Author: Adul

Kedua, di pasar domestik sejauh mana pemerintah mampu menanggung beban subsidi yang sudah pasti kian membengkak. Pemerintah memang sudah menyusun skenario kenaikan harga BBM sebesar antara Rp1.000–1.500 sehingga harga BBM di pasaran akan naik menjadi Rp6.000–6.500. Jika opsi tersebut disetujui DPR, pertanyaannya, bagaimana dampaknya terhadap daya beli masyarakat dan apa yang seharusnya dilakukan pemerintah guna mengurangi beban kenaikan tersebut?

Skenario Global

Biasanya, ketika proyeksi pertumbuhan global menurun, harga minyak di pasar global juga merosot.Namun,itu cerita lama ketika minyak hanya sebagai sumber daya energi. Kini, minyak sudah menjadi komoditas politik serta investasi sehingga fluktuasi harga menjadi sulit diprediksi dan faktor-faktor yang memengaruhinya juga semakin kompleks. Rasanya, tak ada satu metode kuantitatif dan ekonometri sehebat apa pun yang mampu memprediksi harga minyak dengan jitu. Pergerakannya begitu liar.

Jika menilik dari proyeksi pertumbuhan global, sangat terasa bahwa kecenderungannya begitu negatif. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) baru saja mengeluarkan sebuah proyeksi mengenai prospek dan situasi perekonomian dunia pada 2012. Judul laporannya, World Economic Situation and Prospect 2012. Dalam laporan tersebut disebutkan, berlarut-larutnya kondisi ekonomi kawasan Uni-Eropa telah menyeret proyeksi pertumbuhan ekonomi global menuju ke arah resesi.

Ada tiga kemungkinan yang bisa terjadi pada prospek pertumbuhan global.Pertama, skenario optimistis, pertumbuhan global 2012 akan mencapai 3,9% serta mengalami peningkatan pada 2013 menjadi 4%. Kedua, baseline scenario, dianggap paling mungkin terjadi. Dalam skenario ini, pertumbuhan global 2012 hanya mencapai 2,6% dan 2013 sebesar 3,2%.Ketiga,skenario pesimistis.

Pertumbuhan global 2012 sangat kecil,yaitu sebesar 0,5%, serta akan mengalami peningkatan pada 2013 menjadi 2,2%. Skenario optimistis mulai ditinggalkan. Sementara yang paling mungkin terjadi adalah baseline scenario atau malah skenario pesimistis. Mestinya, jika pertumbuhan global menurun, harga minyak seharusnya juga turun.Namun faktanya tidak.Persoalan politik di kawasan Timur Tengah membuat harga minyak terus akan turun.

Lalu apa yang seharusnya dilakukan pemerintah? Membiarkan harga minyak berfluktuasi seturut harga di pasar dunia jelas sebuah kebijakan salah kaprah dan tidak bertanggung jawab. Subsidi BBM merupakan “tanggung jawab” pemerintah. Itulah bentuk intervensi yang paling konservatif, yaitu memberi banyak subsidi.Namun jelas tidak bisa dipertanggungjawabkan jika nilai subsidi BBM membengkakbegituberatmembebani masyarakat.

Dengan demikian, pemerintah memang seharusnya mencabut sebagian subsidi BBM, tetapi dengan catatan memberikannya dalam skema yang lain dalam masyarakat. Ibaratnya, mencabut subsidi dari minyak, lalu harus mengalihkannya dalam bentuk “subsidi” di bagian lain. Apa bentuk yang paling cocok?

Stimulus APBN

Pada dasarnya, APBN adalah sebuah alat stimulus perekonomian. Jika perekonomian global lesu sehingga proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia juga harus direvisi pada kisaran 6,3–6,5%, pengeluaran pemerintah melalui APBN ini harus bersifat antikrisis (counter cycle).Pada APBN 2012, besarnya subsidi BBM sebesar 8,7% dari total anggaran sebesar Rp1.418,498 triliun atau setara dengan Rp123 triliun.

Secara sederhana, struktur APBN yang seperti ini tidak produktif. Pemerintah harus berani memangkas subsidi agar anggaran bisa lebih produktif. Cara paling baik untuk meningkatkan produktivitas anggaran adalah menyalurkan penghematan subsidi BBM untuk melakukan ekspansi pembangunan infrastruktur.

Ada beberapa alasan pokok. Pertama, proyek infrastruktur umumnya bersifat padat karya atau melibatkan banyak tenaga kerja. Secara teoretis, banyaknya pengangguran baru yang tercipta dari kenaikan harga BBM bisa tertampung dalam berbagai proyek infrastruktur. Kedua, dengan banyaknya tenaga kerja yang terlibat dalam berbagai proyek infrastruktur, pada dasarnya daya beli masyarakat di pasar domestik bisa dijaga.

Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi yang sebesar 65% ditopang oleh pengeluaran rumah tangga domestik akan terjaga sehingga momentum pertumbuhan ekonomi bisa dipertahankan. Ketiga, pembangunan infrastruktur secara masif akan meningkatkan kondisi logistik kita sehingga daya saing perekonomian domestik bisa ditingkatkan. Dengan begitu, masuknya modal asing, baik secara langsung (FDI) maupun di pasar keuangan, akan bisa ditampung untuk menggerakkan perekonomian domestik.

Stabilitas makro juga akan relatif terjaga. Menurut data Kementrian Keuangan dan BPS, terlihat bahwa peningkatan anggaran belanja infrastruktur berbanding terbalik dengan pengangguran. Artinya, semakin banyak anggaran infrastruktur, semakin kecil pengangguran. Pada 2010, belanja infrastruktur sebesar Rp 93,4 triliun, angka pengangguran sebesar 7,1%. Sementara pada 2011, belanja infrastruktur meningkat menjadi Rp123 triliun, angka pengangguran turun menjadi 6,8%.

Memang hubungan keduanya bersifat kompleks. Tentu ada faktor-faktor lain yang juga berpengaruh. Namun, tidak bisa dimungkiri, peningkatan program infrastruktur tentu berkorelasi positif dengan penyerapan tenaga kerja sehingga angka pengangguran cenderung turun. Dengan demikian, pemerintah tak perlu ragu memotong subsidi BBM sehingga harga BBM akan naik dan inflasi terdorong ke atas.

Namun, syaratnya pemerintah juga harus konsisten men-jalankan program intervensi, baik berupa pemberian bantuan langsung tunai maupun memperbesar belanja infrastruktur. Bantuan tunai dibutuhkan sebagai respons darurat untuk membantu kelompok masyarakat yang terpelanting ke bawah garis kemiskinan akibat kebijakan pengurangan subsidi BBM tersebut. Namun, pembangunan infrastruktur perlu dipercepat agar secara sistematis, perekonomian bisa terselamatkan dari siklus turun yang juga dipengaruhi dinamika perekonomian global. ●

Meski tidak menyaksikan sendiri, saya mendengar pembangunan yang juga sudah berlangsung di ujung lain dari JORR tersebut, yaitu pada segmen yang menghubungkan JORR dengan Tanjung Priok. Selesainya pembangunan jalan tol JORR itu pada waktunya nanti tentu akan membawa perubahan sangat besar pada berbagai ruas jalan tol.

Sangat diharapkan kendaraan yang selama ini menggunakan jalan tol dalam kota dari arah Cikampek menuju arah Merak dan Sumatera serta sebaliknya akan bisa menggunakan jalan tol JORR yang selesai dibangun. Dengan demikian, selesainya W2 akan mengurangi beban jalan tol dalam kota.

Beban ini akan semakin tersebar jika tol JORR 2 mulai dibangun, yang menghubungkan Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng dengan Kunciran, Cinere, Jagorawi, terus menuju Cibitung dan seterusnya. Rasanya pembangunan JORR 2 mulai menunjukkan perkembangan positif. Pembangunan jalan tol di sekitar Jakarta tersebut bersamaan dengan persiapan pengembangan transportasi massal di sekitar Jabotabek.

Pembangunan rel ganda dari Serpong ke Rangkasbitung dikabarkan juga sudah dilakukan. Demikian pula dengan pembangunan jalan kereta api akses bandara (melalui Tangerang) serta pembangunan rel ganda di ruas tersebut merupakan harapan bagi warga Jabotabek. Dengan melihat perkembangan tersebut, yang dilakukan bersamaan dengan pengaturan kembali jalur kereta komuter Jabotabek dengan loopline-nya, kita melihat prospek dari fasilitas yang sudah berkembang di banyak kota besar.

Pembangunan MRT yang semakin jauh dengan target penyelesaian tahun 2016 pada akhirnya akan menambah pilihan bagi penggunaan sarana transportasi tersebut. Mungkin untuk menambah sense of urgency,pada akhirnya kita sungguh mengharapkan MRT timur–barat pun bisa dipercepat pembangunannya sehingga pada akhirnya kebutuhan masyarakat terhadap sarana transportasi yang andal bisa terpenuhi.

Apakah terbayang pada diri kita, pembangunan MRT utara-selatan, yang menghubungkan Lebak Bulus dan Jakarta Kota, ternyata “hanya” memerlukan biaya kurang dari sisi anggaran APBN kita dalam setahun ? Pembangunan infrastruktur di Jabodetabek juga akan berbarengan dengan pembangunan pelabuhan Kalibaru yang diharapkan tidak kalah fasilitasnya dengan pelabuhan di Singapura maupun juga perluasan Bandara Soekarno- Hatta.

Berbagai pembangunan tersebut sungguh dilakukan karena terjadinya percepatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia selama 10 tahun terakhir sehingga lalu lintas angkutan barang dan angkutan manusia bisa terkejar pertumbuhannya dengan berbagai pembangunan prasarana tersebut. Saya bahkan menduga,pembangunan Bandara Soekarno-Hatta harus tetap mendasarkan diri pada gambar besar tentang pertumbuhan lalu lintas udara karena dari sisi ekonomi, jumlah penumpang pesawat udara rasanya akan meningkat dua kali lipat dalam 5 tahun saja.

Ini berarti, perluasan bandara yang dapat menampung 60 juta penumpang rasanya hanya akan menjadi sasaran antara untuk menuju jumlah yang lebih tinggi lagi. Dalam perkembangan saat ini, kita perlu bersyukur, pembangunan banyak pembangkit tenaga listrik ternyata dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan.

Jika crash program I dengan daya 10.000 megawatt memang dilakukan secara crash program sehingga kualitas pembangkit sepertinya diabaikan, pemerintah sungguh diharapkan untuk memperhatikan aspek tersebut dalam pemilihan mesinmesin pembangkit di masa mendatang. Dalam hal ini kita bersyukur, pembangunan pembangkit dengan pola PPP seperti di Tanjung Jati yang dilakukan konsorsium perusahaan Jepang dapat selesai, bahkan lebih cepat dari waktu yang direncanakan.

Pembangkit tersebut tentunya membawa serta kualitas mesin pembangkitan yang tinggi sehingga tingkat “reliabilitas” pembangkitannya pun tentunya tidak perlu dipertanyakan lagi. Dalam crash program II,kita melihat bauran energi yang sangat baik. Pembangkit panas bumi mulai akan banyak digerakkan.

Demikian juga pembangkit listrik tenaga air. Untuk tenaga air ini bahkan dalam rencana crash program III hal tersebut merupakan mayoritas. Jika Indonesia dikatakan memiliki potensi pengembangan pembangkit panas bumi sampai dengan 27.000 megawatt, kurang lebih setara dengan jumlah produksi listrik kita saat ini, ternyata potensi pembangkit listrik tenaga air di Indonesia 3 kali lipat lebih besar.

Hal ini terutama terjadi karena topografi negara kita yang bergunung-gunung memungkinkan dilakukannya pembangunan pembangkit listrik tenaga air dalam jumlah besar. Dewasa ini kita menyaksikan pembangunan PLTA yang besar di Jatigede (Sungai Cimanuk) di Jatibarang Semarang, Sungai Cisokan di Jawa Barat, dan sebuah PLTA lagi di Banten. Pada saat yang sama kita banyak mendengar perihal pembangunan maupun penyelesaian pembangkit listrik mini maupun microhydro di mana-mana.

Dengan latar belakang tersebut, kita bisa menyimpulkan, pemerintah bukan hanya serius dalam membangun infrastruktur, tetapi bahkan semakin percaya diri kita mampu melakukannya. Itulah sebabnya kita bisa mengikuti dengan saksama pembangunan jalur ganda kereta api lintas utara (Jakarta–Surabaya) yang direncanakan akan selesai pada akhir 2013.

Kita juga mengikuti perkembangan pembangunan jalur ganda lintas selatan seperti Cirebon–Bumiayu dan Purwokerto–Kroya yang nantinya akan tersambung dengan jalur ganda yang sudah ada antara Kutoarjo– Yogyakarta.Kita juga semakin banyak mendengar rencana pembangunan jalan raya (high grade highway) antara Bandar Lampung sampai dengan Aceh.

Pembangunan jembatan Selat Sunda, pembangunan bandara di berbagai kota maupun pembangunan Pelabuhan Cilamaya di Cikampek. Semuanya itu tidak lagi hanya wacana, tetapi sungguh-sungguh direncanakan dengan baik karena pemerintah sendiri sudah memiliki sumber pembiayaan yang memadai. Rasanya kita sungguh patut berharap perekonomian Indonesia akan semakin cepat berkembang dengan dukungan infrastruktur yang semakin andal. ●

Volume impor Indonesia sudah menyamai angka lifting minyak nasional, yaitu sekitar 900.000 barel per hari, terdiri dari minyak mentah 400.000 barel per hari ditambah produk BBM 500.000 barel per hari. Bila krisis mendekati puncak, sulit menebak pergerakan harga minyak dunia karena di lapangan bisa melibatkan banyak pemain tergantung dalamnya krisis, tidak hanya Amerika Serikat dan Uni Eropa di satu sisi, di sisi lain ada China dan Rusia,dan jangan lupa ada “wild card” Israel yang sudah gatal ingin menyerang Iran.

Bila Israel benar-benar nekat menyerang Iran yang menurut rumor akan dilaksanakan bulan September mendatang, dikhawatirkan krisis akan meluas dan berkepanjangan karena cenderung menarik pemain lain dari kedua belah pihak ke dalam kancah perang terbuka, termasuk tetangga di seberang tembok Israel seperti Suriah dan lainnya.

Pada puncak krisis pasokan minyak dunia akan tersendat sehingga harga minyak bisa melonjak hingga USD200 per barel. Untuk meredam fluktuasi harga minyak dunia, memang ada Arab Saudi, Kuwait, UEA dan lainnya yang lebih “US friendly” serta bisa menjadi penyangga pasokan minyak untuk sementara,

namun apabila akses jalur pasokan tertutup sulit bagi negara penyangga untuk mensubstitusi seluruh pembeli karena selain ancaman Iran kepada negara-negara penyangga untuk tidak membantu mengucurkan pasokan minyak, juga adanya keraguan dunia terhadap kemampuan Saudi Arabia, terutama setelah adanya bocoran dari Wikileaks perihal kabel rahasia dari Kedutaan Amerika di Dahran yang melaporkan terjadinya “overstated” atau kekeliruan perhitungan cadangan minyak Arab Saudi sekitar 40 persen sehingga menghadapi masa krisis kemampuan Arab Saudi untuk memasok minyak dalam jangka panjang mulai diragukan.

Walaupun gas terus berkembang menjadi primadona energi dunia, termasuk di AS dengan penemuan shale-gas yang luar biasa, setidaknya untuk dua dasawarsa ke depan minyak masih akan mendominasi kartu diplomasi yang ampuh. Dampak krisis Iran yang tingkatnya baru “pemanasan” telah membuat gerah Indonesia karena harga minyak (ICP) melonjak melewati toleransi APBN sebesar 10 persen.

Di sisi lain pemerintah direpotkan oleh meningkatnya konsumsi energi nasional sehingga melambungkan defisit anggaran khususnya untuk belanja impor minyak dan BBM. Melonjaknya konsumsi BBM menjadi beban berat karena belum diiringi oleh peningkatan produksi dan cadangan minyak nasional serta belum terwujudnya rencana penambahan kilang domestik yang sangat dibutuhkan.

Indonesia tidak punya pilihan lain, guna menye-lamatkan perekonomian dan APBN wajar bila pemerintah segera berunding dengan DPR untuk mempercepat pembahasan APBN Perubahan dan sebaiknya segera memutuskan kebijakan atau opsi apa pun yang akan diambil dalam pemangkasan subsidi BBM, karena situasinya cenderung eskalatif baik di luar negeri maupun di dalam negeri.

Menghadapi potensi krisis, program penghematan energi secara nasional semakin dibutuhkan mengingat Indonesia terbilang negara terboros di Asia dalam urusan energi, utamanya di sektor industri yang menyedot 51,86% dari total penggunaan energi nasional, disusul sektor transportasi sebanyak 30,77%, diikuti rumah tangga 13,08%.

Bagi pemerintah yang paling mendesak adalah penghematan di sektor industri dan transportasi karena kedua sektor ini cenderung menyedot energi fosil, utamanya minyak yang cadangannya semakin tipis (cadangan terbukti tinggal 3,7 miliar barel). Indonesia membutuhkan program penghematan yang lebih terstruktur dan terukur dengan melibatkan partisipasi seluruh tingkat pengguna,bukan hanya retorika.

Kita lihat contoh sederhana, di Korea Selatan, lampulampu billboard atau papan reklame dimatikan mulai jam 12.00 malam. Program penghematan lain yang strategis adalah konversi BBM oleh gas yang tidak boleh ditunda-tunda lagi, pemerintah segera menyusun program yang terstruktur dan terukur terutama di dalam penyiapan infrastruktur dan jaminan pasokan gas bumi jangka panjang.

Ditopang stabilnya pertumbuhan ekonomi, jumlah kendaraan akan bertambah secara eskalatif, secara bertahap perlu pembangunan stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG). Di Jakarta saja butuh minimal 60 hingga 100 unit SPBG dengan pasokan gas bumi antara 30 hingga 50 juta kaki kubik yang harus dialokasikan khusus bagi SPBG.

Namun, strategi ini akan berhasil bila dibarengi dengan keberanian pemerintah dan legislatif memangkas subsidi BBM secara bertahap, karena dengan naiknya harga bensin premium bersubsidi diharapkan akan menarik minat masyarakat untuk beralih ke gas (BBG) yang lebih murah dan bersih. Dari sisi pasokan dalam negeri,meningkatkan produksi dan cadangan adalah keharusan melalui kampanye eksplorasi dan eksploitasi, sayangnya kegiatan ini masih memerlukan masuknya modal asing sehingga membutuhkan dukungan perbaikan iklim investasi baik di pusat maupun di daerah.

Sudah sangat banyak program yang digagas para pemangku kebijakan namun cenderung jalan di tempat karena pelaksanaannya tersendat oleh berbagai hambatan lintas sektoral. Program migas harus ditangani secara lintas sektor,tidak cukup hanya oleh satu atau dua instansi, tetapi harus mengajak seluruh pemangku kepentingan yang terkait sambil menanggalkan ego-sektor baik di pusat maupun di daerah.

Semua ada hikmahnya, dampak krisis Iran hanyalah pemicu, ancaman yang sebenarnya terhadap ketahanan energi nasional berada di dalam negeri yaitu melonjaknya konsumsi energi yang menyebabkan semakin tingginya ketergantungan terhadap impor minyak dan BBM karena belum diimbangi oleh peningkatan cadangan dan produksi migas serta belum terealisasinya pembangunan kilang-kilang BBM yang baru.

Pemerintah memerlukan percepatan program baik di sektor hulu maupun hilir dan berani menawarkan insentif baik fiskal maupun non-fiskal yang memadai, disertai upaya perbaikan iklim investasi baik di Pusat maupun Daerah utamanya yang terkait dengan perizinan, tata ruang, birokrasi, dampak otonomi daerah, xenophobia, dan lainnya. ●

Atau bau amis air laut bercampur bau ikan dan embusan angin kencang yang menjadi sahabat perahu layar. Dan jika kenangan macam itu dirumuskan dalam sebuah puisi, tanah air yang begitu konkret itu akan tampil dalam ungkapan alegoris, seolah kita sedang mengenang sebuah dongeng: sesuatu yang jauh tapi dekat, yang imajiner tapi sekaligus sangat nyata.Kenangan menghidupkan kerinduan, yang sering berat ditahan.

Kita punya acara pulang basamo pada hari-hari menjelang Lebaran karena kampuang nan jauh di mato bagaikan memanggil-manggil. Tapi tanah tumpah darah itu juga tampil dalam wujud atau kenangan akan negara kita. Dalam lagu Imagine, lagu “terbaik” The Beatles, digambarkan negara yang membuat kita rela berkorban jiwa untuknya, dikenangnya dari sisi imajiner, andaikata—atau sebaiknya— negara tak ada supaya kita tak bicara mengenai kerelaan mati demi negara.

Tapi tentara memandang perkara ini dengan sikap patriotik, mati demi negara, berkorban jiwa, sebuah kemuliaan.Apalagi mati di medan laga melawan kaum imperialis dan kolonialis yang menegasikan hak-hak setiap bangsa, tiap manusia, yang lahir “suci”,bebas,merdeka. Agama mengajarkan mati membela tanah air setingkat dengan mati membela agama.

Kematian macam itu disebut “sahid” dan fikih, hukum agama, membebaskan kewajiban untuk memandikannya. Mati sahid itu mati dalam kesucian. Kitab suci pun menyebutkan: “Adakah kau mengira mereka itu mati?” Dan tentara, prajurit, yang prawireng yudha,gagah berani, disebut dies only ones, sedangkan yang pengecut—mungkin berperang tapi tidak ikhlas, tidak rela berkorban tapi mati juga—disebut dies many times.

Mati nyalinya, mati keberaniannya, mati semangatnya, mati kerelaannya, mati tidak ikhlas tapi tetap mati. Saya kira ini kutukan Tanah Air terhadap mereka yang enggan membelanya. Bumi, bagi mereka yang paham akan bahasa spiritual, merupakan makhluk hidup. Dan bumi dengan begitu juga mengenal “kecewa” atau “marah”.

Kita minum air yang memancar dari dalamnya, kita makan buah yang tumbuh di atasnya, kita memakan sayur dan nasi, semua berasal dari tetumbuhan yang diakomodasi dengan baik oleh kesabaran bumi, Ibu Pertiwi.Maka,ada saatnya Ibu Pertiwi mengharap bukti cinta kita padanya.Ibu meminta kita berbakti. Kita pun berdendang dengan derap cinta orang dewasa: “Padamu negeri kami berjanji. Padamu negeri kami berbakti. Padamu negeri kami mengabdi.” Dan ujungnya sebuah sumpah: ”Bagimu negeri, jiwa raga kami.”

Agresor Asing

Bumi,Ibu Pertiwi,Tanah Air meminta bakti kita. Maka, pengakuan kita bahwa kita bangsa Indonesia,kita menjadi orang Indonesia,memiliki konsekuensi. Pengakuan membawa tanggung jawab. Dengan dada membusung dan sikap tegas: aku orang Indonesia, siap mengabdi kepentingan Indonesia, dan membela keluhuran Indonesia,jangan hendaknya ada bangsa asing mengganggu kita.

Dan banyak negara asing, kaum agresor—istilah Bung Karno—di tahun 1960-an yang melakukan “serangan” terhadap negara kita bukan dengan mengerahkan barisan prajurit, melainkan dengan menggerekkan sejumlah kecil kaum lobbyists yang gesit melobi ke berbagai pejabat tinggi, menyodorkan uang, dan meminta prioritas ini dan itu melalui aturan perundang-undangan. DPR,DPRD, menteri, gubernur, bupati, masing-masing dengan staf mereka, dibujuk dan diberi duit.

Juga para aktivis, sejumlah kaum profesional,dan sebagian kaum ilmuwan. Dalam perang dagang yang dahsyat, para pelobi, dibantu dan dikontrol sebuah lembaga besar bernama Bloomberg Initiative, bekerja keras “menjarah” tembakau dan keretek kita. Lembaga besar itu beroperasi di tingkat internasional dan telah mengumumkan siapa dan lembagalembaga apa di seluruh dunia yang telah menerima uang dari mereka.

Kita menjadi tahu,ada tokoh, ada lembaga, ada pejabat, yang kelihatannya begitu hebat berjuang demi kesehatan masyarakat, berkat pengaruh uang tadi. Sebagian, mungkin, ada yang murni memikirkan kesehatan kita. Tapi petanya mungkin begini: ada orang yang tidak tahu apa-apa,bahwa di balik program kesehatan itu ada uang dan kepentingan asing. Ada yang pura-pura tidak tahu.

Dan ada yang memang tahu dan tetap gigih meneriakkan apa yang pada dasarnya mengandung kebohongan itu,seolah teriakannya merupakan kemurnian perjuangan di bidang kesehatan. Di sini perlu ditegaskan kembali: di balik ungkapan “kesehatan masyarakat” itu kekuatan asing bekerja keras, mendanai kegiatan tingkat dunia, merancang, memonitor pelaksanaan, dan membaca hasil-hasilnya.

Hal ini bukan lagi rahasia. Di tingkat dunia, operasi “menjarah”tembakau dan keretek kita itu persis berada di balik tembok perang bisnis. Perusahaan farmasi dunia mau merampas tata niaga tembakau dan keretek kita untuk dicaplok bagi kepentingannya sendiri. Pejabat kita dibeli dan dengan harga murah. Begitu juga kaum profesional di bidang kesehatan dan sejumlah kaum ilmuwan dan aktivis.

Semua berteriak demi kesehatan masyarakat. Ada yang, sekali lagi, sadar dan tahu persis bahwa di belakangnya ada kaum kolonialis dan imperialis, yang menjajah kita dengan cara canggih. Ada yang pura-pura tidak tahu dan tetap berpura-pura dalam segenap gerak-geriknya. Ini jelas kemunafikan dalam mengkhianati negerinya.Ada yang sungguh tidak tahu dan bekerja dengan tekun. Ini jenis kenaifan yang sempurna.

Tanah air, tanah tumpah darah kita, yang dikhianati itu tahu siapa yang berkhianat. Dan tanah air,Ibu Pertiwi,akan bertindak.Berapa pun banyaknya uang yang mereka terima dari kaum kolonialis dan imperialis itu, semua tak berarti. Duit itu tidak berkah. Dan dalam bahasa agama,kelak harta itu hanya akan menjadi bahan bakar api neraka yang siap melahapnya.

Kita, orang Indonesia, tak boleh main-main. Loyalitas, biarpun kecil, harus diwujudkan. Perjuangan, biarpun tampak sepele, harus dilakukan. Untuk Tanah Air, kita menyediakan cinta. Dan cinta itu boleh membakar kita dan membuat kita terbakar dalam keindonesiaan yang utuh dan sejati karena kita sudah bulat menjadi orang Indonesia. ●

Pergerakan modal antarnegara yang semakin meningkat juga tak lepas dari pengaruh teknologi dalam payment. Global imbalances yang oleh AS dianggap sebagai kambing hitam dari krisis perekonomian dunia juga tak dapat dilepaskan dari kemajuan teknologi perbankan dan sistem pembayaran.

Sistem pembayaran dan internet banking ternyata semakin mempercepat terjadinya ketidakseimbangan global tersebut. Untuk itu perlu dilakukan assessment teknologi agar dampak negatif atau risiko bagi sistem pembayaran tetap dapat diukur dan dikendalikan secara cermat.

Secara klasik Coates (1976) mengatakan: “A type of research that sistematically analysis the possible effects on society on the introduction, expansion or modification of any specific technology, and in which particular stress is given to study the unexpected, indirect and retarded consequences of such technology.”

Dengan demikian ketidakseimbangan global sebetulnya luput dari proses penilaian teknologi seperti yang dikatakan Coates tersebut. Teknologi internet telah menjadi platform bukan saja pada sistem pembayaran, tetapi juga sistem lain yang lebih luas seperti sistem produksi. Untuk itu sistem ini harus dilembagakan sehingga fungsi penilaian teknologi dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

Lembaga pencipta pasar harus eksis agar sistem pembayaran dapat dijalankan secara nyata. Kelembagaan kedua yang harus eksis adalah lembaga regulasi pasar. Harus ada yang menjamin regulasi sistem pembayaran. Sistem ini tidak dapat dilepaskan kepada pasar.Terbukti self regulatory organization gagal dalam mengantisipasi krisis keuangan di Amerika Latin,Asia,AS, dan Uni Eropa.

Selanjutnya kedua lembaga tersebut juga harus memiliki lembaga yang menjamin stabilitas pasar, misalnya bank sentral. Dalam kasus Uni Eropa bahkan diperlukan intervensi IMF dan penciptaan dana jaminan oleh negara-negara Uni Eropa. Dalam era globalisasi yang didukung teknologi, sistem pembayaran,dan internet banking, terbukti sangat diperlukan adanya lembaga penjamin stabilitas pasar ini.

Dunia sebetulnya tengah kebingungan dalam memaparkan kedua lembaga terakhir ini. Bahkan Fukuyama yang selama ini getol mengatakan bahwa negara democratic liberal sebagai negara yang unggul mulai mengatakan bahwa ideologi Konghucu sebagai ideologi unggulan.Artinya,kelembagaan pasar dari sistem pembayaran harus belajar dari sistem perekonomian China.

Kelembagaan terakhir yang harus ada dengan demikian adalah lembaga yang mampu menciptakan legitimasi. Artinya kebijakan moneter, fiskal, dan neraca pembayaran harus efektif dalam menciptakan pembangunan ekonomi yang netral dari krisis keuangan yang terjadi di negara lain. Di sinilah peran sistem pembayaran dan internet banking untuk merangsang permintaan domestik semakin diperlukan.

Furst,Lang,dan Nolle (2000) mengidentifikasi perbedaan kunci antara internet bank dengan non-internet bank di AS, yaitu: ”Within size classifications, banks that offer Internet banking have higher concentrations in business and credit card loans, rely less on deposits relative to purchased funds, and have higher ratios of noninterest income to net operating revenue. Taken together, these characteristics indicate that internet banks are less reliant on traditional banking activities and take a more aggressive business posture relative to non-Internet banks of similar size.”

Tren ini dapat terjadi di mana saja, termasuk Indonesia, di mana keuntungan perbankan di negara maju seperti AS juga meningkat dengan adanya internet banking. Untuk itu pemerintah dapat memperluas jangkauan internet dalam masyarakat sehingga agresivitas mereka seiring dengan keuntungan yang mereka peroleh.

Kapasitas pengiriman data dalam internet harus diperbesar seperti yang dimiliki Korea Selatan. Dengan demikian investasi infrastruktur bukan lagi hanya berbicara dalam konteks pembangunan jalan,bandar udara, dan pelabuhan. Di negara berkembang seperti Pakistan, terbukti teknologi ini memberikan keuntungan bagi perbankan.

Sumra dan Abbas (2011) mengatakan: “The results show that e-banking has increased the profitability of banks; it has enabled the banks to meet their costs and earn profits even in the short span of time.The illiteracy of customers is not regarded as a major impediment in provision of their products and services.” Harga saham adalah refleksi dari informasi di masa depan. Internet mempercepat terbentuknya informasi tersebut.

Tidaklah mengherankan jika bank sentral AS mulai melakukan forecasting tingkat suku bunga untuk beberapa tahun ke depan. Bukan hanya semata-mata untuk tujuan transparansi, tetapi lebih dari itu untuk menjangkar ekspektasi publik itu sendiri. Sistem pembayaran melalui internet banking akan mampu memberikan likuiditas bagi perekonomian daerah.

Transaksibisnisjugaakanmeningkat dengan sendirinya.Pergerakan modal menjadi lebih seimbang, dampak kesejahteraannya pun menjadi lebih merata.Selain itu informasiasi metric yangberupa adverse selection bias dan problem moral hazardjuga dapat diminimalisasi dengan teknologi komunikasi dan informasi.Intermediasi keuangan di Indonesia akan semakin efisien dan efektif. ●

Perma itu dimaksudkan untuk menyesuaikan batas tipiring dan jumlah denda berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa kasus pencurian/ penipuan dengan nilai uang di bawah Rp 2,5 juta merupakan kejahatan tipiring. Pelakunya tidak boleh ditahan dan harus diadili dengan hukum acara pemeriksaan secara cepat.

Sementara KUHP, terutama Pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan 482 KUHP secara jelas menyebut  sebuah perkara bisa dikategorikan tipiring jika menyangkut nilai uang di bawah Rp 250. Dengan nilai sekecil itu sesungguhnya KUHP tak pernah membatasi kategori tindak pidana yang dapat diproses di pengadilan.

Bahkan konsep dasarnya justru memandang semua kejahatan sama di depan hukum. Itulah yang menyebabkan mengapa proses pengadilan sangat panjang dan berlarut-larut, baik untuk kasus kecil maupun besar. Substansi  yang diinginkan oleh Perma yang baru itu sesungguhnya bentuk dari respons positif MA dalam melihat dinamika di masyarakat. Artinya, ada ratusan, bahkan ribuan kasus tipiring yang dipaksakan disidang kendati tidak sebanding material kerugian yang ditimbulkan ketimbang biaya, waktu, dan tenaga yang dihabiskan oleh para hakim untuk mengadili kasus-kasus ’’kecil’’ tersebut.

Masih segar dalam ingatan ketika jagat hukum dihebohkan oleh pengadilan yang berlarut-larut kasus pencurian sandal jepit oleh bocah AAL, pencurian beberapa biji kakao oleh nenek Minah, dan pencurian 6 piring oleh Rusminah. Dalam kasus itu tampak jelas bahwa kerugian materi yang ditimbulkan sangat kecil dan dampak sosialnya pun tidak masif dan terstruktur bagi masyarakat luas. Namun pelakunya tetap dihukum kendati ringan.

Merevisi KUHP

Kelemahan yang mendasar dari Perma Nomor 2 Tahun 2012 adalah regulasi itu hanya merupakan peraturan (regeling) yang mengikat untuk internal hakim-hakim di lingkungan MA, yakni di pengadilan negeri (PN) dan pengadilan tinggi (PT). Konsekuensinya, ketua pengadilan dalam melihat kasus tindak pidana harus mampu melihat nilai objek sengketa ketika menerima pelimpahan perkara pencurian, penipuan, penggelapan, dan penadahan dari jaksa penuntut umum.
Bila mendasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara (KUHAP), kasus pidana harus terlebih dahulu melalui dua pintu, yakni penyidikan di kepolisian dan penuntutan di kejaksaan. Persoalannya, dua institusi hukum ini tidak terikat oleh Perma tersebut. Lebih dari itu, dua institusi hukum itu juga belum merespon secara positif atas Perma, misalnya dengan menindaklanjuti di level bawah kepolisian dan kejaksaan dalam memproses kasus-kasus tipiring.

Ke depan, supaya bisa fungsional menegakkan keadilan maka Perma perlu ditingkatkan menjadi selevel UU agar mengikat semua institusi hukum. Bahkan lebih baik lagi bila terbitnya Perma itu menginspirasi pemerintah dan DPR untuk segera merevisi KUHP dan KUHAP yang tak lagi mampu mengakomodasi keadilan substantif dengan aneka model dan modus kejahatan yang kian kompleks pada pengujung abad milenium. ●

Apapun dalihnya, tindakan Deddy Sugarda salah secara hukum. Tetapi jika penegakan hukum yang diharapkan oleh rakyat sering dipermainkan oleh penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang tertentu yang memiliki kekuatan untuk mengatur hukum maka tindakan nekat Deddy menjadi catatan tersendiri. Bisa dikatakan, sikap itu merepresentasikan pendapat banyak orang.

Hampir tiap hari kita disuguhi tontonan tindakan amoral (korupsi) sejumlah penyelenggara negara. Tiap bulan mereka memperoleh gaji dan remunerasi yang diambil dari uang rakyat, dan rakyat tidak protes sekali pun kinerja para abdi negara itu buruk. Bandingkan dengan pekerja pabrik atau kuli bangunan yang bekerja di bawah tekanan, cucuran keringat, dan tenaga ekstra tapi dengan gaji tidak memadai. Koruptor menggunakan adagium filosofi para penakluk sebagaimana dikatakan Bertrand Russel, untuk apa menaklukkan dunia jika tak dapat minum, membunuh, dan bercinta sebagai nafsu yang membuat mereka ekspansif?

Tidak Terampuni

Sedemikian susah memilah-pilah kekayaan itu maka ditilik dari sudut pandang agama Islam maka  korupsi adalah bentuk kejahatan yang tak bisa dimaafkan. Ajaran Islam menyebutkan bahwa Tuhan takkan mengampuni kesalahan (dosa) yang bersentuhan dengan hak Adami secara jama’i (kolektif). Hak Adami adalah hak tiap orang (person) yang bila dilanggar maka pelakunya berdosa. Untuk memperoleh kebebasan dari tanggung jawab itu, pelaku harus meminta maaf atau keikhlasannya.

Koruptor tidak mungkin bisa meminta maaf  kepada semua rakyat Indonesia yang dirugikan secara person to person sebagaimana syarat memperoleh kebebasan dari hak Adami itu. Di sini muncul peluang yang memungkinkan orang berbuat anarkis terhadap pelaku korupsi, sebab hak-haknya merasa dirampas.

Jika semua elemen bangsa sepakat dengan pandangan ini maka korupsi harus dijadikan musuh bersama secara masif. Langkah yang ditempuh Deddy dengan pedangnya menjadi warning bagi para penegak hukum dalam menangani kasus-kasus korupsi. Pasalnya korupsi tidak mungkin diberantas dengan perang-perangan tetapi harus dengan perang senyatanya.  ●