Category: Uncategorized

Bagaimana memanfaatkan anggaran alutsista yang demikian besar?

Anggaran kita memang naik pada tahun sekarang, dibandingkan lima tahun lalu. Untuk pembangunan alutsista (perawatan,pemeliharaan, pembelian baru) selama lima tahun,kita mendapatkan Rp150 triliun,itu di luar belanja pegawai. Kalau dihitung per tahun, pada 2012 kita dapat Rp72 triliun.Tapi,48%-nya untuk belanja pegawai.Sisanya,36% untuk belanja modal (alutsista) dan 16% belanja barang (pemeliharaan dan perawatan). Tentu,(alutsista) yang kita pilih adalah untuk pembelian alutsista yang sudah kita rencanakan sejak awal masuk kabinet 2010.

Proporsi pembelian dari dalam negeri dan luar negeri seperti apa?

Kita sudah buat perencanaan untuk 15 tahun yang dibagi dalam tiga rencana strategis lima tahunan.Dalam pokok perencanaan itu, kita sudah tahu mana yang dibeli dari dalam negeri dan luar negeri. Semaksimal mungkin,kita beli dari dalam negeri. Tapi kalau tidak bisa,kita beli yang bisa dibangun bersama-sama atau joint productions. Lalu, yang tidak bisa dibangun di Indonesia dan harus dibeli dari luar, kita upayakan adanya tansfer of technology( ToT) ataupun off-set dan trade off.

Untuk jangka panjang juga kita siapkan, contohnya dengan Korea Selatan (Korsel), kita melakukan penelitian dan pengembangan untuk pesawat tempur generasi 4,5 yaitu IFX/KFX. Itu baru datang pada 2020. Padahal selama jangka waktu itu, kebutuhan pesawat tempur tetap harus kita diisi.

Ada tawaran kerja sama dari sejumlah negara di Eropa, seperti Serbia. Tanggapan atas tawaran-tawaran itu?

Mereka memang banyak menawarkan teknologi timur. Dulu, kita banyak memakai teknologi timur pada era 60-an. Tapi, ujung-ujungnya adalah apakah cocok dengan RMA, kepentingan kita, dan modernisasi peralatan kita. Jadi, yang menawarkan banyak, tapi harus kita lihat satu per satu.

Bagaimana strategi yang digunakan dalam menentukan alutsista yang dibeli?

Pertama, kita lihat ancamannya seperti apa, di mana, dan berupa apa. Kemudian, anggaran yang dipersiapkan untuk penangkalnya seberapa besar. Lalu, dari situ kita desain,kita bangun kekuatan alutsista kita. Indonesia itu besar, jadi yang didesain tidak hanya kuantitas, tapi juga kualitas. Contohnya pembelian pesawat tempur F-16.Kita punya anggaran USD470 juta.

Kalau membeli baru cuma dapat 6 unit dan datangnya baru sekitar 6-7 tahun lagi. Tapi, kalau dapat hibah F-16 bekas, bisa datang cepat. Pesawat hibah itu tetap bisa diupgrade kemampuannya menjadi seperti pesawat baru. Dengan hibah ini kita dapat 24 unit. Karena itu,kita kemudian memilih yang hibah ini dengan 24 unit pesawat. Selain itu, kondisi geografis juga harus diperhitungkan.

Di wilayah barat, laut kita dangkal, sehingga tidak membutuhkan kapal-kapal berukuran besar. Yang penting sekarang adalah kapal-kapal yang ada dipasang meriam dan rudal. Sedangkan di wilayah timur, lautnya dalam sehingga cocok untuk kapal-kapal besar.

Salah satu kendala industri strategis pertahanan dalam negeri adalah tidak ada sinergi antarindustri. Apa yang Kemhan lakukan untuk mendorong terciptanya sinergitas ini?

Biasanya kita menyerahkan ke vendor manufaktur untuk menetapkan itu sendiri. Misalnya, bangun kapal perang,maka kita serahkan ke PT PAL.Mereka yang akan mencari (dari industri mana saja komponennya). Kita cuma bilang harga segini, barang seperti ini.

Bagaimana dengan RUU tentang Revitalisasi Industri Strategis Pertahanan?

Sekarang sedang dibahas DPR. Yang penting kita berikan fleksibilitas kepada BUMNIP agar mereka bisa kembangkan industri pertahanannya lebih baik.Contohnya, kewajiban untuk membeli dari dalam negeri, dalam hal tender mungkin ada keberpihakan kita, ketentuan local content, dan diizinkan untuk melakukan kerja sama. Itu memang perlu dipayungi hukum.

Kemampuan seperti apa yang Kemhan harapkan dimiliki industri pertahanan untuk dapat memenuhi kebutuhan alutsista?

Kita menyadari ToT tidak bisa cepat. Pembuatan kapal selam, misalnya.Kapal pertama dibuat di luar negeri tidak apa-apa, tapi kita kirim banyak anak muda ke sana untuk belajar. Mungkin yang kedua bisa dibangun sebagian di sini. Nah, yang ketiga, kita berharap bisa dibangun di sini semua. Jadi itu bertahap. Itu sebetulnya tidak sulit. Contohnya kapal LPD yang kita punya. Dulu, dua dibangun di Korea, dua di Indonesia. Sekarang, Filipina sudah berminat membeli dari kita.

Dengan pembelian alutsista yang demikian gencar,apa tidak khawatir menimbulkan persaingan persenjataan di kawasan?

Sebetulnya kalau di ASEAN tidak. Pertama, karena kita punya ADMM (rapat tahunan menteri pertahanan se-ASEAN). Kita juga sudah sepakat kebijakan pertahanan kita harus transparan. Kita juga ada kerja sama industri pertahanan dan kerja sama militer selain perang. Kedua, kita semua tahu, sebenarnya kita membangun kekuatan ini bukan untuk menyerang, melainkan untuk mempertahankan kedaulatan. Ketiga, sekarang ini ancaman lebih banyak pada ancaman non-tradisional dan asimetrik.

Bisa digambarkan kekuatan pertahanan yang ingin dibangun, apakah seperti era 1960-an?

Tentu berbeda antara era 60- an dengan sekarang. Sekarang ada RMA (revolution military affair), jadi sekarang ini peranan teknologi sangat besar sekali. Sekarang kita tidak perlu kapal-kapal besar,yang penting punya peluru kendali.

Bagaimana dengan platform perluasan pasukan?

Memang, sekarang kebijakan kita di bidang sumber daya manusia ada tiga. Pertama, zero growth. Kita ingin pertahankan jumlah personel tetap. Kita juga menganut restrukturisasi dan right sizing.

Pengaruh zero growth terhadap ketersediaan belanja modal seperti apa?

Memang itu yang kita harapkan (persentase belanja modal lebih besar). Dulu kita 51% dari anggaran untuk belanja pegawai, sekarang sudah turun menjadi 48%. Memang tidak bisa drastis, harus pelan-pelan. Tapi, persentasenya untuk belanja modal tentu naik seiring dengan kebijakan zero growth ini. ●   

UNDP melakukan perubahan dalam menentukan kriteria pengukuran IPM.Pada metode sebelumnya di kesehatan sama, yaitu harapan hidup waktu lahir, begitu juga ukuran yang dilakukan BPS juga sama. Untuk pengetahuan, yang lama dipakai melek aksara dan gabungan angka partisipasi kependidikan (APK) mulai kasar hingga murni. Namun untuk perhitungan yang baru ini pendidikan tidak memakai melek aksara lagi, tapi harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah.

Karena perubahan itu, tidak ada perbandingan dari tahun lalu, baik dari peringkat maupun indeks. Sebab kriterianya berbeda. UNDP pun sudah mengirim surat ke kami bahwa ada perubahan indikator tersebut meski diakui, indeks Indonesia naik satu poin, yakni dari 0,613 ke 0,617.Hal itu terlihat dari indeks kesehatan 0,779, pendidikan 0,584, dan pendapatan per kapita 0,518. Kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya ini tidak dapat karena variabelnya berbeda.

Oleh karena itu, saya ingin menjernihkan bahwa tidak benar bahwa indeks IPM turun karena laporan dari UNDP-nya seperti itu. Negara yang naik satu poin itu adalah Indonesia, Argentina, Filipina, Brasil, Peru. Lalu yang dua peringkat antara lain Arab Saudi, Kamboja. Yang naik tiga peringkat tiga negara, yakni Ukraina, Turki, dan Malaysia. Ada yang poinnya tetap, yakni 120 negara seperti Norwegia dan Belanda. Namun ada juga 25 negara yang turun satu peringkat seperti Islandia, Portugal, Mesir.

Bagaimana jika dilihat dari rangkingatau peringkat?

Kalau rangking itu harus dilihat ada tidak perubahan dari jumlah negara.Kan sekarang jumlah negaranya berubah dari 169 ke 187 sehingga peringkat di dalamnya berubah lagi. Dulu negaranya ada 168, peringkat kita 108, sekarang jumlah negaranya 187, peringkatnya 124. Memang iya turun kalau dilihat dari rangking, tapi cara membacanya tidak cukup seperti itu. Memang turun rangking-nya, dulu peringkatnya 108 dari 169, sekarang 124 tapi dari total negara 187.

Masyarakat juga jangan salah membaca hanya dari rangkingkarena nilai indeksnya kan naik dari 0,613 ke 0,617.Memang kenaikan indeksnya tidak 2 poin,3, apalagi 5.Oleh karena itu tema besarnya adalah bagaimana melakukan percepatan agar naiknya tidak satu poin, tapi di atas itu.

Apa langkah yang digunakan untuk menaikkan indeks tersebut?

Upaya percepatan itu yang diukur kan rata-rata lama sekolah dan harapan sekolah sehingga ini yang harus digarap. Cara yang simpel ialah semua anak sekolah itu harus sekolah. Karena kalau tidak sekolah dia menjadi pembagi. Misalnya ada keluarga yang punya 10 anak,yang lima sekolah 10 tahun dan lima lagi tidak sekolah, berarti rata-ratanya cuma 1 tahun sehingga yang tidak sekolah akan menjadi beban.

Kedua, tidak cukup hanya itu,siswa pun tidak boleh drop out (DO). Jadi yang sudah sekolah SD enam tahun ini harus dikawal jangan sampai berhenti di SD, juga tidak boleh tidak ada yang melanjutkan sehingga kalau lulus SD harus didorong ke SMP sebanyak-banyaknya. Begitu juga di SMP tidak boleh ada yang DOdi tahap ini. Yang DO di SD itu pada 2011 ada 489.000 anak dan yang tidak melanjutkan 366.000 anak.

Ini yang harus dikurangi yang tadinya DO itu 489.000 harus ditekan dan kita usahakan pada 2012 ini hanya tinggal 94.000 dan yang tidak melanjutkan tinggal 115.000. Demikian juga untuk SMP dan SMA. Dengan skenario ini pada 2012 yang DO itu untuk SD 390.000,SMP berkurang 152.000, dan SMA 262.000 anak.Akhirnya kalau dikurangi kita ada tambahan siswa baru di SD 850.000, yang SMP ada tambahan 610.000 siswa, dan SMA ada tambahan 1 juta siswa,sementara perguruan tinggi ada tambahan 100.000 siswa.

Implementasinya yang akan dilakukan untuk mengatasi itu?

Kita beri beasiswa untuk siswa miskin di SD dan sistemnya diubah.Kita masukkan fungsi keterjaminan anak yang sudah mendapatkan beasiswa di SD nanti di SMP-nya akan dapat lagi sehingga dia tidak ragu lagi masuk SMA.Lalu untuk melanjutkan dari SMA ke kuliah kanada Bidik Misi. Jika skenario kita lakukan, yang namanya expectated years of schooling atau harapan sekolah akan naik jadi 7,4 tahun dari yang tadinya 5,8 tahun.Kalau ini dilakukan, skenarionya akan ada kenaikan di indeks tersebut.Selain itu,kita juga akan bangun sekolah-sekolah di daerah yang masih tertingal.

Sejauh mana faktor ekonomi bisa memengaruhi rata-rata lama sekolah?

Dari studi yang dilakukan, anak tidak melanjutkan sekolah, terutama untuk SD itu 70% karena biaya sehingga kalau persoalannya biaya, solusinya dengan beasiswa dan bantuan subsidi miskin. Ditambah lagi adanya BOS akan makin berdampak besar.Meskipun masih ada pungutan namun bisa sedikit mengurangi beban melalui program BOS.BOS kita naikkan kan dalam rangka mengurangi beban sehingga orang lebih berminat sekolah.Kalau toh memang masih kurang lagi,ditambah beasiswa itu.

Bagaimana untuk yang usia 25 tahun ke atas yang masih buta huruf?

Itu memang menjadi persoalan, tetapi kita memberikan paket-paket, yakni paket A,B,dan C, agi mereka.Kalau toh mereka tidak mau bersekolah, pemerintah bertekad anakanak usia muda jangan sampai tidak sekolah,jangan sampai kalau usia sekolah SD tidak sekolah,tapi sembari yang tua dibuka paket A, B dan C dan perguruan tinggi sehingga ujungnya bukan pendidikan SD hingga perguruan tinggi, tapi bagaimana mewujudkan pendidikan sepanjang hayat karena meskipun sudah tua mau melanjutkan sekolah.

Sejauh mana dampak kenaikan anggaran pendidikan dengan kenaikan IPM?

Yajadi anggaran pendidikan akan naik terus, bahkan kita perkirakan hingga 2015 itu ada sekitar Rp400 triliun, itu sama dengan 2004 total anggaran APBN. Tentu dengan kenaikan anggaran, berarti fleksibilitas kita untuk memberikan beasiswa lebih leluasa. Untuk anggaran pendidikan 2012 yang sudah disetujui Badan Anggaran DPR itu Rp290 triliun lalu diperkirakan pada 2013 naik Rp318 triliun–320 triliun. Karena treknya naik Rp40 triliun. Tentu dengan uang tambah ada fleksibilitas meskipun jumlah penduduknya akan nambah pula.Lalu budaya sekarang kan lebih bagus kalau dulu anak 10 tahun sudah menikah sekarang kan kesadaran untuk sekolah lebih bagus.

Apakah rasio sekolah yang ada dengan jumlah siswa sudah ideal?

Kalau di SD total sekolah sudah cukup meskipun ada yang rusak.Dari APK SD sudah di atas 100 meski APM masih di bawah. Justru yang kurang di SMP yang APK-nya baru 90 % dan SMA masih 80%, sehingga jika mau nambah sekolah itu ya harus di jenjang SMP dan SMA ke atas. ●   

Bahkan diperkirakan akan terbentuk kelompok ekonomi global yang baru,yakni kelompok ekonomi berkembang. Kelompok ekonomi ini akan tumbuh ratarata 4,7% per tahun untuk kurun waktu 2011 hingga 2025.Dari berbagai prediksi dan perkiraan kondisi ekonomi tahun depan, target pertumbuhan ekonomi 6,7% dalam asumsi makro Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2012 cukup realistis.

Dengan gambaran proyeksi tersebut, tidak dapat dimungkiri lagi,pergerakan ekonomi Asia yang cepat sejalan dengan laju pertumbuhan ekonomi nasional. Ekonomi Indonesia diyakini berbagai pihak akan tumbuh stabil bersama dengan India serta China yang kini menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia.

Meminjam tajuk paparan outlook ekonomi 2012 yang diselenggarakan Bank HSBC belum lama ini, “Indonesia,the Economic Jewel of Asia” atau Indonesia Permata Ekonomi Asia,hal itu bisa menjadi gambaran perekonomian nasional saat ini dan di masa mendatang. Namun,2012 diakui sebagai tahun yang berat dan penuh tantangan.

Potensi perlambatan ekonomi dunia dan dampaknegatif dari krisis fiskal dan utang yang diperkirakan merambat ke negara berkembang melalui saluran perdagangan dan sektor keuangan merupakan tantangan terbesar untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Tekanan inflasi perlu dijaga untuk menggerakkan aktivitas perekonomian. Penguatan kerja sama dalam satu kawasan juga penting untuk melindungi merambatnya perlambatan ekonomi negara maju. ●   

Ancaman terhadap stabilitas ekonomi nasional datang dari kondisi perekonomian dunia, khususnya dari negara maju di kawasan Eropa dan Amerika Serikat. Perlambatan ekonomi dunia belum berdampak signifikan terhadap ekonomi nasional pada tahun ini. Namun,ujian dan tantangan sesungguhnya terhadap ketahanan ekonomi dalam negeri dimulai pada 2012 nanti.

Pemerintah,BI,dan berbagai kalangan telah memprediksi,tingginya potensi resesi ekonomi global akan masuk dan berdampak pada ekonomi Indonesia melalui dua saluran yakni sektor perdagangan dan sektor keuangan (khususnya pasar modal). Kondisi paling buruk harus siap dihadapi. Pemerintah mengklaim sangat siap menghadapi potensi resesi ekonomi dunia yang berpotensi mengganggu stabilitas sistem ekonomi nasional. Namun, sejauh mana pemerintah benar-benar siap?

Hal itu harus dibuktikan tidak hanya di atas kertas. Walaupun kondisi ekonomi nasional tahan terhadap krisis global, kewaspadaan harus terus ditingkatkan. “Kita harus tetap hati-hati. Barangkali yang paling penting itu,(hati-hati) terhadap semua kemungkinan gejolak maupun pengaruhnya, baik itu melalui jalur perdagangan,jalur moneter, (atau) jalur APBN,” ujar Direktur Pelaksana Bank Dunia Sri Mulyani di Jakarta belum lama ini. Tantangan lain yang patut diwaspadai pada 2012 adalah ancaman inflasi tinggi.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diperkirakan masih tinggi juga akan berimbas pada tekanan inflasi yang lebih tinggi. Namun inflasi yang membayangi perekonomian negara-negara Asia, sejauh ini belum berpengaruh signifikan terhadap ketahanan ekonomi nasional. Tahun ini, inflasi yang sangat rendah mendorong BI menurunkan suku bunga acuannya dari semula 6,75% menjadi 6,5% dan terakhir kembali diturunkan hingga ke level 6%. Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan berjanji menjaga tekanan inflasi pada 2012 di level 5,3%.

Tekanan inflasi tetap harus dikendalikan untuk tetap menjaga kemampuan daya beli masyarakat yang berimplikasi pada tingkat kemiskinan. Salah satunya dengan menjaga stabilitas harga dan nilai tukar rupiah yang dipatok pada kisaran Rp8.800 per dolar AS dalam APBN 2012.BI sebagai otoritas moneter, dipercaya mampu menjaga stabilitas rupiah.

Cadangan devisa Indonesia yang hingga akhir Oktober 2011 mencapai USD113,9 miliar sudah disiapkan jika langkah intervensi terpaksa harus dilakukan oleh BI. Pemerintah dan BI,masingmasing memiliki CMP sebagai payung sekaligus perisai untuk menangkal potensi atau dampak buruk terhadap perekonomian nasional. Dalam batang tubuh APBN 2012,DPR dan pemerintah bersepakat untuk memasukkan CMP sebagai langkah antisipasi dan mitigasi.

Isi CMP di antaranya tertuang dalam Pasal 40 yang menyebutkan, jika terjadi krisis pasar surat berharga negara (SBN) domestik, pemerintah dengan persetujuan DPR diberikan kewenangan menggunakan sisa anggaran lebih (SAL) dalam rangka stabilitas pasar SBN. Pasal 41 memberikan kewenangan bagi pemerintah mencari alternatif-alternatif pembiayaan dalam bentuk pinjaman siaga untuk memperkuat ketahanan pangan. Tentu,semua pihak berharap kesiapan pemerintah tak hanya sebatas teori di atas kertas tapi langkah konkret agar krisis tak menggerus perekonomian nasional. ●   

Tanpa dukungan pasokan energi yang mencukupi, laju pertumbuhan ekonomi nasional bakal terseok.Tanpa aliran listrik yang memadai, sulit bagi industri mengembangkan kapasitasnya,apalagi berharap masuknya investasi baru. Demikian pula dengan pasokan gas serta bahan bakar, kalaupun sumber energi itu tersedia,jika biaya memperolehnya terlalu tinggi, sulit berharap industri dapat bersaing di kancah global. Pemerintah sadar betul akan persoalan besar di sektor energi nasional tersebut.

Solusi konkret menuju kemandirian energi didasarkan pada tiga persoalan besar yang telah diidentifikasi.Menurut Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Rajasa, persoalan pertamaadalah diversifikasi sumber energi dan pola penghematan penggunaan energi. Untuk persoalan ini, pemerintah menyiapkan kebijakan penghematan, khususnya BBM bersubsidi yang diberlakukan di Jawa- Bali mulai April 2012.

Namun, langkah ini juga belum menjamin ketersediaan energi dalam negeri.Langkah jangka pendek dan jangka panjang perlu dipersiapkan. Indonesia yang memiliki sumber daya alam (SDA) cukup besar,khususnya batubara,gas,dan panas bumi, perlu terus dikembangkan sebagai energi alternatif. Persoalan kedua, perbaikan pada sisi kemampuan produksi energi nasional.

Dalam hal ini, pemerintah memiliki pekerjaan rumah yang berat mengingat kinerja produksi minyak (lifting) nasional tidak pernah mencapai target yang ditentukan.Butuh perbaikan kebijakan maupun teknis guna mendongkrak produksi minyak sesuai potensi yang sebetulnya masih cukup besar. Namun,ini butuh waktu,target liftingsebesar 1 juta barel per hari diperkirakan baru bisa terealisasi pada 2013.

Ketiga, kebijakan harga energi.Saat ini pemerintah tengah menyempurnakan kebijakan harga untuk energi agar tidak terlalu memberatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).Persoalan restrukturisasi pola subsidi, perbaikan harga listrik yang masih tak seimbang mengingat biaya pembangkit yang lebih besar ketimbang harga jual,menjadi agenda tersendiri. Perbaikan harga energi alternatif,khususnya energi baru dan terbarukan, juga menjadi pekerjaan rumah agar pengembangannya bisa terlaksana.

Pengembangan panas bumi,bahan bakar nabati dan bahan bakar gas (BBG) seolah jalan di tempat gara-gara harga yang tak menarik minat investor. Indonesia yang memiliki sumber daya alam cukup besar, khususnya batubara, gas, dan panas bumi, perlu dikembangkan .Dalam bukunya Migas dan Energi di Indonesia,

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Widjajono Partowidagdo menyebutkan, hal pertama yang perlu dipahami semua pihak adalah bahwa Indonesia bukan negara kaya minyak, sehingga tidak bijaksana jika masih menggantungkan diri pada minyak bumi. Kemandirian di bidang energi hanya mungkin terjadi jika ketergantungan akan minyak dilepas, dengan memaksimalkan potensi energi alternatif yang dimiliki.

Namun,u ntuk mengembangkan energi tersebut butuh dana tak sedikit. Saat ini baru pengembangan batu bara sebagai bahan bakar pembangkit listrik melalui megaproyek 10.000 MW saja yang betul-betul berjalan. Program itu pun belum menjawab kebutuhan energi dalam negeri. Berdasarkan perhitungan, dibutuhkan tambahan lebih dari 3.000 MW listrik per tahun untuk mengejar rasio elektrifikasi.

Pertumbuhan listrik sebesar 3.000 MW itu pun baru mampu mendukung pertumbuhan ekonomi 6-7% per tahun. Menurut pemerintah,dengan target pertumbuhan ekonomi 7%, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) punya pekerjaan rumah cukup besar,yakni menumbuhkan ketersediaan listrik 1,25 kali lipat dari pertumbuhan ekonomi atau sekitar 9-10% per tahun. Soal kebutuhan dana untuk merealisasikannya, PLN masih harus bersandar pada dana subsidi pemerintah.

Cara lainnya, kerja sama dengan swasta untuk beberapa pembangkit tertentu. Namun, itu pun belum cukup.Karena itu, alokasi anggaran juga dihitung dengan mempertimbangkan kenaikan tarif dasar listrik (TDL) sebesar 10%. Terlepas dari kebijakan apa pun yang akan dijalankan pemerintah, dukungan energi untuk menopang pertumbuhan ekonomi nasional tidak bisa ditawar lagi. Kemandirian energi menjadi syarat mutlak agar pembangunan ekonomi terus berkelanjutan. ●   

Dalam perbincangan dengan SINDO, Hatta mengaku resah dengan pembangunan yang tidak merata.Ketimpangan antarwilayah seolah mendiskreditkan wilayah lain sebagai daerah tertinggal.“ Jujur, saya resah kok pembangunan kita selalu di Jawa. Saya tidak suka kalau (wilayah) timur seakan miskin, sedangkan (wilayah) barat kaya. Pembangunan harus merata,” ujar Hatta.

Keresahan itulah yang membawa Hatta menelurkan sebuah konsep besar tentang perubahan paradigma pembangunan yang selama ini terkesan terpusat. Dia menginginkan pembangunan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia merata. Mulailah dia menyusun konsep yang dinamakan MP3EI. Hatta pun menyampaikan gagasannya tersebut kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Hanya satu kata yang terucap dari Presiden SBY menanggapi konsep tersebut. “Kembangkan,” kenang Hatta.

Lampu hijau yang diberikan Presiden semakin mendorong Hatta untuk mewujudkan konsepnya. Sebuah konsep yang diyakini menjadi jalan bagi Indonesia sejajar dengan negara-negara maju. Sejak awal tahun ini, pemerintah disibukkan dengan berbagai rapat koordinasi membahas transformasi ekonomi nasional melalui konsep MP3EI. Hatta menceritakan, awalnya, konsep yang digagasnya bernama Koridor Ekonomi Indonesia.

Namun, melirik proses dan tujuan akhir dari konsep tersebut, Presiden memberikan nama percepatan dan perluasan.Letak geografis Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dimanfaatkan oleh Hatta. Pulau-pulau besar di Indonesia ditetapkan sebagai koridor atau pusat pertumbuhan ekonomi yang diharapkan mampu mendorong pembangunan ekonomi pulau-pulau kecil di sekitarnya. Terciptalah Koridor Sumatera,Koridor Jawa, Koridor Kalimantan, Koridor Sulawesi, Koridor Bali-Nusa Tenggara,dan Koridor Papua-Maluku.

Mantan Menteri Perhubungan ini pun mulai menggunakan strategi pemasaran untuk memperkenalkan konsep yang digagasnya. “Iya muter-muter. Saya lakukan pemaparan berkali-kali di Bogor, Bali, di mana-mana. Konsep dan lain-lain, sampai ke Korea dan negara lain,” katanya. Dia mencoba membuka mata banyak orang dan menunjukkan keseriusan pemerintah agar konsep ini tidak sebatas buku pegangan dan mimpi belaka tanpa realisasi.

“Saya siapkan MP3EI setahun lebih, tidak mungkin kalau (pemerintah) tidak serius. Saya all out dan Presiden sangat memberi perhatian,” imbuhnya. Enam bulan sejak MP3EI dirilis, Hatta memaparkan capaian capaian atau realisasi yang sudah dilakukan. Tahun 2011, tercatat 91 proyek telah di-groundbreaking di semua koridor ekonomi dengan nilai investasi mencapai Rp461,6 triliun. Dia boleh berbangga hati ketika mendapati kenyataan pembangunan mulai merata.

Tahun depan, pemerintah menjanjikan ekspansi lebih besar untuk realisasi MP3EI. Hatta memaparkan rencanarencana yang sudah disusunnya bersama tim KP3EI. Di Koridor Sumatera dibangun berbagai proyek senilai Rp33,4 triliun, di Koridor Jawa Rp34,7 triliun. Lalu di Koridor Kalimantan disiapkan investasi Rp134,7 triliun untuk membangun ekonomi wilayah tersebut.

Untuk Koridor Sulawesi disiapkan investasi sebesar Rp324,2 triliun,Koridor Bali-Nusa Tenggara dijanjikan berbagai proyek senilai Rp41,2 triliun, dan Koridor Papua-Maluku Rp80 triliun. Dengan mengucap “Bismillah”, Hatta optimistis memandang Indonesia yang lebih baik. “Saya bayangkan Indonesia ke depan yang lebih maju dan merata,”ujarnya. ●   

Sedangkan untuk Kemenhub,pada 2012 akan memperoleh dana APBN sebesar Rp26,809 triliun, meningkat Rp4,595 triliun dibandingkan pada 2011 sebesar Rp22,214 triliun. Menteri PU Djoko Kirmanto mengatakan, untuk 2012 kementeriannya akan memprioritaskan pembangunan infrastruktur yang telah tertuang dalam MP3EI yang bertujuan untuk menguatkan konektivitas nasional.

Anggaran Kementerian PU yang terbesar akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan. Kementerian PU akan memfokuskan pada pembangunan dan rehabilitasi jalan, di mana untuk jalan yang dipreservasi mencapai 36.319 km dan untuk jembatan sepanjang 3.586 km. Lalu, pembangunan jalan baru sepanjang 127 km dan jembatan baru 7.682 km.

Untuk dukungan jalan tol yang akan terbangun oleh swasta diperkirakan pada 2012 mencapai 158 km, sedangkan jalan tol yang dibangun oleh pemerintah ditargetkan sepanjang 10 km.Kementerian PU juga akan membangun jalan strategis di Lintas Selatan Jawa,wilayah perbatasan dan daerah terpencil yang panjangnya diperkirakan mencapai 292 km. Tujuannya jelas, mendongkrak konektivitas antarwilayah di Tanah Air.

Dengan begitu, diharapkan strategi pengembangan pasar domestik bisa berjalan. Namun, diakui untuk kebutuhan ini dana yang diperlukan pun cukup signifikan.Karena itu, Kementerian PU akan menawarkan kerja sama dengan swasta melalui skema kerja sama pemerintah-swasta (public private partnership/PPP). Untuk mendongkrak minat swasta, pemerintah pun berupaya memberi dukungan melalui penyelesaian masalah pembebasan tanah yang sangat dibutuhkan oleh investor.

Masih soal keterhubungan, Menteri Perhubungan EE Mangindaan menjelaskan, kementeriannya pada 2012 memiliki rencana kerja yang mendukung pembangunan koridor ekonomi dalam kerangka MP3EI dan pembangunan infrastruktur yang mampu menciptakan keterhubungan antarwilayah di Indonesia. Karena itu,anggaran terbesar yaitu Rp8,692 triliun akan digunakan oleh Ditjen Perkeretaapian.

Tak hanya itu, di tahun berikutnya,Kemenhub juga akan membangun bandara internasional baru di sekitar Cikarang-Karawang. Ditunjang infrastruktur yang memadai untuk mendukung sektor transportasi darat, laut, dan udara, bolehlah kita berharap terciptanya pasar domestik yang mandiri. ●   

Proyeksi terkini dikeluarkan Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank/ADB) menyatakan pertumbuhan ekonomi China tahun depan diprediksi hanya 8,8%,lebih rendah dibandingkan perkiraan sebelumnya 9,1%. Penurunan proyeksi juga dikeluarkan oleh Nomura–– salah satu perusahaan keuangan yang beroperasi di China,yang memprediksi ekspansi ekonomi China pada 2012 tidak akan lebih dari 7,9%,turun dari estimasi sebelumnya 9,2%.

Dalam catatan risetnya, Nomura berpendapat kinerja ekonomi China yang melambat memang di luar tradisi dalam satu dekade terakhir.Berbeda dengan pascakrisis 2008 di mana pertumbuhan ekonominya disokong besarnya pasar domestik, pertumbuhan China tahun depan akan tertekan karena permintaan ekspor bakal melemahnya akibat turunnya permintaan Eropa dan AS.

“Kami memperkirakan akan ada tekanan dari sisi ekspor bersih China karena permintaan domestik juga turut melemah,”kata Nomura, seperti dikutip CNBC. Pelemahan pasar domestik China sangat mungkin terjadi karena sebelumnya pemerintah Negeri Panda itu begitu ketat mengeram likuiditas akibat tingginya inflasi.Bersama Bank Sentral (People Bank of China/PBOC) pemerintah bersama-sama mengerem aliran dana dari perbankan ke masyarakat melalui berbagai instrumen, di antaranya membatasi kepemilikan properti dengan menaikkan syarat uang muka kepada calon pembeli, menaikkan suku bunga pinjaman,dan menaikkan rasio cadangan perbankan.

Ketiga langkah tersebut dilakukan untuk mencegah terjadinya gelembung ekonomi akibat kenaikan harga properti dan bahan makanan,meski akhirnya berdampak pada melemahnya aktivitas perekonomian. “Pasar perumahan telah mencapai level tertinggi dalam 18 bulan.Harga rumah sekarang mulai melambat, tapi penjualan juga melemah,”tulis Nomura. Selain masalah pengetatan likuiditas, ada kekhawatiran lain dari risiko perlambatan ekonomi China.

Kepala Ekonom Swiss Re untuk Kawasan Asia Clarence Wong menambahkan,ada faktor lain yang berisiko dalam pertumbuhan ekonomi China, yakni akselerasi laju inflasi, potensi gagal bayar utang pemerintah daerah yang saat ini mencapai USD1,56 triliun, dan meledaknya gelembung properti. Kekuatan ekonomi Asia lainnya, India, kemungkinan juga akan mengalami nasib sama dalam hal pertumbuhan ekonominya. Seperti China, ekspansi pertumbuhan ekonomi India diprediksi melemah menjadi hanya 6,5% dari posisi saat ini sekitar 7%.

Menurut Moody’s Analitycs,revisi tersebut didasarkan pada tren pertumbuhan pada kuartal II/2011 yang hanya 6,9%. Sebagai perbandingan, pertumbuhan ekonomi India tahun fiskal 2010-2011 mencapai 8,6%.Melemahnya perekonomian India disebabkan tergelincirnya aktivitas industri, terutama infrastruktur yang hanya tumbuh 0,1% pada Oktober lalu, terendah dalam lima tahun terakhir.

“Ekonomi India ke depan dibebani tingginya suku bunga komersial akibat tekanan inflasi yang masih di atas 9%.Ini sudah terjadi sejak Desember tahun lalu,” kata Moody’s dalam catatannya. Tekanan inflasi terhadap perekonomian India telah mendorong RBI menjadi bank sentral paling agresif, dibandingkan otoritas moneter lainnya dengan menaikkan suku bunga acuan sebanyak 13 kali sejak Maret 2010.

Total sudah 130 basis poin suku bunga komersial India dinaikkan,dengan harapan bisa lebih mengendalikan harga. Melihat data pertumbuhan dari dua negara dengan perekonomian terbesar di Asia di atas, bisa diterima jika dampak krisis Eropa dan AS memang sudah berimbas ke Benua Kuning.Meski melambat, jika dibandingkan dengan wilayah lain seperti Eropa dan Amerika Serikat yang selama ini menjadi tumpuan ekonomi dunia,Asia masih tetap lebih baik.

Lihat saja angka pertumbuhan ratarata yang dirilis ADB pekan lalu. Menurut ADB,tahun depan pertumbuhan ekonomi Asia Timur termasuk China bakal tumbuh 7,2%, turun dibandingkan proyeksi sebelumnya 7,5%. Meski diturunkan, angka tersebut tetap jauh lebih tinggi dibandingkan Eropa dan AS. Berdasarkan laporan outlook Komisi Eropa beberapa waktu lalu, pertumbuhan ekonomi di Uni Eropa dan AS rata-rata hanya diperkirakan tumbuh 1,9% dan 2,7%.

Dengan data ini, jelas peluang pertumbuhan ekonomi tetap ada di Asia.Hal ini diperkuat sejumlah lembaga internasional ataupun perusahaan-perusahaan keuangan yang menyebutkan AS dan Eropa masih akan melambat, tidak seperti Asia yang akan tetap menjadi motor pertumbuhan ekonomi global. ●   

Pakar psikologi politik dari Universitas Indonesia (UI) Hamdi Muluk mengatakan, saat ini partai sebagai kendaraan bakal calon gubernur hanya melihat sisi popularitas dan elektabilitas seorang calon. “Padahal, dari hasil survei ternyata publik menginginkan figur yang memiliki integritas, ketegasan, serta komitmen bukan sekadar populer,” ujar Hamdi. Sedangkan Direktur Eksekutif Median Survei Nasional Rico Marbun menyatakan, warga Jakarta sudah semakin rasional dalam menentukan pilihan.

Karena itu, figur yang berani dan tegas dalam membuat program berpeluang besar pada Pilkada 2012. Terlebih sejauh ini masyarakat sudah dapat melihat dan menilai siapa yang seharusnya dipilih.“ Lebih baik orang-orang yang mempunyai kecerdasan intelektual, kedisiplinan, keberanian, daripada figur yang lembek,” tekan Rico. Adapun pengamat politik dari LIPI Ikrar Nusa Bakti berpendapat, pemimpin yang ideal adalah memiliki power to lead.

Artinya,seorang pemimpin harus memiliki kekuasaan untuk menjalankan apa yang ada di dalam kepalanya. “Saat ini saya yakin Fauzi Bowo sudah memiliki solusi untuk permasalahan di Jakarta. Tapi yang jadi pertanyaan adalah apakah dia benar-benar memiliki kekuasaan atau tidak,” ujarnya. Para petinggi partai politik pun setuju bahwa Jakarta butuh pemimpin yang tegas dan berani.

Sekretaris Jenderal DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Romahurmuziy mengatakan, tantangan Gubernur DKI Jakarta berbeda dengan gubernur di provinsi lain. Menurut dia, Jakarta memiliki kompleksitas persoalan yang membutuhkan langkah-langkah radikal untuk menyelesaikannya. PPP tak mempersoalkan latar belakang figur, bisa dari militer atau sipil.“ Tanpa langkah radikal dan terobosan yang inovatif, sulit untuk menyelesaikan persoalan di Jakarta,”katanya.

Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengungkapkan, keberlangsungan Pemerintah DKI Jakarta saat ini masih jauh dari gambaran yang mencerminkan Jakarta sebagai ibu kota. Selain masalah yang cukup kompleks mulai dari kemacetan, krisis air, hingga ancaman banjir, masalah pluralisme . “Untuk itu, ke depan dibutuhkan pemimpin yang tegas yang tidak mau berkompromi dengan siapa pun yang mengorbankan kepentingan rakyat,” tekannya.

Kendaraan Politik

Untuk ikut bertarung dalam Pilkada DKI 2012, ada dua cara yang bisa ditempuh. Melalui jalur partai politik (parpol) atau gabungan parpol dan independen. Jika menggunakan kendaraan parpol atau gabungan parpol, sekurang-kurangnya parpol pengusung itu memiliki 15% kursi DPRD atau 15% perolehan suara hasil Pemilu 2009. Jika melalui jalur independen,pasangan calon harus mendapat dukungan 4% dari jumlah penduduk DKI Jakarta.

Karena jumlah kursi DPRD DKI Jakarta sebanyak 94 kursi,syarat 15% setara dengan 14,1 kursi. Adapun komposisi kursi DPRD DKI Jakarta, yakni Partai Demokrat 32 kursi, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 18 kursi, PDIP 11 kursi, Partai Golkar 7 kursi, PPP 7 kursi, Partai Gerindra 6 kursi, Partai Amanat Nasional (PAN) 4 kursi, Partai Damai Sejahtera (PDS) 4 kursi,Partai Hanura 4 kursi, dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 1 kursi.

Dengan komposisi tersebut,hanya Partai Demokrat dan PKS yang bisa mengajukan pasangan calon.Parpol lainnya harus berkoalisi. Untuk memenangi pertarungan,para calon harus selektif memilih kendaraan politik. Sebab,jika belajar dari sejumlah kasus pilkada, justru mesin politik parpol tidak efektif karena ada pertentangan internal. Sejauh ini belum ada cagub-cawagub definitif.

Partai Demokrat sebagai pemenang Pemilu 2009 belum juga menentukan kandidatnya. Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta Nachrowi Ramli yang sudah diputuskan dalam Musda, masih menunggu keputusan Majelis Tinggi.Dia harus berebut tiket dengan incumbent Fauzi Bowo yang juga anggota Dewan Pembina Partai Demokrat. Sementara, PKS sebagai pemenang kedua di DKI Jakarta, hampir pasti mengusung Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana.

PKS memastikan akan berkoalisi dalam menghadapi pilkada mendatang.Berbeda dengan Pilkada 2007,PKS dikeroyok oleh parpol lain. Hasilnya pasangan Adang Darajatun-Dani Anwar hanya memperoleh 1.535.555 suara atau 42,13%.Fauzi Bowo – Prijanto yang diusung oleh koalisi 19 partai politik memperoleh 2.109.551 suara atau 57.87%. PPP,Partai Hanura, Partai Gerindra dan PDS belum menentukan calon setelah Djan Faridz yang mereka dukung diangkat menjadi Menteri Perumahan Rakyat (Menpera).

Demikian pula koalisi parpol nonparlemen yang mendukung Djan Faridz harus putar haluan. Adapun Partai Golkar masih melakukan konvensi internal yang diikuti tiga calon, yakni Ketua DPD I DKI Prya Ramadhani, anggota Komisi I DPR Tantowi Yahya, dan Wakil Ketua Komisi III M Azis Syamsudin.

Sementara Wakil Gubernur DKI Jakarta Prijanto,yang belum memiliki kendaraan politik, terus menjajaki komunikasi dengan anggota Komisi I DPR Tantowi Yahya untuk kemungkinan berpasangan. Sejauh ini,kedua tokoh tersebut sudah bertemu dua kali untuk membicarakan kemungkinan menantang Fauzi Bowo. PDIP sedang menyeleksi 16 tokoh yang mendaftar sebagai calon gubernur DKI Jakarta.

Meski pendaftaran sudah ditutup, PDIP masih membuka peluang bagi tokoh-tokoh yang memiliki elektabilitas tinggi. Sementara, beberapa nama yang telah menjalin komunikasi politik dengan DPW PAN DKI antara lain Hasnaeni, Tantowi Yahya, Nono Sampono, Prijanto, Nachrowi Ramli, Fauzi Bowo, dan Lulung Lunggana. Figur dari internal di antaranya, Andi Anshar dan Wanda Hamidah. ●  

Meskipun demikian, menimbang potensi negeri yang sangat kaya sumber daya alam serta memiliki pasar yang luas ini,kita berharap terjadi peningkatan yang jauh lebih cepat. Pertimbangannya, posisi Indonesia saat ini dengan nilai IPM 0,6170 masih berada dalam kategori negaranegara berperingkat menengah bawah dengan nilai rata-rata dunia sebesar 0,682. Adalah benar bahwa dalam waktu tiga dasawarsa terakhir, nilai IPM Indonesia meningkat dari 0,423 menjadi 0,6170.

Sebuah peningkatan rata-rata sebesar 1,19% per tahun. Sementara dalam kurun waktu tersebut,angka harapan hidup juga meningkat sekitar 20%.Begitu pula dengan gross national income(GNI) per kapita yang meningkat hampir dua kali lipat. Namun,penilaian jangka panjang tersebut ketika diperbandingkan dengan negara-negara tetangga atau secara regional memperlihatkan lambannya peningkatan peringkat kita.

Pada 1980, untuk kawasan Asia dan Pasifik, Indonesia bersama China, Malaysia, Thailand, dan Filipina memiliki nilai IPM yang hampir sama. Kini, negara-negara tersebut telah mengalami perkembangan yang berbeda. Posisi Indonesia saat ini berada di bawah beberapa negara ASEAN seperti Singapura dan Malaysia yang berperingkat tinggi,sementara Thailand (103) dan Filipina (112) berada pada posisi menengah atas.

Adapun Vietnam dan beberapa negara ASEAN lainnya seperti Myanmar, Laos, Kamboja masih berada di bawah Indonesia. Tanpa ada perubahan kebijakan yang signifikan, terutama mengenai upaya pemberantasan kemiskinan yang menjadi penyebab utama rendahnya pendidikan dan kesehatan serta berimplikasi pada rendahnya peringkat IPM kita,Indonesia dicemaskan akan “berjalan di tempat”untuk kemudian dalam waktu dekat tersusul, paling tidak oleh Vietnam.

Kebijakan Pro-Orang Miskin

Dengan menggunakan ukuran nasional,yaitu mereka yang dianggap miskin karena asupannya di bawah 2.100 kkal serta penghasilannya di bawah 1,25 dolar AS per hari dan beberapa kriteria nonmakanan,jumlah orang miskin di Indonesia sejak 2007 mengalami penurunan.Per Maret 2007 turun 2,13 juta, dari 39,30 juta orang (17,75%) menjadi 37,17 juta orang (16,58%) dibandingkan periode yang sama tahun lalu.Lalu, turun lagi menjadi 14,15% atau sekitar (BPS,Siaran Pers Juli 2009).

Terakhir turun menjadi 12,4% atau sekitar 30,02 juta orang (PS,Juli 2011). Meski angkanya masih tinggi, sejumlah pengamat meragukan hasil survei tersebut karena memprediksi jumlah yang lebih tinggi. Terlepas dari kontroversi tersebut, diperlukan berbagai pendekatan untuk menjelaskan penyebab kemiskinan yang tergolong tinggi tersebut serta proses pemiskinan yang masih saja berlanjut.

Bagi Amartya Sen (1981), seseorang disebut miskin karena tidak memiliki akses (entitlement) untuk memenuhi kebutuhannya.Akses yang menjadi hak setiap orang itu ditentukan oleh “nilai”diri yang dimilikinya.Bagi kebanyakan orang, nilai yang dimiliki sebatas tenaga kerja.Karena itu,kemiskinan dan kelaparan tidak bisa diatasi dengan sekadar memperbesar produksi. Orang miskin harus punya pekerjaan yang memberinya penghasilan.

Terdapat kesepakatan luas bahwa jika pemberantasan kemiskinan adalah motif utama kebijakan pembangunan, pengadaan dan peningkatan penghasilan orang miskin adalah tujuan terpenting semua kegiatan. Namun, asumsi bahwa pertumbuhan ekonomi adalah resep terbaik pemberantasan kemiskinan karena akan menyerap tenaga kerja perlu dikritisi. Karena, kenyataan empiris menunjukkan hal berbeda. Penyebabnya, terutama akibat maraknya cara berproduksi industrial yang padat modal dan hemat tenaga kerja.

Berseberangan dengan asumsi tersebut adalah keyakinan bahwa orang miskin harus dibantu memperoleh penghasilan.Usaha kecil diyakini sebagai pendukung utama perekonomian rakyat meski biasanya dipandang sebelah mata oleh pemerintah. Tampaknya, meski tidak ada resep instant dan dipastikan manjur,beberapa hal berikut ini harus menjadi pegangan dalam kebijakan pemberantasan kemiskinan. Pertama,manusia, kesejahteraan, dan pengamanan masa depannya harus selalu menjadi fokus utama kebijakan pembangunan.

Bukan pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, kemampuan bersaing ataupun integrasi ke dalam pasar dunia. Kedua,lewat kebijakan dan regulasi,kesempatan yang sama harus diberikan dalam persaingan antara usaha kecil dengan usaha menengah besar padat modal maupun antarusaha kecil itu sendiri. Ketiga, pemberantasan kemiskinan lewat pengadaan lapangan kerja harus memperhatikan tingkat pengembangan industri dan integrasi sebuah negara dalam pasar dunia.

Negara yang tingkat pertumbuhan industrinya belum terlalu maju sementara sektor informalnya masih dominan seperti halnya Indonesia, perlu mempertimbangkan strategi yang pas. Keempat, pemetaan masalah dan potensi sebuah negara serta akseptansi strategi pembangunan yang spesifik hanya akan bisa diterima luas bila hal tersebut dilakukan dengan melibatkan semua pihak terkait, termasuk orang miskin.

Kelima, negara berkembang dengan potensi pasar luas seperti halnya Indonesia sering kali akan ditekan oleh lembaga multilateral (terutama WTO, IMF, dan Bank Dunia) serta negara adidaya (khususnya AS, China) untuk membuka pasarnya dan menghilangkan subsidi. Bila hal ini dituruti,paling tidak secara jangka pendek, berdampak anjloknya tingkat upah dan meningkatnya PHK yang berarti meningkatnya jumlah orang miskin. ●