impor kita sebenarnya kurang dari 8 persen. Sebagian besar impor kita adalah bahan baku dan barang modal.
    Data statistik Indonesia menunjukkan impor turun tajam justru pada saat krisis karena investasi turun. Artinya, impor kita erat sekali kaitannya dengan investasi. Pembatasan impor justru akan memukul investasi dan pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek.
    Selain itu, hati-hati dengan seleksi dalam pemberian proteksi. Government is very bad in picking winner, but losers are very good in picking government. Proteksi dan kuota impor amat rawan ekonomi rente, baik untuk kepentingan pengusaha yang dekat dengan kekuasaan maupun yang ada hubungannya dengan partai politik. Lalu haruskah kita biarkan ekonomi kita tanpa proteksi? Saya kira tidak. Pemerintah dapat memberikan bantuan melalui kebijakan industrial.
    Jika sektor manufaktur dan jasa adalah sektor masa depan, kualitas sumber daya manusia dan kebutuhan inovasi amat penting. Jika pemerintah ingin membantu usaha domestik, berikan insentif kepada aktivitas dan bukan kepada sektor—seperti argumen ekonom Dani Rodrik dari Harvard University. Contoh, berikan potongan pajak untuk aktivitas pengembangan sumber daya manusia dan aktivitas penelitian dan pengembangan.
    Berikan insentif untuk adopsi teknologi dari luar untuk ”produk baru” atau kebutuhan domestik. ”Produk baru” bisa berarti produk lama yang melalui inovasi bisa diproduksi Indonesia dengan lebih efisien. Yang perlu diingat: insentif harus ada batas waktu. Dalam sekian tahun harus menghasilkan. Jika tidak, hentikan.
    Dalam kaitan penelitian dan pengembangan ini, saya justru melihat bahwa Indonesia harus membuka diri. Tanpa menjadi bagian dari jaring produksi, alih teknologi akan sulit terjadi. Indonesia bisa terperangkap dalam middle income trap. Ini tak boleh terjadi.
    Oleh karena itu, dalam jangka panjang, kita tak bisa hidup dengan pepatah ”belanja pangkal kaya”. Krisis di Eropa dan AS mengajarkan bahaya ”besar pasak daripada tiang”. Di sini argumen neo-classic tentang pentingnya tabungan menjadi benar. 
    Tabungan berlimpah akan membuat biaya investasi turun, yang pada gilirannya akan mendorong investasi.
    Tampaknya kita memang masih perlu bekerja keras sebelum bersenang-senang. Oleh karena itu, pepatah berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian mungkin masih relevan. ●  

  • Sentimen Penembakan Pesawat AS

    Sentimen Penembakan Pesawat AS
    Andi Purnomo, DOSEN HUBUNGAN INTERNASIONAL,
    DEKAN FISIP UNIVERSITAS WAHID HASYIM (UNWAHAS) SEMARANG
    Sumber : SUARA MERDEKA, 19 Desember 2011
    ”Amerika tidak mau kecolongan Iran menjadi kekuatan militer dominan di Timur Tengah sehingga berupaya keras memata-matainya”
    PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Barack Obama secara terbuka meminta Iran mengembalikan pesawat mata-mata tanpa awak RQ 170 Sentinel yang ditembak jatuh Teheran awal Desember ini. Namun Iran sendiri tegas menolak permintaan Washington tersebut. Apa makna peristiwa ini bagi kedua negara di tengah hubungan yang terus memanas?            
    Penembakan pesawat RQ 170 yang memasuki 250 kilometer wilayah Iran menjadi front baru konflik kedua negara. Peristiwa ini terjadi di tengah hubungan bilateral yang memburuk terutama terkait penjatuhan sanksi terbaru terhadap Iran dan perusahaannya terkait tuduhan program nuklirnya. Medan baru konflik ini tak terelakkan tidak hanya karena akibat latennya pertentangan kedua negara, tetapi juga karena secara hakiki kekuatan militer, termasuk pesawat siluman, memiliki empat fungsi vital.            
    Pertama; kekuatan militer memerankan fungsi citra kekuatan sehingga memunculkan pengakuan dan rasa segan pihak lain. Selama ini AS sangat mengagungkan keunggulan teknologi militernya sebagai bukti posisinya sebagai hyperpower dunia. Ia menggelarnya dalam berbagai pameran persenjataan  termasuk memamerkannya secara demonstratif dalam berbagai perang seperti Badai Gurun 1991 yang mengusir Irak dari Kuwait, konflik Balkan 1990-an,  serangan ke Afghanistan sejak 2001, perang ke Irak sejak 2003, dan serangan ke Libia.
    Kedua; militer memiliki fungsi penangkalan sehingga pemilik persenjataan secara otomatis memiliki perisai efektif dari ambisi ofensif pihak lain. Berbagai pernyataan verbal ataupun gelar kekuatan AS secara nyata di Teluk Persia adalah juga aksi unjuk gigi agar Iran tidak ceroboh untuk menentang kepentingan AS dan sekutunya di Timur Tengah. Di sisi lain Iran tidak kalah garang dengan terus memublikasikan capaian berbagai teknologi persenjataannya, baik rudal jelajah, antipesawat, maupun lainnya. Ini tentu agar AS tidak menganggap remeh kekuatan Iran.
    Iran secara tegas juga membuat pernyataan bahwa persenjataannya siap meladeni AS, Israel, atau sekutunya. Ketiga; fungsi kekuatan militer sebagai kekuatan menyerang. Militer sebagai bagian dari hard power sangat berguna sebagai alat pemaksa pencapaian kepentingan. Dalam konteks ini, AS sedang memaksa mengorek informasi sebanyak-banyaknya dari Iran. Menurut pejabat AS, pesawat Sentinel RQ-170 yang dirancang untuk menghindari radar untuk penerbangan pengintaian itu sedang dalam misi CIA.
    Mempelajari Teknologi
    Amerika tampaknya tidak mau kecolongan Iran menjadi kekuatan militer dominan Timur Tengah sehingga berupaya keras memata-matainya. Apalagi sejak Revolusi Islam 1969, Iran berada di luar orbit pengaruhnya dan menjadi axis of evil (poros setan) menurut George Bush yang sangat dikhawatirkan AS. Keempat; fungsi kekuatan militer sebagai pertahanan. Dalam pola interaksi internasional yang konfliktual maka keselamatan negara sangat ditentukan oleh kemampuan mempertahankan diri secara mandiri.
    Dalam konteks ini maka membangun kemampuan militer menjadi keniscayaan semua negara. Alih- alih meminta maaf permintaan pengembalian pesawat siluman oleh Obama adalah naif. Selain malu tercoreng citranya, AS tampaknya khawatir Iran meniru dan mengeksploitasi teknologi canggih pesawat. Di sisi lain, Iran justru mengampanyekan kutukan dan sanksi bagi Amerika atas pelanggaran wilayah kedaulatannya secara tidak sah.  
    Iran bahkan berencana menggugat AS dan salah satu pejabat keamanan nasionalnya menyebut peristiwa ini sebagai upaya invasi. Dalam pandangan realisme politik internasional, keamanan nasional termasuk penjagaan wilayah memang menjadi sisi paling sensitif dari kepentingan nasional yang pasti akan selalu diupayakan negara.
    Dunia menanti perkembangan kasus ini, namun tampaknya mustahil Ahmadinejad akan tunduk dan mau menerima permintaan Obama. Iran justru bergeming dan Menteri Pertahanan Ahmad Vahidi, tegas menyebut pesawat itu sebagai propertinya. China malah telah menyatakan keinginannya  mempelajari pesawat itu.
    Iran juga telah berkomunikasi dengan Rusia, dan hal itu tidak hanya menguatkan aliansi strategis mereka tetapi juga menunjukkan penentangan, kalau tidak mau menyebutnya pelecehan terhadap dominasi dan juga arogansi Amerika. Ini juga menegaskan penentangan nyata yang terus ditunjukkan rezim Ahmadinejad sehingga ia sering disebut Soekarno Kecil. ●  

  • Mencegah Lebih Baik daripada Mengobati, Jangan Hanya Slogan

    Mencegah Lebih Baik daripada Mengobati,
    Jangan Hanya Slogan
    Ari Fahrial Syam, DEPARTEMEN ILMU PENYAKIT DALAM
    FKUI-RSCM PB PAPDI       
    Sumber : SINDO, 19 Desember 2011
    Akhir tahun 2011 kita dikejutkan dengan berbagai wabah penyakit infeksi antara lain penyakit difteri, penyakit hepatitis A dan laporan bahwa kasus HIV/AIDS mengalami peningkatan kasus tercepat di negara-negara Asia Tenggara.

    Jelas hal ini cukup merisaukan kita semua karena penyakit-penyakit ini adalah penyakit yang bisa dicegah. Difteri dapat dicegah dengan imunisasi, hepatitis A dapat dicegah dengan budaya hidup bersih, sedangkan penyebaran penyakit HIV/AIDS dapat dicegah dengan tidak berganti-ganti pasangan dan tidak menggunakan jarum suntik.

    Selain itu kasus bencana alam terjadi di berbagai daerah di Indonesia berupa tanah longsor, banjir dan juga gunung meletus.Bencana alam akan membuat para penduduk yang terkena dampak langsung dari bencana ini akan bertambah miskin dan menderita.Belum lagi laporan selalu adanya kasus demam berdarah dan malaria yang terjadi sepanjang tahun.

    Demam berdarah dengue (DHF) masih menjadi endemis dan kasusnya selalu ditemukan sepanjang tahun terutama di kota-kota besar. Sampai saat ini untuk penanganan kasus TBC dan HIV/AIDS kita masih belum optimal mengingat kasus yang ditemukan di tengah masyarakat makin hari makin banyak. Indonesia masih menjadi penyumbang terbesar kasus TBC dunia.

    Hepatitis A, difteri, TBC paru, HIV AIDS, dengue, malaria dan kasus-kasus lain merupakan kasus penyakit menular (communicable disease). Di sisi lain, kasus penyakit tidak menular kita juga tinggi. Penyakit jantung koroner masih menjadi pembunuh utama di negara kita.Rokok tampaknya juga tidak terkendali di bumi yang tercinta ini. Data riset kesehatan dasar Departemen Kesehatan tahun 2010 menunjukkan,lebih dari 30% masyarakat kita merokok.

    Rokok menjadi penyebab utama terjadinya penyakit tidak menular ini. Karena itu kita akan seolah-olah terkaget-kaget dengan meninggalnya beberapa selebriti dan tokoh nasional yang meninggal mendadak dan berhubungan dengan serangan jantung atau mengalami stroke. Penyakit tidak menular jelas berhubungan dengan gaya hidup dari masyarakat kita yang berubah sehingga penyakit degeneratif lebih banyak ditemukan pada usia yang lebih muda.

    Peningkatan penyakit degeneratif ini berhubungan dengan gaya hidup masyarakat perkotaan yang cenderung mengonsumsi makanan tinggi lemak dan kurang melakukan aktivitas olahraga. Jika melihat permasalahan kesehatan yang muncul di permukaan sepanjang tahun 2011 dapat disimpulkan bahwa permasalahan kesehatan yang timbul didominasi penyakit-penyakit menular dan penyakit-penyakit tidak menular.

    Peran Pemerintah

    Melihat kondisi kesehatan masyarakat kita saat ini memang komitmen pemerintah harus tinggi. Pemerintahan harus fokus memperbaiki keterpurukan yang terjadi saat ini.Apalagi badan dunia telah menargetkan pencapaian Millenium Development Goals (MDG’s) untuk waktu yang tidak terlalu lama. Masyarakat jangan dijejali pemahaman dengan Konsep pengobatan gratis yang menjadi tren di daerah-daerah.

    Para penguasa di daerah di saat masa kampanye seharusnya bukan menyampaikan pengobatan gratis,tapi menyampaikan program kerja yang akan membuat masyarakat bisa hidup sehat dan tidak sakit. Untuk mengatasi masalah kesehatan ini komitmen pemerintah harus tinggi dan harus menjadikan penanganan masalah kesehatan sejajar dengan masalah lain seperti masalah politik, ekonomi, dan keamanan.

    Di tingkat global saja masalah kesehatan sudah menjadi pilar diplomasi (global health diplomacy). Upaya-upaya yang telah dilakukan yang hanya bersifat reaktif seharusnya sudah ditinggalkan. Konsep pembangunan kesehatan adalah ”Masyarakat Hidup Sehat tanpa Sakit.”Di sisi lain masalah desentralisasi juga merupakan salah satu faktor yang menjadi alasan kenapa masalah penanganan kesehatan tidak optimal.

    Pusat merasa bahwa masalah puskesmas sebagai ujung tombak pembangunan kesehatan rakyat adalah masalah daerah di sisi lain masyarakat juga berharap pusat dapat melaksanakan programnya langsung ke daerah. Saat ini sebagian besar puskesmas, terutama yang di kota-kota besar, lebih berperan sebagai rumah sakit kecil ketimbang sebagai ujung tombak pembangunan.

    Pemerintah daerah termasuk jajaran kesehatan sepertinya lupa bahwa diadakannya puskesmas baik di tingkat kelurahan maupun kecamatan bukan saja sebagai pusat pelayanan kesehatan pertama,tetapi puskesmas juga bisa berperan sebagai ujung tombak pembangunan dan pusat pemberdayaan masyarakat untuk dapat hidup mandiri khususnya di bidang kesehatan. ● 

  • Hukum Belum Jadi Panglima

    Hukum Belum Jadi Panglima
    Muladi, MANTAN MENTERI KEHAKIMAN
    Sumber : SINDO, 19 Desember 2011
    Penegakan hukum di Tanah Air tak terelakan masih dikategorikan compangcamping. Hukum yang semestinya menjadi panglima terkalahkan berbagai kepentingan seperti politik dan akumulasi kapital individu penegak hukum.

    Yang terjadi sekarang sistem hukum tidak berjalan baik dan sangat lemah. Kunci penegakan hukum, yakni perangkat perundangan dan penegak hukum,gampang bisa disalahgunakan.Kondisi ini semakin parah lantaran degradasi budaya hukum di tataran elite eksekutif, yudikatif, dan legislatif justru berjalan masif.

    Lemahnya penegakan hukum di Indonesia,selain dilihat dari ketidakjelasan penyelesaian kasus-kasus besar,juga bisa dilihat dari survei yang dilakukan sejumlah lembaga hukum. Survei Bribe Payer Index (BPI) 2011 yang dilakukan terhadap 28 negara misalnya menempatkan Indonesia menduduki negara keempat terkorup. Survei BPI dilakukan secara kumulatif berperan signifikan terhadap perekonomian dunia,dengan total rasio foreign direct investment(FDI) dan ekspor global sebesar 78%.

    Transparansi Internasional (TI) dalam rilis corruption perception index (CPI) yang diluncurkan baru-baru ini menunjukkan skor Indonesia naik 0,2 poin menjadi 3.0. Namun,kenaikan ini dianggap tidak berarti karena faktanya negeri ini masih berkutat di jajaran bawah negara paling koruptor, di posisi ke-100.

    Kriteria yang menunjukkan indikasi perubahan persepsi korupsi antara 2010 dan 2011 adalah perubahan skor minimal 0,3 didukung dengan perubahan yang konsisten dari minimal setengah dari sumber data penyusun indeks. Mantan Menteri Kehakiman Muladi menyebutkan, pertimbangan politis menjadi faktor utama penegak hukum,khususnya kepolisian dan kejaksaan, hingga gamang dalam melaksanakan tugasnya secara maksimal.

    Sumber daya manusia yang masih bermental korup menjadikan integritas penegakan hukum di Tanah Air semakin anjlok. Selain itu, sistem perundangan juga masih perlu diperbaiki. Misalnya aturan yang menyebutkan bahwa pemeriksaan kepala daerah mesti atas izin presiden harus diubah. Hal itulah yang menghambat pengungkapan kasus korupsi.“Pada intinya, perundang-undangan kita ketinggalan zaman.UU kita warisan kolonial. Padahal banyak negara sudah mengubah aturan dalam penegakan hukumnya, ”lanjut dia.

    Anggota Komisi Hukum Nasional (KHN) Fajrul Falaakh membenarkan bobroknya aparat penegak hukum kita.Dia menyebutkan, 70% aparat penegak hukum terindikasi korupsi.Satusatunya institusi penegakan hukum yang masih lebih baik hanyalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).Realitas itu pula yang menjadikan aparat penegak hukum di Indonesia belum berpihak pada masyarakat kecil.

    “Keadilan di Indonesia seperti dua sisi mata pedang, tajam buat masyarakat kecil dan tumpul bagi orang-orang besar yang memiliki dukungan finansial dan politik.Jika kondisi ini terus dipertahankan, hukum dan keadilan hanya milik mereka yang kaya,bertahta,dan dukungan politik kuat,” tandasnya. Kebobrokan aparat penegak hukum kian diperparah dengan merajalelanya mafia hukum yang mudah mengintervensi penegakan hukum pada lembaga peradilan, kepolisian, kejaksaan, dan lembaga hukum lainnya.

    Para mafioso ini juga masuk pada ranah legislatif dan eksekutif. “Sehingga harus saya katakan bahwa hukum dan penegakan hukum tidak bertaring menghadapi kejahatan kerah putih. Sebaliknya, penegakan hukum sangat nyata dalam kasus-kasus yang menimpa rakyat miskin.Penegakan hukum seperti mata tombak yang tajam ke bawah,tetapi tumpul ke atas,”ungkapnya. Muladi melihat hukum bisa menjadi panglima di negeri ini jika hadir sosok pemberani dan tidak takut dengan intervensi penguasa.

    Tidak pandang bulu dalam menumpas para penjahat negara. “Dulu kita punya sosok Baharuddin Loppa, kenapa sekarang tidak bisa. Saya percaya dengan sosok pemberani seperti beliau. Sekarang ada sosok Bambang Widjojanto,mungkin dia bisa memperbaiki semuanya,” harapnya. Dia menunjukkan contoh beberapa negara yang sukses menegakkan hukum setelah mengalami masa suram.

    Hong Kong misalnya.Pada medio 1974, negara jajahan Inggris ini memecat seluruh polisinya dan menggantinya dengan polisi Inggris,India, dan Australia dalam masa peralihan. Pada akhirnya Hong Kong menjadi negara maju dan terkenal dengan kedisiplinan hukum yang tinggi. Indonesia juga bisa mencontoh Peru dalam kemauan untuk menegakkan hukum.

    Baru-baru ini Presiden Peru Ollanta Humala memecat 30 dari 55 jenderal polisi yang terindikasi melakukan korupsi. Sebelumnya negara yang terletak di Amerika Selatan ini memiliki 55 jenderal, 900 kolonel, dan lebih dari 2.000 komandan.Humala bahkan memecat kepala kepolisian nasionalnya. Korea Selatan juga patut ditiru.

    Di negara itu mantan presiden yang terindikasi korupsi dan melakukan tindak pidana lainnya,Chun Doo Hwan, ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Meski pada akhirnya mantan penguasa itu mendapat amnesti, itu menjadi bukti keseriusan negara dalam penegakan hukum dan memberi efek jera bagi siapa pun yang akan melakukan korupsi. ●  (krisiandi sacawisasra/fefy dwi haryanto/m purwadi)

  • Jakarta: Skenario 2050

    Jakarta: Skenario 2050
    Nirwono Joga, KETUA KELOMPOK STUDI ARSITEKTUR LANSEKAP INDONESIA
    Sumber : SINDO, 19 Desember 2011
    Fenomena pemanasan global telah membawa dampak perubahan iklim ekstrem. Perubahan iklim yang tidak menentu memberi akibat nyata berbagai bencana lingkungan dan menurunkan kualitas lingkungan hidup.

    Seperti apa kondisi Jakarta pada tahun-tahun 2020, 2030, atau 2050? Bagaimana keadaan Jakarta dalam pusaran fenomena pemanasan global dan perubahan iklim ekstrem? Anomali cuaca yang semakin sulit diduga dan fakta-fakta dampak perubahan iklim kini semakin nyata dalam kehidupan kita. Ironisnya, pembangunan kota yang tak berkelanjutan telah membawa Jakarta ke upaya bunuh diri ekologis (ecological suicide) kota.

    Bunuh Diri Perkotaan

    Berita bencana lingkungan terus hadir di tengah-tengah kita. Kawasan utara Jakarta telah merasakan dampak kenaikan paras muka laut (2-4 sentimeter per tahun),sementara penurunan muka tanah berkisar 4-26 sentimeter per tahun—tergantung beban lingkungan.Rob (limpasan air laut) menggenangi kawasan utara setinggi 10–100 sentimeter hampir tiap pekan, yang menjorok hingga dua kilometer ke daratan.

    Penurunan muka tanah juga terjadi di Jakarta Barat dan Jakarta Pusat, seiring penyedotan air tanah yang tak terkendali. Intrusi air laut mengisi rongga-rongga air tanah yang kosong,terdeteksi sudah menyusup hingga 14 kilometer atau sepertiga wilayah Jakarta, sekitar Bundaran Hotel Indonesia. Pembangunan yang memangsa ruang terbuka hijau (RTH) membuat luas genangan banjir meluas,50% (2002) menjadi 60% (2007).

    Melihat kecenderungan di lapangan, di mana daerah resapan air masih kurang,sungai-sungai masih penuh lumpur dan sampah, serta kondisi saluran drainase yang belum terhubung maksimal bisa diperkirakan ancaman pada tahun 2012 menjadi lebih luas lagi daerah yang akan terkena banjir. Perkembangan kota yang mengarah ke timur,barat,dan semakin masif ke selatan secara cepat telah mengurangi luasan daerah RTH dan daerah resapan air terutama di Selatan Jakarta.

    Terkini, bencana banjir di Kampung Pulo,Pondok Labu, Jakarta Selatan.Di musim kemarau,Jakarta seperti biasa akan dipenuhi berita kebakaran dan kesulitan air bersih di kawasan padat penduduk.Jadi sebenarnya tidak ada yang baru soal Jakarta,lebih dari 50 tahun kita masih berkutat kepada halhal itu saja: banjir,macet,kemiskinan, dan gusur (BMKG). Lalu apa yang dapat dilakukan?

    Kota Hijau

    Kota dan kita harus segera melakukan tindakan nyata dalam melakukan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim. Salah satunya dengan membangun kota hijau. Untuk mewujudkan kota hijau, Jakarta dituntut untuk menerapkan secara bertahap standar lingkungan kota hijau (8 atribut kota hijau). Pertama, perencanaan dan perancangan kota (green planning and design) Jakarta harus meningkatkan kualitas rencana tata ruang dan rancang kota yang lebih sensitif terhadap agenda hijau,upaya adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

    Kedua, pembangunan RTH (green open space) bertujuan meningkatkan kualitas dan kuantitas RTH sesuai dengan karakteristik Kota Jakarta, dengan target RTH 30% yang terbagi atas RTH Publik 20%,dan RTH Privat 10% (UU No 26/2007: Penataan Ruang). Ketiga, peningkatan kualitas air (dan udara) (green water and air) dengan menerapkan konsep ekodrainase dan zero runoffserta penanaman pohon besar secara massal (UU No 7/2004: Sumber Daya Air dan Perda No 2/2005: Pengendalian Pencemaran Udara).

    Keempat, pengurangan dan pengolahan limbah dan sampah (green waste) dengan menerapkan konsep zero waste (reduce,reuse,recycle) secara konsisten (UU No 18/2008: Pengelolaan Sampah). Kelima, pemanfaatan energi yang efisien dan ramah lingkungan (green energy) mulai dari bangunan hingga transportasi (UU No 30/2009: Ketenagalistrikan).

    Keenam, pengembangan sistem transportasi massal yang berkelanjutan (green transportation) dan mendorong warga untuk menggunakan transportasi publik ramah lingkungan (busTransJakarta,kereta api), serta berjalan kaki dan bersepeda dalam jarak pendek. Ketujuh, seluruh bangunan publik harus menerapkan prinsip-prinsip bangunan hijau (green building) (UU No 28/2002:
    Bangunan Gedung, Perda No 7/2010: Bangunan).

    Kedelapan, pengembangan jaringan kerja sama pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang sehat, di mana pertumbuhan komunitas hijau harus lebih dioptimalkan dalam pembangunan kota (green community). ●  

  • Menuju Dekade Indonesia

    Menuju Dekade Indonesia
    Anis Bajrektarevic, PROFESSOR AND CHAIRPERSON INTERNATIONAL LAW AND GLOBAL POLITICAL STUDIES UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES IMC–KREMS, AUSTRIA
    Sumber : SINDO, 19 Desember 2011
    Dalam salah satu analisis sebelumnya,saya menyatakan bahwa tidak ada Abad Asia tanpa institusi pan-Asia (no Asian century without the pan-Asian institution).

    Dengan cara yang sama, dengan menganalisis fakta-fakta saat ini, data dan tren Indonesia, serta membandingkannya baik secara horizontal (terhadap negara-negara lain) maupun secara vertikal (dengan Indonesia beberapa tahun dan dekade lalu),saya dapat menyatakan bahwa tahun 2012 mungkin saja menjadi Abad Indonesia.

    Untuk lebih memahami pernyataan saya dan menerima penilaian ini, mari kita melihat gambaran global pada akhir tahun 2011. Di tahun 2011 para agen berita global disesatkan meledaknya kesuksesan media sosial dan para reporter TV yang tidak mendalami persoalan sehingga kebingungan dengan dua istilah: pemberontakan dan revolusi (revolt and revolution). Mereka kemudian gagal menghubungkan bail-outing besar-besaran Uni Eropa dan looting-out Inggris Raya.

    Pesan umum apa yang bisa diambil dari Arab “Spring”, London “Summer”, dan Wall Street “Autumn” untuk Asia umumnya dan Indonesia khususnya? Ada beberapa pesan.Kontrak sosial lintas generasi tidak boleh diabaikan,tetapi juga tidak boleh dibangun berdasarkan cara hidup McFB yang konsumtif, antiintelektual, brutal, dan menyepelekan.

    Lalu, apakah Asia Tenggara mampu mencegah “Middle Eastern Spring”-nya, “London Summer”-nya, dan “Occupying Autumn”-nya dalam konteks kohesi sosial seperti Fukushima-Daiichi yang meleleh? Asia Tenggara sebagai salah satu wilayah kecil dunia dengan posisi Indonesia berada di tengah-tengahnya sejauh ini memegang apa yang hilang pada dua wilayah dunia lainnya (Arab dan Eropa)––pertumbuhan demografi yang stabil dan pertumbuhan ekonomi yang mengesankan.

    Namun, pertumbuhan demografi dan ekonomi tersebut menimbulkan tekanan pada lingkungan yang––jika tanpa pengawasan—mungkin mengakibatkan kebijakan dan praktik konfrontatif yang bertujuan memaksimalkan pengerukan sumber daya yang langka. Untuk mendapatkan pengakuan di masa mendatang, suatu keharusan bagi Indonesia dengan Asia Tenggara-nya melanggengkan hubungan dan mewujudnyatakan nya di tahun 2012 dan dekadedekade yang akan datang.

    Beberapa hal yang harus menjadi perhatian utama adalah kemakmuran, solidaritas, serta keamanan. Sejauh ini Indonesia sudah menjalankan demokrasi yang sebenarnya.Dengan ukuran dan tingkat kebebasan sipil yang nyata, kebebasan media, dan rentang partisipan dalam proses demokrasi, Indonesia tidak hanya berada pada peringkat atas negara ASEAN, tetapi juga berada di antara peringkat tertinggi di seluruh Asia.

    Bahkan untuk standar Eropa,Indonesia dapat berkompetisi dengan baik––berdasarkan krisis Euro sebagai pembanding,kami di Uni Eropa sejauh ini memiliki dua pemerintahan yang baru saja jatuh,yaitu Yunani dan Italia. Indonesia harus terus menggunakan keahlian dan reputasi dalam hubungan multilateralisme dengan menginspirasi dan menghidupkan proses integrasi ASEAN.

    Hingga saat ini Indonesia berhasil memajukan segala sesuatunya dengan sabar dan terampil tanpa dianggap menggurui atau ambisius oleh negara ASEAN. Indonesia dapat menawarkan banyak hal dalam menghadapi isu-isu global. Indonesia sangat dihormati dan dihargai oleh lembaga-lembaga internasional sebagai “jagoan” di bidang hubungan multilateralisme. Memasuki 2012 Indonesia harus merengkuh dekade miliknya.

    Untuk memperkuat usaha itu,masyarakat Indonesia harus melakukan dua hal: memberikan kepercayaan lebih kepada pemerintah (pemerintah yang bukan ditakuti,melainkan dihormati karena perbuatannya) serta memberikan kepercayaan kepada produk dan keahlian lokal.

    Krisis Uni Eropa dapat menjadi pelajaran: overfinancialization berarti lepas dari tenaga kerja (labor). Indonesia harus bergantung pada sumber dayanya, lebih percaya diri, dan tetap mengambil sikap laborcentered bukan capital dependent, serta mengambil langkah berjangka untuk mengakomodasi kedatangan kelas menegah dalam jumlah besar.

    Akomodasi yang dimaksud adalah akomodasi sosial, budaya, politik, dan ekonomi kelas menengah yang baru berurbanisasi dan terbentuk. Akhirnya, pertanyaan yang paling penting untuk Indonesia adalah bagaimana para elite saat ini menentukan arah sosial budaya,ekonomi,ideologi, dan politik untuk kedatangan besar-besaran kelas menengah dan budaya politik mana yang akan berkembang. ●  

  • Internasionalisasi Ancaman dan Kesiapan Pertahanan

    Internasionalisasi Ancaman dan Kesiapan Pertahanan
    Connie Rakahundini Bakrie, DOSEN FISIP UNIVERSITAS INDONESIA,
    DIREKTUR EKSEKUTIF INSTITUTE OF DEFENSE AND SECURITY STUDIES
    Sumber : SINDO, 19 Desember 2011
    Sejarah manusia yang panjang telah membuktikan negara atau malah korporasi sekalipun bisa menjadi besar karena memiliki angkatan perang yang tangguh. Di sinilah letak penting ditetapkan grand strategy pertahanan akan bagaimana dan untuk tujuan apa negara menempatkan posisinya dalam sistem internasional.

    Jika strategi bagi kepentingan nasional yang dibangun lebih menekankan pada soft politics,maka konsekuensinya hanya akan menciptakan stabilitas nasional yang kondusif sebatas bagi investor asing.Akibatnya, pembangunan postur militer pada akhirnya akan mengikuti desain tersebut.Padahal, tekanan kapitalisme melalui organisasi ekonomi internasional dan berbagai MNCs (multi national cooperations) akan selalu memperlemah posisi negara.

    Maka,tidak mengherankan keterlibatan semakin jauh MNCs dalam kasus privatisasi perang maupun akumulasi modal dan jelas terdapat peluang bagi MNCs untuk menyewa tentara (seperti di Papua) untuk melindungi kepentingan ekonomi atau bahkan membiayai militer untuk ‘perang’ guna mencapai tujuannya. Persepsi ancaman terhadap kedaulatan negara abad ini harus semakin mencermati faktor ”globalisasi dan internasionalisasi”.

    Logika dasarnya mengarah pada intensitas, karakter,dan sifat dari ancaman yang dipersepsikan akan mempengaruhi strategi pembangunan pertahanan negara yang ujungnya terkait dengan kualitas dan kuantitas postur militer. Kendala utama pembangunan postur militer di negara berkembang terletak pada lemahnya perekonomian nasional.Untuk Indonesia, ironisnya UU mengamanatkan TNI memiliki tugas pertahanan negara yang bersifat eksternal.

    Artinya, tentara kita harus memiliki kapabilitas mumpuni untuk menghadapi ancaman yang datang dari luar negara – sejak di ujung batas 200 Nm hingga ke daratan wilayah kedaulatan. Dari sisi ancaman,Indonesia sesungguhnya ketat terkepung oleh Commonwealth Countriesyang jelas akan tergabung dalam kepentingan dan kekuatan yang hampir sama di FPDA (five power defensearrangement).

    FPDA sesungguhnya harus menjadi ukuran kita dalam memandang ancaman terdekat. Karenanya,bukan saja kita harus segera mengantisipasi dampak pasukan marinir AS di Darwin yang hanya berjarak 2 jam terbang dari gerbang pulau terdepan kita di Tanimbar (Maluku Tanggara Barat) dengan Masala blok-nya.

    Tetapi,perlu juga dicermati mengapa kerja sama maritim India dan Australia semakin mendalam dan berpangkalan di Christmas Island,sementara Singapura juga menetapkan kenaikan anggaran pertahanan sebesar USD23 triliun di 2015. Bagaimanapun,jumlah, teknologi,dan dukungan logistik bagi alutsista merupakan faktor penentu dalam sebuah peperangan.

    Dengan itu, modernisasi alutsista berteknologi mutakhir didukung kemampuan peperangan elektronika sudah harus mulai menampakkan bentuk kekuatannya.Periode 2014 diharapkan paling tidak TNI sudah mampu menyeimbangi kekuatan negara-negara ASEAN dan di 2025 sewajarnya TNI telah menjadi kekuatan yang kembali diperhitungkan di kawasan. ●  

  • Bisnis Emas di Timika Membuka Peluang dan Konflik

    Bisnis Emas di Timika Membuka Peluang dan Konflik
    Jozep Ojong, DOKTER YANG BERTUGAS DI PAPUA SEJAK 1983
    Sumber : SINAR HARAPAN, 17 Desember 2011
    Siapa yang tidak kenal nama Freeport di Papua? Boleh dikata hampir semua orang di Papua sampai ke pelosok pedalaman kenal nama Freeport, perusahaan raksasa dari Amerika Serikat yang mengelola tambang emas dan tembaga tiga terbesar di dunia.
    Perusahaan yang hadir di bumi Papua sejak 1969 tersebut patut dikagumi dalam kiprahnya karena kontribusinya untuk PDB Kabupaten Mimika tahun 2010, tempat perusahaan ini beroperasi, mencapai 96 persen, dan untuk Provinsi Papua mencapai lebih dari 50 persen.
    Kehadiran perusahaan tersebut sangat tampak di Timika, ibu kota Kabupaten Mimika, dimulai saat kita mendarat di Bandar Udara International Mozes Kilangin (milik perusahaan itu).
    Di Papua banyak siswa yang memperoleh beasiswa untuk belajar dari perusahaan tersebut, baik yang sekolah di Jayapura maupun luar Papua melalui LPMAK (Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro).
    LPMAK mengelola dana untuk kegiatan pendidikan, kesehatan, media massa, pengembangan ekonomi, dan sebagainya. Pembangunan di daerah pedalaman Papua yang berdekatan dengan tambang pun merupakan dampak kehadiran Freeport, melalui pembangunan lapangan terbang perintis, gereja, pengembangan ekonomi, dan sebagainya.
    Peningkatan pendapatan bagi para keluarga karyawan Papua pun terasa secara signifkan. Diperkirakan, sekitar 28 persen dari karyawannya adalah orang Papua.
    Dampak Migrasi
    Freeport telah menarik berbagai lapisan masyarakat dan perusahaan dari seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia, untuk datang mencari kerja dan peluang usaha.
    Karena itu tidak heran kalau Kota Timika mencatat pertumbuhan penduduk terbesar di Indonesia dan kini telah menjadi kota berpenduduk sekitar 200.000 orang, dari semula hanya ratusan orang di 1980-an. Pertumbuhan yang pesat akibat migrasi itu juga menimbulkan pengangguran di Timika setelah 2000-an.
    Pertumbuhan penduduk yang sangat cepat juga menimbulkan konflik sosial sebagai buah kesenjangan sosial antara penduduk asli Papua yang termarginalisasi dengan para pendatang.
    Konflik makin tinggi menyusul perkembangan berbagai kegiatan ekonomi lain, seperti pendulangan emas, peredaran minuman beralkohol, perjudian, dan prostitusi. Pertumbuhan kasus HIV/AIDS di Timika yang tertinggi di Indonesia.
    Karena tingginya angka pengangguran, segala cara ditempuh untuk memperoleh nafkah.
    Semula usaha pendulangan emas tidak ada, namun dengan timbulnya ide mengolah tailing (limbah tambang) mulailah era pendulangan sejak 2002, yang diperkirakan menghasilkan perputaran uang sekitar US$ 100 juta per tahun. Jumlah orang di pendulangan pun tak kalah dengan jumlah karyawan Freeport.
    Dampak migrasi dan segala kaitannya akhirnya memudahkan timbulnya friksi dan konflik kepentingan antarberbagai kelompok maupun individu, karena pemainnya makin banyak sementara hasil tidak bertambah dan masuknya pemain yang lebih besar.
    Bisnis Emas
    Sebetulnya seluruh lokasi perusahaan dijaga aparat keamanan, sehingga seharusnya tidak sembarang orang dapat masuk wilayah tambang, apalagi para pendulang. Semasa Orde Baru, tanggung jawab keamanan di wilayah kerja perusahaan diserahkan kepada aparat TNI, namun di era reformasi secara bertahap dialihkan kepada Polri, terutama satuan Brimob.
    Sepanjang jalan dari pelabuhan, di sini konsentrat dimuat di Mile 1 sampai lokasi pabrik pengolahan di Mile 74 dan Gunung Grasberg. Penjaga keamanan adalah polisi dengan belasan pos penjagaan dan ratusan anggota.
    Namun hal itu tidak menjamin keamanan karena sejak Juli 2009 sampai kini terjadi berkali-kali kasus teror penembakan para karyawan dengan korban tewas 13 orang, yang sampai kini tidak pernah terungkap siapa dalang maupun pelakunya.
    Ketika pendulangan menjadi suatu bagian kehidupan yang mau tidak mau harus diterima perusahaan, lokasi pendulangan mulai terkonsentrasi di tempat yang memberi hasil terbaik, yaitu antara Mile 74 sampai 68 dan antara Mile 50 sampai 32.
    Pembagian wilayah pendulangan: penduduk asli pegunungan mendulang di Mile 74 sampai 68 atau lokasi Kota Tembagapura karena dianggap wilayah tersebut merupakan tanah hak ulayat suku Amungme; di Mile 50 sampai 32 para pendulang dari beragam suku yang sama-sama mengadu untung walau awalnya hanya orang Papua.
    Penghasilan para pendulang cukup bagus, khususnya di lokasi dekat muara pembuangan limbah tambang di pegunungan (Mile 74 sampai 68) dan sekitar Mile 50 sampai 32, di mana arus sungainya sudah melambat dan sudah terjadi sedimentasi tailing.
    Bersamaan dengan maraknya pendulangan, menjamurlah berbagai macam usaha di lokasi pendulangan, seperti tenda warung makan, aneka kelontong, sembako, miras, prostitusi, dan apa saja yang dibutuhkan para pendulang, mulai dari yang legal sampai ilegal.
    Dampak Pemogokan
    Pemogokan karyawan perusahaan yang berlangsung beberapa bulan dan baru berakhir pekan ini secara tidak langsung memberi peluang pada penjarahan pipa konsentrat perusahaan, karena sepotong pipa panjang sejengkal tangan masih mengandung emas yang bernilai Rp 30-40 juta.
    Pipa yang telah dipotong dan mengandung konsentrat dikerok agar diperoleh emasnya dengan memisahkannya dari campuran konsentrat. Kegiatan ini menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi para perajin di Timika.
    Sejak pemogokan 15 September lalu, telah terjadi penjarahan pipa secara berjemaah dari Mile 3 sampai Mile 21, karena di lokasi itu kadar emasnya paling tinggi, mengingat lokasinya sudah dekat pabrik penyimpanan di Mile 1. Akibatnya, banyak orang kaya mendadak.
    Akibat terputusnya pipa penyaluran konsentrat, praktis tambang telah berhenti produksi sejak Oktober lalu, dan berakibat terhentinya juga mata pencarian para pendulang dan penerimaan bagi Mimika, Papua, dan negara. Tiba-tiba saja roda perekonomian Timika tidak lagi secerah sebelumnya, perputaran uang seperti berhenti mendadak bersamaan dengan aksi pemogokan.
    Jadi, PT Freeport Indonesia bukan saja menjadi tempat pemberi kerja bagi karyawan yang berkualifikasi, namun kehadirannya juga memberi berkah bagi mereka yang tidak berkualifikasi. Kesemuanya telah menggerakkan roda kehidupan Kota Timika. ●  

  • “Time Management” dan “Self Management”

    “Time Management” dan  “Self Management”
    Puspita Zorawar, EXPERTISE PERSONAL DEVELOPMENT INDONESIA
    Sumber : SINAR HARAPAN, 17 Desember 2011
    Dalam perjalanan profesi saya beberapa tahun ini, saya sering sekali bertemu dengan orang-orang baru dan terus berbeda-beda, baik berbeda dalam hal level pendidikan, level posisi di perusahaan, maupun level generasi usia.
    Melalui diskusi dengan mereka, baik diskusi secara formal maupun informal, saya mendapatkan banyak hal sebagai pembelajaran baru bagi saya. Tentu saja hal tersebut merupakan salah satu hal yang positif dan sangat menarik dari pekerjaan saya selama ini.
    Satu di antara pembelajaran yang saya dapatkan dan menjadi pembelajaran yang penting untuk saya bagikan kepada para pembaca adalah bahwa ada sebagian kita dapat menjadi pribadi yang efektif, karena dapat menghargai waktu yang mereka miliki dalam hidupnya dan dapat secara bertahap mencapai keberhasilan mereka.
    Namun, tidak semua orang mendapatkan hal tersebut karena mereka telah terperangkap dalam kecepatan waktu dan merasa tidak mendapatkan apa yang mereka dambakan di dalam hidup mereka.
    Kira-kira bulan lalu, saya bertemu dengan seseorang yang sudah senior di sebuah perusahaan yang merupakan salah satu perusahaan ternama di Indonesia, Pak Jason.
    Pak Jason menyampaikan perasaannya dan mengatakan kepada saya, “Wah… seharusnya pelajaran yang saya dapatkan hari ini sudah saya dapatkan 20 tahun lalu. Jika saya sudah mendapatkan hal–hal seperti ini, saya percaya bahwa saya akan lebih menghargai setiap kesempatan yang saya peroleh dalam hidup saya.”
    Pak Jason merasa waktu sudah terlambat untuk melaksanakan beberapa self improvement. Pak Jason selama ini merasa rutinitas sehari-hari telah menyita waktunya.
    Waktu yang dimiliki Pak Jason yaitu 24 jam sehari rasanya sangat tidak cukup untuk melaksanakan beberapa poin penting dalam rangka mengembangkan potensi dan kompetensi dirinya yang sangat diperlukan dalam menjalankan tugas tanggung jawabnya, tidak saja sebagai profesional di sebuah perusahaan, namun juga sebagai kepala keluarga.
    Dalam event yang berbeda, ketika saya berkesempatan memberikan sharing session di sebuah seminar mahasiswa, Andre – seorang peserta yang tentu saja seorang mahasiswa, bertanya kepada kami para narasumber dalam seminar tersebut, “Ibu dan Bapak narasumber, bagaimana saya mendapatkan me time saya ya, jika ternyata saya terus sibuk setiap hari mengerjakan banyak hal untuk mempersiapkan diri mencapai cita-cita saya?”
    Bukan saja seorang eksekutif senior seperti Pak Jason, Andre yang masih mahasiswa juga merasa “terjebak” dalam rutinitas sehari-hari sehingga tidak memiliki waktu untuk “me time”.
    Banyak di antara kita merasa terbelenggu oleh rutinitas pekerjaan dan beberapa aktivitas pendukung serta aktivitas lainnya dalam keseharian kita. Waktu terus berlari cepat, detik ke detik, tidak akan pernah menunggu apakah kita sudah siap atau belum.
    Siapa pun kita, memiliki persamaan, yaitu memiliki waktu 24 jam sehari atau 168 jam dalam satu minggu. Namun, yang sering berbeda antara pribadi yang efektif dan yang tidak efektif adalah dalam cara mengelola waktu.
    Kemampuan mengelola waktu (time management) sangatlah penting dalam manajemen hidup kita. Mengelola waktu kita berarti mengelola hidup kita. Time is life. To waste your time is to waste your life (Merrill Douglass).
    Mengapa waktu kita rasanya sangat sedikit? Karena semakin berjalannya waktu, semakin bertambahnya tanggung jawab, baik tanggung jawab kita di dalam keluarga, tanggung jawab kita di dalam pekerjaan, serta tanggung jawab kita di bidang–bidang yang lain, menjadikan waktu sangat terbatas.
    Belum lagi harus diperhitungkan waktu-waktu yang harus dilalui ketika kita menuju suatu tempat dengan perjalanan yang macet misalnya di Kota Jakarta. Waktu adalah sesuatu yang sangat berharga bagi kita semua.
    Time managementdimulai dengan suatu hal yang sangat sederhana, yaitu bagaimana kita menggunakan waktu untuk hal-hal yang kita hargai, sedemikian kita menyadari bahwa waktu adalah sesuatu yang sangat berharga dalam hidup kita.
    Apakah setiap aktivitas kita adalah aktivitas yang berharga menuju pencapaian tujuan hidup atau goals hidup kita, bukan saja sebagai profesional di pekerjaan kita, namun juga goals kita sebagai bagian dari sebuah keluarga dan juga bagian dari masyarakat?
    Apakah kita sudah dapat merencanakan aktivitas-aktivitas yang mendukung agar potensi diri kita dapat kita gunakan secara efektif untuk mencapai tujuan hidup kita atau goals kita? Poin-poin inilah, yang sebenarnya merupakan poin yang sangat penting, namun sering terlupakan, karena kita sering hanya terfokus pada rutinitas hidup sehari–hari.
    Mengapa perlu tujuan hidup (goals)dalam mengelola waktu yang kita miliki? Karena dengan tujuan hidup, kita dapat mengarahkan segala sesuatunya lebih fokus. Bagaimana jika seseorang tidak memiliki goals dalam hidupnya? Seluruh aktivitasnya tidaklah efektif terfokus untuk mencapai sesuatu.
    Aktivitasnya akan bergerak seputar pekerjaan rutin yang pada suatu ketika akan menjadi kebosanan yang tidak berujung. Ketika kebosanan terjadi, sering kali akan diikuti dengan motivasi yang menurun dan motivasi yang menurun akan mengurangi produktivitas kita dalam menggunakan waktu yang terbatas. Sayang sekali, bukan?
    Dalam hal goals ini, tentu saja kita sering terinspirasi oleh orang-orang yang luar biasa dalam menjalankan pekerjaaannya, dengan memiliki statement: “Saya harus berhasil dalam pekerjaan saya karena saya ingin pekerjaan saya bermanfaat bagi orang lain… karena saya ingin menolong keluarga saya… atau karena saya ingin menolong banyak orang.”
    Waktu adalah aset yang terbatas, tidak bisa lagi untuk ditambah, yaitu 24 jam sehari selalu terjadi sepanjang waktu, namun tidak dengan self management yang tidak terbatas. Self managementadalah kemampuan kita dalam me-manage diri sendiri (manajemen diri) dalam menghadapi segala tantangan dalam hidup kita.
    Self managementmeliputi kemampuan kita menata prioritas dalam hidup kita, bagaimana kita mengembangkan kemampuan bekerja sama dengan orang lain dalam proses mencapai misi dan keberhasilan kita (tentu saja kita harus bekerja sama dengan orang lain dalam mencapai goals kita), kemampuan kita mengendalikan pola hidup sehingga kita selalu dalam kondisi kesehatan yang prima (healthy life), bagaimana kita terus-menerus mengembangkan skill (keterampilan) berkomunikasi efektif sehingga kita dapat berinteraksi dengan orang lain dengan optimal, bagaimana kita mengelola emosi menghadapi hal-hal yang tidak kita harapkan, bagaimana kita mendelegasikan pekerjaan-pekerjaan rutin dan masih banyak lagi poin penting yang termasuk dalam self management.
    Waktu akan terus berjalan, tidak akan pernah kembali lagi. Waktu adalah sesuatu yang sangat berharga dalam kehidupan kita.
    Mari kita mengembangkan skill self management, agar dengan waktu yang terbatas kita terus-menerus bertahap dapat mencapai keberhasilan demi keberhasilan yang bermanfaat bagi keluarga, pekerjaan, masyarakat, dan bagi bangsa kita. Time flies. It’s up to you to be the navigator (Robert Orben). ● 

  • Tantangan dan Harapan Demokrasi (2)

    Tantangan dan Harapan Demokrasi (2)
    R William Liddle, PROFESOR EMERITUS ILMU POLITIK THE OHIO STATE UNIVERSITY
    Sumber : REPUBLIKA, 17 Desember 2011
    Yang terjadi pada zaman reformasi ini bukanlah penerusan oligarki kompleks, melainkan sebuah proses fragmentasi pemerintahan yang menciptakan ribuan penguasa sambil tidak mengubah dasar ekonomi kapitalis pasar. Bagaimana mengatasinya?

    Saran saya ada dua. Pertama, dalam jangka pendek kita memerlukan sebuah teori tindakan yang mampu menerangkan peran aktor dalam konteksnya sambil menyadari bahwa distribusi sumber daya politik tidak merata. Untuk itu, kita bisa belajar banyak dari jalan yang dirintis hampir 500 tahun lalu oleh filsuf politik Niccolo Machiavelli dan diteruskan pada zaman kita oleh empat ilmuwan politik Amerika: Richard E Neustadt, James MacGregor Burns, John W Kingdon, serta Richard J Samuels. Kedua, dalam jangka panjang, kita perlu mengembangkan dan menyebarluaskan berbagai macam sumber daya politik demi terciptanya pola distribusi yang lebih merata.

    Pada zaman kita, pendekatan Machiavelli kepada studi kekuasaan, khususnya peran sang penguasa, diteruskan oleh ilmuwan politik Richard E Neustadt dan James MacGregor Burns. Dalam Presidential Power (1960), Neustadt melanjutkan fokus empiris Machiavelli kepada peran penguasa dalam bentuk presiden-presiden AS zaman.

    Bagi Neustadt, kekuatan untuk meyakinkan (the power to persuade) merupakan sumber daya politik utama yang dimiliki atau bisa diciptakan seorang presiden. Keberhasilan program dan kebijakannya sangat bergantung pada kesediaan dan kesanggupannya meyakinkan tiga jenis orang: anggota pemerintahan, masyarakat, dan pemilih pada umumnya (termasuk pers dan lembaga-lembaga opini publik yang melaporkan dan ikut membentuk pendapat masyarakat pemilih).

    “Esensi tugas persuasif presiden adalah meyakinkan orang-orang itu bahwa yang diinginkan Gedung Putih dari mereka adalah sama dengan apa yang seharusnya mereka perbuat demi kepentingan mereka sendiri dan demi kekuasaan mereka.”

    Berdasarkan penelitiannya tentang tiga presiden-Franklin Roosevelt, Harry Truman, dan Dwight Eisenhower-Neustadt menyimpulkan bahwa ada lima faktor yang menentukan keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan atau program presiden. Presiden sendiri harus terlibat sepenuhnya dalam proses pengambilan keputusannya. Kata-kata presiden harus unambiguous, tidak samar-samar. Pesan presiden harus disiarkan seluas-luasnya. Alat dan sumber daya yang tersedia untuk pelaksanaannya harus mencukupi. Dan, penerima pesan presiden harus mengakui kekuasaan dan keabsahannya sebagai pembuat kebijakan atau program bersangkutan.

    Kesimpulan
    Tantangan terbesar terhadap demokrasi bermutu pada masyarakat modern terdiri atas pembagian sumber daya politik yang tidak merata. Setidaknya, kalau demokrasi dimaknai sebagai kesetaraan politik antara semua warganegara, sebagaimana definisi Robert Dahl, salah satu pencipta tersohor teori demokrasi abad ke-20. Sayangnya, cita-cita itu sulit diwujudkan pada ekonomi kapitalis pasar, baik yang maju seperti Amerika maupun yang sedang berkembang seperti Indonesia.

    Masalahnya secara ironis, kapitalisme pasar sekaligus merupakan dasar ekonomi mutlak buat negara demokratis modern sambil menggerogoti terus dasar politik negara tersebut. Serangan paling terkenal terhadap kapitalisme selama ini diluncurkan pada pertengahan abad ke-19 oleh teoretikus sosial Karl Marx yang mengutamakan perbenturan kelas selaku kekuatan dinamis dalam sejarah. Namun, Marx dan pengikutnya sampai abad ke-21 tidak banyak membantu kita memahami apa yang harus kita buat untuk memperbaiki demokrasi.

    Contoh di Indonesia: tulisan-tulisan Richard Robison dan Vedi Hadiz. Selain yakin berlebihan terhadap peran perbenturan kelas, mereka menyepelekan mandirinya lembaga-lembaga demokrasi yang dijuluki demokrasi borjuis, demokrasi yang hanya melayani kepentingan kelas kapitalis.

    Niccolo Machiavelli, filsuf politik Italia abad ke-16, lebih tepat selaku pemandu global abad ke-21 ketimbang Marx. Pendekatan Machiavelli terfokus pada peran individu sebagai aktor mandiri yang memiliki, menciptakan, dan memanfaatkan sumber daya politik.

    Ia menawarkan kerangka berharga, terdiri atas konsep-konsep virtu dan fortuna, yang bisa dimanfaatkan untuk menciptakan teori tindakan baru pada zaman kita. Virtu, keterampilan atau kejantanan, berarti luas semua sumber daya yang berguna bagi aktor politik untuk mencapai tujuannya.

    Fortuna berarti kans atau keberuntungan, tetapi dalam pengertian kondisi-kondisi alamiah dan sosial serta kejadian-kejadian yang dihadapi sang aktor, tanpa implikasi keharusan atau nasib. Kita juga diingatkan Machiavelli bahwa ada tensi, mungkin tak terhindarkan sepanjang masa, antara moralitas pribadi dan moralitas politik.

    Teori tindakan Machiavelli diterapkan secara persuasif oleh sejumlah ilmuwan politik di Amerika pada paruh kedua abad ke-20 dan dasawarsa pertama abad ke-21. Richard Neustadt mengamati dari dekat tiga presiden Amerika: Franklin Roosevelt, Harry Truman, dan Dwight Eisenhower.

    Bagi Neustadt, sumber daya politik terpenting seorang presiden yang mau berprestasi adalah the power to persuade, kekuatan untuk meyakinkan orang lain tentang kebijakan-kebijakannya. Neustadt menawarkan lima ukuran keberhasilan presidensial: keterlibatan pribadi sepenuh hati; pernyataan posisi yang tidak samar-samar; pesan yang disiarkan seluas-luasnya; persiapan pelaksanaan yang matang; serta pengakuan keabsahan presiden oleh kelompok-kelompok masyarakat yang terlibat atau berkepentingan.

    James MacGregor Burns, intelektual dan aktivis kiri ternama, menulis tatkala Amerika sedang bergejolak akibat protes gerakan hak sipil minoritas Amerika-Afrika dan perlawanan luas terhadap perang Amerika di Vietnam. Dalam bukunya yang terbaik, Leadership, ia menciptakan konsep-konsep followership, kepengikutan, dan transforming leadership, kepemimpinan yang mengubah masyarakat secara mendasar. Perubahan yang mendasar bergantung pada pengejaran moralitas tinggi antara pemimpin dan pengikut secara intensif, bersama, dan terus-menerus. Burns menegaskan bahwa kepemimpinan tak terpisahkan dari moralitas, lalu memuji Mao Zedong selaku transforming leader.

    Ilmuwan favorit saya selaku penerus tradisi pemikiran Machiavelli adalah John Kingdon, profesor ilmu politik kawakan di Universitas Michigan. Kingdon menerjemahkan konsep-konsep pokok Machiavelli dalam bahasa studi kebijakan umum dan ilmu politik empiris, perhatian utama saya sendiri sejak masa mahasiswa.

    Kita diajak membayangkan proses pembuatan kebijakan umum yang terdiri atas tiga aliran penemuan masalah, penciptaan usul-usul kebijakan, dan kejadian-kejadian politik. Tiga aliran itu dipertemukan oleh wiraswastawan kebijakan yang peka terhadap terbuka dan tertutupnya jendela keputusan. Alangkah baiknya kalau buku Kingdon diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dan dipakai ilmuwan politik Indonesia untuk memperbaiki pengertian kita semua tentang hal-hal yang menghambat peningkatan mutu demokrasi.

    Tokoh terakhir saya, Richard Samuels, pakar Jepang di Massachusetts Institute of Technology, menawarkan kerangka baru yang berbobot sambil menelusuri proses modernisasi abad ke-19 dan ke-20 di Jepang dan Italia. Tiga unsur utamanya: alat-alat mobilisasi yang diberi label membeli, menggertak, dan mengilhami; peran warisan dalam proses pengambilan keputusan; serta pelonggaran kendala yang konon dilakukan semua pemimpin yang berhasil mengubah sejarah.

    Selaku negara-negara terlambat dalam proses modernisasi, boleh jadi Jepang dan Italia bermanfaat sebagai model buat Indonesia. Akhir kata, kita diingatkan Dahl bahwa penambahan dan pemerataan sumber daya politik demi tercapainya demokrasi bermutu merupakan masalah tersendiri. Baik di Indonesia maupun di Amerika, jurang pemisah tetap menganga antara yang mampu dan yang kurang mampu berpolitik.

    Penelitian yang paling menjanjikan tentang masalah ini, atas nama pendekatan kemampuan, sedang dilakukan oleh sejumlah kecil ekonom dan filsuf dibimbing Amartya Sen dan Martha Nussbaum. Namun, kegiatan intelektual saja tak cukup. Selain itu, pemerataan sejati memerlukan tindakan politik yang dilakukan oleh orang-orang yang mengidamkan demokrasi bermutu. ●