Author: Adul

Penetapan tersangka terhadap anggota DPR yang melibatkan hampir seluruh anggota partai baik dari pihak pendukung pemerintah serta oposisi bukan yang pertama kali. Sebelumnya KPK juga menetapkan tersangka Miranda S Goeltom mantan pejabat tinggi Bank Indonesia sebagai tersangka dalam kasus cek pelawat.

Dalam rangkaian kasus itu beberapa anggota DPR baik yang masih aktif maupun sudah tidak aktif lagi yang berasal dari partai pendukung maupun oposisi pada periode 1999-2004 divonis bersalah oleh pengadilan tindak pidana korupsi. Namun, melalui tulisan ini, saya tidak bermaksud membahas teknis hukum.

Yang ingin saya analisis melalui tulisan ini adalah apakah yang menyebabkan institusi DPR mempunyai image yang buruk di masyarakat terutama melalui pemberitaan- pemberitaan media khususnya selama lima tahun terakhir ini.Harapannya mencari solusi untuk memperbaiki serta menyelamatkan badan negara yang mempunyai peranan penting dalam menjaga kelangsungan sistem demokrasi di Indonesia ini.

Tekanan Situasi

Seperti yang kita ketahui pada masa Orde Baru, kekuatan sangat berpusat pada eksekutif. Anggota DPR dipilih setelah melalui proses seleksi latar belakang yang ketat dilakukan oleh ABRI (saat ini bernama TNI), serta aparat eksekutif yang menjadi instrumen pendukung kekuasaan Presiden Soeharto. Hasilnya, tidak mengherankan bahwa DPR pada masa Orde Baru tidak dapat menjalankan fungsi pengawasan selayaknya badan legislatif secara optimal.

Namun, dengan berakhirnya kekuasaan Presiden Soeharto pada 1998 dorongan untuk memberdayakan peranan Dewan Perwakilan Rakyat semakin besar. Melalui amandemen Undang-Undang Dasar 1945 telah dielaborasi secara gamblang pada Pasal 20 A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (yang merupakan hasil amendemen kedua) bahwa DPR memiliki fungsi legislasi, anggaran, serta pengawasan.DPR memiliki wewenang yang jauh lebih besar dari sebelumnya.

Namun, seperti yang kita ikuti melalui berbagai berita di media bahwa wewenang yang lebih besar dari parlemen tersebut tidak diikuti kinerja yang membaik dari para sebagian anggota DPR. Sebaliknya, terdapat persepsi dari masyarakat bahwa anggota DPR menggunakan wewenang tersebut untuk kepentingan kelompok atau bahkan untuk memperkaya diri.

Masalah besar dari kelemahan kualitas anggota DPR menurut penulis adalah dimulai pada sistem rekrutmen kandidat anggota DPR.Sistem pemilu proporsional terbuka sejak2009 merupakan kemajuan di mana masyarakat dapat memilih langsung kandidat yang diajukan partai politik. Namun, kandidat harus menghadapi politik biaya tinggi yang miliaran rupiah.

Akibatnya yang mampu menjadi kandidat adalah yang memiliki dana besar atau yang mempunyai tingkat popularitas tinggi. Dalam skenario yang sangat ekstrem hanya kandidat berlatar belakang pengusaha, pengacara, serta artis bintang televisi atau musik yang populer yang pada akhirnya dapat maju dan mendapat dukungan partai politik (parpol) untuk menjadi anggota DPR.

Tentu saja bila mengacu pada politisi di negara lain seperti di Amerika Serikat ada contoh kasus di mana mantan bintang film yang dapat mencapai sukses gemilang di dunia perpolitikan seperti almarhum Presiden Ronald Reagan pada 1981–1989. Namun perlu diingat bahwa Presiden Reagan telah malang melintang di dunia perpolitikan Amerika Serikat selama puluhan tahun di antaranya menjadi Gubernur California pada 1967–1975.

Pembiayaan parpol saat ini juga menjadi permasalahan krusial.Diperkirakan dana operasional partai politik untuk mencakup seluruh wilayah Indonesia mencapai ratusan miliaran rupiah. Dengan demikian, anggota DPR yang juga merupakan pengurus parpol ditekan untuk menggalang dana operasional dengan menggunakan otoritasnya sebagai anggota DPR tidak terhindarkan. Kesalahan tentu saja tidak bisa dilimpahkan sepenuhnya kepada anggota DPR. Diperlukan aturan hukum yang jelas mengenai mekanisme yang legal untuk penggalangan dana parpol.

Melangkah ke Depan

Mengacu pada survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada Mei 2011,mayoritas masyarakat Indonesia (77,3%) mendukung sistem demokrasi serta percaya bahwa sistem demokrasi dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi bangsa (sebanyak 67,9%). Sistem demokrasi di sini tentu saja di antaranya lembaga DPR yang menjalankan fungsi secara benar dalam mengawasi eksekutif.

Merupakan tugas bersama,terutama para anggota DPR periode ini,untuk merawat kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap sistem demokrasi. Saya percaya bahwa sebagian besar pimpinan parpol serta pimpinan dan anggota DPR periode 2009–2014 pada dasarnya masih mempunyai keinginan untuk meninggalkan karya di masa tugas mereka sehingga akhirnya dapat dikenang dan diingat oleh generasi penerus bangsa Indonesia.Untuk itu, mereka harus mencari solusi terhadap masalah rekrutmen kader politik serta pembiayaan parpol.

Dengan begitu,anggota DPR periode 2009–2014 serta pimpinan parpol saat ini mempunyai potensi untuk dikenang sebagai peletak fondasi dari sistem politik yang menghasilkan kembali politisi-politisi Indonesia yang mempunyai kaliber hebat seperti para founding fathers bangsa kita seperti Presiden Soekarno,Wakil Presiden Mohammad Hatta, Perdana Menteri Sjahrir, serta Perdana Menteri Mohammad Natsir. ●

Peristiwa tersebut sebenarnya merupakan sesuatu yang sangat sulit dipercaya oleh akal sehat. Seorang pilot pada hakikatnya hidup dari kondisi fisiknya yang prima sebagai salah satu syarat utama dalam menjalankan profesinya sebagai pilot. Lebih memprihatinkan lagi karena pada hakikatnya dunia penerbangan Indonesia saat ini tengah berada dalam kondisi yang masih membutuhkan banyak langkah penyempurnaan.

Masih banyak tindak lanjut dari Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan yang masih belum dilaksanakan. Padahal tindak lanjut tersebut dicantumkan harus sudah selesai dalam kurun waktu dua tahun setelah undang-undang tersebut diundangkan. Beberapa di antaranya adalah pembentukan dewan penerbangan dan penempatan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) yang harus langsung berada di bawah kendali Presiden.

Peristiwa tertangkapnya pilot Lion Air yang dilakukan oleh BNN tentu saja telah membuat keresahan di masyarakat luas. Dipercaya bahwa jaringan narkoba yang melanda para pilot ini tidaklah mustahil telah merambah tidak hanya pada satu atau dua saja dari maskapai penerbangan yang ada di Indonesia. Korps pilot penerbangan sipil Indonesia kiranya harus segera mengambil tindakan yang nyata untuk segera menertibkan masalah tersebut.

Penyelidikan yang mendalam mengenai masalah ini harus dilakukan agar akar permasalahannya dapat segera diketahui dengan jelas.Pada kasus seperti ini diharapkan para pilot tidak melakukan perlindungan dan menggalang solidaritas yang sempit dalam konteks penyebaran narkoba di dunia penerbangan nasional. Masalah kebanggaan dan kehormatan pilot Indonesia berada di tangan para pilot itu sendiri.

Mereka hendaknya melakukan introspeksi dan melakukan langkah-langkah tegas agar kasus yang sangat memalukan ini tidak berkembang lebih luas lagi.Kesadaran mengenai ketaatan terhadap aturan dan regulasi yang ada, seyogianya benar-benar dapat terbangun dari diri sendiri. Seharusnya dipahami bahwa kehormatan korps penerbang Indonesia tidaklah hanya menyangkut para pilot semata, akan tetapi juga menyangkut gengsi Indonesia sebagai bangsa.

Di tengah-tengah kemajuan yang sangat luar biasa dari bisnis penerbangan di dunia dan terutama pertumbuhan penumpang angkutan udara di dalam negeri,telah menyebabkan Indonesia senantiasa menjadi sorotan perhatian dunia.

Tanggung Jawab   

Pilot dan maskapai penerbangan memiliki tanggung jawab yang besar terhadap keselamatan penumpang. Manajemen perusahaan penerbangan harus melakukan pembenahan dalam masalah ini.Para pilot senior mempunyai tanggung jawab dalam pembinaan karier para pilot yunior di perusahaan yang bersangkutan.

Di sisi lain, Kementerian Perhubungan mempunyai tugas yang tidak ringan dalam mengawasi faktor keselamatan penerbangan, termasuk dalam kasus tertangkapnya pilot yang nyabu itu. Kerja sama yang harmonis dari pihak Kementerian Perhubungan sebagai regulator dengan pihak maskapai penerbangan sebagai operator harusnya dapat terjalin dengan baik.

Dengan demikian kegiatan pengawasan terhadap pembinaan SDM, dalam hal ini para awak pesawat, termasuk dan terutama sekali pilot, dapat dilakukan secermat mungkin. Sudah saatnya manajemen perusahaan penerbangan tidak hanya berorientasi kepada bisnis dan mencari keuntungan semata, akan tetapi kiranya juga menaruh perhatian yang tinggi terhadap pembinaan pilotnya.

Kementerian Perhubungan, dengan peristiwa ini, seharusnya dapat segera menyimpulkan bahwa aturan-aturan dan regulasi serta ketentuan yang diberlakukan selama ini ternyata tidak cukup ampuh untuk mencegah keterlibatan pilot dalam kasus narkoba. Tentu saja pendalaman terhadap penyebab dari kasus yang sangat memalukan ini akan dapat memberikan pelajaran mahal yang berharga bagi regulator tentang,apakah benar aturan-aturannya selama ini masih kurang ketat, ataukah faktor pengawasan dalam konteks implementasi dari aturan yang ada itu belum berjalan sesuai dengan sasaran yang dikehendaki.

Pekerjaan sebagai pilot, adalah satu pekerjaan yang mulia dan membanggakan. Tidak semua orang yang bercita- cita menjadi pilot dapat mewujudkan cita-citanya. Cukup banyak persyaratan yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk dapat menjadi pilot.Tidak sekadar berbadan sehat, tentu saja. Tingkat kecerdasan tertentu juga telah menjadi syarat yang mutlak bagi profesi pilot.

Di luar itu, faktor tanggung jawab, yang seharusnya merupakan salah satu persyaratan utama untuk dapat menjadi pilot, bukanlah merupakan sesuatu yang harus dipertanyakan lagi. Rekrutmen pilot diharapkan menjadi salah satu bidang yang harus juga menjadi sasaran kaji ulang dan penelitian lebih jauh oleh pihak regulator,agar tidak kebobolan dalam proses menghasilkan para pilot yang profesional.

Kasus pilot nyabu seharusnya bisa segera dihentikan sampai di sini saja. Ke depan semua pihak yang terlibat dalam industri penerbangan nasional berkewajiban fokus dalam masalah menyelesaikan dengan baik tragedi yang sama-sama tidak kita inginkan ini.

Kasus pilot nyabu kiranya bukanlah masalah para pilot dan maskapai penerbangan semata, akan tetapi seharusnya disikapi sebagai masalah kita semua, terutama semua pemangku kepentingan di bidang penerbangan nasional. ●

Pasar yang semula hanya buka tiap Pon dan Legi, kini buka tiap hari dengan penataan produk yang tertib dan kebersihan terjaga. Sebuah perpindahan budaya yang sangat lancar, hampir tidak ada konflik dan para pedagang menyesuaikan diri dengan budaya baru yang selama ini tidak pernah mereka jamah. Budaya yang membuat pedagang dan pembeli lebih nyaman, lebih aman, dan lebih tertib, layaknya pergi ke pasar seperti berwisata.

Proses pembangunan Pasar Cokrokembang berjalan sesuai dengan rencana, hampir tidak ada konflik sejak rencana itu dicanangkan sendiri oleh Pak Bibit , dari perpindahan pedagang ke pasar darurat, sampai pedagang menempati lagi pasarnya dengan kondisi fisik yang lebih representatif. Kehadiran Gubernur di tiap proses pembangunan sangat membantu terwujudnya rencana dengan tepat. Figur kepala daerah sepertinya menjadi kata kunci dari keberhasilan pembangunan dan peningkatan transaksi pasar tradisional.

Saat ini banyak pihak yang memprihatinkan kondisi pasar tradisional, yang mulai ditinggalkan pembeli. Beberapa pasar tradisional yang saya pantau langsung tiap hari, menunjukkan volume transaksi yang makin menurun. Indikasinya bisa dilihat dari jumlah barang yang distok pedagang, periode transaksi yang lebih cepat dari biasanya dan hari pasaran yang tidak seramai biasanya.

Kondisi fisik pasar yang umumnya sudah berusia lebih dari 50 tahun, tanpa ada biaya pemeliharaan memadai dari pemkab/ pemkot, menjadi penyebab utama makin kurangnya pembeli datang ke pasar. Dari lebih dari 1.000 pasar tradisional di Jateng, hampir 80% dalam kondisi ”mengenaskan”. Bahkan banyak pasar yang terbakar, tidak sempat lagi dibangun oleh pemerintah. Saya seringkali sedih melihat pasar-pasar yang atapnya sudah tidak simetris dengan konstruksinya. Sedih karena saya yakin, kondisi itu akan dibiarkan seperti itu oleh pemkab/ pemkot dalam waktu lama. Kadang ada guyonan dari pedagang kalau mau cepat dibangun, pasarnya harus kebakaran dulu. Kenyataannya sudah terbakar pun belum jaminan dibangun kembali secepatnya oleh pemerintah.

Fasilitas Publik

Tidak ada pemerintah yang akan menelantarkan rakyatnya, termasuk menelantarkan pasar tradisionalnya untuk digerus oleh supermarket dan minimarket. Sayang, banyak wakil rakyat dan pejabat lebih sering masuk ke supermarket dibandingkan ke pasar rakyat sehingga mereka tidak merasakan kesusahan pasar tradisional bersaing dengan super/minimarket. Akibatnya, potret yang selalu diimaginasikan saat membangun pasar rakyat adalah sebuah pasar yang megah yang memerlukan anggaran besar untuk mewujudkannya.

Karenanya, cara yang paling tepat pastilah mengundang investor untuk membiayai pembangunan pasar tersebut karena jika anggaran disediakan APBN atau APBD, atau dua-duanya, waktu penyelesaiannya pun jadi lebih dari satu tahun anggaran. Namun tanpa disadari, keputusan mengundang investor justru menjadi penyebab terhambatnya pembangunan kembali pasar.

Konflik investor dan pedagang tidak terhindarkan, tawaran investor jauh di atas kemampuan pedagang. Bahkan tidak sedikit investor yang mengatur strategi menempatkan pedagang lama di tempat yang kurang strategis karena hanya membayar lebih murah, dan sebaliknya pedagang baru ditempatkan di lokasi strategis karena berani membeli lokasi dengan harga seperti ditawarkan investor.

Tarik-menarik tersebut yang akhirnya membuat pasar yang sudah terbakar atau rusak tidak bisa dibangun sesuai mimpi-mimpi pedagang dan pemda setempat. Pemkab/ pemkot yang sudah terikat kontrak dengan investor sangat berhati-hati bila memutus kontrak dengan pihak ketiga karena konsekuensinya juga berat. Di sisi lain, mereka pun tidak tegas mengambil sikap untuk menyelesaikan konflik tersebut yang mengakibatkan status pembangunan kembali pasar tradisional yang sudah disusun dengan tahapan-tahapan pasti, menjadi mengambang, tidak jelas solusinya. Pedagang tetap menunggu, sementara pemerintah menjadi peragu.

Pasar tradisional adalah aset pemkab/ pemkot, merupakan ruang publik tempat masyarakat berkumpul, bertransaksi memenuhi kebutuhannya sekaligus lapangan kerja yang sangat besar. Karenanya, tanggung jawab membangun kembali pasar terletak di tangan pemilik pasar, yaitu pemkab/ pemkot. Namun, tanggung jawab tersebut seringkali tidak mampu diatasi sendirian, perlu bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi. Tiap tahun anggaran, Kementerian Perdagangan selalu mengalokasikan anggaran tugas berbantuan (TP) untuk revitalisasi pasar tradisional. Tahun 2011, dialokasikan Rp 650 miliar, namun tahun ini menyusut tinggal Rp 400 miliar.

Angka tersebut jauh dari kebutuhan, mungkin hanya mampu memenuhi tidak lebih dari 25% usulan pemda kepada Kementrian Perdagangan. Oleh karenanya, banyak daerah mengharapkan agar Menperdag yang baru, yang masih muda dan energik, bisa melakukan terobosan dengan meningkatkan alokasi untuk pembiayaan pasar tradisional menjadi lebih dari Rp 2 triliun per tahun anggaran. Saat saya usulkan hal tersebut, dengan mantap Menteri Gita Wirjawan menyatakan persetujuannya akan pentingnya alokasi anggaran yang lebih besar dan lebih signifikan.

Komitmen Besar

Seperti saya kemukakan, figur kepala daerah sangat menentukan keberhasilan pembangunan dan pengoperasian pasar yang akan berujung pada peningkatan transaksi. Langkah dan sikap tegas kepala daerah, yang peduli dengan rakyatnya, dan memahami benar arti mendayagunakan aset daerah untuk pembiayaan daerah, tentu akan berpikir lebih panjang untuk menyerahkan pembangunan atau revitalisasi pasar tradisional ke investor, kecuali memang siap berada di pusaran konflik.

Apa yang disampaikan Bibit Waluyo saat membangun Pasar Cokrokembang sangat menarik, yakni  pasar itu milik rakyat jadi harus dibangun dengan uang pemerintah, diserahkan kembali kepada rakyat (pedagang) untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, bukannya pedagang disuruh membeli dengan harga mahal. Pernyataannya itu yang menjadi kunci menghindari konflik dan mewujudkan pembangunan pasar yang damai.

Saya percaya bahwa kepala-kepala daerah sekarang, mempunyai komitmen sangat besar untuk merevitalisasi pasar dengan dorongan anggaran pembangunannya. Mereka memahami bahwa pasar tradisional adalah ruang publik yang menjadi tanggung jawabnya. Komitmen ini sudah ditunjukkan oleh Wali Kota Semarang Soemarmo yang akan membangun Pasar Bulu dan pasar-pasar lainnya, serta Wali Kota Magelang, yang mendapat warisan dari wali kota sebelumnya, untuk membangun kembali Pasar Rejowinangun. Semoga hal itu diikuti oleh kepala daerah lainnya sehingga belanja ke pasar tradisional, rasanya seperti ke supermarket, tidak hanya belanja tetapi juga bisa cuci mata.●