Author: Adul

Anda ingat kata-kata siapa itu? Siapa anggota DPR di negeri ini yang ditangkap KPK dan minta maaf atas tindakan korupsinya meskipun belum diadili? Tentu saja Anda bingung. Pasalnya, memang tidak ada koruptor di negeri ini yang begitu jantan mengakui perbuatannya lalu minta maaf.

Kata-kata itu adalah kutipan dari ungkapan (dengan sedikit perubahan) anggota DPR AS, Randall Harold Cunningham, yang ditangkap polisi federal pada 2005 karena korupsi, diadili, dan dihukum berat.

Dari begitu banyak pejabat di negeri ini dan kemudian diadili, sulit sekali menemukan kasus dengan terdakwanya meminta maaf. Bahkan setelah vonis, bahkan lagi setelah Mahkamah Agung mengukuhkan hukumannya. Ungkapan penyesalan dan permintaan maaf tampaknya bukan budaya bagi pelanggar hukum, termasuk dalam kasus-kasus tipikor di negeri ini. Yang ada malah pemberian remisi bagi koruptor. Rasanya perlu penelitian, mengapa begitu. Mengapa pelanggaran tindak pidana luar biasa itu tidak membuat para pelaku luluh perasaannya. Mereka tampak tetap tebal muka, membantah, dan mengajukan banding atas putusan hakim.

Sebuah Pembelajaran

Padahal, apalah sulitnya meminta maaf dan menyampaikan penyesalan atas kesalahan yang dilakukan dan memberikan pembelajaran pada publik? Seperti yang dilakukan Randall Harold Cunningham? Ada banyak kasus korupsi, tidak pidana lain, dan pelanggaran etika yang melibatkan pejabat publik di AS,  serta kemudian yang bersangkutan meminta maaf.
Mantan Gubernur negara bagian Illinois AS, Rod Blagojevich (54), meminta maaf menjelang vonis awal Desember 2011 dalam persidangan atas tindakan korupsinya. Ia tetap dihukum berat, 14 tahun dan denda 20.000 dolar AS, dan akan dibawa ke penjara pada 16 Februari 2012.

Politikus Partai Demokrat AS itu diputuskan bersalah karena menerima 17 gratifikasi alias suap, termasuk mencoba menjual kursi Senat yang pernah diduduki Presiden Barack Obama.
Permintaan maaf kepada publik juga disampaikan mantan Ketua DPR negara bagian Pennsylvania John M Perzel menjelang vonis sidang korupsinya pada 31 Agustus 2011. Hakim menjatuhkan hukuman 4 tahun 6 bulan penjara kepada politikus Partai Republik AS tersebut. Namun kasus Cunningham paling dramatis. Cunningham (kini 70 tahun) adalah mantan anggota Partai Republik di DPR (House of Representatives) AS dari negara bagian California dari 1991 hingga 2005.

Cunningham mengundurkan diri dari DPR pada 28 November 2005 setelah mengaku bersalah menerima suap paling tidak 2,4 juta dolar AS dari kontraktor pertahanan dan menggelapkan pajak pada 2004. Mantan pahlawan Perang Vietnam itu terbukti bersalah dan pada 3 Maret 2006 dihukum 8 tahun 6 bulan dan membayar ganti rugi 1,8 juta dolar.

Dia pun memberikan pembelajaran yang luar biasa dengan menambahkan, ‘’Dalam hidup saya, saya telah mengalami kegembiraan yang luar biasa dan kesengsaraan yang besar. Dan sekarang, saya menghadapi rasa malu yang besar. (Tapi) saya belajar di Vietnam bahwa ukuran sejati seorang laki-laki adalah bagaimana dia menghadapi kesulitan. Saya tidak dapat mengubah apa yang telah saya lakukan. Tetapi saya dapat bertobat. Saya sekarang berusia hampir 66 tahun dan pada saat saya memasuki masa senja kehidupan saya, saya akan berusaha menggunakan sisa waktu yang diberikan Tuhan pada saya untuk bertobat.’’ 

Di negara lain seperti Korea Selatan dan Jepang, meminta maaf kepada publik adalah etika dasar bagi politikus atau pejabat yang dinilai atau merasa bersalah dalam tugas dan tanggung jawabnya. Seringkali pula, permintaan maaf itu disertai tindakan bunuh diri, seperti mantan Presiden Korea Selatan Roh Moo Hyun. Roh yang sedang diselidiki dalam kasus korupsi, bunuh diri dengan terjun ke jurang pada 23 Mei 2009.

Pengakuan Terpaksa

Dari ratusan kasus korupsi di Indonesia yang diamati penulis —setidaknya dari laporan media massa— nyaris tidak ada terdakwa yang menyatakan penyesalan dan meminta maaf. Pengamatan itu menyangkut kasus yang melibatkan berbagai kalangan, seperti mantan menteri, mantan gubernur, anggota DPR dan DPRD, bupati dan wali kota, jaksa, polisi, hakim, dan sebagainya.  Hampir tak ada di antara mereka yang secara jantan mengakui perbuatan korupsinya. Yang menonjol adalah bantahan terhadap dakwaan dan pernyataan tidak bersalah.

Sedikit perkecualian barangkali Urip Tri Gunawan (UTG), jaksa dari Kejaksaan Agung yang terbukti menerima suap Rp 6 miliar lebih dari Arthalita Suryani dalam kaitan kasus BLBI. Saat diadili pada 2008, Urip menyatakan menyesali perbuatannya. Namun hal itu terucap setelah dia mengajukan hukuman ringan dengan alasan anak-anaknya masih kecil dan istrinya sedang hamil. Ketika dia ditanya hakim apakah dirinya menyesal, jaksa Urip menjawab, ‘’Benar Pak Hakim, saya menyesal.”

Akan tetapi, tujuan pemberantasan korupsi tentu saja tidak semata menangkap orang dengan strategi follow the suspect, tapi juga asset recovery melalui strategi follow the money. Apalagi, ini kasus pertama KPK yang menggunakan kewenangannya sebagai penyidik tindak pidana asal (predicate crime) menurut UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencucian Uang. Kendati terhitung lama sejak UU TPPU ini disahkan pada 5 Oktober 2010,langkah KPK ini patut diapresiasi.

Serangan Ganda

Betapa tidak, terobosan KPK ternyata bukan hanya penggunaan pidana pencucian uang dengan predicate crime korupsi, melainkan sekaligus menerapkan ketentuan tentang pidana korporasi. Sesuatu yang juga belum pernah dilakukan KPK sejak lembaga ini berdiri, bahkan belum pernah diterapkan oleh penegak hukum lainnya dalam kasus korupsi.

KPK menyatakan menggunakan Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 6 UU Pencucian Uang untuk menjerat Nazar terkait pembelian saham PT Garuda Indonesia Airways Indonesia. Jika diurai, kita bisa memahami bahwa KPK sudah masuk pada dua tahapan pencucian uang yaitu placement dan layering. Artinya, pembelian saham Garuda dari kas Permai Group tersebut dianggap sebagai penempatan hasil kekayaan yang diduga berasal dari kejahatan (Pasal 3), dan upaya menyembunyikan dan menyamarkan asal-usul kekayaan tersebut (Pasal 4).

Berdasarkan fakta persidangan, mantan bawahan Nazaruddin atau wakil direktur keuangan Group Permai mengungkapkan pernah disuruh Nazaruddin pada Januari 2011. Saat itu dana Rp300 miliar dialokasikan untuk membeli saham dengan menggunakan nama lima perusahaan lain. Bagaimana konstruksi pencucian uangnya? Tentu tidak bisa dipisahkan dari asal-usul dana yang digunakan untuk membeli saham tersebut.

Dalam kesaksian di bawah sumpah, Yulianis juga mengatakan, selama 2009 dan 2010 Permai Group mencatatkan keuntungan Rp400 miliar dari komitmen fee proyek dan Rp1,2 triliun (masing-masing Rp600 miliar) dari pengerjaan proyek. Sedangkan kelaziman penerimaan fee dari proyek yang “dibantu” Nazaruddin berkisar 13–20%.

Untuk proyek Wisma Atlet saja, yang sekarang sedang berjalan,komitmen fee-nya sebesar 13% dan sisanya dibagi pada sejumlah aktor di Kemenpora dan daerah. Di sinilah salah satu urgensi penggunaan UU Pencucian Uang. Jika KPK hanya menggunakan UU Tindak Pidana Korupsi, tentu sangatlah sulit menjerat perbuatan menempatkan dana hasil kejahatan untuk pembelian saham atau objek lainnya.

Pidana Korporasi

Selain memperluas wilayah kerja KPK, penggunaan Pasal 6 UU Tipikor juga merupakan catatan pertama sejak pemberantasan korupsi pernah dilakukan, yaitu penerapan pidana korporasi. Di sana dikatakan dalam hal dilakukan oleh korporasi, pidana dijatuhkan terhadap korporasi dan/atau personel pengendali korporasi.

Meski demikian, tentu saja tidak mudah membangun konstruksi hukum tersebut hingga membuktikannya di persidangan kelak. Karena itu, menjadi penting bagi kita, akademisi hukum pidana, PPATK, dan masyarakat yang berkomitmen dengan pemberantasan korupsi, untuk mengawal dan membantu KPK menangani skandal besar ini. Bisa diperkirakan, potensi serangan balik terhadap lembaga antikorupsi ini akan menjadi kian besar.

Tidur Nyenyak?

Apakah pengertian korporasi? Mengacu pada Pasal 1 angka 10 UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencucian Uang dan Pasal 1 angka 1 UU 31/1999 jo UU No 20/2001 tentang Pemberantasan Korupsi, pengertian korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi,baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Pertanyaan berikutnya, siapa saja yang dapat disebut korporasi? Permai Group? Garuda Indonesia? Bagaimana dengan partai politik? Poin terakhir itulah yang menurut saya akan membuat para politisi dan pembesar partai tidak bisa tidur nyenyak.

Jika terbukti ada aliran dana pada partai, konsekuensinya tidak sederhana. Hal ini memang sudah dibantah oleh Partai Demokrat dengan mengatakan, kalaupun ada aliran dana, itu tanggung jawab personal dari pengurus partai. Kita mencatat pernyataan berulang tersebut dengan baik, yang sekaligus mengingatkan kita pada keterangan sejumlah saksi tentang aliran dana ke kongres partai sebesar Rp30 miliar dan USD5 juta yang dikatakan Nazaruddin sebagai dana pemenangan ketua umum Demokrat.

Dari sudut pandang penggunaan pencucian uang, aliran dana tersebut kita bisa mencocokkannya dengan Pasal 5 UU TPPU, yaitu perbuatan menerima, menguasai pemberian, sumbangan,hibah,atau menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari kejahatan. Masih banyak kelebihan yang bisa dimanfaatkan oleh KPK ketika menggabung kan penggunaan UU Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang seperti pembalikan beban pembuktian dan proses yang cepat untuk pemblokiran dan penyitaan. Karena itulah, saya melihat jalan yang jauh lebih panjang ke depan dari satu langkah KPK yang mulai “berani” membuka lembaran baru menggunakan UU Pencucian Uang di kasus Nazaruddin. ●

Meski adagium “politik sebagai the art of the possible”bisa juga dipahami bahwa dalam dunia politik tidak ada yang tidak mungkin, janganlah bermain di atas ketidakmungkinan. Kalau partai yang kita dukung tidak mendapatkan sejumlah kursi dengan jumlah yang signifikan dalam parlemen misalnya, janganlah ngotot berusaha dengan segala cara untuk berkuasa. Berpolitik memang memerlukan seni, yakni seni berpolitik untuk mencapai tujuan itu sendiri. Inilah seninya politik.

Politik yang kita tanggapi sebagai seni akan jauh dari obsesi. Jauh dari obsesi berarti jauh dari frustrasi dan stroke. Obsesi terhadap suatu posisi politik seperti menjadi anggota parlemen, presiden, atau menteri akan menjadikan seseorang berusaha dengan menghalalkan segala cara (the end justifies the mean) dan karena itu akan menimbulkan kekecewaan dan frustrasi yang luar biasa manakala obsesinya itu gagal tercapai. Sebaliknya, berpolitik sebagai seni niscaya akan penuh keasyikan ter-sendiri karena kita berpolitik dengan gembira serta tidak keburu nafsu.

Politik Transaksional

Tetapi, akhir-akhir ini di negeri kita ini, politik sebagai seni kurang berkembang.Ada kecenderungan politik dipandang sebagai political gameatau bahkan power game semata. Tentu,yang namanya politik itu mau didefinisikan dengan cara yang bagaimanapun ujungujungnya adalah soal kekuasaan: who gets what,when, where, and how.Tetapi,bagi orang yang menghayati politik sebagai panggilan hidup mesti ditambah satu Wlagi, yaitu why: mengapa mesti berkuasa?

Di sinilah relevansinya ungkapan nobles oblige(kedudukan yang terhormat itu mengandung kewajiban dan tanggung jawab) dalampolitikitu.Karena itu, cara dan usaha untuk mencapai kekuasaan itu mestinya dilakukan dengan suatu kerja politik yang sabar dan tekun mirip dengan sebuah “permainan”( game)yang cantik dan penuh keindahan.Dengan seni: yakni seni mencapai tujuan.

Agaknya kini ada banyak politisi instan yang kurang memandang politik sebagai seni untuk mencapai tujuan. Atau malah jangan-jangan lebih buruk lagi dari pada itu: tidak memiliki tujuan untuk apa berpolitik kecuali sekadar meraih kekuasaan itu sendiri. Berpolitik bukan karena panggilan hidup yang sarat dengan perjuangan untuk mencapai citacita bernegara—yang benar atau salah—biasanya dikandung dalam sebuah ideologi. Ideologi menjadi sangat penting, sentral, dan signifikan dalam setiap partai politik.

Sekarang ini alih-alih berpolitik untuk memperjuangkan sebuah cita-cita sebagaimana yang didoktrinkan olehideologi politiknya malah sebaliknya,memperlakukan politik seperti komoditi: sarat dengan transaksi. Inilah yang akhir-akhir ini disebut dengan politik transaksional. Dulu kita menjauhi politik ideologi untuk menghindari konflik-konflik ideologis yang tidak produktif.

Maka itu, pemerintahan Orde Baru melakukan kebijakan deideologisasi politik terutama dalam bentuk kebijakan asas tunggal.Partaipartai politik seiring dengan ideologi pembangunanisme yang digalakkan waktu itu harus lebih tampil dengan program (program oriented) dengan pendekatan pemecahan masalah (problem solving). Begitu memasuki era reformasi yang penuh kebebasan tampillah kembali partai-partai politik yang mencoba membangunkan kembali ideologi.

Tetapi, eksperimen ini tidak berhasil: partai-partai ideologis itu tidak laku dan justru terlempar dari pentaspolitik reformasi. Partai-partai yang bertahan adalah partai-partai yang mengklaim dirinya sebagai partai terbuka, lintas ideologi, lintas agama, lintas etnis, dan lintas budaya.Singkatnya, partai-partai tidak lagi membawa ideologi yang berbeda secara signifikan. Programnya pun nyaris tidak berbeda satu sama lain.

Pergeseran Paradigma

Pergeseran dari politik ideologi ke politik nonideologis yang katanya berorientasi pemecahan masalah dan programatis yang semula benar dalam konteks menghindari konflik ideologis tersebut di atas dalam perkembangannya ternyata menjadi eksesif: berkembangnya pragmatisme politik. Tidak ada lagi perjuangan ideologi dalam politik, tapi perjuangan kepentingan.

Pengertian dari apa yang disebut ”kepentingan” itu pun sudah mengalami reduksi dan distorsi sedemikian rupa sehingga menjadi sekadar kepentingan materi atau bahkan uang. Inilah pangkal dari politik transaksional yang kini menyelimuti dunia perpolitikan nasional kita baik di tingkat pusat maupun di daerah Politik transaksional terjadi baik secara internal maupun eksternal.Maka keunggulan politik seseorang tokoh tidak terlihat fenomenal karena pada sejatinya adalah keunggulan dalam bertransaksi belaka.

Keunggulan tersebut bukan sebuah raihan politik (political achievement) karena keunggulan visi, gagasan, dan ide-ide politis-ideologis yang memesona rakyat, juga bukan karena integritas dan kredibilitas sang tokoh yang memberikan motivasi serta inspirasi, melainkan hanya karena kecanggihan transaksional. Maka itu, kemampuan artikulasi dengan retorika sebagai seni berpidato yang bagus tidak lagi terlalu relevan, bahkan akan dicemooh sebagai omdo atau omong doang.

Pada perpolitikan era sekarang ini hampir-hampir tidak diperlukan lagi tampilnya politisi ideolog dengan kemampuan artikulasi yang memberikan inspirasi (inspiring) dan harapan, bahkan tidak untuk seorang demagog sekalipun! Di sini politik menjadi tidak indah,tidakcantik,dantidakmenarik untuk dinikmati.

Bagaimana menarik wong cuma transaksional belaka.Kalau tohkelihatannya terjadi sebuah dinamika dan dialektika politik yang seru atau bahkan sengketa politik yang keras, sebenarnya itu cuma menyangkut inkonsistensi dalam implementasi transaksi. Apa indahnya politik jika isinya sebagianbesarcumasoaljualbeli alias ”dol-tinuku” –kata orang Jawa—atau ”entejual,anebeli” seperti kata ungkapan Betawi? ●

Kali ini daerah yang terkena tidak luas, kegiatan ekonomi yang terkena bukan kegiatan ekonomi yang menghasilkan banyak uang. Kalau dihitung secara “ekonomi”, dampak berbagai bencana ini masih terhitung “kecil”. Namun, kerugian ekonomi tak dapat semata diukur dari sumbangan yang hilang pada pendapatan nasional, tetapi harus dilihat dari kehilangan yang diderita oleh tiap korban, kehilangan sebagai persentase pendapatan atau kekayaan tiap korban.

Rumah yang roboh amat mungkin rumah penduduk yang kurang mampu karena bangunannya tidak kuat. Sebab itu, bencana ini amat mungkin telah membuat kelompok pendapatan rendah makin menderita. Jumlah kematian dan jumlah yang terluka memang tidak banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia secara keseluruhan. Tetapi, kematian dan luka bukan hanya soal jumlah.

Kehilangan jiwa dan menderita luka merupakan tragedi berapa pun jumlahnya. Lebih lanjut,bagaimana kalau hal ini terus menerus terjadi dan makin dahsyat dan meluas? Yang mengerikan adalah bencana alam ini mungkin sekali baru permulaan dari gejala perubahan iklim yang terjadi di seluruh dunia. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah memperkirakan bahwa iklim dunia,dan Indonesia,akan terus memanas.

Bersamaan dengan memanasnya iklim, Indonesia (dan dunia) akan mengalami hujan yang makin deras dan makin sering, perubahan suhu udara yang cepat, terjadi angin kencang, bahkan topan dan puting beliung yang makin dahsyatdanmakinsering.Banjir dan tanah longsor akan makin sering terjadi. Air laut akan meninggi,yang mengakibatkan banjir di tempat yang tak jauh dari pantai. Semua ini akan meluas di mana-mana,termasuk di seluruh Indonesia.

Kalau sebagian besar daerah terkena bencana, bagaimana pemerintah dan masyarakat melakukan bantuan? Sudah siapkah anggaran untuk membantu korban, yang terjadi di banyak tempat dan jumlah yang makin besar? Sudah siapkah dunia dan Indonesia untuk menghadapi hal ini? Tampaknya kita perlu menyebarluaskan cara-cara bersikap saat terjadi puting beliung, angin kencang, bahkan topan.

Kita perlu secara teratur dan lebih sering memberikan ramalan kapan puting beliung, angin kencang, atau topan akan terjadi. Masyarakat pun perlu membiasakan diri mengikuti ramalan cuaca agar dapat berjaga-jaga menghadapi puting beliung, angin kencang, bahkan topan.

Kian Serius

Bencana alam yang diakibatkan oleh perubahan iklim ini akan amat serius.Yang terjadi belakangan ini sangat mungkin hanya suatu permulaan. Lebih parah lagi, pola pembangunan kita sering tidak memperhitungkan dampak negatif pada lingkungan. Jakarta dapat digunakan sebagai contoh. Sebelum perubahan iklim terjadi, Jakarta telah sering mengalami banjir, yang diakibatkan kesalahan dalam pola pembangunan kota Jakarta.

Dengan perubahan iklim,kota seperti Jakarta akan makin menderita. Kita dapat melakukan usaha yang makin serius untuk mencegah atau mengurangi terjadi bencana. Pola pembangunan harus makin memperhatikan lingkungan. Kita mungkin kurang mampu untuk mengubah iklim.Namun, kita dapat mengurangi dampaknya dengan memperbaiki pola pembangunan kita.

Sudah bukan saatnya kita terus-menerus memicu pertumbuhan ekonomi, dengan mengabaikan kondisi lingkungan. Sekaranglah saatnya, kebijakan ekonomi diarahkan pada perbaikan lingkungan hidup.Keterlambatan dalam perubahkan orientasi kebijakan ekonomi akan memperparah dampak perubahan iklim. Ketika terjadi tsunami di Aceh dan gempa bumi di Yogyakarta,masyarakat dunia juga membantu kita.

Namun, dengan ekonomi global yang makin memburuh,masyarakat internasional pun akan makin sibuk mengurus diri mereka masing-masing. Selain itu, bencana alam akibat perubahan iklim pun amat mungkin melanda mereka.Dengan kata lain, bantuan internasional tidak dapat kita harapkan seperti yang terjadi dengan tsunami di Aceh atau gempa bumi diYogyakarta.

Tanpa usaha serius dan segera untuk melakukan perubahan kebijakan ekonomi, semua kelompok masyarakat akan terkena dan menderita. Para pembuat kebijakan pun akan terkena. Sekarang mereka dapat mengalihkan arah banjir, tetapi mereka belum bisa mengalihkan arah puting beliung dan angin kencang dan topan. Maka itu, kelompok elite nasional pun tak akan dapat menghindar dari puting beliung, angin kencang, dan topan. Sewaktu waktu mereka pun dapat terkena.

Semoga para elite nasional segera menyadari hal ini dan segera bertindak untuk mengurangi dampak perubahan iklim, khususnya puting beliung, angin kencang,dan topan. Tindakan yang dimulai hari ini akan banyak mengurangi penderitaan akibat puting beliung, angin kencang, bahkan topan, yang dapat pula terjadi bersamaan dengan banjir dan tanah longsor. Semua bagian masyarakat, termasuk pembuat kebijakan, akan merasakan keuntungan dari tindakan yang cepat dalam menghadapi puting beliung,angin kencang, dan topan. ●